Lembaran Baru untuk Papua

Oleh : Indra J Piliang

SUARA PEMBARUAN (19/7/2010)

Dalam satu kesempatan, juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernama Julian Pasha mengatakan Presiden SBY tidak mengetahui perkembangan situasi di Papua. Padahal, masyarakat bisa mengetahui laporan menyangkut pendudukan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua oleh suku-suku di Papua. Ketidaktahuan Presiden itu, terlepas dari kesibukannya, menunjukkan bahwa fungsi pemantauan atas masalah-masalah Papua tidak berjalan efektif.
Bagaimana keadaan ini bisa terjadi? Padahal, setelah penyelesaian masalah separatisme di Aceh, Papua adalah tanah yang membutuhkan perhatian lebih dari Jakarta. Bukan saja tipologi persoalannya berbeda dengan wilayah lain, terlebih lagi perhatian dunia internasional selalu tertuju ke Papua mengingat hubungan historisnya dalam peta dunia. Masuknya Papua sebagai bagian dari Indonesia, misalnya, melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Catatan itu tidak bisa dihapus begitu saja.
Selain itu, Papua mewarisi kultur yang sebagian masih nativistik, yakni masyarakat yang tinggal di pedalaman. Bahkan mungkin masih ada yang tinggal di atas pohon. Sehingga, model-model pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain, sebagaimana Operasi Koteka pada tahun 1975 yang justru memunculkan penyakit kulit. Papua memerlukan studi-studi antropologis yang dalam, sehingga pendekatan ekonomi semata menunjukkan berbedanya antara penyakit dengan obat yang diberikan.
Karena itu, Papua membutuhkan lembaran baru. Pada tataran pemerintahan, proses Papuanisasi dalam jabatan-jabatan di pemerintahan telah memicu soal-soal lain, yakni persaingan antar suku. Suku-suku minoritas merasa tidak terwakili di pemerintahan. Profesionalisme juga ikut menjadi persoalan, ketika kepentingan suku lebih dominan dari yang lain. Bukan berarti Papuanisasi sebagai konsep layak dihilangkan, melainkan bagaimana kelembagaan lain bisa disusun untuk membantu ke arah penerapan good governance dalam konteks Papua.

Tanggung Jawab Jakarta
Sikap Jakarta yang paling umum adalah menyajikan data tentang gelontor uang yang sudah diberikan ke Papua. Tapi tidak begitu jelas berapa jumlah pastinya dan bagaimana hasil audit atas dana besar itu. Kalau melihat infrastruktur pembangunan di Papua, rasa-rasanya dana besar tidak tampak melekat. Begitu juga dengan kondisi masyarakat Papua yang miskin dan berpendidikan rendah. Bahkan, sebagian masih buta huruf.
Sikap lain adalah membebankan masalah-masalah Papua kepada elite lokal. Pemerintah pusat seakan berlepas-tangan atas masalah-masalah yang terjadi di Papua. Hal ini mengabaikan fakta lain betapa kekayaan alam Papua sudah terlalu banyak yang mengalir ke pemerintahan pusat. Fakta-fakta yang justru paling diingat oleh orang-orang Papua. Jadi, terjadi konflik tafsiran selama ini: Jakarta menganggap sudah memberi Papua terlalu banyak, sementara Papua mengatakan, Jakarta mengambil terlalu banyak.
Apa pun tafsiran itu, Jakarta tetap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Jakarta memiliki segala fasilitas, pengetahuan, dana dan sumberdaya manusia dalam membangun Papua. Jakarta, dalam hal ini pemerintah pusat, bahkan bisa melibatkan pihak-pihak diluar pemerintahan. Masalahnya, pola pemerintahan sekarang adalah menginventarisasi program-program, lalu mengeksekusi dan mengevaluasinya. Sehingga, ketika muncul persoalan, seperti gempa dan demonstrasi di Papua, Jakarta lebih memilih untuk berdiam diri.
Keunggulan Jakarta ini tentu layak dijadikan sebagai wahana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di tanah Papua. Masalahnya, adakah visi besar Jakarta atas Papua? Ataukah Papua tetap dianggap sebagai wilayah zaman batu yang menghuni republik? Visi besar itulah yang diperlukan sekarang untuk benua besar yang 3,5 kali Pulau Jawa itu.

