Tanah Papua Menunggu 'Tangan Dingin' Presiden Jokowi

Kamis, 22/01/2015 01:13 WIB

Mega Putra Ratya - detikNews

Halaman 1 dari 2

 

Gubernur Papua dan Jokowi (Moksa Hutasoit/detik.com) 

 

Jakarta - Presiden J‎oko Widodo (Jokowi) pada akhir Desember 2014 lalu merayakan Natal dan melakukan blusukan di Tanah Papua. Jokowi langsung melihat, mendengar, dan menyapa masyarakat untuk menyiapkan kebijakan dasar baru buat Papua.

Harapan baru tentu saja ditunggu warga Papua.‎ Tanah Papua menunggu tangan dingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk perubahan yang lebih baik.

"Kami ingin ‎ketemu beliau, kira-kira dari kunjungan beliau apa yang dipikirkan ke depan, apa yang ditangkap, mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu beliau. Kita mau dengar apa instruksi Presiden," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe saat berbincang dengan detikcom di Jakarta, Rabu (21/1/2015).

‎Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya dialog bagi rakyat Papua. Jokowi juga sudah bertemu langsung dengan rakyat serta sejumlah tokoh agama dan adat di Papua.

"Konsep dialog yang ditawarkan seperti apa?Walaupun di Papua, pernyataan dialog melebar kemana-mana. Formatnya seperti apa kita belum tahu, siapa yang mewadahi dialog itu, apa yang mau didialogkan, siapa yang dilibatkan, kita mau dengar dari beliau," tuturnya.

Dalam pertemuan nanti, lanjut Lukas, pihaknya akan menyampaikan kepada Presiden Jokowi mengenai penanganan masalah Papua dengan konkret. Yaitu konsep Otonomi Khusus Plus (Otsus Plus) sebagai penyempurnaan Undang-Undang No 21/2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. ‎

‎"Kita sepakat penyelesaian Papua lewat paket Otsus Plus Papua yang kami bersama MRP dan DPRP sebut sebagai RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua. Kalau ada konsep dialog yang beda dari Presiden, kita minta arahan. Kami juga sampaikan kondisi riil Papua, yang sampai hari ini masih banyak persoalan," ungkapnya.

Sementara itu, revisi UU No. 21/2001 Otsus Papua atau RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua yang sebelumnya tidak sempat terselesaikan oleh DPR periode 2009-2014. Namun, kini sudah diserahkan kepada Ketua DPR untuk dibahas ke Komisi II dan menjadi Prolegnas Prioritas 2015. Draft RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua itu telah diterima oleh Ketua DPR Setya Novanto pada Senin 19 Januari 2014.

Gubernur Papua yang dilantik pada 9 April 2013 lalu menjelaskan RUU Pemerintahan Otsus bagi Provinsi di Tanah Papua adalah jalan tengah yang moderat dalam percepatan pembangunan dan penyelesaian soal politik di Tanah Papua. Ada 5 kerangka utama yang dimuat dalam RUU Otsus Plus ini, yakni kerangka percepatan pembangunan yang bersifat afirmatif, penguatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan kewenangan antara Pusat - Tanah Papua yang jelas.

Selain itu, penguatan kelembagaan pemerintahan daerah, serta kerangka hukum, HAM dan politik lokal yang bersifat rekonsiliatif.

Selama di Jakarta, Gubernur Papua, Ketua MRP, Ketua DPRP dan anggota menemui berbagai pihak. ‎

"Kami telah melakukan pertemuan dengan berbagai pimpinan Fraksi di DPR, dan pimpinan DPD untuk meminta dukungan politik sekaligus mengawal paket Otsus Plus yang kami ajukan. Bagi kita itu solusi bagi Papua. Perjuangan ini didasari oleh berbagai persoalan yang terjadi di Papua," katanya.

"Tidak dapat diselesaikan kalau tidak ada perangkat regulasi yang memadai. Kami harap rancangan ini bisa selesai 2015 sebagai jalan tengah yang bersifaf moderat dan rekonsiliatif. Karena kami masih ingat visi Nawacita Presiden Jokowi yang ingin mendorong desentralisasi asimetris, " paparnya.

Melihat Kebijakan Baru Presiden Jokowi untuk Tanah Papua

Kamis, 01/01/2015 10:51 WIB

Mega Putra Ratya - detikNews

 

 

Jakarta - Sabtu 27 Desember 2014, Presiden Jokowi merayakan Natal di Jayapura, Papua. Kehadiran Jokowi di Tanah Papua telah memberikan makna yang berarti dalam hati rakyat Papua.

‎"Presiden Jokowi merayakan Natal Nasional bersama dengan rakyat Papua seperti mengulangi apa yang telah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, baik Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah merayakan Natal dan Akhir Tahun di Tanah Papua," ungkap Perencana BAPPENAS Velix Wanggai, dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Kamis (1/1/2015).

