Akhir Februari 2016, Kementerian PUPR Baru Serap 4,9% Anggaran

Dana Aditiasari - detikfinance

Selasa, 01/03/2016 13:20 WIB

 

 

Foto: Rachman Haryanto

 

Jakarta -Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga akhir Februari 2016 masih di bawah 5%. Sejumlah kendala masih menghambat percepatan penyerapan anggaran.

"Sampai pagi ini (1/3/2016), penyerapan anggaran masih 4,9%. Secara fisik, progres fisiknya 3,35%," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Capaian ini masih jauh dari target kementerian, yang mematok angka 10% penyerapan anggaran di awal 2016. Lelang dini yang dilakukan sejak pertengahan tahun lalu, belum cukup mamacu kinerja kementerian pimpinan Basuki Hadimuljono ini. "Masih belum sesuai target," sambung Taufik.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran. Salah satunya adalah, masalah administratif di internal kementerian.

"Ada beberapa hal, misalnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, ada satuan kerjanya yang baru dirombak antara lain itu," jelas Taufik.

Kendala lainnya adalah faktor cuaca. "Sekarang sedang musim hujan. Pembangunan konstruksi ini sangat hati-hati supaya kualitasnya bagus. Memang ada sedikit kendala di situ," sambung Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak, dalam kesempatan yang sama.

Namun demikian, kata Hermanto, capaian ini sudah termasuk baik. Lantaran pada periode sebelumnya, Kementerian PUPR belum bisa melaksanakan belanja sama sekali di awal tahun.

"Sekarang kan, awal tahun kita sudah ada penyerapan. Ini sudah bagus, kita sudah one step ahead (satu langkah lebih maju). Memang butuh penyesuaian lagi supaya percepatan yang diharapkan lebih baik lagi," tutur dia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang terus berkomitmen melakukan percepatan pembangunan infrastruktru di beberapa lini.

Untuk mendukung semangat tersebut, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan konstruksi dengan cara biasa. Hermanto Dardak mengatakan, butuh penerapan teknologi agar percepatan pembangunan bisa dicapai.

"Pada sektor Konstruksi, Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kementerian PUPR terus melakukan inovasi. Hasil inovasi tersebut seperti penemuan precast (beton pra cetak) yang terus diperbaharui kualitas fisiknya," kata dia.

Precast adalah beton-beton yang dicetak dengan bentuk-bentuk tertentu, sesuai kebutuhan yang ditujukan untuk mempercepat proses pembangunan konstruksi.

"Saat ini kita dituntut bukan sekedar bisa membangun, tapi pembangunan infrastruktur juga harus cepat. Dengan precast ini, kita seperti membangun lego. Kita tinggal pasang-pasang begitu, jadi prosesnya lebih cepat dan manajemennya lebih baik. Tapi kualitas konstruksinya nggak kalah," kata dia.

Hari ini, Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR menyelenggarakan acara Kolokium 2016, berisi sejumlah diskusi membahas hasil penemuan-penemuan sektor konstruksi.

"Jadi kita pertemukan hasil-hasil inovasi di Balitbang denga berbagai proyek konstruksi yang ada untuk diterapkan. Semoga percepatan pembangunan yang diharapkan bisa tercapai," pungkas dia.(dna/wdl)

Kementerian PUPR Serap Rp1,1 T Perbaiki 82.245 Unit Rumah

Ichsan Amin

Jum'at,  29 Januari 2016  −  23:39 WIB

Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyerap anggaran sebanyak Rp1,1 triliun untuk memperbaiki 82.245 unit rumah. Foto: Ilustrasi/Sindo

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyerap anggaran sebanyak Rp1,1 triliun melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan tersebut merupakan program bedah rumah dalam rangka menyediakan rumah layak huni kepada masyarakat.

Direktur Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Hardi Simamora mengatakan, jumlah rumah yang dibedah dengan penyerapan anggaran tersebut mencapai 82.245 unit rumah meliputi wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Wilayah Maluku dan Papua.

"Rinciannya masing-masing sebanyak 8.699 rumah di wilayah Sumatera bagian utara, 7.215 unit di Sumatera bagian selatan, 32.624 unit di wilayah Jawa, 7.238 di Kalimanatan, 15.299 di Sulawesi, 6.366 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara serta sebanyak 4.804 unit di Wilayah Maluku dan Papua," ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (29/1/2016). 

Dia menjelaskan, penyaluran BSPS merupakan amanat Undang-Undang no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemmukiman yang menyebutkan bahwa bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR bisa dilakukan melalui stimulan rumah swadaya. "Selain itu, aturannya juga terdapat dalam amanat Recanana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019 mengenai peningkatan kualitas dan pembangunan baru.

Menurut Hardi, program rumah swadaya melalui BSPS dilakukan melalui rekening penerima bantuan yang dibuat oleh pihak bank penyalur di kantor pusat jakarta atas nama masing-masing penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen. "Selanjutnya dana tersebut langsung dibelanjakan kepada toko bahan bangunan pada toko-toko bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan secara berkelompok.

"Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdiri atas dua, yakni peningkatan kualitas dengan jumlah maksimum Rp15 juta dan Pembangunan baru maksimal Rp30 juta," tandasnya.

Tidak Efektif

Di tempat yang sama, Pengamat Perumahan, Mohammad Jehansyah Siregar mempertanyakan efektivitas program tersebut. Menurut dia, program tersebut, rentan menimbulkan lahirnya birokrasi rente dan rentan ditunggangi kepentingan politik.

"Kita tidak tahu di lapangan akan seperti apa. kalau ditunggangi kepentingan politik, artinya penetapan lokasinya bisa tergantung kepada kepala daerah setempat. Sementara rentan melahirkan birokrasi rente sebab, pemerintah pusat tidak sampai pada detil di lapangan. Artinya, ketika tim di daerah siap yang dibentuk melalui SKPD dan Satker ya lepas. Makanya perlu evaluasi terus," ujarnya, yang juga Tenaga Ahli Menteri PUPR Bidang Perumahan dan Pemukiman

Dia mengatakan, program tersebut harus lebih diperjelas, terutama target sasaran kepada penerima bantuan. Dia beralasan, penggunaan anggaran melalui perbaikan atau peningkatan kualitas rumah pada program tersebut bisa bermasalah selama kriteria penerima bantuan juga tak diperjelas.

"Saya atau keluarga sayasaja bisa ikut program tersebut. Misalnya, kalau ada lahan saya kosong saya bangun setengah, kemudian ikuti program peningkatan kualitas rumah, maka rumah saya dibantu juga," katanya.

Sebagai informasi, mekanisme penyaluran bantuan pada program tersebut berdasarkan usulan Bupati maupun Walikota setempat bersama Kementerian PUPR. Selanjutnya melalui Musyawarah perencanaan pembangunan yang digodok Bappenas dilakukan penetapan lokasi. Data lokasi, mempertimbangkan data dari Badan Pusat Statistik maupun pemda setempat terkait lokasi tinggal warga MBR.

Setelah itu, Satuan kerja bersama perangkat dinas daerah setempat melakukan sosialiasi dan merekrut tim fasilitator. Untuk selanjutnya tim fasilitator membentuk kelompok calon penerima bantuan, menyusun proposal hingga diverivikasi sebelum uang bantuan diserahkan melalui transfer rekening lewat Bank BTN. Pada tahun ini, program yang sama di Kementerian teknis PUPR juga masih akan berlanjut dengan total anggaran mencapai Rp1,425 triliun dengan target perbaikan rumah sebanyak 95.000 unit.

(dmd)
dibaca 3.133x

2016, Anggaran Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 104,08 triliun

Minggu, 24 Januari 2016 | 22:12

     

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) (istimewa)

Jakarta – Tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diamanatkan untuk merealisasikan belanja infrastruktur sebesar Rp 104,08 triliun. Untuk itu, dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR telah melaksanakan lelang dini pada Agustus 2015.

Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dalam siaran persnya, Minggu (24/1). Ia mengatakan, pada awal Januari 2016 juga telah dilakukan penandatanganan kontrak serentak kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2016 yang disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelelangan dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun juga dimaksudkan agar perekonomian tumbuh dengan baik. Dengan demikian, pembangunan fisik dalam setahun dapat menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan segera dinikmati masyarakat.

Menurut Basuki, untuk mendorong pembangunan infrastruktur, PUPR juga berkomitmen mendorong penggunaan peralatan, material konstruksi, dan sumber daya lokal.

Pada Sabtu (23/1), Basuki meresmikan MarkPlus Center for Infrastructure yang berlokasi di Kantor MarkPlus, Office 88 Lantai 8, Kota Kasablanka. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti didampingi CEO dan Founder MarkPlus,Inc Hermawan Kertajaya. “Saya mengapresiasi MarkPlus Inc juga telah berhasil mengembangkan MarkPlus Center for Technology and Creativity di Bandung dan MarkPlus Center for Tourism & Hospitality di Bali dan sangat diharapkan bersinergi keberadaannya dengan MarkPlus Center for Infrastructure, antara lain untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan kota-kota cerdas yang berkelanjutan di Indonesia,” ujar Basuki.
Terkait dukungan terhadap sector pariwisata,Kementerian PUPR pada tahun ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk pembangunan akses jalan ke kawasan wisata, sanitasi dan air bersih.

Siprianus Edi Hardum/EHD

Suara Pembaruan