Staf Khusus Presiden Sorot APBD untuk Bola

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menyoroti pengelolaan klub-klub sepakbola di tanah air yang sebagian besar masih mengandalkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (25/8), Velix menyatakan, prihatin mengingat pemerintah telah melarang pembiayaan klub dari APBD, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Banyak kota atau kabupaten menggunakan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai dasar atas keputusan tersebut," katanya. Meskipun pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBD, kata Velix, hendaknya prioritas dana APBD tetap diarahkan pada pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut Velix, pemberlakuan otonomi daerah yang diikuti dengan pemberlakuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kesempatan pada kabupaten dan kota untuk menjalankan pembangunan berdasarkan lokalitas masing-masing. "Pembangunan olahraga lokal hendaknya tidak mengorbankan upaya-upaya yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, kata Velix, pihaknya berinisiatif mengumpulkan para pembina klub sepakbola dari berbagai daerah di Indonesia guna mendiskusikan kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan dana APBD, serta mencari solusi strategis untuk pembiayaan klub sepakbola secara professional, dengan menggali potensi masing-masing daerah.

Untuk itu, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Kamis (26/8), menggelar diskusi kebijakan strategis bertajuk "Meningkatkan Potensi Daerah Melalui Identitas Lokal Dalam Olahraga Sepakbola".

Sejumlah pembina klub yang menyatakan bakal hadir antara lain Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Jusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Walikota Jayapura MR Kambu, serta wakil-wakil klub dari berbagai kabupaten dan kota. Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan bakal calon ketua PSSI Arifin Panigoro juga telah mengonfirmasikan kedatangannya.

Kado Istana di Ulang Tahun Franky Sahilatua

Franky berterima kasih atas perhatian Presiden.

Minggu, 15 Agustus 2010, 15:11 WIB

Ismoko Widjaya

Franky Sahilatua dirawat di Singapura (Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial)

VIVAnews - Penyanyi balada senior Franky Sahilatua masih menjalani perawatan intensif di General Hospital Singapura. Franky yang menderita kanker tulang sumsum itu mendapat perhatian khusus dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Akuat Supriyanto, utusan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, membesuk Franky di Singapura Sabtu 14 Agustus 2010, kemarin. Akuat membawa surat dari Andi Arief dengan perihal dukungan Presiden untuk Franky.

Presiden SBY berharap agar Franky segera sembuh, mengingat penyanyi kelahiran Surabaya itu kerap memberikan kritik positif yang menginspirasi pemerintah untuk lebih memahami dinamika publik.

Dalam kunjungan itu, Franky merasa dirinya hanyalah musisi jalanan yang menyuarakan kesederhanaan dan kehidupan sehari-hari. "Mungkin karena selama ini aku berusaha ikhlas, menerima berapa pun yang diberikan orang yang mengundangku nyanyi, jadi mereka ingat sama aku," kata Franky dikutip Akuat dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Minggu 15 Agustus 2010.

Franky berterima kasih atas perhatian Presiden. Namun, Franky juga mengingatkan gagasan lamanya agar Presiden dapat menjadi Bapak Kemakmuran Rakyat, bukan Bapak Pembangunan.

Pembangunan hanya titik tolak, tapi kemakmuran itu tujuan akhirnya. Pembangunan tanpa visi kemakmuran hanya akan menjadi project oriented. "Paradigma ini yang menurut Bung Franky harus dipegang oleh seluruh anggota kabinet," jelas Akuat.

Franky mengaku menangis ketika menyaksikan perayaan Hari Nasional Singapura, 9 Agustus lalu, dari tempat tidurnya. Ia melihat wajah-wajah ceria rakyat Singapura dalam nuansa warna bendera merah putih, yang mengingatkannya akan mimpinya mengenai kemakmuran rakyat Indonesia.

"Suasana seperti inilah yang aku inginkan untuk Indonesia. Sebuah perayaan kemerdekaan dalam kondisi makmur," ungkap Franky dengan mata berkaca-kaca.

Tanggal 16 Agustus 2010, atau sehari sebelum hari kemerdekaan Indonesia, Franky genap berusia 57 tahun. Sambil bergurau, ia mengatakan bahwa dirinya baru merasa tua ketika harus beristirahat di rumah sakit. Selama 23 tahun, ia menghindari dokter karena memiliki trauma suntikan.

"Kali ini aku harus menyerah, karena selama delapan hari aku tidak bisa buang air besar. Tiga hari di antaranya tak bisa buang besar dan pipis sekaligus. Ternyata pikiranku tak kuat menanggung kondisi fisikku," aku Franky sambil terisak.

Franky telah menjalani operasi kecil pengambilan sampel tulang serta serangkaian pemeriksaan seperti bioskopi tulang dan endoskopi. Penyakit yang diderita pelantun lagu "Perahu Retak" itu membuatnya harus menjalani kemoterapi rutin, mungkin hingga berbulan-bulan.

