PRESIDEN OMNIPRESENT

(Velix Wanggai, dimuat di Koran Jurnas, Spektra: 4 November 2010)

Dua bulan terakhir Presiden SBY mengunjungi tiga wilayah bencana di Indonesia, masing-masing Wasior, Mentawai dan Merapi. Kunjungan Presiden dan Ibu Ani di tiga wilayah bencana itu sekaligus memastikan bahwa Pemerintah “hadir” di tengah-tengah masyarakat yang tertimpa bencana. Pemerintah akan senantiasa melindungi dan bekerja secara maksimal untuk mengatasi dampak sosial dan psikologis yang timbul akibat bencana alam yang terjadi. Selaku Kepala Negara, kehadiran Presiden SBY tentu menguatkan hati rakyat yang ditimpa musibah.

Wasior yang jauh tersembunyi di ujung timur, Mentawai dengan cuaca ekstrem maupun Merapi dengan keganasan wedhus gembel-nya, bukan menjadi penghalang bagi Pak SBY dan Ibu Ani untuk hadir di tengah-tengah rakyatnya. Walau dalam kondisi bagaimana pun, Presiden ingin mendengar langsung keluhan, asa dan iba rakyatnya. Terkadang Pak SBY dan Ibu Ani larut dalam susana haru bersama para warga di tempat pengungsian.

Kegiatan Presiden sangat padat, maka stamina para Menteri maupun perangkat kepresidenan yang menyertainya pun harus benar-benar prima. Setelah menyempatkan waktu mengunjungi Mentawai, Presiden SBY kembali ke Hanoi mengikuti penutupan KTT Asean. Hari minggu 31 Oktober 2010 petang, beliau sudah tiba kembali di Tana Air. Senin, 1 November 2010, beliau memimpin Sidang Kabinet, dengan agenda mengevaluasi penanganan bencana Wasior, Merapi dan Mentawai. Besoknya, Selasa 2 November 2010 beliau menerima kunjungan kenegaraan PM. Australia, Julia Gillard di Istana Negara. Setelah prosesi kenegaraan dengan PM. Gillard, Presiden dan rombongan bertolak ke Yogyakarta.

Selama dua hari mengikuti kunjungan Presiden di Yogyakarta dan Jawa Tengah, kesan kami bahwa mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia adalah tugas yang sangat berat dan butuh energi esktra. Betapa tidak, dengan luas wilayah 8.287.520 kilometer persegi, terdiri atas luas daratan 2.027.087 km¹ dan luas perairan 6.260.433 km², seorang Presiden yang memimpin negara kepulauan terbesar di dunia ini harus memiliki energi ekstra dimaksud. Dengan begitu ia bisa mengunjungi seluruh pelosok wilayahnya agar rakyat merasakan keberpihakan, kebijakan dan keputusannya.

Sangat manusiawi jika Presiden SBY tidak dapat hadir di semua tempat dalam waktu yang bersamaan (omnipresent), namun di sisi lain, beliau telah hadir di semua pelosok wilayah Nusantara ini dalam waktu yang bersamaan melalui kebijakan (policy) yang diambilnya. Kebijakan membawa Indonesia menjadi Negara yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan telah menjadi strategi pembangunan nasional (RPJMN 2009-20014) yang diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan sektoral dan regional.

Pada pertemuan di Istana Cipanas dan Istana Tampaksiring beberapa waktu lalu, Presiden telah mengarahkan para Gubernur untuk mewujudkan apa yang menjadi kebijakan beliau tersebut lewat program-program pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemisikinan (pro poor), penciptaan lapangan kerja (pro job) dan peningkatan pertumbuhan (pro-growth) yang disertai pemerataan (equity) pembangunan berbasis kewilayahan.

Dalam terminologi Presiden SBY, pembangunan berbasis kewilayahan adalah pembangunan inklusif, pembangunan untuk semua (development for all), dimana semua komponen bangsa harus merasakan manfaat pembangunan. Tidak boleh ada yang tertinggal atau dirugikan dari proses pembangunan bangsa ini.

Faktor Leadership

Kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen Presiden SBY sejak memimpin bangsa ini pada era KIB I dan KIB II. Beliau selalu berusaha “hadir” (omnipresent) dalam bentuk kebijakan pembangunan di seluruh pelosok wilayah Negara, sehingga tak satu pun wilayah negeri ini yang merasa dianaktirikan. Oleh sebab itu, komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan perencanaan kebijakan sektoral dan regional yang sinkron dan sinergis, perbaikan dan normalisasi kerangka regulasi yang tidak menghambat percepatan pembangunan maupun koordinasi hubungan antar-lembaga yang sehat, produktif dan kompetitif.

Ada 4 (empat) pesan penting selama dua hari ini. Pertama, pentingnya penyelarasan aktivitas sosial-ekonomi dengan daya dukung lingkungan; Kedua, Daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi perlu merumuskan rencana tata ruangnya berbasis mitigasi maupun adaptasi bencana. Ketiga, pentingnya sosialisasi tentang kondisi kerawanan bencana di daerah; dan Keempat, kegiatan pelatihan penanggulangan dan penanganan bencana seperti pembentukan badan-badan penanganan bencana maupun pelatihan kebencanaan.

Diatas semuanya, kepemimpinan (leadership) adalah kunci dalam mengkoordinasikan langkah penanganan bencana secara cepat dan tepat. Wasior, Mentawai dan Merapi memberi pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang cepat, tegas dan tanggap di Pusat maupun Daerah dalam menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Hadir bersamaan dengan kapasitas yang tepat menjadi persyaratan seorang pemimpin, sebagaimana ditunjukkan sang Presiden omnipresent.

BENCANA, SABAR DAN IKHTIAR

Velix V. Wanggai (Dimuat di Koran Jurnas, 28 Oktober 2010)

Selasa petang gunung Merapi meletus dan menebar awan panas menyelimuti desa Kinahrejo Sleman Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Sesaat kemudian ombak besar Tsunami menerpa desa Munte Barubaru, Betumonga dan desa pesisir pantai lainnya di pulau Pagai Utara dan Selatan Kabupaten Mentawai Sumatera Barat. Alam seolah-olah bersahutan menebar kepanikan dan kekalutan bagi penghuni bumi Nusantara ini dalam waktu yang bersamaan. Padahal tiga pekan sebelumnya, kita baru saja menyaksikan nestapa korban banjir bandang di Wasior Papua Barat.

Sejak kemarin kami berada di kota Padang Sumatera Barat, memantau dan memastikan bahwa sistem telah bekerja secara terpadu pasca bencana tsunami di Mentawai. Bencana Tsunami yang menerpa pulau Pagai Utara Kepulauan Mentawai itu terjadi bersamaan beberapa saat setelah gempa tektonik 7,2 SR yang melanda wilayah itu. Beberapa jam setelah kejadian, bersama Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Alam dan Bantuan Sosial, Saudara Andi Arief, kami berangkat ke Mentawai. Bersama-sama Wakil Presiden dan rombongan, kami berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Sumatera Barat dan Pemda Kabupaten Mentawai melakukan langkah-langkah koordinasi tanggap darurat.

Diperkirakan ratusan jiwa melayang akibat terpaan awan panas dan gelombang tsunami di Sleman dan Mentawai. Nafas panjang keprihatinan patut kita haturkan bagi para korban wafat dan korban selamat di kedua wilayah itu. Luka fisik dan trauma psikis sudah pasti dialami oleh mereka yang selamat. Tetapi kesedihan akibat kehilangan anggota keluarga dan harta benda tidak mudah hilang dalam sekejap.

Bencana alam seolah tiada henti menyapa negeri ini. Situasinya demikian, karena secara geografis, wilayah Indonesia terletak di dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dengan beberapa titik palung laut yang dalam dan gunung berapi aktif. Kedudukan wilayah Nusantara yang dilalui garis katulistiwa (equator) itu menjadikan Indonesia memiliki musim kembar, hujan dan kemarau. Namun akhir-akhir ini, dua musim itu tidak berjalan konstan akibat meningkatnya suhu bumi (global warming) yang merisaukan umat manusia di berbagai belahan dunia dewasa ini.

Kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap bencana goncangan tektonik di laut dan daratan maupun angin muson, banjir dan gelombang tsunami. Tentu saja kita tidak melupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi Nusantara ini sebagai anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Rasa syukur dapat diwujudkan dengan sikap kita bersikap arif terhadap lingkungan hidup di sekeliling kita, menebarkan sikap hidup serasi dengan alam dan merencanakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Untuk Direnungkan

Musibah dan bencana tidak memiliki rasa toleransi. Tidak membeda-bedakan tua jompo, wanita, anak-anak, ibu hamil atau tubuh kekar manapun. Ia sekonyong-konyong datang membabi-buta meluluhlantakkan apa yang dilaluinya. Apakah sedang duduk, berjalan, berbaring atau sedang shalat sekalipun. Bencana yang membawa ajal itu akan datang menyapa manusia, siapa pun dia. Bencana dan musibah juga bisa dimaknai sebagai hukuman atas perilaku individu dan kolektif suatu bangsa seperti yang dialami oleh umat-umat para Nabi terdahulu. Bagi bangsa Indonesia, rangkaian musibah ini dapat dimaknai sebagai “isyarat” dari Tuhan seperti disinggung Ebiet G. Ade dalam lirik, Untuk Kita Renungkan.

Bencana alam terjadi berdasarkan hukum sebab akibat yang ditetapkan atasnya dan manusia memiliki sifat sabar dan ikhtiar untuk menghadapi musibah yang menimpanya. Sikap sabar dan ikhtiar itu adalah antara lain melakukan langkah-langkah koordinatif mengatasi dampak bencana itu secara bersama-sama. Secara bertahap, Pemerintah telah memiliki “protap” penanganan bencana, mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, maupun pemulihan trauma psikis.

Pada tahap pencegahan, daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi sudah saatnya melakukan revisi tata ruang wilayahnya berbasis mitigasi bencana. Di sisi lain, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat memahami kerentanan bencana wilayahya senantiasa harus terus dilakukan. Banyak rakyat keberatan meninggalkan dusun dan kampung halamannya karena alasan-alasan ekonomis dan kultural, tetapi mereka lupa bahwa bencana akan datang menimpa mereka tanpa pandang bulu. Disini, jajaran pemerintah daerah diminta lebih proaktif dalam merumuskan rencana strategis pencegahan bencana.

Himbauan Presiden SBY tentang pembangunan berwawasan lingkungan dan pentingnya masyarakat memahami mitigasi bencana belum banyak terimplementasi di lapangan. Keputusan beliau mempersingkat agenda kenegaraannya di Hanoi Vietnam untuk kembali ke Tanah Air, merupakan isyarat betapa konsenya beliau terhadap masalah bencana ini. Beliau selalu mengunjungi rakyatnya yang tertimpa musibah dan menguatkan hati mereka untuk terus bangkit dan jangan berputus asa. Di beberapa kesempatan mengunjungi para korban bencana alam di tenda-tenda pengungsian, Pak SBY dan Ibu Ani selalu menyapa rakyatnya dengan sikap empati dan seruan kesabaran.

Velix Wanggai Bisa Kuliahkan 2 Keponakan

27 Oct 2010

• Nasional
• Rakyat Merdeka

Kehidupan ekonomi Velix Vernando Wanggai meningkat setelah menjadi Staf Khusus (Stafsus) Presiden. Ia bisa menghidupi keluarga dan menanggung biaya kuliah dua keponakannya di Jakarta.

"TENTU ada perbedaan pendapatan setelah menjadi Stafsus, dengan penugasan sebelumnya," ujarnya.

