K.H. Abdurrahmand Wahid atau Gus Dur adalah sosok yang sangat fenomenal
dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Gus Dur hadir dengan
gagasan-gagasan segar, langkah-langkah penuh terobosan, dan
kebijakan-kebijakan yang penuh inspirasi. Gus Dur hadir dalam
kepolitikan Indonesia dengan memberikan warna Islam substansif, namun
sekaligus sebagai pendiri partai politik yang berbasis Nadhiyin.
Kita semua tak akan bisa melupakan jejak langkah Gus Dur, baik sebagai
tokoh demokrasi, tokoh agama, maupun tokoh politik, terutama sebagai
Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1999 2001. Karena itu, ketika
Gus Dur wafat pada pukul 18.45 WIB tanggal 30 Desember 2009 semua
komponen bangsa menangisi kepergian Gus Dur, dan merajut berbagai
kenangan yang ditinggalkan Gus Dur.
Gus Dur lahir dalam
keluarga yang sangat terhormat dalam perjalanan sejarah bangsa ini.
Kakeknya K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nadhalatul Ulama (NU). Di
pertengahan 1980-an Gus Dur mendorong NU harus menerima Pancasila
sebagai Ideology Negara. Pemikirannya yang terbuka, toleran, dan kritis
memberikan warna tersendiri di era Orde Baru maupun di era reformasi
pasca jatuhnya Orde Baru.
Dalam peta politik yang sedang
bergeser itu, Gus Dur membangun infrastruktur politik baru dengan
membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Walaupun hanya mendapatkan 12
persen dalam Pemilu 1999, ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa menentukan
pilihannya terhadap Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia dalam
Sidang Umum MPR pada 20 Oktober 1999.
Dalam lintasan sejarah
ini, Presiden Abdurrrahaman Wahid memanggil Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), dan menunjuk SBY sebagai Menteri Pertambangan. Kemudian, Presiden
Wahid kembali menugaskan SBY menjadi Menteri Koordinator Politik dan
Keamanan. Hampir dua tahun inilah, SBY secara intens berdialog dari hati
ke hati dengan Presiden. Ketika di acara Haul 4 tahun wafatnya K.H
Abdurrrahman Wahid di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur,
pada 4 Januari 2014, Presiden SBY menceritakan “Kenangan dan Kesaksian
SBY sebagai adik terhadap Presiden Wahid”.
Jombang, atau yang
dikenal sebagai “Kota Santri”, adalah pintu gerbang pada masa kerajaan
Majapahit, dan kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. di
Kota Santri ini lahir para tokoh Indonesia, seperti pahlawan K.H. Hasyim
Asy’ari, K.H. Wahid Hasyim, Presiden Abdurrahman Wahid, tokoh
intelektual Nucholis Madjid, serta budayawan Emha Ainun Madjid. Di acara
Haul di Tebuireng itu, Presiden SBY mencurahkan isi hatinya sebagai
adik dan anak buah dari Presiden Wahid sebagai Menteri.
Dalam
kesaksiaannya sebagai adik Presiden Wahid, SBY bercerita ada lima (5)
pemikiran Presiden Wahid yang sangat strategis, dan SBY sebagai Presiden
terus melanjutkan pemikiran Gus Dur dalam pembangunan kebangsaan dewasa
ini. SBY “timbali” (dipanggil.pen) oleh Presiden Wahid, baik dalam
keadaan santai, setengah serius sampai masalah yang sangat serius”
tandas Presiden SBY di depan ribuan santri dan masyarakat yang
menghadiri haul Gus Dur.
Pertama, Gus Dur sungguh ingin agar
dalam negara ini hadir masyarakat yang majemuk, bangsa yang rukun.
Bangsa ini betul-betul rukun. Ini agenda sepanjang masa. Dalam diri Gus
Dur, apa yang diucapkan, diperjuangkan, bangsa ini rukun, damai,
toleran, dan saling mengayomi.
Kedua, Gus Dur memperjuangkan
hilangnya diskriminasi dengan alasan apapun. Di saat menjabat ini,
Presiden Wahid tidak mentolerir praktek diskriminatif yang tidak sesuai
dengan karakter bangsa Indonesia. Gus Dur menetapkan kebijakan yang
mengurangi diskriminasi dan menegaskan negara memuliakan kemajemukan.
Kata Presiden SBY, saya hanya melanjutkan apa yang dipikirkan oleh Gus
Dur. Menjadi tidak baik jika di negeri ini masih ada diskriminasi.
