Dipimpin SBY, Desk Papua akan Direvitalisasi

Selasa, 06/06/2006 14:45 WIB

Jakarta - Pemerintah akan membentuk lembaga yang lebih kuat untuk menangani pengembangan Papua. Lembaga baru ini merupakan hasil revitalisasi desk Papua yang kini berada di Menkopolhukam. Lembaga yang secara struktur langsung berada di bawah Presiden RI ini tidak hanya beranggotakan jajaran birokrasi. Tapi juga melibatkan tokoh masyarakat setempat dan nasional yang punya perhatian terhadap masalah Papua. Demikian disampaikan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), Velix Wanggai, kepada wartawan usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Ini sangat berbeda dengan Desk Papua di Menkopolhukam yang selama ini hanya diisi jajaran birokrasi. Mudah-mudahan tim ini serta pengelolaannya dapat memberikan harapan dan komitmen bagi kemajuan Papua ke depan," ujar Velix di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/6/2006). Revitalisasi Desk Papua di Menkopolhukam merupakan bagian dari kebijakan dan arah baru pemerintah menangani Papua dalam kerangka otonomi khusus. Ada lima perubahan mendasar dalam kebijakan baru itu nanti. Pertama, prioritas penangangan kesehatan. Kedua, pendidikan yang diarahkan ke bidang kejuruan. Ketiga, percepatan pengadaan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Keempat, affirmative action berupa prioritas bagi putra daerah menduduki pos tertentu dalam pemerintahan, TNI dan Polri. Kelima, peninmgkatan ketahanan pangan terutama pengembangan sektor produksi pertanian. "Presiden menyebutnya A New Deal for Papua. Dalam satu bulan ke depan, SBY akan pergi ke Papua dan memberikan instruksi pada jajarannya berdasarkan new deal tadi," papar Velix. (asy/)

Presiden PPI Australia Velix Wanggai: Presiden SBY Dalam Waktu Dekat Akan Buat Kebijakan Baru untuk Papua

Elshinta.com (6/6/2006 13:32 WIB)

Teguh Tri Sartono - Jakarta, Kebijakan baru untuk Papua atau New Deal for Papua dalam waktu dekat akan dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal tersebut diutarakan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia Velix Wanggai usai diterima oleh Presiden SBY siang ini, Selasa (6/6) di Kantor Kepresidenan Jakarta.

Velik Wanggai mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Presiden SBY akan membuat kebijakan baru untuk Papua yang dinamakan dengan New Policy for Papua atau New Deal for Papua.

Dijelaskan Velix, beberapa prinsip dasar yang akan dijadikan arah dalam kebijakan baru tersebut adalah masih dalam kerangka otonomi khusus. Yaitu dengan prioritas dalam penanganan kesehatan, pendidikan yang diarahkan dalam pengembangan kejuruan, percepatan pembangunan, basic infrastruktur untuk mengembangkan wilayah-wilayah potensial di Papua dan perlakuan khusus untuk putra asli Papua dalam rangka percepatan pengembangan sumber daya manusia serta jaminan ketahanan pangan untuk masyarakat Papua.

Velix Wanggai menambahkan, dalam pertemuan tersebut Presiden SBY juga direncanakan akan melakukan revitalisasi desk Papua yang ada di Kantor Menkopolhukam yang akan mengelola New Deal for Papua. Keangggotaan desk Papua tersebut, menurut Velix, nantinya akan diisi oleh jajaran birokrasi, tokoh-tokoh masyarakat Papua dan tokoh-tokoh nasional yang peduli dengan situasi di Papua. (der)

Laode Ida dan Senator Nettle Sepakat Dukung Otsus Papua

Rabu, 12/04/2006 10:46 WIB

Nurvita Indarini - detikNews

Jakarta - Dalam rangka kunjungan ke Australia sejak tanggal 7 hingga 12 April 2006, Dr. Laode Ida, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) telah bertemu dengan Senator Kerry Nettle dari Partai Hijau pada Selasa, 11 April 2006. Kerry Nettle selama ini dikenal sebagai senator yang vokal dan getol untuk menyuarakan perjuangan Papua. Namun dalam pertemuan yang berlangsung santai dan akrab ini, Kerry Nettle dan Laode Ida memperoleh pemahaman bersama tentang pentingnya mendukung konsolidasi Otonomi Khusus Papua. Demikian siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (12/4/2006). Dalam dialog selama 2,5 jam ini, Laode Ida didampingi oleh asistannya Jamal Bake dan Velix Wanggai, Presiden Pelajar Indonesia (PPI) Australia. Laode Ida dengan serius menegaskan sikap dan posisi dasar Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Hal ini telah menjadi komitmen nasional yang tidak bisa diubah. Ia secara panjang lebar menceritakan perjalanan Otonomi Khusus Papua, yang dipandang sebagai suatu jalan tengah bagi penyelesaian konflik di Papua. Melalui payung Otonomi Khusus, Papua memiliki kewenangan khusus dan pendanaan yang memadai bagi mendorong percepatan pembangunan daerah.. Dalam kesempatan tersebut, Senator Kerry Nettle mengungkapkan sikap Partai Hijau untuk mendukung penegakan HAM di Papua. "Jika Otonomi Khusus dapat menjawab kebutuhan dasar mereka, kemungkinan mereka akan tetap memilih menjadi bagian yang utuh dari negara Indonesia," kata Nettle. Laode menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada periode transisi. Perbaikan dan pembenahan dilakukan di semua lini. Karena itu, dapat dimaklumi bahwa penataan dan pelaksanaan Otonomi Khusus membutuhkan waktu dan komitmen yang sungguh-sungguh, baik dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua. Di akhir pembicaraannya, Laode Ida dan Kerry Nettle menyepakati perlunya dialog-dialog lanjutan yang berguna bagi pemahaman bersama atas masalah Papua dan langkah-langkah nyata yang apa yang perlu ditempuh dalam mendukung Otonomi Khusus Papua. Selama di Australia, Laode juga bertemu dengan Profesor John Wing, Koordinator West Papua Project, di Center for Peace and Conflicts Studies, the University of Sydney. John Wing dikenal sebagai peneliti yang menulis laporan genosida di Papua. Dalam kesempatan ini, John Wing mengungkapkan usulan menarik untuk mendukung kerjasama antara Indonesia dan Australia, khususnya bagi perbaikan rakyat Papua dalam kerangka Otonomi Khusus. Dia secara gamblang mengusulkan agar dibentuk partnership Indonesia dan Australia untuk memperbaiki kondisi pendidikan, kesehatan, investasi, maupun infrastruktur. Di hari sebelumnya, Laode Ida kecuali bertemu dengan para senator dan anggota parlemen dari Partai Liberal, juga bertemu dengan Presiden Australian-Indonesia Business Council, Blain Gordon. Kalangan pebisnis Australia berharap agar ketegangan politik Indonesia-Australia tidak dilebih-lebihkan dan tidak berkepanjangan, karena hanya akan mengganggu iklim ekonomi kedua negara yang akan berdampak negatif bagi rakyat. Laode Ida juga berdiskusi secara intens dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia, baik yang dilakukan di Canberra maupun Adelaide. Foto: Dari kiri-kanan: Velix Wanggai/Presiden PPI Australia, John Edward/Asisten Kerry Nettel, Kerry Nettle dan Laode Ida. (nrl/)