Senin, 08 Juli 2013 | 08:21
Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd (sumber: AFP)
Jakarta -
Kunjungan Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd ke Indonesia,
dinilai memiliki nilai yang strategis bagi Indonesia dan Australia. Rudd
yang baru saja terpilih kembali sebagai orang nomor satu dalam politik
Australia, memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi. Ini
menunjukkan betapa pentingnya Indonesia bagi kepentingan luar negeri
dan dalam negeri Australia.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, dalam kunjungan yang bersejarah itu, Rudd menegaskan posisi Australia dalam menghormati kedaulatan Indonesia. Ia juga mengakui wilayah Papua di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik itu pengakuan di masa lalu maupun pengakuan di masa mendatang.
Rudd, menurut Velix, juga memuji kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal paket Otonomi Khusus (Otsus) Plus untuk Papua (autonomy-plus package), yang disebut memberi ruang lebih luas bagi rakyat Papua untuk mengelola pemerintahan dan pembangunannya.
"Kevin Rudd mendukung arah baru bagi Papua ini. Kevin Rudd mengatakan, sebagai Perdana Menteri Australia (dirinya) akan mendukung apa saja langkah untuk arah baru dalam payung Otonomi Khusus Plus ini," kata Velix mengutip Rudd, di Jakarta, Senin (8/7).
Velix menjelaskan, Rudd telah melihat keberhasilan yang dilakukan oleh SBY untuk Aceh, dan Australia siap bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun Papua yang aman, sejahtera dan damai, yang stabil berjangka panjang. Australia juga dinyatakan berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Presiden SBY menegaskan bahwa (pemerintah) telah menekankan pendekatan kesejahteraan di dalam mengelola Papua. Konsep perdamaian melalui pembangunan (peace through development) telah menjadi arah baru bagi pengambil kebijakan dalam menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan untuk Papua. Presiden SBY juga tegaskan kepada PM Kevin Rudd, bahwa siapa saja anggota TNI dan Polisi yang terbukti berbuat kekerasan, akan dihukum atau dibawa ke pengadilan militer," tuturnya.
Mengutip SBY pula, Velix menegaskan bahwa untuk Papua ke depan, Presiden telah berkomitmen untuk menerapkan "tri tunggal" penyelesaian masalah Papua. Yaitu pertama, kebijakan Otonomi Khusus Plus melalui revisi UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di mana pusat ingin memberikan kewenangan yang luas dan pengakuan identitas dan jatidiri orang Papua dalam semua level dan sektor pembangunan. Kedua, pembangunan perdamaian melalui penyelesaian konflik yang terjadi di beberapa spot wilayah di Papua. Lalu ketiga, pembangunan yang komprehensif dan ekstensif bagi Papua.
Sementara dalam hal inisiatif Otsus Plus ini, Velix mengungkapkan bahwa saat ini Gubernur Papua Lukas Enembe, bersama Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua (DPRP) dan Universitas Cenderawasih, sedang merumuskan konsep dan desain Otsus yang diperluas ini. Sejauh ini katanya, delapan prinsip dasar dari Otsus Plus adalah rekognisi hak-hak dasar, perlindungan identitas orang asli Papua, pemberdayaan, percepatan pembangunan wilayah, representasi orang Papua, redistribusi sumber daya alam, reorientasi pembangunan sektoral, serta rekonsiliasi dalam sosial-politik menuju Papua Damai.
Dikatakan Velix lagi, sejalan dengan arah baru yang diinisiasi Presiden SBY ini, maka PM Australia pun mendukung penuh inisiatif paket Otsus Plus, guna mewujudkan Papua yang lebih aman, sejahtera dan damai yang berkepanjangan.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, dalam kunjungan yang bersejarah itu, Rudd menegaskan posisi Australia dalam menghormati kedaulatan Indonesia. Ia juga mengakui wilayah Papua di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik itu pengakuan di masa lalu maupun pengakuan di masa mendatang.
Rudd, menurut Velix, juga memuji kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal paket Otonomi Khusus (Otsus) Plus untuk Papua (autonomy-plus package), yang disebut memberi ruang lebih luas bagi rakyat Papua untuk mengelola pemerintahan dan pembangunannya.
"Kevin Rudd mendukung arah baru bagi Papua ini. Kevin Rudd mengatakan, sebagai Perdana Menteri Australia (dirinya) akan mendukung apa saja langkah untuk arah baru dalam payung Otonomi Khusus Plus ini," kata Velix mengutip Rudd, di Jakarta, Senin (8/7).
Velix menjelaskan, Rudd telah melihat keberhasilan yang dilakukan oleh SBY untuk Aceh, dan Australia siap bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun Papua yang aman, sejahtera dan damai, yang stabil berjangka panjang. Australia juga dinyatakan berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Presiden SBY menegaskan bahwa (pemerintah) telah menekankan pendekatan kesejahteraan di dalam mengelola Papua. Konsep perdamaian melalui pembangunan (peace through development) telah menjadi arah baru bagi pengambil kebijakan dalam menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan untuk Papua. Presiden SBY juga tegaskan kepada PM Kevin Rudd, bahwa siapa saja anggota TNI dan Polisi yang terbukti berbuat kekerasan, akan dihukum atau dibawa ke pengadilan militer," tuturnya.
Mengutip SBY pula, Velix menegaskan bahwa untuk Papua ke depan, Presiden telah berkomitmen untuk menerapkan "tri tunggal" penyelesaian masalah Papua. Yaitu pertama, kebijakan Otonomi Khusus Plus melalui revisi UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di mana pusat ingin memberikan kewenangan yang luas dan pengakuan identitas dan jatidiri orang Papua dalam semua level dan sektor pembangunan. Kedua, pembangunan perdamaian melalui penyelesaian konflik yang terjadi di beberapa spot wilayah di Papua. Lalu ketiga, pembangunan yang komprehensif dan ekstensif bagi Papua.
Sementara dalam hal inisiatif Otsus Plus ini, Velix mengungkapkan bahwa saat ini Gubernur Papua Lukas Enembe, bersama Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua (DPRP) dan Universitas Cenderawasih, sedang merumuskan konsep dan desain Otsus yang diperluas ini. Sejauh ini katanya, delapan prinsip dasar dari Otsus Plus adalah rekognisi hak-hak dasar, perlindungan identitas orang asli Papua, pemberdayaan, percepatan pembangunan wilayah, representasi orang Papua, redistribusi sumber daya alam, reorientasi pembangunan sektoral, serta rekonsiliasi dalam sosial-politik menuju Papua Damai.
Dikatakan Velix lagi, sejalan dengan arah baru yang diinisiasi Presiden SBY ini, maka PM Australia pun mendukung penuh inisiatif paket Otsus Plus, guna mewujudkan Papua yang lebih aman, sejahtera dan damai yang berkepanjangan.
Penulis: R-14/SIT
Sumber:Suara Pembaruan
No comments:
Post a Comment