9 Pertanyaan untuk Velix Wanggai: Optimisme Pemuda Bangun Papua yang Maju

Jakarta | Mon 16 Nov 2009

by : Vien Dimyati

PRIA yang satu ini termasuk salah satu pemuda Papua yang terbilang sukses. Velix Wanggai adalah pemuda Papua yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kesuksesan yang ia dapatkan hingga saat ini membuat ia terus berjuang untuk serta dalam hal pembangunan Papua. Bersama pemuda Papua lainnya ia berharap wajah Papua baru dapat maju mengikuti daerah berkembang lainnya.

Dengan memperkuat pola komunikasi di antara jenjang pemerintah terkait, serta membangkitkan rasa optimisme birokrasi lokal di kalangan pemuda Papua, Kepala Seksi Kawasan Khusus Wilayah Timur, Direktorat Penanganan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, BAPPENAS ini, yakin 20 tahun kemudian Papua akan menjadi lebih baik.

Menurutnya, wajah Papua baru bagi anak muda adalah Papua yang adil dan sejahtera tapi dengan wajah yang inklusif bukan ekslusif, memiliki toleransi, memiliki nilai-nilai pluralisme di dalam jiwanya.

Ditemui di rumahnya beberapa waktu lalu, Velix Wanggai bersedia berbicara dengan Jurnal Nasional mengenai perubahan Papua. Berikut adalah kutipannya:

1. Ceritakan sedikit mengenai kegiatan Anda?

Kalau berbicara mengenai kegiatan saya, sejak saya lulus dari UGM, saya sudah mulai aktif di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas, di bagian Deputi Pembangunan Regional dan Otonomi Daerah, jadi banyak tugas-tugas yang saya kerjakan yang bersifat aspek pengembangan kawasan, pengembangan masyarakat di daerah, dan hal-hal mengenai penguatan otonomi daerah, dari sebelum dan sesudah masa reformasi. Tapi, sejak 2003, saya menempuh pendidikan di Australia untuk menyelesaikan program S3 saya. Lima, enam tahun belakangan ini saya lebih banyak melakukan kegiatan di luar kedinasan yakni melakukan studi. Dalam studi, saya mengkaji dan meneliti proses formulasi penyusunan undang-undang otonomi daerah di dalam tesis saya. Tapi, di luar studi itu saya masih membantu di kedinasaan (Bappenas).

2. Kenapa mengambil masalah undang-undang otonomi daerah?

Tesis saya ini mengenai proses formulasi penyusunan undang-undang otonomi daerah sehingga saya dapat menganalisis proses gagasan yang muncul di dalam penyusunan undang-undang desentralisasi yang sudah ada dari tahun 1999. Jadi, saya bisa melihat proses penyusunan undang-undang desentralisasi otonomi daerah tahun 1999 dan kritisnya undang-undang pemerintahan daerah tahun 2004, itu dua yang saya analisis.

Undang-undang lainnya yang dianalisis adalah undang-undang otonomi daerah yang bersifat khusus yaitu saya menganalisis proses penyusunan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan juga undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi, saya mencoba menganalisis undang-undang otonomi daerah yang bersifat umum dan bersifat khusus. Saya membandingkan gagasan yang muncul, proses tarik-menarik gagasan, kepentingan politik dan juga kepentingan bisnis yang ada di dalam penyunan undang-undang itu. Sehingga, saya ingin mendapat suatu potret yang utuh, bagaimana pemerintah, politisi di DPR, serta masyarakat mencoba membuat desain baru untuk otonomi daerah di Indonesia selama reformasi ini.

3. Apa yang membuat Anda tertarik mendalami penyusunan undang-undang otonomi daerah?

Karena pertama, saya ingin melihat gagasan yang muncul, yang hadir, yang ingin memberikan kekuatan terhadap daerah, artinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab daerah provinsi dalam mengelola pemerintahan daerahnya. Kedua, saya ingin melihat bahwa selama ini orang mengatakan desentralisasi adalah bagian penting atau anak kandung dari proses demokrasi Indonesia. Jadi, saya ingin melihat proses desentralisasi atau demokrasi Indonesia ini bisa tercipta di tingkat lokal (provinsi). Ketiga, pelajaran bagi proses policy making, bagamana semua stakeholder yang ada di Indonesia yang konsen di otonomi daerah ini bisa terlibat di dalam proses itu.

