Demokrasi yang Berkelanjutan

Rabu, 26 Maret 2014 , 23:32:26 WIB

Jurnas.com | Oleh: Velix Wanggai,

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

Hari-hari ini Indonesia sedang memasuki masa-masa penting di dalam pembangunan demokrasi. Lima belas tahun perjalanan demokrasi yang telah berjalan menghadapi ujian yang tidak ringan. Pujian internasional atas Indonesia bahwa demokrasi, pembangunan, dan agama (Islam) dapat berjalan seiiring sejalan akan diuji demi keberlangsungannya. Kini, pertanyaan yang hadir kemudian, apakah prosesi pencoblosan 9 April dan 9 Juni 2014 memberikan makna bagi penguatan konsolidasi demokrasi.

Saat ini kita berada di masa kampanye, dan tanggal 9 April 2014 adalah hari yang menentukan perjalanan bangsa dan negara. Pemilihan umum dilihat tidak hanya dari sisi prosesi politik pergantian elite, namun dipotret juga dari sisi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan. Keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian sosial yang telah dicapai dalam satu dekade terakhir juga menghadapi tantangan tersendiri jika tidak dikelola dengan baik.

Kita memandang bahwa Pemilihan Umum berada dalam konstruksi dan desain besar politik Indonesia. Sebagai bagian dari desain besar politik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa pemilihan umum bukan sesuatu yang harus ditakutkan dan diseram-seramkan. Namun, pemilihan umum sebagai bagian dari pendidikan politik, rekrutmen elite, dan kesinambungan pembangunan. Sebagai renungan atas perjalanan lima tahun terakhir ini, Presiden SBY mengajak kita untuk memikirkan 5 agenda pembangunan demokrasi.

Pertama, apakah sistem ketatanegaraan dan distribusi kekuasaan yang berlaku di negeri ini telah pilihan yang terbaik? Kedua, apakah demokrasi, stabilitas, dan pembangunan dapat hidup berdampingan secara damai dan menjadi panduan kita dalam bernegara? Ketiga, bagaimana masa depan hubungan negara antara negara, pemerintah, dan masyarakat (state-society relations) telah terjalin dengan tepat?

Keempat, apakah jalan yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk menjadi negara maju? Sedangkan kelima adalah bagaimanakah pola pembagian peran dan tanggungjawab untuk kemajuan negara? Bahkan, Presiden SBY mengajak anak bangsa untuk memikirkan, manakah yang kita pilih, orang kuat, the strong man, atau sistem dan institusi yang kuat dalam demokrasi? Dan, bagaimana format demokrasi ditengah masyarakat yang majemuk?

Mengingat Indonesia dikenal dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berupaya untuk membagi pengalaman berdemokrasi dengan negara-negara lain, salah satunya melalui Bali Democracy Forum. Ada 4 pandangan Indonesia dalam mengkonsolidasikan demokrasi.

Pertama, konsolidasi demokrasi perlu menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara, baik kebebasan berekspresi, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. kedua, menunjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam hal ini, negara harus mampu memfasilitasi kehendak kelompok mayopritas sekaligus hak-hak kelompok minoritas.

Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputuisan. Dan keempat, mendorong interaksi antarkelompok dalam masyarakat pluralistik dalam rangka meningkatkan pemahaman bersama, toleransi, dan kohesi sosial. Terakhir, Presiden SBY menceritakan penting perannnya sistem multipartai dalam mengkonsolidasi demokrasi di Indonesia. Multipartai membuka akses bagi partisipasi masyarakat pluralistik di dalam mengkonsolidasi demokrasi. Dalam konteks itu, pemilihan umum berupaya untuk menjelaskan lima pandangan yang diutarakan Presiden SBY.

Penulis memaknai 3 hal penting dalam Pemilihan Legislatif 9 April dan Pemilihan Presiden 9 Juni. Pertama, pemilu sebagai sarana bagi warga untuk ikutserta menentukan proses pengambilan kebijakan negara dan kebijakan pembangunan. Ini berarti rakyat bebas berpendapat, berekspresi, dan bebas mencoblos siapa pun figur dan dari partai politik manapun. Pada tingkat ini, para pengamat biasanya menilai dari tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.

