Giliran Jaringan Nasional Rilis 17 Nama Calon Menteri

Rabu, 06 Agustus 2014 , 22:42:00

JAYAPURA – Setelah MRP, KNPI dan beberapa lembaga masyarakat lainnya telah mengusulkan sejumlah nama untuk masuk dalam bursa kabinet Jokowi-JK, kini giliran Jaringan Nasional Indonesia Baru Koordinator Wilayah Papua dan Papua Barat yang berhubungan langsung dengan Jokowi Centre merilis 17 nama calon menteri.

“Data resmi yang kami peroleh dari Jokowi Centre ada 17 nama dan ini kami publish untuk masyarakat ataupun siapa saja bisa memberikan masukan mengenai rekam jejak 17 tokoh ini, yang jelas kami mempersilahkan masyarakat untuk memberikan penilaian,” Koordinator Jaringan Nasional Indonesia Baru Wilayah Papua dan Papua Barat, Yulianus Dwaa, SKM didampingi Ketua Pemuda Adat Papua, Decky Ofide S.Ip di Hola Plaza, Waena, Selasa (5/8).

Tujuh belas nama yang masuk dalam Jokowi Centre kata Yulianus yaitu Jansen Monim, ST, MM (Mantan Kadis PU Papua), Drs Frans Wanggai  (Mantan Rektor Unipa), Natalis Pigai (Aktifis HAM), DR Bert Kambuaya (Menteri Lingkungan Hidup), Dr Barnabas Suebu (Mantan Gubernur Papua), Velix Wanggai (Staf Khusus Kepresidenan), Drs Eduard Fonataba (Mantan Bupati Sarmi), Dr Constan  Karma (Mantan Wakil Gubernur Papua), Ir Marthen Kayoi (Mantan Kadis Kehutanan Papua), Michael Manufandu (Mantan Dubes), Fredi Numberi (Mantan Menteri), Jhon Wempi Wetipo (Bupati Jayawijaya), Komarudin Watubun (Ketua PDIP Papua), Demianus Idji (Ketua PDIP Papua Barat), Habel Melkias Suwae (Mantan Bupati Jayapura) dan Klemen Tinal (Wakil Gubernur Papua).

 

“Tugas kami adalah mengawal masukan yang disampaikan masyarakat hingga ke Jokowi Centre dan sesuai informasi yang kami peroleh memang hanya ada 2 kursi menteri untuk Papua dan 1 Wakil Menteri namun ini diluar Deputy maupun Dubes sehingga kami mendorong agar peluang ini tidak disia-siakan,” jelas Yulianus.

  Ia menangkap penyampaian Jokowi soal jabatan menteri ini harus disesuaikan dengan kemampuan menggarap potensi yang ada di daerahnya. Contohnya di Papua menonjol soal tambang dan hutan serta potensi  olahraganya, nah Jokowi kata Yulianus berkeinginan mencari sosok yang profesional untuk mendorong ini.

 

“Satu yang kami tangkap pastinya sosok tersebut harus benar-benar profesional dan enerjik. Maksud enerjik ini sepertinya masih memiliki semangat dan suka blusukan. Jokowi - JK tak mau kabinetnya hanya lebih banyak di kantor,” bebernya.
 

Yang tak kalah penting lainnya adalah pejabat yang diusulkan bebas dari KKN, sebab Jokowi juga telah memiliki nama soal pejabat yang diduga terlibat. “Jadi Jokowi ingin membentuk kabinet yang profesional, enerjik dan bebas dari KKN. Nah tokoh yang diusung ini juga harus masuk kriteria ini karena membawa moral dan nama baik daerah,” imbuhnya. 

 

Ditambahkan Decky Ofide bahwa nama-nama yang saat ini ramai diusulkan sebaiknya tidak dipolemikkan sebab Jokowi memiliki hak mutlak untuk memilih, masyarakat di Papua hanya mengusulkan namun ketika tak diterima maka keputusan itu juga harus diterima.
 Sementara Direktur salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat, Lakeda Institut, Agus Kambuaya menilai bahwa terlalu dini jika masyarakat Papua secara tergesa-gesa mengusulkan sejumlah nama. Kata pria yang juga menjadi dosen luar biasa di Uncen ini saat ini masih ada proses yang sedang berjalan dan belum menjadi  akhir sebuah proses. 