Akhirnya di dalam analisis saya ini, kita bisa melihat bagamana policy making yang terjadi di dalam undang-undang tahun 1999, tahun 2004, apakah terbuka atau tertutup. Kemudian juga akan terlihat undang-undang yang tercipta hanya untuk kepentingan-kepentingan yang terjadi di situ dan juga undang-undang yang di Aceh dan Papua.

Sehingga, kita bisa memberikan pola yang baru bagi pemerintahan, baik di pusat dan di daerah. Maka, dari berbagai stakeholder ini terlibat juga untuk menyusun suatu arah baru hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Itu yang penting, dan mudah-mudahan dalam satu semester ke depan disertasi ini bisa selesai.

4. Apa ada sinkronisasi antara tugas kedinasan dan studi Anda ini?

Saya melihat disertasi ini sangat berkaitan erat dengan tugas kedinasan saya di Bappenas, apalagi keunggulan kedinasan ini kan adalah pengembangan wilayah otonomi dearah. Kemudian dalam proses studi saya juga membantu proses penyusunan Instruksi Presiden mengenai percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, yakni Inpres No 5 tahun 2007. Saya telah mengikuti prosesnya selama setahun, sehingga Inpres itu dibuat dan menjadi komitmen baru dari presiden untuk melihat undang-undang dan masalah otonomi khusus bagi Papua. Tapi, itu relatif, berjalannya belum efektif. Jadi sebenarnya data pemikiran Inpres ini keluar, tapi sebetulnya hampir 7 tahun ini otonomi khusus belum berjalan optimal atau belum berjalan efektif sehingga ada komitmen dari Presiden. Jadi Inpres ini adalah komitmen dari Presiden untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan di Papua.

5. Apa yang jadi masalahnya sehingga Inpres itu belum berjalan?

Memang yang menjadi persoalannya sekarang adalah di tingkat implementasinya. Di mana orang-orang di kementerian, di lembaga pusat, di tingkat gubernur dan bupati belum maksimal menjalankan instruksi Presiden ini. Hal ini belum dapat diterapkan karena sebelumnya dalam Inpres ini, selain instruksi juga bersifat pendekatan. Jadi mereka (kementerian, bupati, gubernur) berpikir akan ada lagi instruksi baru lagi. Tapi kalau kita melihat di New Deal for Papua, yang ada di Inpres itu kan percepatan penanggulangan kemiskinan di Papua, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.

Jadi harus ada suatu perlakukan khusus bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) putra dan putri Papua. Walaupun secara legal ini harus diperbaharui karena ini pemerintahan baru, terlepas dari legal formal, ini merupakan suatu pendekatan yang harus diterapkan oleh siapa pun, artinya oleh kementerian yang baru ini. Selain itu gubernur dan bupati juga harus tetap menjalani dan menerapkan instruksi ini, karena istilahnya ini yang menjadi sentral.

6. Apa PR (pekerjaan rumah) di Papua yang harus diselesaikan segera?

Masalah koordinasi antara jenjang pemerintahan. Lebih memperbanyak forum-forum pertemuan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten. Karena komunikasi yang paling sering terputus ini adalah antara provinsi dan kabupaten. Presentasi, koordinasi, komunikasi, itu yang penting untuk pembangunan Papua ke depan. Seharusnya kita bisa share strategi, visi, misi, itu yang penting. Karena selama ini perjalanannya sangat lambat, antara provinsi dan kabupaten. Gubernur dan wali kota harus ada komunikasi. Sehingga, visi dan misi menjadi sama dan ini juga bisa menyatukan masalah hal pendanaannya. Karena, anggaran untuk percepatan pembangunan Papua yang diberikan oleh pemerintah sangat besar.

7. Konsep Papua yang seperti apa yang dijunjung generasi muda Papua?

Di tingkat filosofi. Yang pertama untuk melihat wajah Papua yang baru adalah bagaimana kita mengembangkan sikap optimisme di kalangan generasi muda Papua. Artinya, ada energi positif. Para pemuda harus mencoba meminimalisasikan pesimisme untuk masa depan Papua. Karena pesimis adalah energi negatif bagi masa depan Papua untuk melihat masa depan hubungan antara pusat dan daerah.