Selama kunjungan ke Jayapura, Wamena, Sorong, dan Biak Numfor, Velix Wanggai menyimpulkan Presiden Jokowi langsung melihat, mendengar dan menyapa tokoh-tokoh Papua, kelompok-kelompok strategis Papua dan pejabat pemerintahan daerah, guna penyiapan kebijakan dasar baru untuk Papua. Sejauh ini ada beberapa inisiatif baru yang mulai terlihat dari kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Pertama, Presiden Joko Widodo memilih pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif, serta membangun rasa kepercayaan. Presiden menyatakan bahwa rakyat Papua butuh didengar dan diajak bicara perihal apa yang diinginkan. Kepercayaan menjadi fondasi penting. Langkah yang perlu disamakan antara Jakarta dan Papua adalah persepsi atas format dialog, agenda, peserta, proses tahapan dialog dan target akhir dialog. Dengan demikian, ditemui pemahaman yang sama perihal gagasan Dialog Jakarta-Papua ini," tutur mantan staf khusus presiden bidang pembangunan dan otonomi daerah era Presiden SBY ini.

Kedua, Presiden Joko Widodo tetap menjalankan kebijakan yang pernah diletakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan ketimbang pendekatan keamanan di dalam mengelola Papua. Integrasi nasional dan keutuhan NKRI adalah harga mati, namun dibangun diatas fondasi kesejahteraan, keadilan dan tatatan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.

"Ketiga, perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat menjadi perhatian penting dari Presiden Joko Widodo. Presiden ingin menjadikan perbatasan menjadi beranda depan Indonesia di hadapan negara-negara di kawasan Pasifik. Sementara yang Keempat, Presiden Joko Widodo menginginkan kekayaan sumberdaya alam di Tanah Papua dinikmati oleh rakyat secara adil dan proporsional. Hal ini sejalan usulan Gubernur Papua yang mengharapkan adanya renegosiasi kontrak karya yang tidak adil dan pentingnya keikutsertaan Pemda dan rakyat Papua di dalam pengelolaan sumber daya alam," jelasnya.

Lebih lanjut Velix Wanggai mengurai kebijakan yang kelima adalah memecahkan persoalan kemahalan harga dengan kebijakan Tol Laut dengan menetapkan sejumlah titik pelabuhan sebagai simpul distribusi logistik di Tanah Papua. Keeenam, untuk menggerakan ekonomi kawasan Timur Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan terobosan pembangunan infrastruktur strategis seperti re-aktivasi Bandara Frans Kaisepo sebagai jalur penerbangan internasional, kebijakan trans-kereta api Papua, pembangunan jembatan Holtekamp Jayapura sebagai landmark Indonesia di kawasan Pasifik maupun percepatan infrastruktur dasar di kawasan terisolir.

"Sedangkan ketujuh, kebijakan rehabilitasi pasar tradisional sebagai media ekonomi rakyat, sekaligus media pembangunan integrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Presiden membangun pasar tradisional di 4 simpul kawasan di Papua. Tidak hanya pasar, namun perhatian ditujukan ke penguatan pedagang-pedagang lokal asli Papua untuk berkembang," kata Velix.

Kedelapan, Presiden menaruh perhatian ke peningkatan pelayanan dasar rakyat baik pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan transportasi lokal. Dan kesembilan, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian ke pelaksanaan otonomi khusus Papua sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi asimetris di tanah air.

"Ini sesuai dengan aspirasi Papua yang menginginkan rekonstruksi atau revisi UU 21/2001 Otsus Papua, yang dikenal sebagai "Otsus PLUS"," imbuhnya.

Yang terakhir urai Velix Wanggai adalah, langkah kesepuluh, BAPPENAS sedang menyiapkan bab khusus perihal percepatan pembangunan Papua, baik dimensi kewilayahan yang berbasis wilayah adat, dimensi sektoral, dan dimensi sosial di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

"Dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Papua, para pemimpin lokal Papua berharap ada dasar-dasar yang telah diletakkan oleh Presiden SBY kiranya dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan‎," tutupnya.

Presiden Jokowi Terus Melanjutkan Proses Otsus di Tanah Papua

  Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan  Otonomi Daerah yang saat ini sebagai Perencana di Bappenas, Velix Wanggai membenarkan kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala tetap melanjutkan proses otonomi khusus di tanah Papua.
“Kalau diletakkan dalam agenda pemerintah baru, Bapak Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala, kita melihat bahwa sebetulnya ada misi besar dari Presiden Jokowi untuk terus melanjutkan proses otonomi kusus (Otsus) ini,”kata Felix Wanggai saat dicegat di VIP Room Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu (15/11).