Pendekatan dengan Hati
Gejolak sosial-politik yang terjadi di Papua dewasa ini tidak terlepas dari upaya untuk mendapatkan perhatian Jakarta dan dunia internasional. Perburuan pemuatan pemberitaan itu menunjukkan bahwa Papua tidaklah setenang yang selama ini dipersepsikan. Keterbukaan informasi terjadi mengingat bukan hanya media massa resmi bisa mengalirkan berita tentang Papua, melainkan juga media-media sosial dengan teknologi informasi terbaru.
Sehingga, tidak bisa lagi Papua didekati dengan cara menanamkan terus persepsi-persepsi yang berkaitan dengan tindak keamanan ataupun masalah separatisme. Papua jauh lebih terbuka dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi Papua semakin dilirik sebagai daerah baru tujuan wisata, baik nasional ataupun internasional, baik di wilayah laut, pesisir ataupun pegunungan. Para wisatawan, bagaimanapun, tidak hanya sekadar pelaku wisata, melainkan juga informan-informan yang membawa berita tentang daerah yang dikunjungi.
Pendekatan dengan hati adalah cara yang paling tepat. Masalahnya, apakah pendekatan itu digunakan sekarang? Sejak awal pemerintahan baru terbentuk, satu hal penting yang layak diapresiasi adalah terpilihnya Velix Wanggai sebagai staf khusus bidang otonomi daerah, khususnya Aceh dan Papua. Bahkan, Velix membuat sebuah buku khusus soal Papua. Tapi, apakah pikiran-pikiran Velix itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan masalah Papua ini? Apalagi, Velix adalah anak muda potensial asal Papua.
Keberhasilan penyelesaian masalah-masalah Papua dalam pemerintahan sekarang akan memberi warna yang baik bagi perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa yang menganut prinsip-prinsip kebinnekaan dan multi-kulturalisme. Namun, perhatian Jakarta sepertinya banyak terkuras untuk masalah-masalah internal pemerintahan, ketimbang memandang Indonesia sebagai daratan dan lautan yang luas. Hal ini sungguh menggelisahkan, mengingat kesalahan-kesalahan penyelenggaraan pemerintahan hari ini akan terus membayang-bayangi perjalanan pemerintahan berikutnya.
Karena itu, Papua layak mendapatkan prioritas. Prioritas itu adalah dengan membentuk tim lintas-ahli di bawah supervisi kementerian-kementerian terkait, terutama setelah Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua dikeluarkan. Jangan sampai kesan penyelesaian masalah Papua hanya dengan mengeluarkan lembaran-lembaran kertas, padahal dalam tataran aksi sulit menemukan realisasinya.
Masalah Papua bukan hanya terkait dengan bagaimana Papua ditata, melainkan lebih kepada bagaimana Indonesia menata dirinya sendiri.

Penulis adalah Dewan Penasehat The Indonesian Institute

95% Anggaran Daerah untuk Birokrasi

Koran Digital, 18/7/2010
Belanja daerah lebih banyak digunakan untuk kantor, mobil baru, operasional pegawai, dan gaji. Untuk membiayai operasional pemerintahan saja tidak cukup."

Rizal Djalil Anggota VI BPK

PENGGUNAAN anggaran daerah pemekaran masih tidak berimbang. Masih sekitar 95% anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil di Jakarta, kemarin, mengungkapkan seluruh daerah pemekaran masih memprioritaskan pemenuhan fasilitas dan kegiatan operasional birokrasi.

Menurut Rizal, anggaran daerah pemekaran baru yang berasal dari pemerintah pusat juga minim digunakan untuk kepentingan rakyat. "Ini sama saja artinya dengan pemerintah pusat membelikan mobil baru dan membangun kantor untuk pejabat daerah," tukasnya.

Padahal, lanjutnya, daerah pemekaran masih menggantungkan persoalan anggaran ke pemerintah pusat. Dari tujuh provinsi dan 205 kabupaten/ kota yang terbentuk dalam 10 tahun terakhir, belum ada yang dapat dikatakan mandiri secara keuangan.

"Semuanya masih tergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim, untuk membiayai operasional pemerintahan saja tidak cukup,” tukasnya.

Yang jadi pertanyaan, menurut Rizal, dengan kondisi yang belum mandiri tetapi harus memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan kantor. “Belanja daerah, selain kantor dan mobil baru, tentunya juga operasional pegawai, termasuk gaji,” tukasnya.

Harusnya, anggaran tersebut juga berimbang untuk kebutuhan rakyat, misalkan dalam bidang kesehatan.

“Bukankah tujuan daerah otonomi baru untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Yang terjadi sekarang malah terbalik,” tukasnya.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat menilai, perlu ada komite independen untuk menyeleksi pemekaran daerah.

“Untuk menilai daerah yang ingin memekarkan diri. Supaya bisa meminimalisasi kesalahan,” paparnya.

Menurutnya, pembentukan komite independen akan lebih irit dari sisi anggaran. Pemerintah hanya perlu menggaji 10 15 orang profesional setiap bulan. Mereka akan bertanggung jawab atas rekomendasi daerah yang

diajukan. "Daripada tiap tahun negara mengeluarkan biaya untuk pemekaran daerah, tapi kemudian ternyata salah mekar?" tandasnya.

