Working with Nature Against Poverty Development, Resources and the Environment in Eastern Indonesia

Editor(s): Budy P. Resosudarmo Frank Jotzo

List Price: £23.95

Print Availability: Usually delivered within 28 days

Book details for Working with Nature Against Poverty

Contributors: Budy P. Resosudarmo (editor), Frank Jotzo (editor)

Format: Paperback, 152 x 229 x 22mm , 384 pp

Publication date: 27 Dec 2009

Publisher: Institute of Southeast Asian Studies

ISBN-10: 9812309594

EAN: 9789812309594

With its low incomes, lagging social indicators and widespread poverty, eastern Indonesia epitomizes the problems of development in Indonesia. The challenge is to advance the economy. But this means more intensive use of natural resources, placing pressure on the region's unique ecosystems. This book explores the trade-offs and synergies between development, social concerns and the environment in Papua, Maluku and East Nusa Tenggara. It is written by leading scholars and experts on the region. They investigate the dilemmas of fishing in eastern Indonesia's seas, the strategies and challenges for mining and forestry, and the efforts to tackle biodiversity conservation and climate change. The book lays out the challenges for development, public administration and public health in Papua. It maps Maluku's road to recovery from conflict. And it examines ways to alleviate poverty in the desperately poor province of East Nusa Tenggara. The book provides an overview of the economy of each of these provinces, making it an essential resource for anyone interested in the challenges of development and environment in eastern Indonesia.

Contents:
Working with Nature against Poverty: Development, Resources and the Environment in Eastern Indonesia Preliminary pages; 1. Development, Resources and Environment in Eastern Indonesia, by Budy P Resosudarmo Frank Jotzo; PART I: ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION; 2. Papua I: Challenges of Economic Development in an Era of Political and Economic Change, by Budy P Resosudarmo Lydia Napitupulu Chris Manning Velix Wanggai; 3. Papua II: Challenges for Public Administration and Economic Policy under Special Autonomy, by Budy P Resosudarmo Chris Manning Lydia Napitupulu; 4. A Note on Socio-economic Development in Maluku, by Budy P Resosudarmo; 5. Socio-economic Conditions and Poverty Alleviation in East Nusa Tenggara, by Colin Barlow Ria Gondowarsito; PART II: NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT; 6. Balancing Biodiversity Conservation and Development in Eastern Indonesia, by Ian M Dutton Rili Djohani Setijati D Sastrapradja Karla M Dutton; 7. Between a Rock and a Hard Place: Corporate Strategy at the Freeport Mine in Papua, 20012006, by Chris Ballard Glenn Banks; 8. Illegal Fishing in the Arafura Sea, by Budy P Resosudarmo Lydia Napitupulu David Campbell; 9. Searching for a Livelihood: The Dilemma of Small-boat Fishermen in Eastern Indonesia, by James J Fox Dedi Supriadi Adhuri Tom Therik Michelle Carnegie; 10. Forest Management and Conflict: The Case of the Rendani Protection Forest in Papua, by Hidayat Alhamid Peter Kanowski Chris Ballard.

MRP Dukung Orang Papua Jadi Menteri UDK: Nama Velix Wanggai Dimunculkan

[ 17-09-2009 ] Papuatime.com - Posted by : Joko

JAYAPURA-Informasi adanya rencana presiden terpilih periode 2009-2014 Susilo Bambang Yudiyono (SBY) yang akan membentuk Menteri Muda Urusan Daerah Khusus (UDK)dan kabarnya akan menempatkan putra terbaik Papua, Velix Fernando Wanggai yang kini menjabat staf perencana pada direktorat kawasan khusus dan daerah tertinggal di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendapat tanggapan positif dari Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Zainal Abidin Bay.

"Ini merupakan hasil yang kami dorong, sehingga otonomi khusus bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan sasarannya, baik di Aceh maupun di Papua" ujarnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/9).

"Jabatan ini lebih mengena dari pada menggunakan nama menteri percepatan pembangunan yang sudah tidak relevansi lagi saat ini,"tambahnya.

