PRESIDEN GELAR TEMU NASIONAL PADUKAN KERJA PEMERINTAH
JAKARTA--MI.COM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar pertemuan nasional dalam bentuk Rapat Kerja Pemerintah I Tahun 2011, Senin (10/1).
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai di Jakarta, mengatakan, rapat itu ditujukan untuk mewujudkan visi, strategi, kebijakan dan program pembangunan, baik yang bersifat sektoral, regional, dan khusus.
Pertemuan ini, lanjutnya, akan mengangkat tema "Memadukan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 dan APBN 2011".
Dikatakannya, Presiden Yudhoyono akan memberikan arahan dan direktif kepada seluruh menteri, kepala/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, para gubernur, para ketua DPRD, dan para bupati/walikota se-Indonesia.
Para kepala lembaga tinggi negara, pimpinan BUMN, dan pelaku dunia usaha nasional juga akan hadir dalam temu nasional ini.
Sebelumnya, Presiden telah mentradisikan pola retreat dalam membahas berbagai langkah Pemerintah.
Akhir Oktober 2009 Presiden menggelar National Summit yang berguna bagi penyusunan RPJMN 2010-2011, dan tiga kali retreat di Istana Cipanas yang menghasilkan Inpres No. 1/2010 tentang Prioritas Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010, dan retreat di Istana Tampak Siring dengan keluaran Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
Dalam Rapat Kerja I awal Januari 2011 ini, Presiden ingin menguatkan komitmen dan optimisme semua pihak di kalangan pemerintahan, baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mempersiapkan langkah-langkah prioritas pembangunan yang telah diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011 dan APBN 2011.
Menurutnya, semua pihak bekerja sesuai dengan Tema RKP 2011, yaitu 'Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-daerah'. (Ant/X-12)
Jan 9, 2011
Hari Ini Presiden Gelar Temu Nasional
Rapat Kerja Pemerintah RKP, Presiden Ingin Koordinasi Diperkuat
Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada Kompas secara terpisah melalui telepon seusai mengikuti rapat internal di rumah pribadi Presiden di Puri Indah Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/1/2011).
Menurut Sudi, rapat kerja yang bertemakan "Memadukan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2011 yang Berkeadilan" akan dihadiri sekitar 1.300 peserta.
Rapat akan digelar di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta. Mereka terdiri dari Wakil Presiden Boediono, para menteri hingga pejabat Eselon I, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kepala lembaga pemerintah non-departemen, para gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan BUMN, Dewan Pertimbangan Presiden, Komite Ekonomi Nasional dan Komisi Inovasi Nasional, dan para pelaku usaha lainnya.
"Pada pembukaan rapat, Presiden Yudhoyono akan memberikan arahan. Selanjutnya, Wapres akan memimpin rapat dengan agenda paparan para menteri koordinator," tandas Sudi.
Menurut Sudi, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto juga akan memaparkan hasil evaluasi secara umum terhadap program kerja yang dijalankan.
"Sedangkan paparan kinerja menteri akan disampaikan UKP4 dalam kesempatan berbeda, khususnya di Sidang Kabinet Paripurna dan bukan di rapat kerja pemerintah," tambah Sudi.
Sementara untuk tata kelola yang baik, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai, rapat kerja akan memotret hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 2010 beserta tantangan yang akan dihadapi.
"Presiden ingin mengajak semua pihak untuk menyinergikan langkah untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan inklusif," katanya.
Namun, lanjut Velix, hal itu akan dapat dicapai jika dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergitas antar-pusat, dan antar-pusat dan daerah," demikian Presiden.
Jan 8, 2011
Dihantam Pungutan Liar Di Daerah Pendapatan Antam Anjlok Rp 3 Triliun
Sabtu, 08 Januari 2011 , 00:31:00 WIB
ANTAM/IST
| |
Beberapa kendala seperti tumpang tindih lahan, pencabutan ijin pertambangan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah, pungutan liar, masih menghantui kepastian investasi pertambangan Antam.
“Ketidakpastian hukum, dan beberapa kebijakan Pemda membuat iklim investasi pertambangan jadi kurang kondusif,” kata Sekretaris Perusahaan PT. Antam, Bimo Budi Satriyo kepada Rakyat Merdeka melalui pesan elektroniknya, kemarin.