Menurut Felix , jika dilihat di visi Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla saat masa kampanye lalu,  maka  ada satu poin yang disebut sebagai sembilan agenda besar.  “Nawacita dari Presiden Jokowi, salah satunya adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Dan satu poin penting di dalam agenda membangun Indonesia dari daerah pinggiran adalah mereka menyampaikan akan meletakan dasar-dasar desentralisasi asimetris untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah perbatasan, mendukung daya saing regional dan daerah,”kata Felix Wanggai.

Dan yang ketiga mempercepat pelayanan publik di daerah yang sumber dayanya terbatas.
“Itu kata-kata yang sangat jelas yang disampaikan oleh bapak presiden Jokowi sejak bulan Mei 2014. Beliau menyampaikan bahwa akan meletakkan dasar-dasar desentralisasi asimetris,” katanya.
Artinya,kerangka Otsus bagi Tanah Papua, Jogjakarta dan  bagi Daerah Istimewa Aceh, ini dalam rangka desentralisasi asimetris, karena pengertian lain dari desentralisasi asimetris adalah sebuah kerangka otsus bagi daerah yang memiliki kekhususan
.
“Itu artinya kita sebetulnya memberikan harapan. Papua ada harapan dari Presiden Jokowi bahwa beliau akan tetap melanjutkan. Karena  sesuai dengan visi dari Presiden Jokowi,”ungkapnya.
Yang kedua selain visi yang sudah diletakkan oleh Presiden Jokowi kata Velix Wanggai, dari visi misi ketika calon presiden.

“Yang mana kita melihat arah perencanaan pembangunan nasional yang saat ini sedang dirumuskan di Bappenas. Di situ salah satu poin untuk percepatan pembangunan wilayah Papua adalah melakukan revisi undang-undang Nomor: 21 Tahun 2001. Artinya point kedua adalah Bappenas telah merumuskan salah satu agenda pengembangan di Papua yaitu percepatan pembangunan wilayah di Papua adalah melakukan revisi atau penyesuaian undang-undang otsus itu. Itu sebuah pegangan kita,” kata jebolan UGM Jogjakarta itu.

Dan yang ketiga lanjut staf perencanaan pada Bappenas itu bahwa dari aspek kerangka kebijakan, kini di Kemendagri telah melihat bahwa pihak Dirjend Otda telah melaporkan kepada Mendagri, menyampaikan tentang langkah yang telah dilakukan oleh Otsus bagi Papua.
“Capaian yang selama ini sudah dilakukan dari sisi proses, teman-teman di Dirjend Otda telah menyampaikan beberapa hal kepada Menteri yang baru adalah  menyampaikan proses yang sudah berjalan,”ujarnya.

Kemudian yang kedua adalah substansi dari otonomi khusus yang saat ini yang  diusulkan oleh Papua dan Papua Barat. Menariknya, saat ini tidak hanya Papua yang akan dilakukan revisi, tapi ternyata kita melihat beberapa daerah lain juga menginginkan sebuah perlakuan khusus .

“Kita melihat seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali dan juga Riau. Saya pikir itu kecenderungan yang terjadi di Jakarta. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah peluang bagi Papua. Tadi harapan adalah memberikan sebuah peluang bagi Papua dan harapan bagi Papua  untuk pemerintahan Jokowi melanjutkan ini,”ujarnya.

Dari aspek proses legal, Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang mempersiapkan untuk mengajukan Draft RUU sebagai Prolegnas prioritas 2015.
“Ini yang terpenting adalah draft ini masuk dalam Prolegnas prioritas 2015 dan selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan” tutupnya.
Di tempat yang sama, Bupati Lany Jaya, Befa Jigibalon menilai Presiden Jokowi orang yang praktis dan tidak bertele-tele dalam konsep. “Jadi dalam kepemimpinan seperti itu dia harus mampu cepat melihat hal yang praktis dan sederhana yang sedang menjadi pergumulan dan harapan besar seluruh masyarakat Papua. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang Papua asli, itu beliau harus mengerti di dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia,”ujar mantan Ketua Bappeda Kabupaten Jayawijaya itu.

Menurutnya di Papua saat ini ada ketidakberdayaan dan ketidakpastian di Papua saat ini.
“Ada ketidakberdayaan, ada ketidakpastian masa depan. Dan  itu yang Jokowi harus berikan, pemberdayaan dan kepastian akan masa depan di dalam negara ini,”ungkapnya lagi.
Dan itu hanya bisa menurut Befa Jigibalon,  seorang pemimpinnya tidak hanya bicara, tetapi konsisten mengikuti setiap perkembangan yang di tanah Papua.
“Mengikuti setiap kebijakan-kebijakan itu. Jangan habis bicara, lalu berharap untuk para Menterinya jalankan, itu jamannya bapak SBY begitu. Presidennya oke, tapi anak buahnya di bawah tidak jalan. (Roberth Wanggai)