Menteri PUPR : 2016 adalah Tahun Percepatan

Kamis , 7 Jan 2016

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa tahun 2016 adalah tahun percepatan kerja. Tahun 2016, Kementerian PUPR mempercepat penyerapan mulai dari Bulan Januari. Dengan percepatan penenyerapan di awal tahun Basuki optimis mampu menyerap 5-6 persen. Demikian disampaikannya saat wawancara dengan Oxford, Kamis (7/1).

“Di tahun sebelumnya, penyerapan dimulai pada Bulan Mei – Juni dan menyerap sebesar 5-6 persen anggaran. Untuk tahun ini kami percepat penyerapan pada awal tahun dengan penyerapan sekitar 5-6 persen. Langkah tersebut dilakukan agar penyerapan tahun ini lebih baik,”tegas Basuki.

Dikatakannya, tanggal 6 Januari 2016 dilakukan penandatanganan paket lelang Kementerian PUPR. Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 Triliun. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dibawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara sisanya 47 paket adalah paket besar diatas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10.84 % dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016.

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, Tahun 2016 Kementerian PUPR yang memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp 73,41 Triliun, telah melaksanakan pelelangan dini sejak Bulan Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket, dengan nilai Rp. 42,74 Triliun. Kegiatan lelang dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun 2016 bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Beberapa target yang direncakana PUPR selama Kabinet Kerja antara lain pembangunan 1.000 km jalan tol, Program Sejuta Rumah dan Program 100-0-100  yang terkait dengan sanitasi, permukiman kumuh dan air bersih. Target pembangunan 1.000 km jalan tol tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Diperkirakan dapat selesai lebih cepat satu tahun atau pada 2018 mendatang. Di bidang sumber daya air, PUPR menargetkan akan membangun 49 bendungan.(ind)

Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR

Rabu , 6 Jan 2016

Sebagai tahun percepatan kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan “Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016”, pada hari Rabu 6 Januari 2016 di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan para pejabat Kementerian PUPR.

“Kalau hari ini sudah ditandatangani, besok harus sudah bekerja. Pola baru ini yang saya dorong dan tekankan kepada seluruh kementerian. Saya berbahagia sekali di Kementerian PU hari ini sudah memulai, seperti yang 4-5 bulan lalu saya sampaikan, kontrak-kontrak harus dimulai diawal bulan Januari dan pekerjaan juga dimulai diawal Januari” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya.

Acara penandatanganan kontrak dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono menyaksikan acara tersebut melalui video conference dari Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta. 

Pada masing-masing lokasi akan ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontraktual baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultansi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat banyak menyerap tenaga kerja tanpa melupakan penggunaan teknologi dan alat berat, dilakukan oleh kontraktor lokal, dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu Menteri Basuki menyampaikan penyerapan anggaran di Bulan Januari ditargetkan sebesar 5-6 persen. “Acara ini bukan seremonial, namun semata-mata laporan Kementerian PUPR kepada masyarakat bahwa kita siap bekerja awal Januari 2016. Biasanya penyerapan anggaran pada Bulan Mei-Juni sebesar 6%, kita akan tarik menjadi Bulan Januari sehingga penyerapan anggaran lebih baik”, jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.   

Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 Triliun. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dibawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara sisanya 47 paket adalah paket besar diatas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10.84 % dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016.
Paket kontrak tersebut antara lain:

1. Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 Miliar untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain Pembangunan Jaringan DI Kelarik Kab. Natuna, Lanjutan Pembangunan Sistem Air Baku (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Anai I (6.764 Ha) Kab. Padang Pariaman (Lanjutan).
2. Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 436 Paket senilai Rp. 7,93 Triliun, antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua.
3. Bidang Infrastruktur Permukiman sebanyak 11 Paket senilai Rp. 68,87 Miliar, antara lain Pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau.
4. Bidang Penyediaan Perumahan sebanyak 6 Paket senilai Rp. 4,8 Miliar, antara lain Penyusunan Manajemen Mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan SOP di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, Pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan.

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, Tahun 2016 Kementerian PUPR yang memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp 73,41 Triliun, telah melaksanakan pelelangan dini sejak Bulan Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket, dengan nilai Rp. 42,74 Triliun. Kegiatan lelang dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun 2016 bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Selama ini, pelelangan pekerjaan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan, prosesnya membutuhkan waktu hingga 4 bulan, sehingga tanda tangan kontrak dan pekerjaan dilapangan baru dimulai mendekati tengah tahun.

Disamping menyaksikan penandatanganan kontrak, Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono juga melakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur untuk mengetahui perkembangunan kedua proyek strategis tersebut.   
Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 104,08 Triliun dengan rincian:

1. Belanja Modal sebesar Rp. 81,24 Triliun (78,05%),
2. Belanja Barang sebesar Rp. 20,48 Triliun (19,68%),
3. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2,36 Triliun (2,27%).

Kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR bertujuan untuk mendukung agenda Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing. (gstv)

Jokowi Desak Proyek Infrastruktur Digarap Kontraktor Lokal

Lily Rusna Fajriah

Rabu,  6 Januari 2016  −  14:02 WIB

Presiden Jokowi mengamanatkan agar paket proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR digarap oleh kontraktor lokal/ Ilustrasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar paket proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan‎ Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digarap oleh kontraktor lokal. Hal ini ditekankannya dalam acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR.

(Baca Juga: Dobrak Tradisi Lama, Jokowi Kebut Pekerjaan Proyek di Awal Tahun)

Menurutnya, jika dilakukan maka hal ini akan menjadikan peredaran uang di daerah-daerah semakin banyak. Pasalnya, selama ini arus uang yang masuk ke daerah hanya 'numpang lewat' dan setelah ‎itu kembali masuk ke Ibu Kota.

"Gunakan paket kontrak yang ada tadi, gunakan kontraktor lokal.  Kalau terpaksa nasional, maka sub nya itu harus lokal. Kenapa begitu, karena saya ingin peredaran uang itu makin banyak di daerah. Jangan sampai hanya mampir, terus ketarik lagi ke Jakarta," katanya di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginginkan agar proyek yang dikerjakan ini dapat membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Namun tetap tanpa melupakan untuk menggunakan teknologi.

‎"Kita ingin buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Angka sebesar Rp104 triliun di infrastruktur PU akan membuka lapangan kerja besar sekali, saya titip usahakan proyek ini banyak menyerap tenaga kerja. Tanpa melupakan bahwa harus menggunakan teknologi," terang dia.

Dia juga menambahkan, kepada para kontraktor proyek agar meningkatkan penggunaan komponen lokal (local content). Diharapkan olehnya kontraktor dapat mengusahakan untuk tidak selalu menggunakan produk impor.

"Saya minta ke kontraktor, agar penggunaan local content diutamakan. Jangan dikit-dikit impor. Stop itu! Gunakan local content, syukur kalau bisa semuanya barang lokal. Jangan lagi beli pipa impor. Ada tuh di Batam, ada lagi buat jembatan impor baja padahal ada Krakatau Steel," tandasnya.

(akr)
dibaca 7.447x