Dikatakan, pada kuartal ketiga tahun 2010, Antam berhasil mengantongi keuntungan Rp 900 miliar, lebih besar dari tahun 2009 yang hanya Rp 600 miliar.
Tapi pada sisi pendapatannya Antam anjlok Rp 3 triliun. Bila pada tahun 2009 mencapai Rp 8 triliun, tapi pada kuartal ketiga tahun 2010 meraih pendapatan sekitar Rp 5 triliun.
Selain itu, target kinerja produksi emas dan bauksit diakuinya juga tidak tercapai. Dikatakannya, target emas pada tahun 2010 adalah sekitar 3 juta ton. Namun yang berhasil terealisasi hanya 2,8-2,9 juta ton. Penyebabnya adanya penurunan kadar yang merupakan sesuatu yang uncontrollable.
Demikian pula pada produksi bauksit. Tahun lalu Antam menargetkan sekitar 175 ribu wmt (Wet Metric Ton- red), namun yang terealisasi hanya 162 ribu wmt. Penurunan jumlah produksi ini memang sengaja karena lokasi tambang yang relatif lebih jauh dari port, sehingga membutuhkan tambahan biaya transportasi.
“Oleh karena itu kita ingin sesegera mungkin memulai konstruksi proyek CGA Tayan sehingga nilai tambah yang diperoleh jauh lebih besar,” ujarnya.
Untuk memperbaiki kinerjanya, Antam telah membuat tiga strategi utama. Pertama, mereka akan fokus pada industri hilir melalui penciptaan added value dalam pengembangan industri alumina, dan feronikel, serta melakukan akuisisi strategis untuk penciptaan nilai jangka panjang perusahaan. Kedua, Antam akan fokus pada bisnis inti melalui program optimasi pabrik feronikel untuk memastikan operasi yang stabil dan aman, kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan dalam komoditas nikel, emas, bauksit dan batubara, serta mempertahankan kompetensi inti di bidang penambangan dan pengolahan.
“Kemudian ketiga kami akan fokus pada Kekuatan keuangan perusahaan dengan adanya sumber pendanaan yang terdiversifikasi (perbankan, obligasi, mitra strategis) serta berupaya untuk memiliki struktur biaya yang kompetitif,” jelasnya.
Diungkapkan Bimo, pencapaian Antam pada tahun 2010 cukup banyak. Dengan tekad untuk terus bertumbuh, Antam sudah mulai mengoperasikan dua tambang baru, yaitu tambang emas Cibaliung sejak bulan Mei 2010, dan juga tambang nikel Tapunopaka sejak Agustus lalu.
Menurutnya, pengoperasian kedua tambang ini akan semakin mendukung kegiatan operasi nikel dan emas Antam. Dari sisi kinerja operasi, untuk komoditas feronikel, dan bijih nikel berhasil mencapai target.
“Tak hanya itu, dari sisi pengembangan, kami juga melakukan penandatanganan kontrak EPC untuk proyek CGA Tayan, dan juga revised JVA dengan Hangzhou Jinjiang Group untuk proyek SGA Mempawah,” paparnya.
Sementara untuk tahun 2011, Antam akan fokus pada kelanjutan dan realisasi proyek-proyek pengembangan. Tujuannya, agar konstruksi proyek CGA Tayan sudah dapat dimulai, dan financing proyek FeNi Halmahera, dan SGA Mempawah juga bisa masuk ke dalam tahapan finalisasi.
“Kami juga akan membuka tambang nikel baru di Pakal. Dalam hal peningkatan kinerja fasilitas produksi yang ada, kami akan melakukan optimasi pabrik FeNi I dan II,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai keinginan pemerintah supaya BUMN-BUMN bisa go internasional, Antam mengaku siap. Dikatakannya hal ini sesuai dengan Visi Antam 2020, yaitu menjadi korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan sehat dan standar kelas dunia.
“Dengan penghargaan tersebut Antam mengemban tanggungjawab baru sekaligus mendapatkan peluang untuk menjadi perusahaan tambang besar,” katanya, kemarin.
Kedepan anggota Fraksi Demokrat ini menyarankan, Antam perlu melakukan perbaikan secara komprehensif, dan sebaiknya dimulai dari internal. Setelah itu memperluas jangkauan kerjasamanya dengan perusahaan tambang lainnya. “Apalagi Antam memiliki strategi alamiah, seperti menggunakan akuisisi,” ucapnya.
