Minggu, 16/01/2005 02:02 WIB
Shinta Shinaga - detikNews
Jakarta - Untuk meringankan beban penderitaan rakyat Aceh dan membantu rekonstruksi Aceh, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia menyumbang Rp 40 juta. "Kami mengutus Wakil I Sekretaris Jenderal, Mokhamad Mahdum ke Banda Aceh pada 14 Januari 2005 untuk menyampaikan sedikit bantuan uang sebesar 40 juta rupiah yang diperoleh dari forum mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Canberra dan Adelaide," sebut Velix Vernando Wanggai, Sekjen PPI Australia dalam rilisnya kepada detikcom, Minggu (16/1/2005). Penyaluran bantuan disampaikan kepada Keluarga Alumni PPI Australia dan Palang Merah Indonesia di Aceh. Selain bantuan uang, PPI Australia juga membantu Network for Tsunami Aceh (NTA) di Adelaide dalam menyalurkan bantuan baju layak pakai sebanyak 2 kontainer. Bantuan pengiriman ke Indonesia didukung oleh Garuda dan Australian Air Express. Sebagai upaya jangka panjang dan menyeluruh, PPI Australia juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Aceh yang bertujuan untuk menberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Indonesia dalam merumuskan strategi dan kebijakan rekonstruksi Aceh dalam berbagai perspektif. Anggota Pokja Aceh terdiri dari para kandidat Master dan Ph.D dari sejumlah universitas di Australia. Pokja juga bekerjasama dengan sejumlah universitas di Australia dalam membahas topik-topik khusus dalam rekontruksi Aceh. Penanganan Aceh ini akan menjadi salah satu topik dalam the 2nd Indonesia Next Conference PPIA pada tanggal 14-15 Mei 2005 di Canberra. PPI Australia memandang bencana tsunami Aceh harus dijadikan titik masuk bagi penyelesaian masalah Aceh secara komprehensif, adil dan damai. "Kiranya sedikit ikhtiar ini dapat meringankan penderitaan saudara-saudara di Aceh dan juga membantu pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kondisi Aceh yang lebih baik," sebut Velix. (sss/)
Oct 9, 2004
Pelajar RI di Australia Berduka Atas Korban Bom Kedubes
Jumat, 10/09/2004 04:34 WIB
Shinta Shinaga - detikNews
Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) cabang dan ranting se-Australia berduka cita atas korban bom di depan Kedubes Australia, Kuningan, Jakarta Selatan. "Kami menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban meninggal dan luka-luka, baik warga negara Indonesia maupun asing dalam kejadian tersebut." Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PPI se-Australia Velix Vernando Wanggai di Adelaide melalui surat elektronik kepada detikcom, Jumat (10/9/2004). PPI sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut yang menyebabkan kerugian baik materi atupun non-materi. Karenanya PPI mengutuk siapapun pelaku pengeboman yang telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, keadilan, dan hak asasi manusia. "Kami mengharapkan kepada media massa untuk tetap dapat menyampaikan pemberitaan yang konstruktif berkaitan dengan kejadian tersebut," sebut Velix. PPI juga menginformasikan, berita yang berkembang seputar pemulangan/deportasi WNI di Australia adalah tidak benar. Hal ini berdasarkan konfirmasi, konsolidasi dan komunikasi PPI dengan berbagai pihak, termasuk KBRI dan KJRI di Australia. "Kami mengimbau kepada warga negara Indonesia, terutama pelajar/mahasiswa Indonesia di Australia untuk tenang, waspada dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan akademis sebagaimana biasa," sebut Velix. PPI di Australia berharap hubungan harmonis dan damai bagi masyarakat dan pemerintah kedua negara, yakni Indonesia dan Australia terus berlangsung. (sss/)
Shinta Shinaga - detikNews
Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) cabang dan ranting se-Australia berduka cita atas korban bom di depan Kedubes Australia, Kuningan, Jakarta Selatan. "Kami menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban meninggal dan luka-luka, baik warga negara Indonesia maupun asing dalam kejadian tersebut." Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PPI se-Australia Velix Vernando Wanggai di Adelaide melalui surat elektronik kepada detikcom, Jumat (10/9/2004). PPI sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut yang menyebabkan kerugian baik materi atupun non-materi. Karenanya PPI mengutuk siapapun pelaku pengeboman yang telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, keadilan, dan hak asasi manusia. "Kami mengharapkan kepada media massa untuk tetap dapat menyampaikan pemberitaan yang konstruktif berkaitan dengan kejadian tersebut," sebut Velix. PPI juga menginformasikan, berita yang berkembang seputar pemulangan/deportasi WNI di Australia adalah tidak benar. Hal ini berdasarkan konfirmasi, konsolidasi dan komunikasi PPI dengan berbagai pihak, termasuk KBRI dan KJRI di Australia. "Kami mengimbau kepada warga negara Indonesia, terutama pelajar/mahasiswa Indonesia di Australia untuk tenang, waspada dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan akademis sebagaimana biasa," sebut Velix. PPI di Australia berharap hubungan harmonis dan damai bagi masyarakat dan pemerintah kedua negara, yakni Indonesia dan Australia terus berlangsung. (sss/)
Dec 21, 2000
Kekecewaan Masyarakat Irja Sudah Terakumulasi Lama
Kamis, 21 Desember 2000
Jakarta, Kompas
Komunitas Muslim asal Irian Jaya (Irja) memandang kekecewaan dan
ketidakpuasan masyarakat Irja sudah terakumulasi begitu lama, sehingga
proses penyelesaian Irja, harus dilaksanakan secara berhati-hati,
bertahap, humanis, dan persuasif. Fenomena disintegrasi bangsa yang
terjadi akhir-akhir ini, tampaknya semakin hari semakin merasuk di
hati rakyat Irja.
Demikian H Sofyan Wanggai, Koordinator Komunitas Muslim Asal Irja,
kepada wartawan setelah bertemu Presiden Abdurrahman Wahid di Istana
Merdeka Jakarta, Rabu (20/12). Selain Sofyan, yang bertemu Kepala
Negara, Muzakir Asso, Said Asso, Velix Vernando Wanggai, Moksen Idris
Sirfefa, dan Tony Victor Wanggai.
Isu 'kemerdekaan', jelas Sofyan, akhirnya tidak sekadar hanya
dipandang sebagai wacana kultural atau protes terhadap ketidakpuasan
kebijakan pemerintah selama ini, namun telah bergeser menjadi agenda
sentral perjuangan politik.
Dalam kaitan itu, komunitas Muslim asal Irja mengusulkan agar
penanganan persoalan Irja menggunakan pendekatan kemanusiaan dan
kesejahteraan dalam mekanisme dialogis yang sejati antara pemerintah,
TNI/ Polri, MPR/DPR, dengan semua komponen masyarakat Irja yang
majemuk.
"Tidak hanya dengan tokoh-tokoh Presidium Dewan Papua maupun elite
Papua tertentu saja. Presiden perlu secara intensif berdialog dan
memberi perhatian yang besar kepada seluruh komponen masyarakat yang
pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," saran Sofyan.
Penanganan penyelesaian persoalan Irja, juga harus diarahkan terhadap
penyelesaian mendasar yang didasarkan oleh sebagian besar masyarakat
Irja. Selanjutnya, diikuti oleh pemecahan yang bersifat simbolis yang
dapat membangkitkan kebanggaan dan identitas masyarakat Irja.
Persoalan mendasar Irja, antara lain kemiskinan yang masih dirasakan
sebagian besar rakyat Irja. Juga ketidakadilan dan kesenjangan dalam
pembangunan baik kesenjangan antara penduduk lokal dengan pendatang,
antarwilayah, dan antarsektor modern dengan tradisional.
Masalah lain, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, tidak
diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM),
kurangnya penghormatan dan penghargaan terhadap adat dan budaya lokal
serta rendahnya desentralisasi ekonomi dan politik dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terkait dengan itu, Sofyan Wanggai mengharapkan supaya pemerintah
dapat melakukan renegosiasi kontrak-kontrak karya maupun kontrak
investor lainnya yang selama ini merugikan hak-hak masyarakat ada di
Irian.
Pemerintah juga diminta membentuk komisi penegakan hukum dan HAM di
Irja untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Irian.
"Fenomena itu jangan hanya dilihat dari kacamata pelanggaran hukum
saja, namun perlu ditekankan penyelesaian politis melalui dialog
sejati, sehingga menghasilkan konsensus baru dalam semangat kebangsaan
dan kesatuan yang kuat dan sejati," ujarnya.
