Siap-siap! PNS Tiga Instansi Ini Pindah Dulu ke Ibu Kota Baru

 

 

News - MAIKEL JEFRIANDO, CNBC Indonesia

23 December 2021 09:20

 

  

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur tengah dalam proses pembahasan Undang-undang (UU). Dalam rencananya pemindahan tahap awal akan dimulai pada semester I-2024.

"Kita merencanakan pemindahan dilakukan pada semester I-2024," ungkap Velix Vernando Wangai, Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur saat konsultasi publik yang ditayangkan di Youtube, Kamis (23/12/2021).

Akan tetapi sebelum itu, beberapa instansi akan pindah lebih dulu. Adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Perpindahan ini meliputi dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM)

"Dalam konteks tahap paling awal ini, jika kantor persiden dan wapres ini pindah sebelum 2024, tentu beberapa kementerian Kemendagri, Kemenleu dan Kementerian Pertahanan itu minimal strategic public office yang akan pindah," jelasnya.

Kementerian lain juga akan dipertimbangkan, terutama yang berkaitan dengan dukungan terhadap kebijakan negara. Misalnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sangat banyak.

"Kemenkeu adalah kementerian besar, begitu juga SDM-nya. Sehingga pengaturan Kemenkeu akan diatur secara bertahap dalam strategi perpindahan ASN," terang Velix.

Instansi lainnya akan mengikuti setelah 2024 sampai dengan 2029 yang disebutkan sebagai tahap kedua. "Jadi ada strategi perpindahan kelembagaan yang bersifat subtansial dan esensial," imbuhnya.

 

 

Siapa yang Bakal Pimpin Ibu Kota Baru? Begini Penjelasannya!

 

News - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

23 December 2021 13:45

 

 

  

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) makin terlihat nyata. Terutama, saat Rancangan Undang-undang (RUU) tentang IKN sudah mulai dibahas oleh DPR RI.

Pembahasan RUU ini sudah dimulai sejak bulan lalu dan diharapkan bisa dilaksanakan pemindahan mulai awal tahun 2024. Salah satu isi RUU IKN adalah mengenai urusan pemerintahan IKN yakni siapa saja yang akan memimpin di daerah khusus tersebut.

"Daerah khusus IKN ini akan dipimpin oleh kepala daerah khusus IKN atau kepala otorita IKN dibantu seorang wakil kepala daerah khusus IKN," ujar Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando Wanggai dalam webinar virtual yang dikutip Kamis (23/12/2021).

Ia menjelaskan, untuk pemilihan pimpinan IKN ini akan sama dengan penetapan Menteri. Di mana akan dipilih dan dilantik sendiri oleh Presiden RI bukan melalui pemilihan umum seperti pemilihan kepala daerah lainnya.

"Ini akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden dengan masa jabatan selama lima tahun," kata dia.

Lanjutnya, adapun kewenangan pimpinan daerah khusus IKN dalam pengelolaan wilayah adalah mencakup seluruh urusan pemerintahan. Kecuali urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, fiskal dan agama.

Selain itu, untuk pesta politik seperti pemilihan umum hanya dilakukan IKN untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota dewan daerah atau DPRD. "Kalau pemimpinnya dipilih langsung oleh Presiden," pungkasnya.

 

 

Pembangunan Ibu Kota Negara, Bappenas: Kita Tidak Berpindah di Ruang Hampa

 

Reporter:

Muhammad Hendartyo

Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Kamis, 23 Desember 2021 12:59 WIB

 

Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

 

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas Velix Vernando Wanggai memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melibatkan semua pihak dan memberikan ruang inklusif bagi publik.

Dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Universitas Indonesia, Velix mengatakan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan tetap memperhatikan masyarakat di Kalimantan Timur.

Dia mengatakan tidak hanya secara ekonomi, namun juga mengembangkan masyarakatnya. “Dalam pemindahan ibu kota, kita tidak berpindah di ruang hampa, ruang kosong. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita yang tinggal. Kalimantan Timur ini beragam.

“Kita akan melihat aspek perencanaan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui penerapan green economy yang menempatkan konsep ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan. Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik,” ujarnya.

Selain itu, rencana pembangunan IKN ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di Kalimantan Timur saja, tetapi juga wilayah di sekitar Kalimantan, termasuk pulau lain di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk itu, konektivitas antar wilayah diperlukan sehingga tercipta rantai pasok yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di Kalimantan Timur, maupun wilayah penyangga lainnya.

“Ketika kita ingin mendorong pertumbuhan wilayah, konektivitas menjadi hal yang penting. Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam kluster ekonomi yang berada di kawasan lainnya, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” kata dia.

Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ibu kota negara, untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Dengan demikian, poros pembangunan ekonomi dan sosial tidak lagi hanya di Indonesia bagian barat saja, tetapi juga berfokus ke Indonesia bagian timur.

 

Merawat Kebangsaan Kita

Oleh: Velix Wanggai, RMOL, Minggu, 24 Januari 2021, 23:15 WIB

Presiden Joko Widodo bertemu dengan masyarakat Papua di Istana/Net

INDONESIA penuh warna. Kebhinekaan adalah warna Indonesia. Bangsa ini dibangun atas dasar perbedaan suku bangsa. Perjalanan sejarah menceritakan kebhinekaan itu menjadi fondasi untuk bersatu untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Perbedaan adalah rahmat untuk bangsa ini.

Di dalam kitab suci pun menjelaskan tentang kebhinekaan dan makna hubungan antarbangsa. Tuhan menciptakan suku bangsa yang berbeda-beda untuk saling kenal mengenal. Persatuan, kebersamaan, hormat-menghormati, dan saling-mengenal adalah makna penting di balik ayat-ayat yang suci ini.

Negeri yang kita cintai ini,  penuh dengan keberagaman yang tinggi. Keberagaman itu memenuhi ruang kepulauan Nusantara yang luas. Laut biru membentang, jejeran pulau kecil dan besar, gunung, lembah, dan sungai-sungai.  Karakteristik fisik wilayah serta suku, agama, dan budaya penduduk yang beragam melahirkan struktur kepribadian individu dan kelompok suku bangsa Indonesia di tengah identitas yang berbeda.

Sebuah keniscayaan untuk kita menjaga dan merawat ikatan kebangsaan walaupun keberbedaan wujud fisik dari setiap suku bangsa. Itulah warna yang indah.

Satu yang menyatukan kita adalah perasaan senasib membangun sebuah ikatan kebangsaan. Perasaan itu menjadi kehendak bersama (common will), meskipun masing-masing individu tetap merepresentasi watak lingkungan entitas budayanya sendiri. Perasaan primordialisme kesukuan dan ikatan sosial senantiasa tidak terlepas begitu saja tetapi berkembang bersama-sama dinamika komunal keindonesiaan.

Di sinilah makna atas hadirnya pilar kebangsaan kita, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain sebagai pilar, keempat hal ini merupakan payung besar common will ketika kita merumuskan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan. Itu sebabnya, memahami Indonesia seharusnya berangkat dari keikhlasan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Semangat "kebersamaan" inilah yang menjadi kata kunci kesuksesan membangun bangsa besar ini. Amanah Konstitusi UUD 1945, menyatakan bahwa negara tidak membeda-bedakan warganegaranya, tetapi setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Karena itu, negara harus memastikan agar tidak ada kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Persatuan dan kebersamaan adalah harga yang teramat mahal. Kita bisa berbeda pandangan dalam demokrasi, namun tidak berarti kita harus terpecah belah. Apa pun warna politik yang kita anut, kita harus menjaga kekompakan, mencari solusi bersama, dan bersedia untuk berkorban untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.

Marilah kita menjaga jati diri, Ke-Indonesia-an. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki budaya, identitas, dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah koyak. Karakter Keindonesiaan ini tercermin dalam sikap pluralisme atau kebhinekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan rasa kemanusiaan.

Menjadi kewajiban bagi setiap anak bangsa untuk mengajak semua komponen bangsa untuk melangkah bersama dan mengatasi tantangan dan persoalan bangsa secara bersama-sama. Kita harus membangun harapan, menyebarkan nilai-nilai yang bermakna bagi kebersamaan, dan semangat kebangsaan.
 
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia mencita-citakan tatanan demokrasi yang bermartabat. Wujud penghargaan terhadap kesetaraan hak-hak kewargaan (civil right), mempraktikkan kehidupan yang non-diskriminatif, kesetiakawanan sosial, dan perlindungan bagi yang lemah. Sikap ini akan mempererat dan memperteguh daya kohesivitas masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang maupun tercerai-berai secara geografis.

Memahami Indonesia adalah memahami nilai pluralisme dan inklusif.  Saat ini kita berada pada proses pembangunan yang terus bergerak maju. Kebersamaan di antara komponen bangsa menjadi fondasi bagi transformasi Indonesia. Perbedaan adalah rahmat bagi bangsa ini, sekaligus sebagai kekuatan dan potensi untuk berkembang dan maju.

Seorang tokoh nasional Indonesia, pernah mengucapkan, “the health of a democracy is very much linked to the concepts of tolerance, pluralism, and civic culture”. Demokrasi dan pembangunan adalah dua hal yang berbeda, namun kedua konsep ini saling terkait.