Terkait mimpi Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar yang menghendaki perusahan negara, termasuk Antam menjadi perusahaan go internasional, Pasha mendukungnya, hanya saja itu merupakan impian jangka panjang.
“Saya tidak yakin bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Untuk bisa go internasional itu tidak mudah. Setidaknya perlu melakukan kapitalisasi, dan bisa mencatatkan sahamnya di pasar bursa saham internasional,” paparnya.
“Pihak manajemen kurang proaktif. Masih banyak potensi bisnis yang belum mereka garap,” katanya, kemarin.
Bekas anggota DPD ini mengatakan, industri pertambangan di Indonesia sebetulnya sangat potensial untuk ditumbuhkembangkan. Banyak bahan tambang yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti Bauksit dapat diolah menjadi alumina yang merupakan bahan untuk membuat alumunium.
“Pihak manajemen Antam harus memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dengan optimal. Kalau bauksit diubah menjadi Alumina, kita jadi nggak perlu ekspor lagi. Jadi selain bisa menambah pemasukan bagi Antam, juga bisa menghidupkan produksi Inalum, dan membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.
Selain itu, Marwan berharap, pemerintah pusat untuk mendorong Antam untuk lebih maju. Misalnya, pengalihan lahan yang kepada swasta. “Kalau seperti ini yang banyak bermain adalah cukong-cukong yang ingin mengeruk keuntungan pribadi dengan aparat pemda yang menjadi pengawalnya,” tudingnya.
Bentuk Terhadap masalah tersebut, kata dia, pemerintah pusat perlu mengambil tindakan tegas terhadap pemda yang kerap berbuat sewenang-wenang dengan mengatasnamakan otonomi daerah.
“Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas, seperti Keputusan Manteri atau Keputusan Presiden guna melindungi kinerja Antam,” cetusnya.
“Biasanya perizinan tersebut sering kali memberatkan perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi di daerah tersebut, katanya, kemarin.
Dijelaskan, kebijakan otonomi daerah yang berkaitan dengan pertambangan, memang Pemda diberikan hak untuk memilik saham dari perusahaan tambang tersebut, agar bisa ikut berpartisipasi.
Soal pungutan liar, Velix menegaskan, hal itu tidak bisa dibenarkan, karena yang ada adlah pungutan resmi berupa pajak yang merupakan salah satu pendapatan daerah itu sendiri. “Pungutan tersebut dilakukan Pemda setempat digunakan untuk pembangunan daerah itu,” ucapnya.
Dikatakan, saat ini yang sedang dibenahi untuk mengatasi permasalahan pertambangan di daerah antara lain melakukan identifikasi regulasi yang menghambat iklim investasi. “Pemerintah melakukan identifikasi dengan tujuan agar dapat diketahui Perda mana saja yang bermasalah,” tegas Velix.
Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Antam memiliki arus kas yang solid dan manajemen keuangan yang berhati-hati.
Antam didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1968 melalui merjer beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi feronikel, pada tahun 1997 Antam menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, Antam mencatatkan sahamnya di Australia dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat.
Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan adalah berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. Antam berencana untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. Antam juga akan mempertahankan kekuatan finansial perusahaan.
Melalui perolehan kas sebanyak-banyaknya, perusahaan memastikan akan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan, dan membayar dividen. Untuk menurunkan biaya, perusahaan harus beroperasi lebih efisien dan produktif serta meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan adanya skala ekonomis.
Sebagai perusahaan pertambangan, Antam menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial tetapi merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Karakteristik industri pertambangan di Indonesia sebagai industri pembuka daerah tertinggal dan terisolir juga menjadikan peran perusahaan tambang untuk berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar dan beroperasi sebagai good corporate citizen sangat penting.
Hal ini akan berperan penting dalam menurunkan risiko adanya gangguan terhadap operasi perusahaan. Beranjak dari konsepsi ini maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pelestarian lingkungan serta partisipasi secara proaktif dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan kegiatan pertambangan. Sumber: www.antam.com. [RM]
Staf Ahli Bapennas: Ibu kota direncanakan pindah pada semester I 2024
Selasa, 21 Desember 2021 17:32 WIB Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando ...