Riau Pos, Senin (12/7/2010).(cf1/riaupos)
PEKANBARU (RP) - Tiga orang staf khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membidangi pembangunan dan otonomi daerah, Senin (12/7), berkunjung ke redaksi Harian Pagi Riau Pos.
Salah satu agenda yang dibahas tentang seputar simpang siurnya status lima desa di perbatasan Kampar Rohul.
Tim yang dipimpin Velix Wanggai, Akuat Supriyanto serta Thanon Aria Dewangga tersebut, mengaku terkejut dengan tidak duduknya permasalahan lima desa tersebut, apalagi, bila dikaitkan dengan posisinya bukan sebagai desa baru dan rawan terhadap terjadinya konflik di tingkat masyarakat.
‘’Kami pikir masalah ini perlu mendapat prioritas, segera kami menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden RI SBY ,’’ sebut Velix yang mengaku kalau staf khusus itu bukan pengambil kebijakan, melainkan sebagai fasilitator sekaligus mencari info dan melaporkannya kepada Presiden RI.
‘’Kalau urusannya seperti ini, sebenarnya sudah harus tuntas di tingkat Dirjen. Tetapi kalau ternyata masalah ini tidak tuntas sampai sekarang sesuai yang kami dengar saat ini, sepulang ke Jakarta masalah ini akan dijadikan sebagai laporan prioritas,’’ jelasnya serius.
Situasi yang terjadi di lima desa ini, sebut Velix, perlu diprioritaskan untuk menghilangkan keraguan dan kesalahpahaman di tingkat masyarakat.
Permasalahan lima desa itu, pertama sekali disampaikan oleh Wakil Pimpinan Umum Riau Pos, Herianto saat mempertanyakan ketegasan sikap pemerintah pusat khususnya Mendagri yang terkesan tidak konsisten.
‘’Saat hendak kampanye di Kampar, Dirjen bilang lima desa itu masuk Kampar, besok mau pilkada di Rohul, Dirjen bilang lagi masuk ke Rokan Hulu, ketidakjelasan sikap ini menyebabkan konflik di tingkat masyarakat, apakah Mendagri juga memikirkan hal tersebut?’’ tanya Herianto.
Hal tersebut juga dikuatkan oleh Pemimpin Redaksi Riau Pos, Raja Isyam Azwar yang meminta, agar staf khusus dapat menyuarakan hal-hal yang prioritas ini kepada Presiden juga kementerian terkait. ‘’Kami pesan khusus masalah ini, karena, kasihan masyarakat di tengah ketidakpastian. Kalau memang Dirjen sudah menetapkan, jangan lagi plin-plan,’’ sebut Isyam.
Terkait dengan rentannya terjadi konflik di tingkat masyarakat itu juga, sebut Raja Isyam, Riau Pos sebagai koran terbesar dan paling banyak dibaca mengambil sikap tidak menerbitkan berita yang bisa memancing konflik di masyarakat. ‘’Kecuali memang itu menjadi keputusan dan ditetapkan oleh Mendagri, baru kita akan beritakan dan itu sifatnya final,’’ ungkap dia.
Selain permasalahan lima desa di Kampar-Rohul, juga dibahas seputar program prioritas pemerintah daerah seperti pembangunan jembatan Dumai-Melaka, rail way Sumatera juga permasalahan kawasan hutan juga tapal batas antar Provinsi Riau-Sumut.(bud)