Sekarang tinggal kita memberikan harapan, optimisme, bahwa Papua akan maju walaupun berangkatnya berbeda dengan saudara-saudara lain di provinsi lainnya. Tapi optimisme dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, dan potensi SDM yang ada, keanekaragaman lingkungan yang ada, itu yang memberikan potensi yang bisa membuat optimis dari generasi muda.

8. Percepatan pembangunan yang seperti apa agar mencirikan khas budaya Papua?

Ya itulah yang selama ini yang menjadi pertanyaan. Hal yang menjadi penting adalah proses keseimbangan untuk menyatukan langkah di Papua, untuk penegakan pembangunan yang bersifat ekonomi, teknokratis, kita harus melakukannya dengan pendekatan sosial budaya Papua. Untuk mengombinasikan pendekatan itu, bisa melalui aspek yang bersifat penguatan masyarakat asli Papua, masyarakat adat, dan pendekatan sosial budaya sesuai dengan konteks wilayah di Papua.

Salah satu hal yang menjadi paling praktis di Papua adalah di Papua secara sederhana kita bisa melihat masyarakat pesisir pantai, masyarakat rawa-rawa, pulau-pulau, kaki gunung, pegunungan. Artinya, bagaimana kita bisa melakukan pembangunan yang bisa menyeimbangkan pendekatan ekonomi, sosial budaya, yang penting pendekatannya harus sesuai dengan konteks ekologi masyarakat yang ada di Papua. Bagaimana cara pendekatan di masyarakat pantai, rawa-rawa, kaki gunung serta pegunungan.

9. Apa tantangan generasi muda Papua untuk membangun Papua yang baru?

Mengomunikasikan pandangan yang berbeda dari stakeholder. Yakni pandangan berbeda antara kementerian, pusat, lokal, di berbagai stakeholder itu. Karena sangat sulit untuk menggabungkan visi misi di berbagai stakeholder ini, terutama di tingkat kementerian lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Kami juga kesulitan untuk menyamakan visi di internal kawan-kawan Papua ini sendiri. Karena, perubahan Papua ke depan ini intinya dari kemauan orang Papua ini sendiri yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan wilayah.

Staf Khusus Presiden Wajah Baru di Ring Satu

Presiden Yudhoyono menunjuk sepuluh staf khusus kepresidenan.
Banyak diisi intelektual muda.

MULAI Kamis pekan lalu, Kolonel Ahmad Yani Basuki tak lagi mengenakan seragam militer. Bekas Kepala Dinas Penerangan Umum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia itu ”dikaryakan” di Istana Kepresidenan. ”Sudah dua hari ini ngantor dengan pakaian sipil,” kata Yani kepada Tempo.

Yani secara resmi menerima surat keputusan pengangkatannya pada Jum­at pekan lalu. Ia ditunjuk sebagai staf khusus presiden bidang publikasi dan dokumentasi. Disebutkan di sana, staf khusus adalah jabatan struktural se­ting­kat eselon I-A. ”Alhamdulillah, ini tentu amanat yang harus dijalankan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Ia sebenarnya tak mengira akan dipanggil SBY. Pada detik-detik terakhir, ketika dipanggil ke Bina Graha, Rabu pekan lalu, ia baru yakin terpilih. Memang, ia pernah diminta menyerahkan curriculum vitae-nya ke Cikeas pada akhir Oktober. Tapi peluangnya seperti pupus karena ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beristirahat di Istana Cipanas, Jawa Barat, Yani tak termasuk yang diajak.

Di Cipanas, Jumat-Sabtu dua pekan lalu, seraya rehat bersama keluarga, Presiden ternyata memanggil sejumlah nama yang bakal mengisi pos staf khusus. Tak berbeda jauh dari pola rekrutmen menteri, SBY menggelar ”audisi” didampingi Wakil Presiden Boediono.

Di antara yang hadir ada Heru Lelono, Dino Patti Djalal, Sardan Marbun, Irvan Edison, dan Kurdi Mustofa. Mereka staf khusus presiden periode 2004-2009. Staf khusus bidang hukum, Denny Indrayana, juga dipanggil, tapi tak datang karena masih mengurusi Tim Delapan, tim verifikasi kasus Bibit-Chandra.

