Jayapura, Jubi – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas sedang merumuskan strategi/langkah rehabilitasi, pemulihan, dan rekontruksi Kabupaten Nduga, Papua, yang ditinggalkan ribuan warganya mengungsi. Hal itu dinyatakan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas, Velix Vernando Wanggai.
“Kami sudah bertemu Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Sekretaris dan jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Nduga. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kami sedang merumuskan langkah pemulihan sosial, membangun psikologi, memperkuat peran tokoh agama dan adat, kemudian ada aspek keamanan,” kata Wanggai di Jayapura, Rabu (7/8/2019).
Ribuan warga sipil Kabupaten Nduga mengungsi ke hutan atau kabupaten tetangganya sejak Desember 2018, demi menghindari operasi aparat keamanan TNI/Polri mengejar kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Pengejaran itu terjadi menyusul pembunuhan para pekerja PT Istaka Karya, kontraktor pelaksana pembangunan jalan di Kabupaten Nduga, pada 2 Desember 2018.
Sejak itu, ribuan warga Nduga hidup dengan dengan berbagai keterbatasan dan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua yang juga anggota Tim Solidaritas Peduli Konflik Nduga menyatakan, sejak 4 Desember 2018 hingga akhir Juli 2019 sudah ada 182 warga sipil Nduga yang meninggal dunia, dan kebanyakan meninggal di pengungsian.
Di tengah situasi itu, Kementerian PPN/Bappenas memunculkan wacana baru, yaitu merumuskan trategi/langkah rehabilitasi, pemulihan, dan rekontruksi Nduga. “Untuk strategi pertama, kami harap dalam enam bulan ke depan akan ada langkah-langkah percepatan pemulihan sosialnya,” kata Velix Vernando Wanggai.
Wanggai juga menyatakan Kementerian PPN/Bappenas tengah merumuskan strategi percepatan pembangunan di Nduga. Sebab, dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, daerah ini relatif paling tertinggal. “Indeks Pembangunan Manusia di Nduga 29. Jadi, kami menganggap, membangun Nduga adalah [langkah] menyelesaikan masalah di sana,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini Kabupaten Nduga sudah menjadi simbol percepatan pembangunan di Papua, setelah pemerintah membangun berbagai sarana/prasarana maupun infrastruktur di Kabupaten Nduga. Kini, Bappenas sedang identifikasi bagaimana strategi komperhensif pembangunannya.”Kami petakan dari 32 distrik di Nduga, kemudian ada sekitar 12 distrik yang sekarang sedang bermasalah,” ujar Wanggai.
Sebelumnya, Bupati Nduga Yairus Gwijangge beserta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nduga datang menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (5/8/2019). Dalam pertemuan itu, Bupati Nduga menyampaikan permintaan agar semua pasukan non organik TNI/Polri ditarik keluar dari Kabupaten Nduga.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Papua, Steven Abraham saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa (6/8/2019). Steven Abraham mengungkapkan pihaknya mengikuti pertemuan Bupati Nduga dan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, yang berlangsung Senin itu. “Pak Ketua DPR RI memimpin pertemuan. Hadir juga saya bersama Fadli Zon, Robert Cardinal, serta [calon] anggota Dewan Perwakilan Daerah [Provinsi Papua] terpilih, Yoris Rawayai,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
