Dec 31, 2010

Natal di Jayapura

Oleh: Velix Vernando Wanggai
(dimuat di harian Jurnal Nasional, 30 Desember 2010)

Di penghujung tahun 2010 ini saya sengaja pulang kampung dan menikmati suasana Natal di Kota Jayapura. Terdapat spanduk dari Kodam Cenderawasih tertulis "Natal Membawa Kasih dan Damai", tentunya bagi Tanah Papua. Pesan di spanduk itu penting di Hari Natal 2010 ini karena di wilayah ini sering terjadi konflik politik yang mengganggu stabilitas keamanan di Bumi Cenderawasih.

Perayaan Natal di Jayapura dan Papua pada umumnya diwarnai kebaktian di gereja-gereja, nyala lilin dan hiasan "pohon terang" (pohon natal) di ruang terbuka maupun di rumah-rumah warga Kristiani. Saling mengunjungi dan mengucapkan Selamat Natal antarsesama keluarga sambil menikmati hidangan minuman dan kue-kue ringan merupakan kebahagiaan tersendiri yang masih saya jumpai saat ini.

Sebagai Muslim, tidak ada halangan bagi saya untuk menikmati hidangan yang tersaji di kala saya dan keluarga bersilaturahmi ke handai tolan dan keluarga Kristiani di kota ini. Al Quran pada Surat Al-Baqarah, Ayat 285 menegaskan bahwa seorang mulim tidak membeda-bedakan satu pun Nabi dan Rasul yang diutus Tuhan kepada umat manusia.

Semua Nabi dan Rasul Tuhan itu diimani oleh setiap muslim. Isa al-Masih diimani oleh kaum muslim sebagai bagian dari ajaran inti Islam. Doa Isa al-Masih dalam Al Quran, Surat Maryam ayat 33 berbunyi : "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitan hidup kembali". Keberadaan Isa al-Masih menurut iman Islam atau Yesus Kritus menurut iman Kristen seperti dikisahkan dalam Injil Matius 1 : 21-25 sebagai Juru Selamat.

Teks Al-Kitab diatas mempertautkan kesamaan pandangan bahwa kehadiran para Nabi dan Rasul Tuhan adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itulah misi utama para nabi dan rasul Tuhan yang kita imani bersama. Tetapi yang terpenting dari rasa syukur atas kedatangan para Juru Selamat manusia itu tidak perlu dengan kemewahan yang berlebihan. Sebab, bisa jadi kemewahan yang ditampilkan adalah refleksi dari kesombongan dan keangkuhan.

Etika Papua

Di hari Natal, kami mengunjungi keluarga yang merayakannya seperti halnya mereka mengunjungi kami sewaktu Lebaran. Momentum keagamaan seperti itu menjadi media silaturahmi yang efektif kaum muslim dan kristiani di Papua. Sayang sekali, terkadang perbedaan keyakinan "dipakai" sebagai titik awal konflik di masyarakat kita.

Kita patut belajar dari Tanah Papua bahwa konflik bernuansa SARA yang terjadi pada satu dekade lalu di beberapa wilayah di Tanah Air tidak sampai merambat ke Tanah Papua. Konflik SARA tidak terjadi dan Insya Allah tidak akan pernah terjadi di Tanah Papua karena di sana terdapat ikatan persaudaraan abadi atas nama adat.

Adat telah mempersatukan manusia Papua yang berbeda keyakinan keagamaan dalam ikatan toleransi dan rasa hormat yang tinggi. Ikatan sosial dalam satu marga (fam), satu klan (keret), satu suku atau bahkan tak memiliki hubungan darah maupun suku sama sekali terasa sangat kuat.

Nilai-nilai tentang rasa hormat yang tinggi, mengasihi dan bertegur sapa antarsesama adalah ciri manusia Papua. Justru dianggap aneh bahkan mungkin dikategorikan sombong apabila ada manusia Papua yang ditegur oleh sesama Papua ketika bertemu atau berpapasan di jalan tetapi yang bersangkutan tidak memberi respons apa-apa. Sikap yang demikian itu pada dasarnya bukan etika Papua.