 Marilah kita sebarkan rasa kasih di tengah Indonesia yang plural. Tugas kita untuk merawat identitas yang berbeda,  menyebarkan budaya toleransi, dan memupuk kesetiakawanan sesama anak bangsa. Dengan cara itu, kita sebarkan energi positif guna meneguhkan Indonesia yang pluralistik, sebuah bangsa yang memiliki peradaban unggul dan maju menuju Visi Indonesia 2045. Merawat tenun kebangsaan adalah kewajiban kita, setiap anak bangsa. 

Penulis adalah intelektual asal Papua

EDITOR: YELAS KAPARINO

Inspirasi Ubud untuk Transformasi Indonesia; Catatan Lepas 1 Januari 2021

Di penghujung akhir tahun 2020, Plataran Ubud, Bali, menjadi saksi untuk lahirnya narasi awal transformasi ekonomi Indonesia. Adalah tugas sejarah bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk menulis langkah perjalanan Indonesia untuk 20 hingga 25 tahun ke depan, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo, yang menyampaikan betapa pentingnya menulis strategi besar transformasi ekonomi Indonesia di era pandemi Covid-19 ini.

Ubud, Bali memiliki makna penting dalam perjalanan pulau Dewata. Ubud, berasal dari kata Ubad atau medicine, sebuah kota kecil yang terkenal dengan tanaman herbal, dan dikenal pula sebagai "royal town", kota bangsawan, dengan beberapa puri terkenal, baik Puri Peliatan Ubud dan Puri Ubud yang berdiri sejak tahun 1700-an. Tidak hanya lintasan sejarah, kisah Ubud menjadi bagian dari film drama romantis, Eat Pray Love, di tahun 2010, dengan bintang film Julia Roberts, yang berperan sebagai Elizabeth Gilberts. Dalam perjalanannya, ia akhirnya menemukan nilai kedamaian dan keseimbangan cinta sejati di Indonesia, tepatnya di Ubud, Bali.

 

Visi 2045, Krisis, dan Pilihan Transformasi

 

Spirit Ubud dengan sentuhan kebudayaan yang tinggi menjadi pilihan Bappenas untuk menata langkah dalam menggapai cita-cita di usia 100 tahun, Indonesia merdeka. Di tahun 2045, Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap (MIT). 

Dengan kata lain, Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Dalam skenario besar Visi 2045,  ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7 persen per tahun sejak saat ini hingga 2045 yang konsisten dalam melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi.  Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, kiranya akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045 (Bappenas, 2019).

Tentu saja, tugas yang tidak ringan dalam menunaikan Visi Indonesia 2045. Apalagi dengan peristiwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan lingkungan strategis baik di tataran global, nasional dan daerah berkembang dinamis. Berbagai negara besar dan menengah mengubah target pembangunan, bahkan melakukan koreksi besar atas pendekatan dan arah pembangunan di negaranya masing-masing. Berbagai pakar menyebut "The Covid-19 recession", ditandai dengan krisis ekonomi global, tingginya pengangguran, jatuhnya pasar modal, industri pariwisata, kuliner, harga minyak, industri energi, meningkatnya utang pemerintah, dan bahkan terjadi demonstrasi dan kerusuhan sosial di sejumlah kota di beberapa negara. 

Sebagaimana dialami oleh negara lainnya, Indonesia juga mengalami goncangan sosial ekonomi akibat "the Covid-19 recession". Rumah tangga di berbagai pelosok negeri merasakan tekanan ekonomi yang tidak ringan di dalam keseharian mereka. Disinilah,  Negara, Pemerintah telah hadir dengan pelbagai policy responses, baik stimulus fiskal, refocusing anggaran, optimalisasi sistem kesehatan dan perlindungan sosial, bantuan ke masyarakat desa dan kelompok rentan hingga ke pelaku UMKM. 

Di momen ini, solidaritas sosial sebagai modal sosial tumbuh di berbagai daerah. Presiden Joko Widodo, menyampaikan,  "Solidaritas sosial dan kepedulian tumbuh di mana-mana. Antartetangga saling menjaga, antarkampung saling membantu, antaranak-anak bangsa dari berbagai suku, berbagai agama maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama menjadi relawan untuk saling berbagi kebahagiaan, kebaikan dan untuk saling berbagi kepedulian" (14 Mei 2020). Di tengah kesulitan ini, modal sosial adalah fondasi penting bagi bangsa Indonesia untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. 