Cara lain yang diusulkan Syarif terkait seleksi atas pemekaran daerah adalah pemberian status secara bertahap. Tujuannya, agar keinginan pemekaran daerah tidak ditunggangi oleh kepentingan politik dari para elite.

"Misalnya, lima tahun pertama, berstatus daerah administratif. Sehingga, tidak perlu pemilihan umum kepala daerah atau DPRD. Supaya tidak ada kompetisi untuk memperebutkan kursi di situ," tegas Syarif.

Setelah lima tahun, lanjutnya, pemerintah meninjau, apakah daerah bisa melakukan pemekaran. Grand design Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai mengungkapkan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai 80% daerah otonom baru yang kurang berhasil sebenarnya ditujukan kepada 57 daerah otonom baru yang terbentuk tiga tahun belakangan ini.

Ketidakberhasilan tersebut disebabkan beberapa persoalan, di antaranya pengalihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) yang belum terlaksana dengan baik, pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, pelayanan publik yang belum optimal, belum selesainya penetapan batas wilayah, dan belum selesainya dokumen rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW).

Velix menambahkan, pemerintah telah menyelesaikan dokumen desain besar penataan daerah. “Konsep ini, diharapkan dalam Agustus ini pemerintah akan mendiskusikan substansi grand design tersebut bersama DPR,” katanya. (*/P-1)

Staf Khusus, Bawa Kasus Lima Desa ke Presiden

Riau Pos, Senin (12/7/2010).(cf1/riaupos)

PEKANBARU (RP) - Tiga orang staf khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membidangi pembangunan dan otonomi daerah, Senin (12/7), berkunjung ke redaksi Harian Pagi Riau Pos.

Salah satu agenda yang dibahas tentang seputar simpang siurnya status lima desa di perbatasan Kampar Rohul.

Tim yang dipimpin Velix Wanggai, Akuat Supriyanto serta Thanon Aria Dewangga tersebut, mengaku terkejut dengan tidak duduknya permasalahan lima desa tersebut, apalagi, bila dikaitkan dengan posisinya bukan sebagai desa baru dan rawan terhadap terjadinya konflik di tingkat masyarakat.

‘’Kami pikir masalah ini perlu mendapat prioritas, segera kami menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden RI SBY ,’’ sebut Velix yang mengaku kalau staf khusus itu bukan pengambil kebijakan, melainkan sebagai fasilitator sekaligus mencari info dan melaporkannya kepada Presiden RI.

‘’Kalau urusannya seperti ini, sebenarnya sudah harus tuntas di tingkat Dirjen. Tetapi kalau ternyata masalah ini tidak tuntas sampai sekarang sesuai yang kami dengar saat ini, sepulang ke Jakarta masalah ini akan dijadikan sebagai laporan prioritas,’’ jelasnya serius.

Situasi yang terjadi di lima desa ini, sebut Velix, perlu diprioritaskan untuk menghilangkan keraguan dan kesalahpahaman di tingkat masyarakat.

Permasalahan lima desa itu, pertama sekali disampaikan oleh Wakil Pimpinan Umum Riau Pos, Herianto saat mempertanyakan ketegasan sikap pemerintah pusat khususnya Mendagri yang terkesan tidak konsisten.

‘’Saat hendak kampanye di Kampar, Dirjen bilang lima desa itu masuk Kampar, besok mau pilkada di Rohul, Dirjen bilang lagi masuk ke Rokan Hulu, ketidakjelasan sikap ini menyebabkan konflik di tingkat masyarakat, apakah Mendagri juga memikirkan hal tersebut?’’ tanya Herianto.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Pemimpin Redaksi Riau Pos, Raja Isyam Azwar yang meminta, agar staf khusus dapat menyuarakan hal-hal yang prioritas ini kepada Presiden juga kementerian terkait. ‘’Kami pesan khusus masalah ini, karena, kasihan masyarakat di tengah ketidakpastian. Kalau memang Dirjen sudah menetapkan, jangan lagi plin-plan,’’ sebut Isyam.

Terkait dengan rentannya terjadi konflik di tingkat masyarakat itu juga, sebut Raja Isyam, Riau Pos sebagai koran terbesar dan paling banyak dibaca mengambil sikap tidak menerbitkan berita yang bisa memancing konflik di masyarakat. ‘’Kecuali memang itu menjadi keputusan dan ditetapkan oleh Mendagri, baru kita akan beritakan dan itu sifatnya final,’’ ungkap dia.

Selain permasalahan lima desa di Kampar-Rohul, juga dibahas seputar program prioritas pemerintah daerah seperti pembangunan jembatan Dumai-Melaka, rail way Sumatera juga permasalahan kawasan hutan juga tapal batas antar Provinsi Riau-Sumut.(bud)