Velix Wanggai: Presiden SBY Hargai Keistimewaan Yogyakarta

Minggu, 28/11/2010 15:15 WIB
Gunawan Mashar - detikNews

Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai mengatakan jika Presiden SBY menghargai keistimewaan DI Yogyakarta. Dia meminta bentuk keistimewaan ini tidak dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja.

"Keistimewaan Yogyakarta ini tidak hanya dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja, namun filosofi utama adalah negara mengakomodasi prinsip keistimewaan Yogyakarta ke dalam sisi kewenangan yang luas dan kewenangan khusus," jelas Velix Wanggai dalam rilisnya ke detikcom, Minggu (28/11/2010).

Velix mengatakan, negara juga mengakomodasi kelembagaan pemerintahan daerah yang menghargai warisan tradisi, keuangan daerah, kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang, serta kehidupan demokrasi lokal.

Pada prisinsipnya, Velix menuturkan, pemerintah ingin menggabungkan tradisi keraton dengan sistem demokrasi yang berkembang sekarang ini. Namun, bukan berarti ingin membenturkan tradisi di DIY dengan sistem demokrasi yang dianut.

"Presiden SBY memahami kultur tatanan masyarakat, sosial budaya, sosiologis, dan konteks politik yang berkembang di Yogyakarta. Ini berarti Presiden SBY sangat memahami sistem Kesultanan Yogyakarta," terang Velix.

Lebih lanjut, Velix menjelaskan, RUU Keistimewaan justru akan memperkuat pengaturan posisi keraton. Keraton dinilai akan lebih strategis dalam kelembagaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Karena itu, pernyataan Presiden SBY yang lalu perlu dimaknai sebagai upaya pengakuan dan penghormatan warisan tradisi, kekhususan, dan kebudayaan keraton dalam konteks demokrasi yang sedang kita konsolidasikan dewasa ini," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengungkapkan tidak mungkin Indonesia menerapkan sistem monarki, karena akan bertabrakan baik dengan konsitusi maupun nilai demokrasi.

Untuk itu pemerintah dalam penyusunan rancangan undang undang (RUU) tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) optimistis bisa menemukan satu kerangka yang bisa menghadirkan sistem nasional atau keutuhan NKRI dan keistimewaan Yogyakarta yang harus dihormati.

"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun
nilai demokrasi," kata Presiden SBY dalam rapat terbatas untuk mendengarkan laporan dan presentasi dari Mendagri tentang kemajuan dalam penyiapan empat RUU di Kantor Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Pernyataan SBY ini dinilai Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo, sebagai sikap pemerintah yang menginginkan Gubernur DIY dipilih langsung. Klausul utama itu juga yang diduga menjadi penyebab utama tak kunjung dikirimnya draf RUU itu ke DPR.

"Kalau itu sikapnya (SBY) begitu, pasti dia menghendaki gubernur dipilih langsung. Maka keistimewaan Yogya selama ini akan diakhiri oleh SBY," kata Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo, saat dihubungi detikcom, Sabtu (27/11/2010).

Menurut Ganjar, penetapan Gubernur DIY seperti yang berlangsung sampai saat ini adalah bagian dari kekhususan dan keragaman daerah, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945. Kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.

Ganjar mengatakan, jika yang dijadikan landasan presiden adalah pasal 18 ayat 4 UUD bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, kenapa hal yang sama tidak dilakukan pada Walikota DKI yang ditunjuk langsung.

"Justru presiden yang tidak memahahi konstitusionalitas dalam pasal 18A yang
mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, Presiden sebaiknya memanggil Sri Sultan Hamengkubowono X untuk membicarakan RUU Keistimewaan DIY, khususnya soal klausul pemilihan langsung atau penetapan itu. Hal ini penting untuk mempercepat penyelesaian UU Keistimewaan DIY, di samping jabatan Sultan yang akan berakhir Oktober 2011.