Sofyan Wanggai menginformasikan, Kepala Negara menurut rencana akan ke
Irian Jaya tanggal 24-25 Desember untuk menghadiri sebuah acara
seminar. Akan tetapi secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Wimar
Witoelar, belum dapat memastikan tentang rencana keberangkatan
Presiden ke Irja. (gun/osd)
Jakarta, Kompas
Komunitas Muslim asal Irian Jaya (Irja) memandang kekecewaan dan
ketidakpuasan masyarakat Irja sudah terakumulasi begitu lama, sehingga
proses penyelesaian Irja, harus dilaksanakan secara berhati-hati,
bertahap, humanis, dan persuasif. Fenomena disintegrasi bangsa yang
terjadi akhir-akhir ini, tampaknya semakin hari semakin merasuk di
hati rakyat Irja.
Demikian H Sofyan Wanggai, Koordinator Komunitas Muslim Asal Irja,
kepada wartawan setelah bertemu Presiden Abdurrahman Wahid di Istana
Merdeka Jakarta, Rabu (20/12). Selain Sofyan, yang bertemu Kepala
Negara, Muzakir Asso, Said Asso, Velix Vernando Wanggai, Moksen Idris
Sirfefa, dan Tony Victor Wanggai.
Isu 'kemerdekaan', jelas Sofyan, akhirnya tidak sekadar hanya
dipandang sebagai wacana kultural atau protes terhadap ketidakpuasan
kebijakan pemerintah selama ini, namun telah bergeser menjadi agenda
sentral perjuangan politik.
Dalam kaitan itu, komunitas Muslim asal Irja mengusulkan agar
penanganan persoalan Irja menggunakan pendekatan kemanusiaan dan
kesejahteraan dalam mekanisme dialogis yang sejati antara pemerintah,
TNI/ Polri, MPR/DPR, dengan semua komponen masyarakat Irja yang
majemuk.
"Tidak hanya dengan tokoh-tokoh Presidium Dewan Papua maupun elite
Papua tertentu saja. Presiden perlu secara intensif berdialog dan
memberi perhatian yang besar kepada seluruh komponen masyarakat yang
pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," saran Sofyan.
Penanganan penyelesaian persoalan Irja, juga harus diarahkan terhadap
penyelesaian mendasar yang didasarkan oleh sebagian besar masyarakat
Irja. Selanjutnya, diikuti oleh pemecahan yang bersifat simbolis yang
dapat membangkitkan kebanggaan dan identitas masyarakat Irja.
Persoalan mendasar Irja, antara lain kemiskinan yang masih dirasakan
sebagian besar rakyat Irja. Juga ketidakadilan dan kesenjangan dalam
pembangunan baik kesenjangan antara penduduk lokal dengan pendatang,
antarwilayah, dan antarsektor modern dengan tradisional.
Masalah lain, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, tidak
diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM),
kurangnya penghormatan dan penghargaan terhadap adat dan budaya lokal
serta rendahnya desentralisasi ekonomi dan politik dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terkait dengan itu, Sofyan Wanggai mengharapkan supaya pemerintah
dapat melakukan renegosiasi kontrak-kontrak karya maupun kontrak
investor lainnya yang selama ini merugikan hak-hak masyarakat ada di
Irian.
Pemerintah juga diminta membentuk komisi penegakan hukum dan HAM di
Irja untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Irian.
"Fenomena itu jangan hanya dilihat dari kacamata pelanggaran hukum
saja, namun perlu ditekankan penyelesaian politis melalui dialog
sejati, sehingga menghasilkan konsensus baru dalam semangat kebangsaan
dan kesatuan yang kuat dan sejati," ujarnya.
Sofyan Wanggai menginformasikan, Kepala Negara menurut rencana akan ke
Irian Jaya tanggal 24-25 Desember untuk menghadiri sebuah acara
seminar. Akan tetapi secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Wimar
Witoelar, belum dapat memastikan tentang rencana keberangkatan
Presiden ke Irja. (gun/osd)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Staf Ahli Bapennas: Ibu kota direncanakan pindah pada semester I 2024
Selasa, 21 Desember 2021 17:32 WIB Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando ...
