Monday, 12 April 2010 00:00
JUBI --- Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Lukas Enembe mengatakan, pembangunan di wilayah pegunungan perlu dilakukan secara khusus dan tak bisa disamakan dengan kebijakan otonomi yang saat ini sedang berjalan.
Menurutnya, diperlukan sebuah rekomendasi dari Presiden. Apalagi dari pembagian dana Otsus, pemilahannya hingga kini belum dirasakan secara adil.
“Pembagian dana Otsus ditingkat provinsi tidak adil untuk pembangunan di Pegunungan Tengah,” kata Enembe saat dialog disebuah siaran televisi nasional, Minggu (11/4).
Dalam dialog publik itu juga terungkap, dari dana sebesar 3,9 Trilyun yang mengalir di Papua, wilayah Pegunungan Tengah hanya mendapat 100 milyar lebih untuk pembangunan.
Enembe menyarankan agar Pegunungan Tengah menjadi Propinsi sendiri lepas dari Papua agar pembangunan disana dapat digalakkan.
“Sebab aturan yang ada juga belum mampu membawa perubahan bagi wilayahPegunungan Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah (Otda), Velix Wanggai menuturkan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian bagi pembangunan di Papua.
“Komitmen pemerintah tetap ada untuk Papua, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan,” kata Wanggai.
Pemerintah lewat Kementrian Percepatan Daerah Tertinggal, kata dia, juga sedang fokus untuk Papua, baik pembiayaan, regulasi serta pengawasan. (Eveerth)
No comments:
Post a Comment