Rabu, 23 Desember 2009, 12:10 WIB
|
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen memperbaiki kondisi ekonomi dan politik di Papua secara damai dan bermartabat. Jalan serupa telah ditempuh dalam menyelesaikan kasus kekerasan di Aceh.
"Presiden selalu memproyeksikan penyelesaian masalah di Papua secara damai dan bermartabat," ujar Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Presiden bidang Pemerintahan Daerah. "Sama seperti di Aceh," ujarnya saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Rabu 23 Desember 2009.
Meski sudah ada Undang-undang Otonomi Khusus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membuat lagi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 untuk mempercepat proses itu. Inpres 5/2007 itu, ujar Velix, berisi empat strategi untuk pembangunan Papua.
Strategi pertama, adalah kesejahteraan. Pemerintah menganggarkan hampir Rp 30 triliun untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. "Pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah," ujar mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu.
Strategi kedua adalah hukum dan keamanan. Kepolisian menjadi penjuru dalam mewujudkan ini.
Strategi ketiga adalah politik. Melalui UU Otsus, terjadi penguatan sejumlah kelembagaan di Papua seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua dan sejumlah institusi adat. Pemerintah, kata Velix, menyadari kompleksitas Papua.
Strategi politik ini nanti juga mencakup kewenangan membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Velix menjelaskan, Perdasus nanti khusus mengatur pengelolaan sumber daya alam dan alokasi anggaran yang disediakan pusat.
Kemudian, barulah masuk ke strategi keempat yakni sosial dan budaya. Strategi ini sudah dilakukan sejak dulu dan tinggal diteruskan.
Dan program Papua ini, kata Velix, tercakup dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Masuk dalam bagian pengentasan daerah tertinggal. Sebagian besar Papua kan tertinggal," ujar Velix.
No comments:
Post a Comment