Kata Zainal, selama ini, MRP sudah memperjuangkan undang-undang otonomi khusus agar terlaksana dengan baik, namun dalam kenyataannya selalu saja terjadi persoalan, untuk itu dengan hadirnya menteri tersebut, diharapkan segala persoalan yang selama ini terjadi bisa menjadi perhatian dari menteri tersebut.

"Undang-undang Otonomi khusus sudah berjalan kurang lebih 8 tahun di Papua, namun sampai saat ini, undang-undang tersebut belum bisa terlaksana dengan baik. Kami harapkan dengan hadirnya menteri tersebut, persoalan yang selama ini sulit diterapkan di Papua dapat terlaksana dengan baik," tukasnya.

Menyinggung tentang adanya anggapan bahwa MRP belum maksimal dalam memperjuangan hak-hak adat orang Papua, langsung dijawab oleh Zainal, bahwa selama ini MRP sudah bekerja secara maksimal baik secara politik maupun melalui kelembagaan. Salah stau yang dilakukan pihaknya yakni sudah mendorong agar ada perlindungan terhadap masyarakat adat Papua menjadi perhatian pemerintah, ini dibuktikan dengan mereka sudah menyusun beberapa peraturan daerah khusus (Perdasus) dalam rangka memproteksi adat orang Papua.

Sayangnya karena MRP hanya sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap sebuah kebijakan, sementara fungsi legislator tidak ada pada MRP, sehingga sampai saat ini draf-draf yang sudah disusun oleh MPR sebagai lembaga kultur orang Papua dalam rangka memproteksi adat, selalu saja mandek di pemerintah daerah dan di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

"Ada beberapa draf tentang perlindungan adat orang Papua yang sudah kami dorong, yang menjadi pertanyaan sejauh mana Pemprov dan DPRP memperjuangkan draf-draf tersebut. Ingat, masyarakat ini sudah lelah dengan persoalan-persoalan adat," katanya.

Tambah Zainal, sebagai contoh draf-draf yang telah didorong oleh MRP agar menjadi satu peraturan daerah dalam rangka memproteksi wilayah masyarakat adat Orang Papua, diantaranya tentang Perdasus pertambangan, Perdasus tentang hutan adat, Perdasus tentang tanah adat, termasuk juga tentang 11 kursi untuk orang asli Papua."Sayang, draf-drat tersebut selalu tidak ada kelanjutan lantaran terhambat di Pemprov dan DPRP," ujarnya.

"Yang kami dari MRP inginkan adalah draf-draf yang kami susun tersebut ada kelanjutan, sehingga masyarakat tahu bahwa hak-hak konstitusi sudah dilakukan oleh MRP. Selama ini kan tidak dilakukan, sehingga apa yang dilakukan oleh MRP tidak diketahui oleh masyarakat, ini yang menyebabkan masyarakat selalu menuding bahwa MRP tidak mampu menjalangkan perannya dan fungsinya dengan baik,"tambahnya.

Dijelaskan oleh Zainal, pihaknya sudah melakukan fungsi dan tugasnya untuk melindungi adat masyarakat orang Papua, bahkan demi memperjuangkan adat orang Papua, MRP juga dalam waktu dekat akan mensosialisasikan hasil pleno tentang keputusan cultur perlindungan orang Papua yang rencananya akan digelar pada 31 September mendatang baik di Papua maupun Papua Barat.

Nantinya, keputusan cultur adat orang asli Papua tersebut berisikan tentang pemberdayaan maupun keberpihakan dan perlindungan orang asli Papua. Hal-hal yang akan diatur dalam keputusan cultur adat orang asli Papua tersebut, diantarnya masalah-masalah khusus, seperti tentang rekrutmen PNS, termasuk penerimaan TNI/ polisi, dan partai Politik, yang mana harus mengutamakan sebanyak-banyaknya orang Papua.

" 0Ini kami lakukan karena melihat dinamika politik yang berkembangan bahwa harus mengutamakan orang asli Papua dalam segala hal, itu merupakan tindak nyata yang kami sudah laksanakan,"tuturnya.