Ketiga, Gus Dur ingin peran Negara tidak dominan, sebaliknya peran
rakyat diperbesar. Dalam sistem otoritarian, negara mengatur, aparatur
negara dan polisi. Beliau ingin memberi ruang yang luas bagi rakyat. Ini
pemikiran
beyond zamannya. Cara berpikir kita masih dalam bayang-bayang otoritarian. Gus Dur minta seimbang, keseimbangan antara
the state dan
the people.
Kedepan, negara dikurangi perannya, dan sebaliknya rakyat yang kelola
konflik misalnya. Sekarang belum terwujud benar, namun kita perjuangkan
untuk 10 20 tahun.
Keempat, Gus Dur mengatakan Negara tidak
bisa mengontrol pemikiran warganya. Ini isu yang sensitif. Jika warga
sudah matang, maka negara memberi ruang bagi warganya untuk
berpartisipasi. Kita belum matang, maka kita menuju proses pematangan.
Presiden SBY mendukung ide Gus Dur untuk memperjuangkan keseimbangan
antara kebebasan
dan tanggung jawab.
Kelima, hubungan
sipil dan militer yang sehat. Banyak negara, militer yang kuasai posisi
penting dan pilitik, sehingga demokrasi tidak berjalan dengan baik.
Sebaliknya, rakyat dominan sehingga instabilitas tercipta. Harus ada
hubungan yang sehat antara sipil dan militer. Contoh, memutuskan perang
adalah otoritas Presiden sebagai pemegang kekuasaan politik. Militer
bertugas untuk menjaga keutuhan negara. Inilah gagasan besar yang
dirasakan SBY selaku anak buah Presiden Abdurrahman Wahid.
Di
akhir kesaksiannya, Presiden SBY berujar: “Presiden Abdurrahman Wahid,
Gus Dur, adalah tokoh besar yang pemikirannya seringkali mendahului
jamannya. Sekarang kita lihat kehadiran begitu banyak massa yang
berziarah dan memberi penghormatan kepada Gus Dur menunjukkan bahwa
walaupun Gus Dur sudah wafat, beliau masih bersemayam di hati rakyat”.
Kita kembali teringat ketika di hari pemakaman Presiden Wahid, pada 31
Desember 2009, Presiden SBY mengajak semua anak bangsa untuk mengenang
jasa-jasa Gus Dur.
“Sebagai pejuang reformasi almarhum selalu
ingat akan gagasan universal bahwa kita menghargai kemajemukan melalui
ucapan, sikap dan perbuatan. Gus Dur menyadarkan sekaligus melembagakan
penghormatan kita pada kemajemukan ide dan identitas, kemajemukan pada
kepercayaan agama, etnik, dan kedaerahan. Beliau adalah Bapak
multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia”, demikian pernyataan
Presiden SBY ketika prosesi pemakaman Gus Dur.
Sepuluh tahun
terakhir ini, Presiden SBY melanjutkan gagasan-gagasan besar Gus Dur.
Masih dalam semangat pemikiran kemajemukan, toleransi, dan
anti-diskriminasi ini, pemikiran dan kebijakan Gus Dur untuk Papua
diwarnai dengan pendekatan kultural dan akomatif. Pola akomodasi yang
bersifat kultural inilah yang mendorong komponen masyarakat Papua
menjuluki Gus Dur sebagai Bapak Demokrasi Papua. Pilihan pendekatan ini
yang kemudian Presiden SBY lanjutkan guna penghormatan kultural.
Dalam 100 hari kepemimpinannya pada akhir 2004, Presiden SBY membentuk
Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural yang
resmi dalam payung Otonomi Khusus bagi Papua. Hari-hari ini, Presiden
SBY terus melanjutkan pendekatan kultural untuk merawat dan
mengembangkan situs pekabaran Injil di Pulau Mansinam, Provinsi Papua
Barat.
Di tengah kemajemukan bangsa, tugas kolektif kita semua
untuk selalu merawat ikatan kultural dan kebangsaan dalam format
pembangunan yang inklusif. Nilai toleransi, solidaritas, kesetiakawanan
sosial, dan harmoni menjadi nilai-nilai mulia yang wajib kita rajut,
rawat, dan kembangkan di tengah-tengah perubahan sosial yang terjadi.
Kata Presiden SBY, ia melanjutkan gagasan-gagasan besar Gus Dur sebagai
Bapak Pluralisme dan Multikulturalisme, dan juga Gus Dur sebagai Bapak
Demokrasi Papua.
