Staf Presiden: Rehabilitasi Nama Gus Dur

Jakarta, 1 Januari 2010 01:36

Staf Khusus Presiden Andi Arif mengatakan, pemulihan nama baik (rehabilitasi) almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur lebih penting daripada perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan bagi presiden RI ke-4 itu.

"Bagi saya yang terpenting bukan itu, yang mendesak adalah harus ada rehabilitasi secara serius bahwa Gus Dur jatuh dari kekuasaan bukan karena kasus tertentu. Ini penting untuk pelurusan sejarah," kata mantan aktivis mahasiswa itu di Jakarta, Kamis (31/12).

Andi menuturkan, seminggu sebelum Gus Dur dilengserkan oleh MPR dari jabatan presiden pada 24 Juli 2001, dirinya bersama sejumlah aktivis mahasiswa lainnya seperti Faisol Reza, Haris Moti, dan beberapa orang lain, menemui Gus Dur di sebuah rumah di Jl Irian, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Gus Dur menyatakan jangan khawatir akan posisinya sebagai presiden, karena beberapa posisi kunci di TNI dan Polri masih mendukung dirinya. "Saya sempat berdebat, sekarang kan era sipil Gus, TNI dan Polri kan hanya akan ikut apa kata parlemen. Gus Dur bilang, sudah tenang saja, parlemen masih bisa diatasi, sebagian besar masih mendukung saya," kata Andi menceritakan perbincangannya waktu itu.

Dikatakannya, saat itu Gus Dur sangat percaya diri bahwa tidak mungkin ada orang yang akan melakukan pengkhianatan terhadap dirinya. "Kami kemudian percaya saja dengan yang dikatakan Gus Dur, walau hati kecil kami punya hitungan lain. Apa yang kami khawatirkan ternyata benar. Gus Dur di-impeach oleh parlemen," katanya.

Andi mengaku sangat merasa kehilangan atas kepergian tokoh besar pelopor demokrasi di Indonesia itu, yang selalu menyampaikan ide dan pemikiran cemerlangnya dengan indah, humor, dan kadang menjengkelkan.

Meski begitu, Andi merasa bersyukur dirinya bisa berada di dekat Gus Dur di saat akhir hayatnya, dan masih sempat melihat wajah Gus Dur yang agak pucat saat dibawa dari lantai 2 ke lantai 5 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat Gus Dur dirawat inap. "Saya datang bersama Velix Wanggai (Staf Khusus Presiden), tak kuasa menahan air mata memandang tokoh yang mendukung antifeodalisme dan antibirokratisme, meski dia baru tahap awal karena dilengserkan di tengah jalan," kata Andi.

Gus Dur, yang menjabat sebagai presiden RI mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001, merupakan putra pertama dari enam bersaudara yang lahir di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 4 Agustus 1940. [EL, Ant]

Jenazah Gus Dur Segera Dibawa ke Ciganjur

Rabu, 30/12/2009 19:57 WIB
Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Persiapan pemulangan jenazah Gus Dur dari RSCM terus dilakukan. Sebuah keranda jenazah berbalut kain hijau tampak memasuki ruangan tempat jenazah Gus Dur berada.

Sampai pukul 19.30 WIB, jenazah Gus Dur masih berada di ruang Pelayanan Jantung Terpadu Gedung A RSCM. Rencananya jenazah Gus Dur akan dibawa ke kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Pantauan detikcom, hingga pukul 19.40 WIB, Rabu (30/12/2009), sejumlah kerabat dan kolega Gus Dur masih berdatangan ke RSCM. Beberapa di antara mereka tampak pejabat tinggi negara, seperti Menko Kesra Agung Laksono, Staf Khusus Presiden Andi Arief dan Velix Wanggai.

Penjagaan di sekitar ruangan tempat keberadaan jenazah Gus Dur juga masih dijaga ketat. Semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk wartawan, dilarang masuk.

Gus Dur menghembuskan nafas terahir sekitar pukul 18.45 WIB. Tokoh bangsa ini meninggal akibat mengidab berbagai macam penyakit.

(djo/asy)

Presiden Komitmen Jalan Damai untuk Papua

Staf Khusus Presiden, Velix Wanggai, menegaskan komitmen SBY menempuh jalan damai di Papua

Rabu, 23 Desember 2009, 12:10 WIB

Arfi Bambani Amri

Presiden SBY (AP/KYODO NEWS/MINORU IWASAKI-POOL)

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen memperbaiki kondisi ekonomi dan politik di Papua secara damai dan bermartabat. Jalan serupa telah ditempuh dalam menyelesaikan kasus kekerasan di Aceh.

"Presiden selalu memproyeksikan penyelesaian masalah di Papua secara damai dan bermartabat," ujar Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Presiden bidang Pemerintahan Daerah. "Sama seperti di Aceh," ujarnya saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Rabu 23 Desember 2009.

Meski sudah ada Undang-undang Otonomi Khusus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membuat lagi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 untuk mempercepat proses itu. Inpres 5/2007 itu, ujar Velix, berisi empat strategi untuk pembangunan Papua.

Strategi pertama, adalah kesejahteraan. Pemerintah menganggarkan hampir Rp 30 triliun untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. "Pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah," ujar mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu.

Strategi kedua adalah hukum dan keamanan. Kepolisian menjadi penjuru dalam mewujudkan ini.

Strategi ketiga adalah politik. Melalui UU Otsus, terjadi penguatan sejumlah kelembagaan di Papua seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua dan sejumlah institusi adat. Pemerintah, kata Velix, menyadari kompleksitas Papua.

Strategi politik ini nanti juga mencakup kewenangan membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Velix menjelaskan, Perdasus nanti khusus mengatur pengelolaan sumber daya alam dan alokasi anggaran yang disediakan pusat.

Kemudian, barulah masuk ke strategi keempat yakni sosial dan budaya. Strategi ini sudah dilakukan sejak dulu dan tinggal diteruskan.

Dan program Papua ini, kata Velix, tercakup dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Masuk dalam bagian pengentasan daerah tertinggal. Sebagian besar Papua kan tertinggal," ujar Velix.

• VIVAnews