Indikator ini menjadi salah satu ukuran di dalam menyebutkan apakah pemilihan sukses atau tidak sukses. Namun, tingkat partisipasi ini masih perdebatan karena pengalaman dari negara-negara Barat menunjukkan partisipasi politik yang rendah tetapi kualitas demokrasinya telah tinggi dan berjalan baik. Jenis pemilihnya juga bersifat rasional (rational voter) ketimbang karakter pemilih di negara-negara berkembang yang umumnya masih irrasional. Itu terlihat dari partisipasi politik yang dimobilisasi tanpa sebuah kesadaran untuk memilih mana yang terbaik di dalam kebijakan dan program pembangunan bangsa.

Ikatan emosional kedaerahan, agama, kekeluargaan dan suku masih menjadi faktor kuat dalam relasi antara pemilih dan figur yang dipilih. Hal ini wajar di dalam proses pematangan demokrasi seiring dengan meningkatnya taraf pendidikan dan keterbukaan akses informasi publik.

Makna kedua, pemilihan umum dilihat sebagai proses rekrutmen dan seleksi figur dari berbagai partai politik dalam format multipartai. Tentu kita berharap figur-figur yang terpilih, baik sebagai anggota DPR dan DPD, memiliki komitmen, kredibilitas, kapabilitas, jujur, amanah, bijaksana, maupun integritas untuk menjalankan perannya sebagai wakil rakyat. Jika diurut lebih jauh, banyak lembaga merumuskan sosok wakil rakyat yang ideal di dalam mengemban amanah rakyat, sekaligus dapat berfungsi dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi, anggaran negara, dan pengawasan.

Tentu, kita juga menyaksikan berbagai lembaga melakukan penilaian independen guna memotret kinerja para wakil rakyat. Tentu kita sedih melihat oknum politisi yang terkena korupsi. Dan kita juga menyayangkan rendahnya produk Undang-Undang di DPR. Mungkin banyak penyebab yang menjelaskan rendahnya produk UU itu, namun publik melihat lemahnya kinerja para wakil rakyat. Untuk itu, alngkah baiknya, publik memilih wakil rakyat dan yang telah teruji, yang telah memberikan bukti, bukan janji.

Selain figur wakil rakyat, pemilihan umum menjadi momentum bagi rakyat untuk menentukan pilihan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, pesta lima tahunan ini sangat berharga untuk regenerasi kepemimpinan nasional, momentum penyegaran elite dan pemerintahan, dan sekaligus sebagai momentum dalam menjaga keberlanjutan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini. Prinsip keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change) sebagai prinsip penting dalam regenerasi kepemimpinan dan penyegaran pemerintahan.

Karena itu, menjadi Presiden itu bukan sebagai direktur perusahaan swasta yang berpikir profit. Namun, Presiden memegang tugas sejarah yang tidak mudah, baik di tataran domestik dan di panggung internasional. Calon Presiden yang konsisten dan amanah dalam menjalankan tugasnya, dan tidak terpengaruh dengan oligarki kepartaian.

Makna terakhir dari pemilihan umum adalah momentum keberlanjutan visi nasional Indonesia, baik visi 100 Tahun Indonesia Merdeka, maupun visi pembangunan jangka panjang 2005 - 2025. Untuk itu, pergantian kepemimpinan nasional dianggap sebagai penyegaran kebijakan nasional, namun tetap memperhatikan kebijakan dasar yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya.

Misalnya saja, program-program pro-rakyat maupun Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bersifat inklusif sebagai contoh kebijakan yang telah meletakkan fondasi bagi Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan merata. UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 memberikan amanah kepada Presiden terpilih untuk mewujudkan visi nasional 2005-2025 dan melanjutkan desain pembangunan nasional yang telah diletakkan oleh Presiden sebelumnya. Kata Presiden SBY, pembangunan adalah 'never ending goals'. Keberlanjutan dan perubahan menjadi prinsip dasar bagi kita semua.

Presiden Nyatakan Transisi Demokrasi Indonesia Berhasil

Kamis, 28 Februari 2013 | 18:16

Presiden SBY memberikan pidato pada acara Cap Go Meh di Jl. Expo Kemayoran, Jakarta. Minggu malam (24/2). (sumber: Istimewa)

Jakarta - Transisi demokrasi yang dijalankan di Tanah Air sejak 1998 ini telah berhasil dikelola oleh bangsa dan negara ini. Tugas sejarah ini adalah tugas kolektif semua anak bangsa, dan tidak hanya pemerintah.

"Konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua, dan Aceh, ternyata berhasil dikelola dan diselesaikan dengan kesepahaman bersama bagi persatuan dan kesatuan bangsa," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagaimana dikutip Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai melalui siaran pers yang dikirim ke SP, Kamis (28/2) siang.

Ia menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat gagasan-gagasan besar bangsa seperti nasionalisme, integrasi sosial, harmoni, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi bahasa kolektif dari semua pihak. Hal ini yang harus dijaga oleh semua anak bangsa.

Bahkan dalam konteks spritual keindonesiaan, Presiden SBY nyatakan bahwa bangsa ini dilandasi oleh nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesalehan sosial, serta penegakan supremasi hukum.

"Presiden SBY beberapa waktu lalu tegaskan bahwa kalau kita ingin di negeri ini tidak ada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, kita semua, yang memegang kekuasaan, harus mencegah pada diri kita sendiri untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan itu," ujar Velix.

Dia menegaskan Presiden SBY juga mengajak semua anak bangsa di seluruh Tanah Air untuk ciptakan kehidupan berdemokrasi yang santun, beretika, teduh, dan damai. Suasana yang damai adalah fondasi penting untuk membangun demokrasi dan pembangunan yang lebih baik.

Penulis: R-14/FMB

Kebangkitan Sulawesi Selatan

| Kamis, 27 Feb 2014

Rihad Wiranto

Oleh: Velix Wanggai 


Sulawesi Selatan kini mulai bangkit sebagai salah satu daerah yang maju di Indonesia. Kunjungan Presiden SBY ke Sulawesi Selatan memastikan kemajuan ekonomi tanpa melupakan nilai-nilai adat-istiadat, tradisi, dan budaya lokal Sulawesi Selatan. Dalam perspektif nasional, Sulawesi Selatan letaknya strategis dan menjadi pintu gerbang pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Sulawesi Selatan memacu dan memicu, serta menggerakan ekonomi Sulawesi, Kawasan Timur Indonesia, dan keterkaitan ekonomi yang kuat dengan pulau-pulau besar lainnya di tanah air.

Kali ini, salah satu perjalanan darat yang terpanjang yang dilakukan Presiden SBY. Empat malam lima hari, sejak 19 hingga 23 Februari 2014, Presiden SBY beserta Ibu Negara dan sejumlah Menteri mengunjungi Sulawesi Selatan, sejak dari Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Palopo, Luwu, Wajo, Sidrap, dan Makassar. Kunjungan ini merupakan salah satu kunjungan ke daerah dengan jarak tempuh terpanjang dalam kurun waktu 10 tahun kepemimpinan Presiden SBY, yaitu hampir 1.000 kilometer.

Mendengar lamanya waktu dan jauhnya jarak tempuh tersebut kelihatannya melelahkan bagi mereka yang tidak melalui dan berada bersama Bapak Presiden beserta rombongan dalam perjalanan tersebut. Dalam kunjungan tersebut, terdapat beberapa catatan sejarah yang telah terukir dan pengalaman unik. Dan tentunya beberapa catatan kebangkitan Sulawesi Sleatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kunjungan diawali di Pangkep, pada 19 Februari 2014. Di hari pertama itu, menegaskan ulang bahwa Indonesia adalah produsen terbesar semen di Asia Tenggara di bawah payung PT. Semen Indonesia. Di kawasan Pangkep, pabrik PT. Semen Tonasa Unit V beserta pembangkit listrik 2 X 35 Megawatt diresmikan Presiden SBY. Momentum kebangkitan industri semen ini tentunya akan memberikan posisi tawar yang kuat bagi Indonesia di sector semen, dan menjadi modal dasar (capital) dalam menggerakan pembangunan infrastruktur fisik dalam negeri. Dengan adanya pabrik baru ini, maka kapasitas produksi PT. Semen Tonasa akan meningkat pesat yakni dari 4,6 Juta ton menjadi 6, 8 hingga 7 juta ton per tahun.

