Ibu Kota Negara

Presiden: Jakarta Tanggung Beban Berat

Kamis, 5 Agustus 2010 | 20:14 WIB

Prsiden SBY: "Jangan sampai hanya melihat faktor kemacetan Jakarta sebagai alasan pemindahan Ibukota Negara semata."

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari, beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta sebagai Ibukota Negara semakin berat sekarang ini. Oleh sebab itu, perpindahan Ibukota Negara adalah sesuatu yang wajar dan terbuka dalam alam demokrasi.

Namun, wacana pemindahan Ibukota Negara harus dikaji dalam berbagai sisi dan pandangan. Jangan sampai hanya melihat faktor kemacetan Jakarta sebagai alasan pemindahan Ibukota Negara semata.

Pernyataan Presiden Yudhoyono itu disampaikan kembali oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai saat dihubungi Kompas dari Jakarta, Kamis (5/8/2010) sore tadi.

"Wajar pula untuk didiskusikan dengan mempertimbangkan kondisi kekinian Jakarta dan sederet persoalan yang dihadapinya," tandas Velix.

Menurut Velix, Presiden Yudhoyono juga pernah menyampaikan wacana perpindahan Ibukota Negara saat acara Silaturahmi Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya, awal Desember 2009 lalu.

Velix menambahkan, Presiden Yudhoyono membenarkan bahwa dalam konteks sejarah pemerintahan di Indonesia, Presiden Soekarno pernah mencetuskan kota Palangkaraya sebagai calon Ibukota Negara. Bahkan, Presiden Soeharto pun pernah mewacanakan Jonggol, Jawa Barat, sebagai pusat pemerintahan yang baru.

Presiden Yudhoyono sangat memahami setumpuk persoalan yang dialami wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari kemacetan, banjir, beban penduduk, urbanisasi, kerusakan ekologis dan potensi gempa.

"Akan tetapi, kita tidak boleh gegabah dalam meindahkan Ibukota Negara hanya karena faktor kemacetan semata. Kita harus melihat wacana ini sebagai upaya strategis untuk mendistribusikan pembangunan secara merata ke seluruh Indonesia," jelas Velix.

Untuk mengurangi beban Jakarta dan juga Pulau Jawa, Velix menambahkan, Presiden Yudhoyono memprioritaskan desentralisasi fiskal yang semakin besar dari waktu ke waktu. Juga mengubah paradigma pembangunan yang lebih berbasis kewilayahan. "Ini merupakan intervensi strategis untuk menyeimbangkan pembangunan antar pusat dan daerah serta antar daerah di Tanah Air," katanya.