Senin, 15 Juni 2009 | 17:32 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Perihal isu yang menyebutkan adanya kontrak politik antara SBY dan PKS soal jatah Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan penerapan Syariat Islam dibantah Direktur Eksekutif The Institute for Regional Institutions and Networks (IRIAN Institute) Velix Wanggai.
Tokoh muda Papua ini sangat menyesalkan maraknya peredaran berita ini di wilayah Indonesia timur. "Masyarakat Indonesia timur kecewa jika ada kelompok yang melontarkan isu demikian. Berita-berita tidak jelas seperti itu hanya akan merusak ikatan sosial budaya yang telah lama terjalin baik di wilayah Indonesia Timur,” tegas Velix dalam rilisnya, Senin (15/6).
Sejak sebulan belakangan ini, isu kontrak politik SBY dengan PKS terus menyebar luas di wilayah Indonesia timur, baik melalui SMS, e-mail ataupun milis.
“SMS dan berita-berita tak jelas ini masih terus beredar di Papua. Hari ini saya juga masih menerima SMS tersebut.” ujar Velix.
Ia menilai, ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengapitalisasi keberagaman suku, agama, dan ras di wilayah Indonesia timur. Padahal, dalam empat atau lima tahun terakhir ini, kondisi sosial politik kondusif dan proses demokrasi dan desentralisasi mulai terkonsolidasi di daerah-daerah, termasuk di wilayah Indonesia timur.
“Harmoni sosial sudah terbangun pasca beberapa konflik horizontal yang pecah di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Masyarakat kini sedang meletakkan landasan baru dalam membangun rumah perdamaian yang hakiki melalui proses kultural, proses birokrasi dan pembangunan, maupun proses representasi politik. Jangan sampai upaya ini dirusak oleh gerakan-gerakan yang hanya mempolitisasi SARA, aliran, dan primordialisme,” tandas Velix.
Di Papua, misalnya, Pemerintahan SBY mendorong lahirnya Majelis Rakyat Papua (MRP) pada akhir tahun 2004. MRP adalah lembaga representasi kultural yang mengakomodasi kaum agama, adat, dan perempuan. Lembaga ini diharapkan mempromosikan perdamaian dan kehidupan yang harmoni di masyarakat Papua yang beragam.
Menurut Velix, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintahan SBY juga telah memberikan ruang yang besar bagi daerah-daerah untuk berekspresi dalam membangun daerah. SBY mendorong lahirnya daerah-daerah otonom baru di tingkat kabupaten/kota yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan publik ke rakyat maupun semakin terwakilinya masyarakat di Indonesia Timur.
“Harapannya adalah perdamaian melalui pembangunan (peace through development) dapat tercipta melalui pemekaran wilayah yang terjadi,” tandas Velix.
Velix menyatakan, kehidupan antarumat beragama telah terbangun dengan baik dalam ratusan tahun di wilayah iimur Indonesia. Adat menjadi salah satu panduan utama dalam merekatkan hubungan antarpemeluk agama yang berbeda. Bahkan, dalam kehidupan politik modern kini, telah berkembang pandangan bahwa akomodasi politik antar-agama menjadi faktor penting.
Pasangan calon gubernur-wakil gubernur, atau pasangan calon bupati-wakil bupati, dan calon wali kota-wakil wali kota pada umumnya berasal dari latar belakang agama yang berbeda, baik Nasrani dan Islam. Ini terjadi di Provinsi Papua, di Provinsi Papua Barat, di Provinsi Maluku, maupun di Provinsi Maluku Utara.
“Ke depan, kita harus cerdas dalam berkampanye. Masyarakat di Indonesia timur mendambakan perdamaian yang sejati dan percepatan pembangunan, serta demokrasi yang lebih bermakna,” imbuh Velix.
Sent from Indosat BlackBerry powered by
ABD
http://m.kompas.com di mana saja melalui ponsel, Blackberry, iPhone, atau Windows Mobile Phone Anda
No comments:
Post a Comment