The Golden Rule

Merayakan Natal dengan menumbuhkan sikap kasih sayang dan toleransi yang dikhotbahkan para pendeta dan pastor juga menjadi semangat keagamaan yang sering dikhotbahkan para tokoh-tokoh agama yang lain di Indonesia jangan hanya sebatas ruang ibadah saja tetapi harus terwujud dalam aksi sosial bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2010 kita diperhadapkan pada suasana dimana sebagian warga bangsa hidup penuh ketakutan. Di beberapa tempat muncul teror dan intimidasi dari sebagian kelompok masyarakat kepada sebagian kelompok masyarakat lainnya. Kita masih menemukan gejala pemaksaan kehendak. Ada kelompok yang ingin menang sendiri atau menganggap diri sendiri yang benar dan yang lain salah. Ada juga kelompok masyarakat yang bertindak anarkis atas nama etika dan moral keagamaan. Kondisi brutalitas dan niretika sosial ini memperlemah komitmen kebersamaan dalam berbangsa dan merusak tatanan peradaban kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam konteks Natal 2010 ini, Presiden SBY menyerukan umat krstiani untuk kembali pada "the golden rule" yang berbunyi : "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri". Pesan suci ini terutama untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Wasior, Mentawai, dan Merapi beberapa waktu lalu.

Besok kita akan menutup tahun 2010 sekaligus membuka lembaran hidup baru di tahun 2011. Sikap hidup yang demikian itu akan memupuk solidaritas kita sebagai bangsa dan menyuburkan toleransi hidup beragama dalam kehidupan bangsa yang harmonis.

Dec 30, 2010

Media Asing Bahas Perpindahan Ibu Kota

Rabu, 29 Desember 2010 | 03:09 WIB

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANI lustrasi

KOMPAS.com - Wacana perpindahan ibu kota Indonesia, Jakarta, didiskusikan oleh media terkemuka di Prancis dan Inggris, masing-masing Le Monde dan The Guardian, Selasa (28/12/2010).

The Guardian menerbitkan ulang publikasi di Le Monde. Disebutkan, Jakarta sekarang sudah sangat tercemar, dan kelebihan penduduknya membuat orang-orang berpikir sudah mencapai titik jenuh.

Sejumlah orang menilai, Jakarta sebagai lawan mutlak dari pembangunan yang harmonis, sebuah karikatur dari kota metropolis dengan segala penyakit kehidupan perkotaan di negara-negara berkembang.

Inilah, katanya, kota terbesar sejagat yang tak punya sistem transportasi bawah tanah. Sekitar 9,6 juta orang tinggal di kota ini, tetapi pada siang hari meningkat tiga kali lipat dengan masuknya 3 juta orang dari pinggiran kota.

Pergerakan lalu lintas rata-rata hanya 13 km per jam, dan menurut beberapa statistik, orang-orang dapat menghabiskan waktu tiga atau empat jam sehari dalam kemacetan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini mengusulkan satu-satunya solusi adalah memindahkan ibu kota ke tempat lain, gagasan yang pertama kali disodorkan oleh Presiden Sukarno (ia sendiri menolak ejaan "Soekarno" guna menggusur pengaruh ejaan Belanda).

Kini, SBY mengulang lagi gagasan itu dengan memindahkan kantor kepresidenan, layanan publik, pemerintahan, parlemen dan seluruh instansi ke tempat baru sejauh sekitar 1.000 Km di Kalimantan.

Namun, mengutip Velix Wanggai, staf khusus Presiden SBY soal pembangunan daerah, Le Monde menyebutkan, gagasan besar yang membutuhkan satu generasi untuk mewujudkannya itu, hanya salah satu pilihan.

SBY meminta Velix Wanggai dan timnya untuk mempertimbangkan tiga kemungkinan menyelamatkan Jakarta. Pertama, pemerintah bertahan dan mengatasi urbanisasi yang tak terkendali.

Pilihan kedua, hanya pemerintah pusat yang akan dipindahkan, entah ke Jawa atau Kalimantan. Jakarta akan tetap menhadi pusat bisnis dan ibu kota administratif.

Pilihan ketiga adalah yang paling radikal, memindahkan total ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang sebagian besar masih berhutan. Wanggai semabri tersenyum menyebutkan, ia dan bosnya, SBY, lebih menyukai skenario ketiga.

Selain mengutip Wanggai, Le Monde juga mewawancarai Sonny Keraf, professor filsafat dan bekas Menteri Lingkungan Hidup semasa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001).

Dikutip pula pendapat Andrinof Chaniago, pengamat politik dan sosial dari Universitas Indonesia dan pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya. Pendapat mereka sudah banyak dikutip media dalam negeri, termasuk KOMPAS.com.