Sebelum ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah pada 2009 lalu, Velix merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Berkarier hampir 10 tahun di Bappenas, Velix hanya membawa pulang gaji Rp 5 juta per bulan. Penghasilannya naik hampir empat kali lipat setelah menjadi Staf Khusus Presiden. Ia tak malu-malu menyebutkan lonjakan penghasilan ini. "Kami (Staf Khusus) adalah pejabat non struktural setingkat eselon IA atau setingkat Dirjen. Fasilitas yang diberikan kami adalah gaji dasar, tunjangan dan renumerasi. Jika ditotal sekitar 19 juta," ujar doktor dari Australian National University itu.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden memang mengatur hakkeuangan para staf khusus. Misalnya, PNS seperti Velix yang diangkat menjadi staf khusus tetap menerima gaji sebagai pegawai negeri. Pemberian hak keuangan dan fasilitas yang setara pejabat eselon IA diatur dalam Pasal 8 Perpres itu. Selain gaji dan berbagai tunjangan, para staf khusus mendapat fasilitas rumah dinas dan mobil dinas yang siap mengantarnya ke manapun. Velix mendapat mobil dinas Kijang Innova buatan tahun 20-07. Kendaraan ini merupakan mobil dinas staf khusus periode sebelumnya. "Saya nggak dapat mobil baru, jadi berbeda dengan dirjen yang pasti dapat mobil baru," ujarnya.

Kendati dapat mobil bekas, dia merasa cukup karena kendaraan dinas itu masih bisa digunakan untuk berangkat kerja dari apartemen dinas ke Istana. "Mobil yang ada sudah cukup bagus," kata lulusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Gadjah Mada ini. Apalagi, usia mobil dinas itu lebih muda dari kendaraan pribadinya. Honda CRV buatan tahun 2001. Fasilitas rumah dinas yang disediakan kepada Velix adalah apartemen di Kompleks Setneg, Kemanggisan Ilir, Slipi, Jakarta Barat. Semua anggaran untuk rumah dinas staf khusus presiden ditanggung negara. "Rumah dinas saya tempati bersama keluarga. Kadang saya tinggal di Slipi, kadang di rumah pribadi," ujarnya. Velix tak bersedia menyebutkan di mana rumah pribadinya.

Selain fasilitas rumah dan mobil dinas, Velix mengaku dirinya juga mendapat asuransi kesehatan. Asuransi itu hanya berlaku untuk dirinya, tidak bisa meng-cover anggota keluarga. "Alhamdulilah sampai hari ini saya sehat-sehat saja, tidak pernah terserang penyakit. Sehingga asuransi itu belum pernah digunakan. Saya baru dapat kartunya saja, belum pernah dipakai," tuturnya sembari tersenyum. Velix sangat bersyukur bisa ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden dan mendapatkan berbagai fasilitas yang cukup dari pemerintah.

Velix menikah dengan Herwin Meiliantina. Pasangan ini dikaruniai empat anak. Anak pertama. Venna Wanggai kini duduk di kelas 1 SMP. Qorano Wanggai. anak kedua kelas 5 SD. Putra ketiga, Qordova Wanggai kelas 1 SD. Sementara si bungsu. Qowabi Wanggai masih di taman kanak-kanak (TK). "Sejauh ini dengan pendapatan yang ada, kami bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Istri saya juga kan pegawai negeri di Setneg. Dengan kebutuhan yang ada di Jakarta, saya pikir kami saling melengkapilah," tuturnya.

Walaupun ada peningkatan penghasilan, Velix mengaku, tidak ada pertambahan aset pribadi selama menjadi staf khusus. Ia menyebutkan, mobil dan rumah pribadi yang dimilikinya merupakan hasil kerja dirinya sewaktu di Bappenas dan sang istri. Apakah ada pertambahan jumlah tabungan? "Dari sisi tabungan juga nggak ada lonjakan. Pengeluaran di Jakarta kan cukup besar dengan empat orang anak yang mulai tumbuh besar, ditambah dua keponakan yang kuliah di Jakarta. Tapi, saya pikir dari sisi pendapatan masih lebih dari cukup," ujar pria asli Papua ini. Setiap bulan Velix mampu menyisihkan Rp 2-3 Juta dari gajinya untuk ditabung.

Untuk diketahui. Staf Khusus Presiden tak menerima pesangon maupun uang pensiun kelak, masa baktinya berakhir. Bila nanti berhenti. Staf Khusus yang berasal dari PNS bisa kembali ke instansinya. Untuk Velix. dia bisa kembali berkarier di Bappenas. kri