Ada pula Daniel Sparringa, Julian Aldrin Pasha, Velix Vernando Wanggai, dan Andi Arief. Sejak saat itu nama-nama inilah yang santer disebut sebagai calon staf khusus presiden. ”Tapi pada saat itu tidak ada kejelasan apakah benar-benar akan ditunjuk dan di posisi apa,” kata Heru Lelono.

l l l

HARI pertama kerja, Kamis pekan lalu, para staf khusus menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja, sesuatu yang baru disyaratkan bagi staf khusus. ”Sebelumnya tidak ada,” kata Dino Patti Djalal. Sehari kemudian, keputusan presiden mengenai pengangkatan mereka keluar.

Presiden mengangkat sepuluh anggota staf khusus—empat di ­antaranya muka ­la­ma—termasuk juru bicara presiden, dan­ seorang sekretaris pribadi presiden. Mereka adalah Dino Patti Djalal (staf khusus bidang hubungan internasional sekaligus juru bicara bidang luar negeri), Denny ­Indrayana (bidang hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi dan nepotisme).

Kemudian Julian Aldrin Pasha (juru bicara bidang dalam negeri), Heru Lelono (staf khusus bidang informasi), Da­niel Theodore Sparringa (bidang komunikasi politik), Jusuf Jangkar, (bidang pangan dan energi), Velix Vernando Wanggai (bidang pembangunan da­erah dan otonomi daerah), dan Andi Arief (bidang bantuan sosial dan bencana).

Dari kalangan militer: Mayor Jenderal TNI (Purn.) Sardan Marbun (staf khusus bidang komunikasi sosial), Kolonel Ahmad Yani Basuki, dan Kolonel Edwin Prabowo, sekretaris pribadi presiden. Total ada 12 pos staf khusus. Satu lagi, staf khusus yang menangani isu pemanasan global, sedang dicari orangnya.

Dari nama-nama itu, Dino Patti Djalal, Denny Indrayana, Heru Lelono, dan Sardan Marbun merupakan staf lama yang masih dipertahankan. Andi Mallarangeng telah diangkat menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Mayor Jenderal (Purn.) Djali Yusuf dan Mayor Jenderal (Purn.) Irvan Edison, kata sumber Tempo, tak dipakai lagi.

Kurdi Mustofa, yang masih perwira aktif, dikembalikan ke Markas Besar TNI. ”Pak Kurdi dari bintang satu naik bintang dua, jadi staf ahli panglima TNI,” kata sumber Tempo. Posisi Dino Patti Djalal memang tetap. Tapi, mantan Direktur Amerika Utara dan Amerika Tengah Departemen Luar Negeri ini disebut-sebut akan dikirim ke Washington, DC, sebagai duta besar untuk Amerika Serikat.

Rencananya, pada Februari-Maret­ 2010, Dino akan menempati pos baru­nya. Tapi sampai sekarang belum dite­mu­kan penggantinya. Nama yang san­ter­ beredar adalah juru bicara Menteri ­Luar Negeri, Teuku Faizasyah, dan wa­­kil ketua dewan pakar tim kampanye ­nasional SBY-Boediono, Bara Hasi­buan.

Melihat komposisi staf khusus ini, muka-muka lama dari kalangan militer akan diganti dengan wajah intelektual muda. Pengganti dari kalangan militer pun, yakni Kolonel Ahmad Yani Basuki, bisa digolongkan sebagai tentara pemikir. Yani, 53 tahun, adalah doktor bidang sosiologi militer dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Intelektual muda lain adalah Julian Aldrin Pasha. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini meng­gantikan Andi Alifian Mallarangeng ­sebagai juru bicara bidang dalam negeri. Pria kelahiran Teluk Betung, Lampung, ini dikenal rekan kerjanya di FISIP UI sebagai sosok rajin dan berdisiplin.

Menamatkan strata satu dan master­ ilmu politik di tempatnya mengajar, Julian mengambil doktor ilmu politik di Universitas Hosei, Jepang. Pulang ke Tanah Air pada 2006, ia memimpin program pascasarjana ilmu politik UI, dan­ setahun kemudian menjadi wakil dekan.