Editor: yuli Dibaca : 5456

Dec 29, 2010

Overstretched Jakarta's future as Indonesia's capital is in doubt

Can Indonesia's capital be made more livable – or must it be moved?

* Bruno Philip, Guardian Weekly,
Tuesday 28 December 2010 14.00 GMT


(Photo: Jakarta offices slums Newly constructed apartment and office buildings dominate the skyline of Indonesia's capital Jakarta. Photograph: Enny Nuraheni/REUTERS)

Jakarta is so polluted and overpopulated that people are beginning to think it has reached saturation point. Some see the capital of Indonesia as the absolute opposite of harmonious development, a caricature of the unbearable metropolis with all the ills of urban life in emerging countries. It is the world's largest city without an underground transport system. Some 9.6 million reside here but during the day the population rises by almost a third, with the influx of 3 million people from the suburbs. Road traffic moves at an average speed of 13km/h and, according to some statistics, you can easily spend three or four hours a day gridlocked. The congestion costs around $2.5bn a year in lost production.

Indonesia's president, Susilo Bambang Yudhoyono, recently suggested the only solution was to move the capital, an idea first aired by President Sukarno, who led the country to independence in 1945. The most ambitious project would involve moving the presidency, civil service, government, parliament and all the national institutions from the island of Java, on which Jakarta stands, to the Indonesian part of Borneo, about 1,000km to the north-east. According to Velix Wanggai, the president's special adviser on regional development, this big idea, which would take about a generation to realise, is just one of the available options.

Yudhoyono has asked his team to consider three possible scenarios for saving Jakarta. Under the first, the government would stay put and confront the challenge of uncontrolled urbanisation. It would try to improve the existing situation, rather than turning its back on the problem. Under the second, only the central government would move out, either elsewhere on Java or to Kalimantan, Borneo. Jakarta would remain the business and administrative capital, as part of the slow and painful devolution process currently under way.

The third and most radical solution would be to transfer all the capital's key attributes to Palangkaraya, the main town of Kalimantan province, part of which is still covered by jungle. For the time being, Wanggai says, the decision is still wide open but his smile suggests that he, and maybe his boss, prefer the third scenario – however far-fetched it may seem.

"Jakarta has reached the limits of what it can absorb. There is just no more space for urban development. This situation has a high social, economic and psychological cost," says Sonny Keraf, a professor of philosophy and former environment minister under Abdurrahman Wahid, president from 1999 to 2001. Andrinof Chanagio, a professor of political and social science at Universitas Indonesia, endorses this view: "If a political decision isn't taken in time, we will be heading straight for a major social explosion."

The possibility of moving the capital has prompted debate and controversy. Opponents laugh at the idea, arguing that the notion of reinventing a symbol of power on virgin territory would be more appropriate for an authoritarian regime, which Indonesia no longer is.

Marco Kusumawijaya, a planner and founder of Rujak, a non-government organisation advocating a sustainable future for cities and regions, condemns the cliches associated with Jakarta. "It's true the population has increased, but it is quite wrong to say the urban fabric is denser. In fact, it's the opposite: rising population goes with urban sprawl and more suburbs," he says. "It is also wrong to claim there are too many cars per capita. In Jakarta there are 250 cars per 1,000 people, compared with 800 in the United States. The real problem is that people use their cars too often in one day because of the shortcomings of the transit system."

He admits there are no easy answers. Plans to build a monorail link and a subway system are still being discussed. In 2009 Japan's international co-operation agency gave the go-ahead for a loan at preferential rates to fund much of the subway. Priority bus lanes have also been laid out along main roads, but car drivers often disregard the rules.

Kusumawijaya does not believe the president's projects will be enough to make Jakarta liveable. "The bus lanes are a good idea, but badly managed," he says. "The monorail will only serve the city centre, doing nothing to help people in the suburbs, and the subway will not be finished before 2016."

If, as the experts suggest, the answer is to improve the existing city rather than moving into the jungle, incentives will be needed to draw the middle classes back into the city centre. Just as elsewhere, high rents have driven many away – and the proliferation of lavish shopping malls has fuelled property speculation.

"We have to rethink the way we use land, encourage people to move back and stop building tower blocks," Kusumawijaya says. "We must combat the idea that Jakarta is no longer worth bothering with."

This article first appeared in Le Monde

Staf Ahli Bapennas: Ibu kota direncanakan pindah pada semester I 2024

  Selasa, 21 Desember 2021 17:32 WIB   Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando ...