Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku Ketua Tim Pelaksana Desk-Papua Bappenas, Oktorialdi mengatakan dalam setahun terakhir pemerintah menerbitkan dua paket kebijakan percepatan pembangunan Papua, yakni Inpres nomor 9 tahun 2017 dan Inpres nomor 10 tahun 2017.
“Paket kebijakan ini ditujukan kepada 25 Menteri, 27 pimpinan kementerian/lembaga, Gubernur Papua dan Papua Barat, serta Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua,” ujar Okto dalam diskusi “Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat” di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Selain Oktorialdi, tampil sebagai pembicara adalah Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Sekretaris Desk Papua Velix V Wanggai dan Program Manager Desk Papua Bappenas Theresia Ronny Andayani.
“Dari hasil pertemuan Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur Papua pada 31 Oktober 2018, disepakati langkah-langkah pemantapan dan penajaman program pengembangan kluster-kluster kawasan secara terpadu di 5 kluster Biak, Jayapura, Merauke, Mimika dan Wamena,” kata Velix.
Sedangkan, Program Manager Desk Papua Bappenas Theresia Andayani menambahkan, pembangunan di Papua juga mengedepankan aspek lokalitas, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Dia mencontohkan perkebunan kopi. Kopi asal Papua bagus dan enak, namun di lapangan lahan untuk produksi masih terbatas.
Dari sisi hulu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperluas titik-titik produksi. Sedangkan di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberpaa mitra sehingga ke depannya perlu disinkronkan disinergikan.
“Ke depan kita akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan apa yang sudah mereka miliki,” pungkasnya. (rmn)
No comments:
Post a Comment