Turunkan Harga Barang, Kementerian PUPR Siapkan Skenario untuk Papua

Selasa, 21 Juli 2015 | 19:31 WIB

 

 

KOMPAS.COM / HILDA

ALEXANDER Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (14/2/2015) saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah, Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahalnya harga barang, termasuk material bangunan di Provinsi Papua, dan Papua Barat, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan tiga skenario.

Tiga skenario tersebut adalah pertama mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar wilayah. Skenario kedua, mendekatkan sentra-sentra produksi berpola hilirisasi pertanian, kehutanan dan pertambangan. Skenario ketiga merumuskan regulasi yang bersifat afirmatif dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Papua, khususnya wilayah Pegunungan Tengah.

Dalam konteks skenario pertama, Kementerian PUPR mempercepat proyek-proyek infrastruktur berbasis kewilayahan sebagai tulang punggung ekonomi kota-kampung-kampung.

Guna merealisasikan komitmen itu, Kementerian PUPR mengalokasikan dana ke Papua dan Papua Barat untuk tahun anggaran (TA) 2015 senilai Rp 9,5 triliun dari sektor APBN Pusat dan Rp 3,9 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

"Dana ini digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, air minum, sanitasi, pengairan, dan infrastruktur permukiman," ujar Kepala Biro Komunikasi Publik Kemeenterian PUPR, Velix Wanggai, dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2015).

Sementara dalam konteks skenario kedua yakni strategi pembangunan infrastruktur guna mendukung sentra-sentra produksi pangan dan peternakan, sentra kawasan industri dan kawasan wisata.

Hal ini sesuai desain kewilayahan Pulau Papua, yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Dalam 5 tahun ke depan, di Provinsi Papua akan ditetapkan 5 Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat.

Lima KPE ini mencakup wilayah adat Saereri di Kepulauan Teluk Cenderawasih, wilayah adat Mamta di Kabupaten Mamberamo hingga Kota Jayapura, wilayah adat  Me Pago di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat, wilayah adat La Pago di Pegunungan Tengah sisi timur, dan wilayah adat Ha'anim di Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul.

Sejalan dengan pendekatan wilayah adat ini, Kementerian PUPR menargetkan Jalan Trans-Papua yang menghubungkan lima KPE dalam tiga tahun.

Selain itu, reklamasi Rawa Kurik, pembangunan embung dan irigasi juga akan dipercepat guna mendukung Merauke sebagai lumbung pangan nasional di wilayah adat Ha-anim.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat, Kementerian PUPR akan mempercepat akses jalan di Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Arar Sorong, peningkatan jalan ke kawasan peternakan di Bomberai Fakfak, maupun peningkatan kualitas jalan Manokwari-Bintuni dan kawasan Pegunungan Arfak.

Untuk konteks skenario ketiga, Kementerian PUPR merumuskan regulasi anggaran berpola tahun jamak (multi-years contract) guna mendukung percepatan pembangunan Trans-Papua. Dalam hal ini, pengusaha lokal diberikan kesempatan ikut serta dalam pelaksanaan proyek-proyek sesuai Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Khusus di Wilayah Papua dan Papua Barat.

Demikian pula, regulasi Perpres No 2/2015 perihal RPJMN 2015-2019 telah meletakkan desain pengembangan infrastuktur wilayah Pulau Papua.  Hal ini menjadi pedoman bagi Kementerian PUPR di dalam membangun wajah infrastruktur di Pulau Papua selama lima tahun ke depan.

"Kami harapkan, ketiga skenario ini dapat menurunkan harga dan menggerakan ekonomi regional Papua, sekaligus sebagai simbol hadirnya negara di kawasan-kawasan pinggiran di Tanah Air," tandas Velix.

Penulis	: Hilda B Alexander
Editor	: Hilda B Alexander

Pembangunan Trans Kalimantan & Perbatasan RI-Malaysia Dipercepat

Martin Sihombing Minggu, 19/07/2015 05:14 WIB

5118

Perbaikan jalan provinsi

Ilustrasi 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen mempercepat pembangunan Trans Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia yang menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran.

"Dalam desain besar 2015-2019, Kalimantan tetap dijadikan paru-paru dunia, dan dijadikan lumbung pangan dan lumbung energi nasional dengan konsep hilirisasi komoditas," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Velix Wanggai melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/7/2015).

Menurut dia, sejalan dengan desain besar itu sentuhan ke Kalimantan dibangun dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekati oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk itu, tambahnya, Menteri PUPR M Basuki Hadimuldjono menetapkan empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun tiga kawasan ekonomi khusus, empat kawasan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Kalimantan.

"Kementerian PUPR juga memberi perhatian untuk membangun satu kawasan perkotaan metropolitan, dan empat kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan," katanya.

Dalam catatan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini, total ruas jalan nasional di tahun 2015 sepanjang 7.619 kilometer, terdiri dari 1.204 kilometer di Kalimantan Selatan, 2.002 kilometer di Kalimantan Tengah, 1.710 kilometer di Kalimantan Timur, 585 kilometer di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Barat sepanjang 2.117 kilometer yang dapat digunakan oleh masyarakat Kalimantan.

Sesuai direktif Presiden Joko Widodo, saat ini Kementerian PUPR fokus dalam membenahi Trans-Kalimantan, termasuk penanganan jalan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia sejak Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.

Velix mengurai, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, disambungkan sejak ruas batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian utara Kalimantan Utara.

Dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementerian PUPR telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda, Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Selain lintas perbatasan, Kementerian PUPR menyentuh pula akses jalan di kawasan-kawasan strategis seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, akses jalan lingkar kawasan Batu Licin, akses pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan penanganan Lintas Tengah dan Lintas Selatan Kalimantan," kata Velix Wanggai.

Dalam tahun 2015 ini, Kementerian PUPR gelontorkan total dana sekitar Rp15,1 Triliun, dari APBN Rp11,8 triliun dan Rp3,2 Triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman.

Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program.

Pembangunan Jalan Kalimantan Hingga ke Perbatasan Malaysia

Jul 192015

Jalan Trans Kalimantan

Jakarta – Pemerintah mengebut pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 kilometer yang ditargetkan selesai tahun ini. Jalan ini sekaligus menghubungkan 5 provinsi di Pulau Kalimantan, hingga ke simpul perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total ruas jalan nasional Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619 kilometer (km). Panjang tersebut membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan, Kementrian PUPR menggelontorkan dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut. Dana berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.
“Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman,” kata Velix dalam keterangan yang diterima detikFinance, Kamis (16/7/2015).

Velix mengatakan, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai, Karangan-Sepulau-Nanga, dan ruas Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, sambung Velix, jalan tersebut disambungkan dengan ruas jalan di batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long, Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara Kalimantan Utara.

“Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program. Alokasi dana itu kiranya dapat merealisasi desain besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019,” jelas Velix.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun akses jalan di kawasan-kawasan strategis, seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, jalan lingkar kawasan Batu Licin, Pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, penanganan Lintas Tengah. dan Lintas Selatan Kalimantan.

Menurut Velix, dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementeriannya telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. “Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda. Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelasnya.

Selain pembangunan ruas Trans-Kalimantan, lanjut Velix, pemerintah menetapkan 4 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Velix mengungkapkan, pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan.

“Kementerian PUPR memberi perhatian untuk membangun 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan 4 kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan,” tutupnya.

Finance.detik.com