Hal yang menarik juga bahwa di dalam keputusan cultur tersebut, MRP juga mendorong agar terbentukanya Partai Lokal Papua, sama seperti yang dilaksanakan di Aceh, sebab dengan hadirnya partai lokal tersebut diharapkan hak politik masyarakat Papua yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah, semakin nyata dalam politik, terutama 11 kursi yang selama ini dipersoalkan bisa terkafer didalamnya.

"Kami harapkan melalui partai lokal tersebut, 11 kursi tersebut bisa terakomodir, target kami 2014 partai lokal tersebut bisa terbentuk,"pukasnya.

Zainal mengambil contoh di partai yang dipimpinnya seperti Hanura Porovinsi Papua, dimana dirinya menerapkan 95 persen adalah orang asli Papua, ternyata tergetnya berhasil dimana tiga orang asli Papua mampu maju menjadi calon anggota DPRP, begitu juga di daerah-daerah dimana calon yang terpilih dari partai Hanura 95 persen adalah orang asli Papua. (cak)****

______________________

Dater:16 September 2009

Akar Masalah Yahukimo

Velix Vernando Wanggai:

Akar Masalah Yahukimo

Infrastruktur publik yang minim. Pendidikan terbatas. Jangkauan birokrasi terbatas.

Senin, 7 September 2009, 15:17 WIB

Siswanto

VIVAnews – Yahukimo, salah satu kabupaten di Provinsi Papua, terletak di daerah pegunungan. Lokasinya terpencil. Akses antar daerah sangat terbatas. Daerah ini tergolong terisolasi dari dunia luar.

Infrastruktur publik yang minim. Pendidikan terbatas. Jangkauan birokrasi terbatas. Kemudian, pembangunan di atas ke gunung sangat lemah.

Staf Perencana pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Velix Vernando Wanggai, mengatakan fakta yang terjadi di daerah itu menjadi pemicu rendahnya perputaran ekonomi.

Dampak yang sangat serius lagi ialah kelaparan yang kemudian melanda penduduk Yahukimo. Situasi sulit yang hampir terjadi saban tahun sejak 1990-an. Kelaparan yang telah memakan puluhan korban jiwa.

Medan yang sulit terjangkau pelayanan kesehatan juga ikut mengundang datangnya serangan penyakit, terutama TBC.

Menurut Velix keadaan yang sulit itu sebenarnya sudah ditangkap oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Intervensi pemerintah pusat kemudian dilakukan melalui program pemekaran wilayah. Hal ini, kata Velix, bertujuan untuk mengtasi rentang birokrasi yang selama ini tidak terjangkau di daerah gunung.

“Intervensi dengan membuat pemekaran diharapkan agar pelayaan publik makin terjangkau di sana,” kata Velix yang lahhir di Jayapura, Papua, ketika berkunjung ke redaksi VIVAnews, Senin 7 September 2009.

Pemerintahan baru juga telah dibentuk untuk melakukan pengembangan ekonomi dan pendidikan di sana. Tapi, ternyata hasilnya belum sukses. Belum optimalnya pencapaian kebijakan pemerintah itu karena implementasinya dinilai masih lemah.

“Secara kelembagaan sudah dibentuk, tapi konsep pengembangan sosial ekonomi pertanian lemah. Kegagalan panen. Pola pertanian masih terbatas,” kata penulis buku New Deal for Papua, Menata Kembali Papua dengan Hati.

Kendati demikian, program pengembangan terus berlanjut dengan tetap melakukan berbagai pembenahan. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman itu, Velix mengharapkan agenda ke depan pengembangan di segala lini di Yahukimo dilakukan dengan terpadu.

“Jadi bagaimana penanganan ekonomi mikro. Bagaimana infrastruktur, bagaimana kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya,” kata dia.

Intinya ialah bagaimana keterisolasian kawasan Yahukimo dari dunia luar terpecahkan. Dengan begitu penduduk sadar tentang pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan sandang dan pangan.

Selama akar persoalan itu tidak terselesaikan, kata Velix, masalah di daerah pegunungan tetap muncul. Kelaparan akan terus melanda. Dan yang paling berbahaya tuntutan untuk berpisah dari NKRI akan terus terjadi.

Hasilnya akan maksimal jika swasta juga ikut andil dalam menindaklanjuti program pemerintah untuk membangun Yahukimo.

• VIVAnews