OTONOMI DAERAH

Tak Akan Ada Penggabungan Daerah
Kompas, Sabtu, 13 Maret 2010 | 03:35 WIB

Jakarta, Kompas - Setelah evaluasi terhadap lebih dari 200 daerah otonom baru yang tengah dilakukan, pemerintah tidak akan menetapkan opsi penggabungan daerah otonomi baru dengan daerah induk. Pemerintah juga tak akan menghapus daerah baru hasil pemekaran itu.

Opsi yang dipilih pemerintah justru melakukan penguatan kelembagaan, pelayanan publik di daerah, serta pengetatan mekanisme, teknis, dan administrasi pembentukan daerah otonom baru. Kriteria bagi pemekaran baru, seperti teknis, administrasi, dan fisik wilayah, akan benar-benar dikaji secara ketat.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai saat ditanya pers seusai kembali dari kunjungan kenegaraan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (12/3).

Menurut Felix, selain rencana induk dan desain besar otonomi daerah sudah diselesaikan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap 200 daerah baru hasil pemekaran (kabupaten atau provinsi). ”Tahapan evaluasi dilakukan untuk menambah bobot rencana induk otonomi daerah,” lanjutnya. Tahapan evaluasi diharapkan selesai akhir Maret atau awal April mendatang.

Sebelumnya, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, meski disebut-sebut rencana induk dan desain besar sudah diselesaikan Kementerian Dalam Negeri, moratorium pemekaran daerah pada 2010 tetap berlaku. (HAR)