Di sisi barat Sulawesi Selatan, Parepare menjadi tempat persinggahan Presiden SBY. Sejak ratusan tahun yang lalu, Parepare telah menjadi pelabuhan yang menjadi sentra pertemuan perdagangan antar pulau di Nusantara, kawasan Asia Tenggara, bahkan perdagangan global. Dari Parepare, Presiden SBY menuju Baruga Pak Letnan yang terdapat di Kabere, pintu gerbang Kabupaten Enrekang. Di tempat ini, salah seorang tokoh dan sesepuh Tentara Nasional Indonesia yaitu Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) T.B. Silalahi lebih dari 50 tahun yang lalu telah menanamkan rasa kebersamaan dan saling menghargai dan menghormati diantara suku bangsa, umat beragama, dan manunggalnya TNI dan rakyat.

Di mata dunia siapa yang tidak mengenal keindahan alam dan tradisi yang hidup di masyarakat Tana Toraja, baik di kabupaten Tana Toraja dan kabupaten Toraja Utara. Di Tana Toraja ini, masyarakat suku Toraja menganugerahkan gelar adat bagi Presiden SBY, yakni "Turiang Na Gasing Langi', Bangkulla' To Palullungan, Santung To Lindo Na Bulan", yang artinya yakni Pemimpin yang Bertalenta, Berkarakter memperoleh Karunia dari Tuhan Semesta Alam, Penuh Kearifan, bagai Bulan di Langit, memberi Pengayoman, Kesejukan dan Kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

Di momen yang berharga itu, Presiden SBY mengingatkan semua anak bangsa untuk mencontoh kehidupan masyarakat Tana Toraja yang sangat menghargai keberagaman, toleransi yang tinggi, kebaikan dan rasa kasih mengasihi antarsesama. Di era globalisasi ini, Presiden menegaskan Tana Toraja menjadi role model of a good society bagi seluruh suku bangsa dan tatanan masyarakat yang ada di Indonesia.

Tak lupa, situs kompleks Tongkonan (rumah adat) Toraja yang telah berusia lebih dari 700 tahun, dan upacara kematian suku Toraja, Rambu Solo, dikunjungi Presiden SBY. Selain Bali, Tana Toraja menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik dalam skenario pengembangan kepariwisatan Indonesia. Harapannya, sektor wisata ini menggerakkan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan.

Setelah di Tana Toraja, Kedatuan Luwu di Istana Datu Luwu di Kota Palopo juga menganugerahkan gelar adat kepada Presiden SBY dan Ibu Negara. Gelar adat kepada Presiden SBY adalah "Anakaji To Appamonang RI Luwu" yang artinya Pangeran yang Mulia, Sang Pengangkat Martabat di Luwu. Sementara itu, Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono menerima Gelar Adat "We Tappa Cina Wara-Warae Ri Majapai " atau Puteri yang berwajah bersinar Cemerlang dari Majapahit.

Dalam mosaik sejarah kerajaan, Kerajaan/Kedatuan Luwu merupakan tempat asal manuskrip naskah cerita terpanjang di dunia yaitu I La Galigo. Ini sebagai karya sastra yang terkenal di dunia, dan sebagai wujud keunggulan peradaban masyarakat Nusantara. Di Palopo, Presiden SBY mengajak seluruh anak bangsa untuk menghargai kearifan lokal komunitas Tana Luwu.

Dari Sulawesi Selatan ini, khususnya dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Presiden SBY dengan tegas mengatakan agar Indonesia jangan tergantung dari impor sapi dari Australia dan New Zealand. Pernyataan yang cukup keras ini ditegaskan Presiden di wilayah pengembangbiakan dan pembibitan Sapi Brahman X dan Sapi Bali oleh PT. Berdikari Live Stock atau disingkat BULS.

Pola integrasi dengan agro forestry menjadi model dari BULS. Prinsip berdikari (berdiri di kaki sendiri atau mandiri) sudah harus ditunjukkan oleh Indonesia dengan mendorong percepatan dan pengembangan sentra-sentra ternak sapi di seluruh tanah air. BULS menjadi salah satu andalan dalam menggerakan peternakan, termasuk dengan mendorong pengembangan sentra ternak sapi di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sulawesi Selatan adalah contoh dari salah satu provinsi yang maju dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 7,65 persen di tahun 2013. Bahkan tahun lalu mencapai 8,37 persen.

Di tengah kebangkitan Indonesia sebagai "an emerging country", Sulawesi Selatan menjadi salah satu kekuatan utama dalam kebangkitan Indonesia.