KULIAH UMUM PRESIDEN

(Oleh: Velix V. Wanggai, dimuat di Koran JURNAS, 25 November 2010, Spektra)


Dalam bulan November 2010 ini, dua Presiden menyampaikan kuliah umum di dua perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pertama, Presiden AS Barack Obama di UI tanggal 10 November 2010 dan kedua, Presiden SBY di Uncen tanggal 22 November 2010. Kedua presiden sama-sama konsen dengan masalah pendidikan. Dari UI di Depok Jawa Barat, Presiden Obama menjanjikan peningkatan bantuan pendidikan berupa pemberian beasiswa dan pertukaran pelajar dan mahasiswa antara AS dan RI. Sementara dari Uncen di Abepura Papua, Presiden SBY meresmikan “penegerian” lima perguruan tinggi baru di Indonesia.

Cinta Papua

Ruang auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) pada Senin pagi 22 November 2010 itu penuh sesak dengan jejalan mahasiswa, dosen dan jajaran Pemda se-Tanah Papua. Mereka datang mendengar kuliah umum Presiden SBY yang berjudul “Menuju Indonesia Yang Sejahtera di Abad 21”. Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono hadir di Uncen atas undangan panitia Temu Nasional BEM se-Nusantara.

Suasana kampus Uncen terlihat berbeda dari biasanya. Para mahasiswa yang ingin mengikuti kuliah umum Presiden SBY sangat antusias. Bukan saja mahasiswa Uncen tapi mahasiswa dari berbagai kampus di kota Jayapura pun hadir dan ikut menyimak kuliah umum Sang Presiden. Sejak jam tujuh pagi antrian mahasiswa mencapai 500 meter menuju gerbang utama kampus Uncen.

Kampus Uncen di Abepura terasa aman sebagai “kampus merah putih”, kampus Indonesia. Umbul-umbul dan bendera merah putih menghiasi beberapa sudut kota Abepura. Anak-anak sekolah dasar berdiri berjejer di pinggir jalan menggenggam bendera-bendera kecil dan mengelu-elukan rombongan presiden yang lewat.

Kehadiran Presiden di kegiatan mahasiswa Indonesia ini menunjukkan bahwa beliau tidak fobia dengan kritik. Para mahasiswa juga disadarkan bahwa apa yang mereka suarakan secara intelek dan bermartabat akan direspon secara cepat oleh Pemerintah. Di Uncen Presiden malah memerintahkan Menteri Pendidikan Nasional untuk menjadwalkan pertemuan bulanan pimpinan kolektif BEM se-Nusantara dengan para menteri untuk berdialog.

SBY hadir di Papua untuk kesekian kalinya sebagai tanda cintanya pada Tanah Papua. Dalam beberapa kesempatan, beliau sering melantunkan lagu “Tanah Papua” yang populer di wilayah paling timur Indonesia itu. Sewaktu mengunjungi Papua Nugini pada Maret 2010 lalu, beliau menyanyikan lagu “Tanah Papua” di hadapan warga Indonesia yang tinggal di PNG. Terakhir sewaktu menerima delegasi BEM se-Nusantara yang datang mengundang beliau di Istana Negara awal bulan ini, Presiden SBY pun mengucapkan “…I Love Papua”.

Target Presiden

Dunia perguruan tinggi dan dinamika kemahasiswaan adalah arena dimana para calon pemimpin bangsa digembleng secara moral dan keilmuan. Selama menempuh karir militer sampai memimpin Indonesia, SBY dikenal sebagai pribadi yang sangat konsen dengan intelektualisme, dekat dengan dunia perguruan tinggi dan responsif terhadap dinamika kemahasiswaan. Beliau sering diundang di berbagai kampus dan kalangan terbatas lainnya menyampaikan pemikiran-pemikirannya dan banyak menerima masukan dari berbagai pihak.