 

6 Jurus Desain Besar

 

Dalam setting sosial-ekonomi yang terguncang ini, marilah kita jadikan momen untuk menata langkah, memperbaiki dan mengubah pendekatan dan strategi yang belum optimal, bahkan belum tepat. Di titik ini, Presiden Joko Widodo menegaskan, "Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan" (Pidato Kenegaraan, 14 Agustus 2020). 

Lompatan besar diletakkan dalam rumusan strategi besar transformasi Indonesia yang berorientasi global dengan tetap berakar pada kearifan lokal. Ketika di Ubud, Bali, 28 Desember 2020, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengurai 6 strategi besar transformasi ekonomi Indonesia. Pertama, SDM berdaya saing. Kedua, produktivitas sektor ekonomi. Ketiga, ekonomi hijau. Keempat, transformasi digital  Kelima, integrasi ekonomi domestik. Dan keenam, pemindahanan IKN. Empat strategi terakhir ini dilihat sebagai game changer yang akan mempercepat lompatan besar perubahan ekonomi Indonesia. 

Secara khusus, Menteri Suharso menekankan betapa pentingnya transformasi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon,  bahkan menuju blue economy dalam masa depan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, didorong pengembangan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi sirkular, pembangunan fasilitas pengelolahan sampah dan B3, restorasi lahan berkelanjutan, dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Dalam pandangan Menteri Suharso, Indonesia harus mengantisipasi negara-negara yang meluncurkan European Green Deal atau Kesepakatan Hijau Eropa menuju nol emisi 2050 sebagai kebijakan mencegah pemanasan global. 

Sebagaimana diketahui, Komisi Uni Eropa merilis Kesepakatan Hijau (European Green Deal) pada 12 Desember 2019 yang berlaku untuk 27 negara  menuju pengurangan emisi karbon hingga nol pada 2050, dimana mulai berlaku pada 2030. Kesepakatan Hijau ini bertujuan untuk membuat economi Uni Eropa yang berkelanjutan dengan mengubah tantangan menjadi kesempatan atas kebikakan perubahan iklim dan lingkungan yang adil dan inklusif untuk semua. Sejumlah aksi yang dilakukan oleh EU adalah antara lain meningkatkan investasi di teknologi yang ramah lingkungan, mendukung industri yang inovatif, menggantikan bentuk transportasi yang lebih sehat, bersih, dan lebih murah, sektor energi yang rendah karbon, dan memastikan bangunan dengan energi yang lebih efisien (ec.europa.eu).

Demikian pula, transformasi digital merupakan game changer transformasi ekonomi Indonesia. Dalam sebuah Rapat Kabinet Terbatas telah digelar pada 3 Desember 2020 (www.setkab.go.id, 3 Desember 2020), ada 5 poin penting yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo. Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. Ketiga, percepat integrasi Pusat Data Nasional. Keempat, penyiapan kebutuhan SDM talenta digital. Kelima, penyiapan regulasi yang berkaitan dengan skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dalam waktu secepat-cepatnya. 

Peristiwa pandemi Covid-19 bahkan mempercepat negara-negara dan organisasi-organisasi untuk mempercepat transformasi digital dari semula rencana tahunan menjadi hanya hitungan bulan melalui penggunaan teknologi, software, dan platform yang lebih advance, lebih agile, dan lebih cepat. Bahkan sejumlah organisasi internasional telah membangun beberapa indeks seperti Digital Transformation Index, Digital Competiveness Index dan Network Readiness Index.  

Terakhir, agenda pemerataan menjadi agenda penting yang tak bisa diabaikan. Pesan intinya, adalah perlunya menulis transformasi ekonomi haruslah berorientasi pada pemerataan pembangunan,  percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Artinya, pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di Jawa semata yang selama ini menyumbang  58 persen dari kue nasional, PDB nasional. Untuk itu, peta jalan transformasi ekonomi yang harus menegaskan lompatan besar untuk mewujudkan Indonesia-sentris. 

 

Spirit Keseimbangan Ubud

Tarikan langkah yang setara antara pertumbuhan dan pemerataan hingga ke desa atau kampung di seluruh pelosok Tanah Air. Dengan Indonesia yang penuh warna, maka wajah transformasi ekonomi merupakan cerminan daerah yang maju sesuai kearifan budaya lokal yang tetap tumbuh di tengah arus globalisasi yang kompetitif. Narasi kecil dari kisah Ubud, Bali, adalah contoh kecil dari keseimbangan relasi ekonomi - budaya - ekologis Ubud untuk membentuk sebuah narasi besar transformasi ekonomi Indonesia yang tetap mengakar dengan identitas kultural lokal. 

 

Matraman, 1 Januari 2021, Velix Wanggai