"Kata dokter, penyakitku sulit sembuh. Tapi, dokter Singapura itu juga mengatakan, aku harus yakin bisa sembuh. Kalau soal keyakinan, orang Indonesia kan lebih unggul dari Singapura," lanjut Franky ditirukan Akuat.

Untuk menyemangatinya agar cepat sembuh, Istana Kepresidenan membuat kejutan di hari ulangtahun pencipta lagu legendaris "Kemesraan" itu. Selama perayaan 17 Agustus 2010 ini, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, mengirimkan staf-stafnya ke propinsi-propinsi yang memiliki wilayah perbatasan untuk menyambut gagasan lama Franky tentang "Pancasila di Batas Negara".

Dalam pandangan Franky, perayaan hari kemerdekaan tidak hanya cukup dengan pengibaran bendera dan upacara. Tapi lebih dari itu, harus ada kekuatan budaya lokal (local cultural force) yang mengikutinya, sebagai ekspresi kegembiraan dari berbagai lokalitas di Indonesia atas pencapaian bangsa.

"Perayaan kemerdekaan harus dibangun dari suasana kebudayaan lokal. Adanya ekspresi kegembiraan lokal itulah yang menandakan bahwa alam kemerdekaan benar-benar dinikmati oleh rakyat. Tradisi panjat pinang di Jawa hanya salah satu contoh dari lokalitas tersebut. Tradisi-tradisi yang lain, yang hidup di wilayah terpencil atau perbatasan, harus dipastikan hidup," jelas Franky.

Velix Wanggai merasa bahwa gagasan nasionalisme kebudayaan ala Franky itu sebenarnya seiring dengan pikiran Presiden SBY mengenai pembangunan inklusif. Karena itu, utusan-utusan Istana yang dikirim ke daerah pun ditugaskan untuk mencermati apakah pemerintah daerah memberikan prioritas yang cukup bagi pengembangan kebudayaan lokal.

"Pembangunan itu, selain harus menjangkau berbagai wilayah yang terpencil atau perbatasan, juga harus menyentuk berbagai aspek, termasuk kebudayaan. Model pembangunan inklusif macam itulah yang lebih dekat dengan tujuan kemakmuran, seperti yang digagas Mas Franky," tandas Velix. (umi)

• VIVAnews

Ibu Kota Negara

Presiden: Jakarta Tanggung Beban Berat

Kamis, 5 Agustus 2010 | 20:14 WIB

Prsiden SBY: "Jangan sampai hanya melihat faktor kemacetan Jakarta sebagai alasan pemindahan Ibukota Negara semata."

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari, beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta sebagai Ibukota Negara semakin berat sekarang ini. Oleh sebab itu, perpindahan Ibukota Negara adalah sesuatu yang wajar dan terbuka dalam alam demokrasi.

Namun, wacana pemindahan Ibukota Negara harus dikaji dalam berbagai sisi dan pandangan. Jangan sampai hanya melihat faktor kemacetan Jakarta sebagai alasan pemindahan Ibukota Negara semata.

Pernyataan Presiden Yudhoyono itu disampaikan kembali oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai saat dihubungi Kompas dari Jakarta, Kamis (5/8/2010) sore tadi.

"Wajar pula untuk didiskusikan dengan mempertimbangkan kondisi kekinian Jakarta dan sederet persoalan yang dihadapinya," tandas Velix.

Menurut Velix, Presiden Yudhoyono juga pernah menyampaikan wacana perpindahan Ibukota Negara saat acara Silaturahmi Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya, awal Desember 2009 lalu.

Velix menambahkan, Presiden Yudhoyono membenarkan bahwa dalam konteks sejarah pemerintahan di Indonesia, Presiden Soekarno pernah mencetuskan kota Palangkaraya sebagai calon Ibukota Negara. Bahkan, Presiden Soeharto pun pernah mewacanakan Jonggol, Jawa Barat, sebagai pusat pemerintahan yang baru.

Presiden Yudhoyono sangat memahami setumpuk persoalan yang dialami wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari kemacetan, banjir, beban penduduk, urbanisasi, kerusakan ekologis dan potensi gempa.

"Akan tetapi, kita tidak boleh gegabah dalam meindahkan Ibukota Negara hanya karena faktor kemacetan semata. Kita harus melihat wacana ini sebagai upaya strategis untuk mendistribusikan pembangunan secara merata ke seluruh Indonesia," jelas Velix.

Untuk mengurangi beban Jakarta dan juga Pulau Jawa, Velix menambahkan, Presiden Yudhoyono memprioritaskan desentralisasi fiskal yang semakin besar dari waktu ke waktu. Juga mengubah paradigma pembangunan yang lebih berbasis kewilayahan. "Ini merupakan intervensi strategis untuk menyeimbangkan pembangunan antar pusat dan daerah serta antar daerah di Tanah Air," katanya.