Pemerintah Tak Pilih Opsi Merger Pemekaran dengan Daerah Induk

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pemekaran daerah tidak terbendung, termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tampak pembangunan kompleks perkantoran Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

Artikel Terkait:

• Pemekaran Cilacap Mesti Hati-hati
• Pemilihan di Kabupaten Pemekaran Molor
• Pemekaran Daerah Dievaluasi
• Moratorium Pemekaran Daerah Tetap Berlaku
• DPRD Sumut Menyetujui Pemekaran Langkat

Jumat, 12 Maret 2010 | 21:33 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak akan menetapkan opsi penggabungan daerah otonomi baru dengan daerah induk maupun penghapusan daerah baru hasil pemekaran. Kebijakan ini diambil setelah adanya evaluasi terhadap lebih dari 200 daerah otonom baru yang kini tengah dilakukan pemerintah.
Opsi yang dipilih pemerintah justru melakukan penguatan kelembagaan, pelayanan publik di daerah serta pengetatan mekanisme, teknis dan administrasi pembentukan daerah otonom baru. Kriteria bagi pemekaran baru seperti teknis, administrasi dan fisik wilayah akan benar-benar dikaji secara ketat.
Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai saat ditanya pers, seusai kembali dari kunjungan kenegaraan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandar udara Internasi onal Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (12/3) petang tadi.     
Jadi, dari hasil evaluasi terhadap daerah otonomi baru, tidak ada opsi tidak ada merger ke daerah induk atau penghapusan, melainkan justru penguatan kelembagaan dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik di pemerintah daerah, apakah itu kabupaten atau pemerintah provinsi. Opsi tidak masuk dalam agenda pemerintah, tandas Felix.

Menurut Felix, selain rencana induk dan desain besar atau grand design otonomi daerah sudah diselesaikan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap 200 lebih daerah baru hasil pemekaran--baik kabupaten maupun provinsi--di Indonesia. "Tahapan evaluasi dilakukan untuk menambah bobot rencana induk otonomi daerah," lanjut Felix.
Dikatakan Felix, tahapan evaluasi daerah pemekaran baru diharapkan selesai pada akhir Maret atau awal April mendatang. "Memang, sekarang ini rencana induk dan desain besar otonomi daerah tengah dimintai masukan dari publik supaya menambah bobot lagi. Kita juga mengharapkan pada akhir Juni, rencana induk dan desain besar sudah dapat diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Felix lagi.
Mengenai rencana induk dan desain besar otonomi daerah, Felix menyebutkan hal itu merupakan pegangan pemerintah dalam melihat pemekaran. "Di situ, kita melihat skenario kelembagaan daerah tonomi, aspek keuangan dan kewenangan daerah, tata ruang daerah dan perkermbangan jumlah penduduk dan skenario logistik pangan dan transportasi," jelas Felix.
Tentang moratorium atau penundaan pemekaran daerah baru, Felix menegaskan bisa saja dihentikan dan pemekaran baru bisa dijalankan kembali pada tahun ini apabila rencana induk dan desain besar serta evaluasi sudah bisa diselesaikan.     
Saat ini ada sekitar 20 usulan daerah pemekaran baru yang ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) di DPR. "Tahun ini itu bisa dilakukan lagi jika rencana induk dan desain besar serta evaluasi sudah diselesaikan," lanjut Felix lagi.


Editor: ksp

Staf: Presiden Ingatkan Koalisi untuk Amanah

Itulah salah satu pesan Presiden dalam pidato semalam menurut Staf Khusus Velix Wanggai

Jum'at, 5 Maret 2010, 14:27 WIB
Arfi Bambani Amri


VIVAnews - Staf Khusus Presiden bidang Pemerintahan Daerah, Velix Wanggai, menyatakan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pelajaran berharga bagi proses penataan demokrasi mutakhir dan masa depan. Kesantunan Presiden SBY ini terlihat dari kebesaran jiwanya dalam memotret hasil akhir proses politik Pansus Angket Bank Century.

"Ada dua makna strategis yang dapat dipetik, yakni pertama pertumbuhan demokrasi kita harus menyeimbangkan kebebasan dan kemerdekaan hak-hak sipil dan politik di satu sisi dan di sisi lain demokrasi juga menuntut penghormatan atas hukum dan ketertiban," Velix menyatakan secara tertulis ke VIVAnews, Jumat 5 Maret 2010.