 

“Semua pasti tahu bahwa ada proses lanjutan di MK dan disana yang akan memutuskan apakah keputusan KPU diperkuat atau justru sebaliknya yang sama artinya bisa merubah hasil tersebut,” kata Kambuaya di Prima Garden Abepura. Karenanya ia tetap menganggap bahwa terlalu dini untuk mengusulkan nama-nama calon menteri dari kelompok kepentingan apapun itu.
 “Seharusnya semua selesai dulu tertama pada putusan MK, kemudian barulah diusulkan. Silahkan berargumen namun jangan salah kaprah, sebab masih ada gugatan dan sebaiknya masyarakat diminta menghormati proses ini,” ujarnya.

 Pria yang mengajar Ekonomi Politik Internasional dan Politik Luar Negeri – Indonesia melihat bahwa menjadi menteri bukan sekedar mengurus provinsi sebab ini tetapi menghadapi masalah yang lebih kompleks. Dan tidak sekedar berbicara tentang Papua namun juga harus mampu menyelesaikan persoalan di daerah lain. “Pertimbangan representasi iya,  tapi kualitas dan kapasitas juga harus dipikirkan,” tegasnya.

 

Lakeda juga berpendapat bahwa kalaupun memang diminta mengusulkan maka penilaian yang paling rasional adalah paling banyak hanya tiga dan inipun lebih pada jabatan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. “Pendapat kami seperti itu, paling banyak hanya tiga dan sebaiknya mendorong agar bisa menjadi Menteri  Pembangunan Daerah Tertinggal ataupun BUMN sebab selama ini banyak program strategis seperti UP4B, MP3I yang awalnya akan memperbaiki simpul khusus namun belum maksimal juga,” sarannya.

 

Namun terlepas dari semangat pengusulan ini, Agus menilai bahwa hal lain yang lebih penting adalah ada Otsus Plus yang bergulir namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. “Kesannya begini orang mau meninggalkan Otsus lama lalu menghadirkan Otsus plus namun tetap belum maksimal sehingga pikiran saya sebaiknya dikawal yang ada dulu jangan terlalu jauh berharap, apalagi saya pikir belum tentu nama -nama ini tidak semua murni dari masyarakat akar rumput melainkan klaim kelompok saja,” pungkasnya. (ade/fud)

Mendagri dan Gubernur Papua Ajukan Draft Revisi UU Otsus Papua

Jumat, 05/07/2013 21:02 WIB

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - DPR mengadakan rapat pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Papua bersama Gubernur Papua dan Papua Barat beserta Kementerian terkait. Bahasan mengenai implementasi UU Otsus yang tak sesuai harapan mengemuka dalam rapat.

"Pemerintah melalui Mendagri menyiapkan draft perubahan UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Dan Gubernur Papua juga menyiapkan roadmap tandingan. Biarkan keduanya berjalan dengan baik dalam prosesnya," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Pihak Papua mengusulkan agar UU Otsus tersebut direvisi menjadi Otsus Plus. Soalnya, aspirasi masyarakat Papua dirasakan kurang terakomodasi.

"Saya ada final draft di bulan Agustus kalau diperkenankan pada tanggal 16 Agustus saat pidato presiden, harapan saya disampaikan soal gagasan otsus plus ini," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe.

Lukas meminta Pilkada di Papua tidak dilakukan secara langsung, melainkan dipilih oleh DPRD setempat. Alasannya, ikatan suku lokal lebih memiliki pengaruh daripada partai politik. Maka kepentingan antar suku bisa lebih terakomodasi, bentrok antar suku pun bisa diminimalisir.

"Termasuk, Papua akan mendapatkan keistimewaan luar biasa, Gubernur Papua harus penduudk asli. Sementara di daerah lain tidak ada yang punya peraturan begitu," sambung Priyo.