Menurut sumber Tempo, nama Julian disodorkan oleh Andi Mallarangeng ­untuk menggantikan posisinya. Keluarga mereka dekat sejak dulu. Apalagi Mega, istri Julian, adalah salah satu anggota staf Andi di Istana. ”Sebelum menikah, istri saya sudah lama membantu Andi,” kata Julian. Andi pun disebutnya sebagai mentor. ”Kami banyak diskusi.”

Doktor lulusan Universitas Nasional Australia, Velix Vernando Wanggai, 37 tahun, dipercaya sebagai staf khusus ­bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah. Posisi ini pas untuknya, karena anggota staf Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini juga Direktur Eksekutif Institute for Regional Institutions and Networks (IRIAN Institute).

Kepada Tempo, Velix, putra Papua, mengakui ”bersentuhan” dengan SBY pada 2006. Ketika hubungan politik Indonesia-Australia bergejolak—akibat­ sikap Australia memberikan suaka bagi­ warga Papua—Velix, yang menjabat Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Australia, menyampaikan pikiran-pikirannya ke SBY.

Ia pun terlibat dalam pemulangan seba­gian pencari suaka itu ke Tanah Air. ”Itu membuka komunikasi saya dengan Pak SBY,” kata Velix. Selanjutnya ia masuk tim perumus inpres percepat­an pembangunan Papua yang dibentuk SBY.

Daniel Theodore Sparringa, peng­amat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, tentu tak asing lagi. Pria kelahiran 25 Juni 1959 ini, menurut sumber Tempo di Universitas Airlangga, telah lama punya kedekatan khusus dengan SBY. ”Komunikasi mereka sudah lama dan langsung,” katanya.

Dalam pemilihan presiden 2004, SBY sering meminta pendapat Daniel. Doktor sosiologi komunikasi politik lulusan Australia ini menguasai pernak-pernik bahasa tubuh. ”Saya yakin SBY belajar bahasa tubuh dari Daniel.”

Pada 2004, masih menurut sumber Tempo, SBY sebetulnya menawari Daniel masuk kabinet. Tapi ia menolak. Kepada Tempo, Daniel mengakui tawaran itu. Tapi, pada saat itu ia masih dalam komitmen menjaga jarak dengan kekuasaan, setidaknya selama sepuluh tahun pertama reformasi.

Jarak itu, katanya, diperlukan untuk menilai berjalan-tidaknya reformasi. ”Sekarang sudah lebih dari sepuluh tahun sejak 1998,” kata Daniel. ”Sekarang saya ingin pamit kepada publik, untuk tidak lagi menyandang status pengamat yang berjarak dengan kekuasaan.”

Agus Supriyanto, Sunudyantoro

New Deal for Papua

Minggu, 08 November 2009 pukul 01:47:00
Memikirkan Masa Depan Papua

Buku New Deal for Papua ini berisi pikiran dari putra asli Papua, yaitu Velix Vernando Wanggai. Sebagai putra daerah, Velix sangat peduli terhadap nasib kampung halamannya yang hingga kini masih terjadi letupan-letupan. Padahal, keistimewaan telah diberikan sejak tujuh tahun lalu.Apa kabar otonomi khusus Papua? Ketika UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua diketok di DPR, semua mata menaruh harapan besar. Angin segar bagi masyarakat di Papua. Hak-hak dasar rakyat Papua bisa didapatkan dengan mudah. Konflik yang tak pernah berakhir bagaikan benang kusut akan terurai dengan rapi. Semua berharap, undang-undang ini bisa mengubah menjadikan Papua sebagai provinsi kaya, dan masyarakatnya pun makmur.Tujuh tahun berlalu. Nasib UU ini tak jelas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Komarudin Watubun, mempertanyakan keseriusan Jakarta yang hingga kini tidak pernah melakukan evaluasi UU Otsus. Undang-undang ini hanya sampai level atas tidak menurun sampai ke bawah. ''Ketiadaan proses evaluasi ini menyebabkan kita tidak mengetahui sejauh mana manfaat dari undang-undang tersebut bagi kesejahteraan rakyat Papua.