Pentingkah Indonesia bagi Australia?

Rakyat Merdeka, 31 Maret 2006 <http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=12612>

Oleh: Burhanuddin Muhtadi, Mahasiswa Australian National University (ANU), Canberra.

CORETAN-coretan ini saya tulis di tepi Lake Burley Griffin, dekat Coombs Building, ANU, sambil menik­mati rokok tegesan Gudang Garam yang sudah aku udut tengah malam. (Woro-woro! saya mene­ri­ma sedekah kiriman rokok. Udah SOS nih.)

By the way, satu hal yang patut kita tanyakan sehubungan mema­nas­nya hubungan Aussie-Indonesia adalah “seberapa besar Aussie memandang penting Indonesia?” Kalau Indonesia dianggap penting, mengapa rentetan insiden yang me­manaskan kuping kita tak henti-hen­tinya dipicu Aussie sejak dulu hingga sekarang. Ingat kasus pe­ngibaran bendera bintang kejora di RMIT, kasus nelayan kita di per­airan Aussie, dukungan atas Timor Leste, pre-emptive strike (ide me­nyerang lebih dulu bila ada ke­cu­rigaan yang membahayakan Aus­sie –red), hingga kasus teranyar.

Jangan-jangan Aussie memang ‘tak terlalu butuh’ Indonesia secara keseluruhan. Tapi ibarat sebuah lingkaran bernama Indonesia, Aussie memandang ‘hanya’ ada interseksi dalam lingkaran itu yang bersinggungan dengan national interest Australia. Sebutlah interseksi ‘perang melawan terorisme,’ illegal fishing, migran illegal, hingga yang paling kelihatan adalah Papua. Publikasi hasil research APSEG dan RSPAS (keduanya adalah lembaga di bawah ANU) banyak yang menyoroti masalah Papua, dari berbagai segi (mining, forestry, potensi laut dll).

Padahal, kedua lembaga yang masing-masing di­pim­pin Prof. Andrew MacIntyre dan Prof. James Fox ini banyak meng­andalkan proyek risetnya dari pe­me­rintah yang menjadi ‘klien’ me­reka. Terakhir, kawan saya, Velix Wanggai, yang menulis riset untuk Ph.D di Flinders tentang policy process making di Papua ‘dibajak’ ANU via Chris Manning. Tapi, di sisi lain, siapakah yang diuntungkan dengan meluapnya kasus granted visa ini? Media-media Australia, baik tv ataupun koran-koran, sekarang banyak yang me­ngutip kekhawatiran akan membanjirkan permintaan suaka. Howard buru-buru mengatakan, granted visa itu bukanlah green light buat asylum seekers. Tapi reaksinya terhadap langkah SBY un­tuk me-recall dubes terhitung adem-adem ayem saja. Kesan sa­ya, reaksi di Jakarta jauh lebih he­boh ketimbang di negeri kang­uru ini. Apa yang disulut SBY? Jawab­an­nya terlalu terang-benderang: sen­­­timen nasionalisme.

Prev: Ketika Nasionalisme Jadi Kartu Truf
Next: Australia-Indonesia Seperti Roller Coaster

PPI Australia Sumbang Korban Tsunami Rp 40 Juta

Minggu, 16/01/2005 02:02 WIB
Shinta Shinaga - detikNews

Jakarta - Untuk meringankan beban penderitaan rakyat Aceh dan membantu rekonstruksi Aceh, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia menyumbang Rp 40 juta. "Kami mengutus Wakil I Sekretaris Jenderal, Mokhamad Mahdum ke Banda Aceh pada 14 Januari 2005 untuk menyampaikan sedikit bantuan uang sebesar 40 juta rupiah yang diperoleh dari forum mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Canberra dan Adelaide," sebut Velix Vernando Wanggai, Sekjen PPI Australia dalam rilisnya kepada detikcom, Minggu (16/1/2005). Penyaluran bantuan disampaikan kepada Keluarga Alumni PPI Australia dan Palang Merah Indonesia di Aceh. Selain bantuan uang, PPI Australia juga membantu Network for Tsunami Aceh (NTA) di Adelaide dalam menyalurkan bantuan baju layak pakai sebanyak 2 kontainer. Bantuan pengiriman ke Indonesia didukung oleh Garuda dan Australian Air Express. Sebagai upaya jangka panjang dan menyeluruh, PPI Australia juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Aceh yang bertujuan untuk menberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Indonesia dalam merumuskan strategi dan kebijakan rekonstruksi Aceh dalam berbagai perspektif. Anggota Pokja Aceh terdiri dari para kandidat Master dan Ph.D dari sejumlah universitas di Australia. Pokja juga bekerjasama dengan sejumlah universitas di Australia dalam membahas topik-topik khusus dalam rekontruksi Aceh. Penanganan Aceh ini akan menjadi salah satu topik dalam the 2nd Indonesia Next Conference PPIA pada tanggal 14-15 Mei 2005 di Canberra. PPI Australia memandang bencana tsunami Aceh harus dijadikan titik masuk bagi penyelesaian masalah Aceh secara komprehensif, adil dan damai. "Kiranya sedikit ikhtiar ini dapat meringankan penderitaan saudara-saudara di Aceh dan juga membantu pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kondisi Aceh yang lebih baik," sebut Velix. (sss/)

Pelajar RI di Australia Berduka Atas Korban Bom Kedubes

Jumat, 10/09/2004 04:34 WIB
Shinta Shinaga - detikNews

Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) cabang dan ranting se-Australia berduka cita atas korban bom di depan Kedubes Australia, Kuningan, Jakarta Selatan. "Kami menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban meninggal dan luka-luka, baik warga negara Indonesia maupun asing dalam kejadian tersebut." Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PPI se-Australia Velix Vernando Wanggai di Adelaide melalui surat elektronik kepada detikcom, Jumat (10/9/2004). PPI sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut yang menyebabkan kerugian baik materi atupun non-materi. Karenanya PPI mengutuk siapapun pelaku pengeboman yang telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, keadilan, dan hak asasi manusia. "Kami mengharapkan kepada media massa untuk tetap dapat menyampaikan pemberitaan yang konstruktif berkaitan dengan kejadian tersebut," sebut Velix. PPI juga menginformasikan, berita yang berkembang seputar pemulangan/deportasi WNI di Australia adalah tidak benar. Hal ini berdasarkan konfirmasi, konsolidasi dan komunikasi PPI dengan berbagai pihak, termasuk KBRI dan KJRI di Australia. "Kami mengimbau kepada warga negara Indonesia, terutama pelajar/mahasiswa Indonesia di Australia untuk tenang, waspada dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan akademis sebagaimana biasa," sebut Velix. PPI di Australia berharap hubungan harmonis dan damai bagi masyarakat dan pemerintah kedua negara, yakni Indonesia dan Australia terus berlangsung. (sss/)