UU Otsus Papua kini dirasa terlalu 'top down', mendiktekan ke rakyat tanpa ada aspirasi yang diserap terlebih dahulu. Ini juga mengakibatkan penyerapan anggaran Otsus menjadi tidak sesuai harapan.

"Dana Otsus kurang lebih Rp 30 triliun sudah kita berikan kepada Papua. Kita harapkan bisa dimaksimalkan (dengan adanya revisi UU Otsus, kelak)," harap Priyo.

Untuk itu, pemimpin daerah Papua berharap agar revisi UU Otsus Papua menjadi Otsus Plus bisa masuk dalam Prolegnas DPR. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi tersebut bisa lebih maksimal, tidak seperti sekarang.

"Saat ini kalau mengkritik pemerintah pusat, memang juga alpa, tidak tuntas. Tapi di daerah, pelaksanaan Perdasi (Perda Istimewa) dan Perdasus (Perdasus) juga belum tuntas," ujar Priyo mengevaluasi kedua pihak.

Velix Wanggai: Tidak Ada Instruksi ke Setyardi untuk Terbitkan Obor Rakyat

Rabu, 18/06/2014 22:01 WIB

Rina Atriana - detikNews

 

Velix Wanggai

Jakarta - Stafsus Presiden Bidang Pembangunan dan Otda, Velix Wanggai membenarkan bahwa Pemimpin Redaksi tablodi Obor Rakyat Setyardi Budiyono adalah benar stafnya di bagian pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta koordinator kewilayahan Sumatera. Meski begitu apa yang ada di tabloid adalah pandangan pribadi Setyardi, bukan instruksi Velix ataupun Istana.

Berdasarkan rilis dari Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otda Velix Wanggai yang diterima detikcom, Rabu (18/6/2014), ada beberapa poin dari Velix, yang berisi pandangan terhadap keterlibatan Setyardi di tabloid tersebut. Poin-poin tersebut antara lain:

1. Kami sebagai atasan langsung Setyardi Budiyono menegaskan bahwa Staf Khusus Presiden maupun Istana tidak pernah mengeluarkan arahan atau instruksi kepada Setyardi dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat. Hal ini sebagai sikap dan langkah pribadi yang diinisiasi sendiri oleh Setyardi dalam mensikapi prosesi demokrasi 2014 ini.

Dengan demikian, setiap langkah serta substansi yang termuat di dalam tabloid Obor Rakyat hanya mewakili pandangan pribadi, dan bukan pandangan istana. Saat ini pula, Setyardi sedang cuti di luar tanggungan negara yang dilakukannya sejak akhir April hingga akhir Juli 2014. Secara tugas keseharian, Setyardi bertanggung jawab dalam urusan pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta koordinator kewilayahan Sumatera;

2. Sebagai langkah pribadi, Setyardi telah menyatakan siap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam penerbitan Obor Rakyat ini. Bentuk pertanggungjawaban itu dapat diklarifikasi di lembaga penegak hukum, lembaga pengawas Pemilu, maupun lembaga pengawas pers.

Dengan demikian, Dewan Pers maupun Bawaslu dapat membuka ruang dialog bagi Setyardi untuk menjelaskan bangunan argumentasi kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui tabloid Obor Rakyat ini. Dengan dialog ini, kita semua dapat menemui sisi antara sikap kritis bersuara dan manakah sisi yang dianggap melanggar hukum;

3. Dalam mensikapi pro-kontra ini, Setyardi Budiyono telah bertemu dengan Seskab Dipo Alam untuk melaporkan latarbelakang sikap, langkah pribadi dan hak politik Setyardi dalam peransertanya dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat ini. Sebagai kelanjutan, Istana menghormati proses hukum, baik di tataran lembaga penegak hukum, pengawas Pemilu, dan lembaga pengawasa pers.

Dengan demikian, Setyardi memiliki ruang untuk berdialog dengan pihak Kepolisian, Bawaslu, dan Dewan Pers. Istana berharap kita semua menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dalam kepolitikan kekinian yang dinamis.