Kedua, pertumbuhan demokrasi juga menuntut menjadi demokrasi yang beretika dan berbudaya. Etika adalah modal sosial bagi masa depan demokrasi. Dalam konteks itu, format dan nafas dari koalisi harus berbasis pada etika, amanah dan kesepakatan. Sebuah koalisi yang mengedepankan nilai-nilai dari konsensus yang disepakati.

"Jika tidak, koalisi diciderai oleh ketidakkonsistenan kita atas nilai dan kebijakan (policy agenda) yang telah disepakati," kata Velix. "Ke depan, koalisi harus dibangun atas amanah dan etika."

Dalam pidato semalam, SBY meminta semua pihak kembali berkonsentrasi untuk memikirkan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Prioritas paling utama adalah menyukseskan program-program pro-rakyat, bukan isu lain seperti koalisi partai-partai politik yang mendukung pemerintah. Koalisi dibangun dengan niat baik, kesepakatan dan etika.

"Manakala ada permasalahan terhadap kesepakatan dan etika, selalu tersedia solusi yang tepat dan terhormat," ujar SBY.
• VIVAnews

Cerita Staf SBY Bertemu Syafii Maarif & Akbar

Selasa bertemu Syafii Maarif, Rabu bertemu Akbar Tandjung dan Kamis bertemu Priyo
Jum'at, 26 Februari 2010, 06:51 WIB
Arfi Bambani Amri
Velix V. Wanggai (VIVAnews/ Nezar Patria)

VIVAnews - Beberapa hari ini, dua staf khusus Presiden yakni Andi Arief dan Velix Wanggai rajin menyambangi sejumlah tokoh. Mereka menemui mulai dari Wakil Ketua DPR Pramono Anung sampai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

"Beberapa hari ini saya dan Andi Arief memperbanyak kunjungan silaturahim dengan berbagai tokoh-tokoh politik dan masyarakat," kata Velix bercerita kepada VIVAnews. "Hari Selasa malam, saya dan Andi Arief bertemu dengan Buya Syafii Maarif di Hotel Darmawangsa sejak pukul 19.00 sampai 21.30."

Pertemuan dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berjalan sangat hangat. Velix dan Andi Arief menyampaikan tiga agenda besar pemerintah yakni welfare, democracy dan justice/pembangunan inklusif), dan komitmen untuk pemerintahan bersih dan konteks kebijakan bail out 2008-2009.

"Buya (Syafii) sampaikan, pertama, memberikan harapan yang besar kepada Bapak SBY untuk memperbaiki bangsa. Kedua, Buya sangat tidak setuju dengan pemakzulan karena merusak tatanan demokrasi dan ketiga, Buya sepakat demokrasi untuk kesejahteraan," kata Velix. "Ke depan Buya mengusulkan agar kita fokus pada pengentasan kemiskinan, tegakkan Pancasila dan jaga NKRI."

Berikutnya, Rabu malam, 24 Februari, Velix dan Andi Arief yang sama-sama alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini bersilaturahim dengan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Mereka temui Akbar di kediaman pribadi mantan Ketua DPR itu di Jakarta Selatan.

"Kami sebagai adik yunior ingin memperoleh saran dan nasihat tentang pembangunan kebangsaan dan ke-Indonesiaan," kata Velix. "Saya menceritakan agenda utama pemerintahan yaitu welfare, democracy dan justice atau pembangunan inklusif untuk lima tahun ke depan."

Mereka membagi pikiran tentang sistem kepartaian yang ideal maupun desain ulang desentralisasi Indonesia. Tentu tak lupa mereka berdiskusi tentang penanganan yang tepat atas pandangan akhir fraksi di Pansus Angket Bank Century.

"Saya dan Andi Arief berharap Bang Akbar menjadi tokoh nasional sebagai guru bangsa yang dapat merekatkan kemajemukan Indonesia. Ini berharga bagi generasi muda Indonesia," ujar Velix yang membidangi otonomi daerah dan pemerintah daerah itu.

Dan Kamis 25 Februari, Velix melanjutkan silaturahminya dengan menemui Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR. Velix mengaku Priyo selaku yunior di Fisip UGM, meski dalam pertemuan itu mereka juga bicara mengenai kasus Century.

Serangkaian pertemuan staf Presiden dengan para tokoh ini menjadi hangat karena dilakukan menjelang masa penentuan sikap akhir DPR terhadap kasus Bank Century. 2 Maret ini, DPR akan menggelar rapat paripurna membahasnya.
• VIVAnews