Ketika menjadi Presiden, beliau sering menyaksikan demo mahasiswa di depan Istana Negara. Terakhir aksi mahasiswa pada peringatan satu tahun KIB II beberapa waktu lalu. Saat itu Presiden berpesan agar aksi yang dilakukan tidak anarkis tetapi aspirasi mahasiswa disampaikan secara sadar, rasional dan tidak ditunggangi pihak manapun. Mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin bangsa dituntut mengedepankan intelektualitas dan rasionalitas dalam bertindak. Dalam kaitan itu BEM pun diminta lebih kontributif dalam memecahkan masalah-masalah kebangsaan.

Presiden menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah keniscayaan. Semua potensi bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan membangun bangsa secara bersama-sama. Peresmian lima institusi pendidikan tinggi milik pemerintah diatas pun bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia untuk menjadi pemimpin di masa depan. Keberadaan lima perguruan tinggi itu juga mewakili wilayah perbatasan negara yang selama ini tidak terjangkau sentuhan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan komitmen SBY tentang pendidikan untuk semua.

Presiden bertekad, pasca kepemimpinannya bersama Wapres Boediono pada 2014 nanti, pemimpin baru yang menggantikannya akan menerima keadaan negara yang lebih baik untuk 5 tahun berikutnya. Target Presiden, makin ke depan, negara kita makin maju, makin bermartabat dan makin sejahtera.

Presiden SBY Menyapa Papua

Kunjungan Presiden SBY dan Ibu Negara ke Jayapura, Papua memiliki makna yang mendalam. Sejak tiba di airport Sentani, Jayapura, ribuan orang menunggu di sepanjang jalan dan melambaikan tangan kepada Presiden dan Ibu Negara. Papua pernuh warna. Multikultur begitu tampak dari deretan ribuan orang. Semua orang berbaur menjadi satu. Selama 45 menit perjalanan dari airport Sentani ke tempat penginapan di kota Jayapura, kaca mobil kepresidenan selalu dibuka oleh Presiden SBY dan Ibu Negara. Lambaian tangan dan senyum hangat terpancar dari pemimpin nasional kita beserta Ibu Negara. Tiada batas antara pemimpin dan rakyat. Menyatu penuh harapan.

Dua hari, 21 - 22 November, Presiden SBY berada di Jayapura, Papua. Selama disana, ada tiga acara penting yang dihadiri oleh Presiden. Hari pertama, membuka kegiatan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asetserta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sedangkan padahari kedua, Presiden memberikan kuliah umum pada pembukaan Seminar dan Temu Nasional BEM Nusantara ke-III, dan peresmian lima (5) perguruan tinggi negeri di wilayah perbatasan. Rangkaian acara yang begitu padat mengandung makna yang mendalam baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat Papua.

Ketika berhadapan dengan para pejabat pemerintah daerah maupun para mahasiswa di kampus Universitas Cenderawasih, Presiden kembali mengingatkan agar membangun Papua harus dengan hati. Persoalan yang begitu kompleks perlu dikelola dengan kesungguhan. Membangun Papua tidak boleh setengah-setengah. Kerja keras dituntut. Membangun dengan hati menuntut ketulusan, ketekunan, dan kesabaran. Ada nilai pelayanan yang penuh kasih untuk menyelesaikan akar persoalan. Dalam konteks ini, Presiden SBY menjelaskan komitmen Pemerintah dalam membangun Papua.

Sejak tahun 2004 sejumlah perubahan pendekatan dan kebijakan telah diupayakan dengan konsisten. Pada 100 hari pertama pemerintahan SBY Jilid-1, rakyat Papua mendapat hadiah berupa Peraturan Pemerintah No. 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP). Setelah tiga tahun lama, tahun 2001 - 2004, tuntutan pembentukan MRP terbengkalai.

Demikian pula, sejak tahun 2005, Presiden SBY mengubah pendekatan dalam menangani Papua. Jika sebelumnya pendekatan keamanan (security approach), maka kini pendekatan kesejahteraan, prosperity, yang berbasis sosial budaya. Salah satu wujud nyatanya adalah politik anggaran yang semakin memihak ke Papua dan Papua Barat dalam enam tahun terakhir ini.