SBY Ajak Kabinet Bahas Pemindahan Ibu Kota Setelah Idul Fitri

Irwan Nugroho - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya makin serius membahas pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Presiden akan mengajak para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II untuk berbicara lebih komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibu kota itu usai liburan Hari Raya Idul Fitri 1431 H mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (5/9/2010).

"Presiden mengharapkan adanya konsolidasi yang intens antara Kementerian dan Lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahakan ibu kota. Semua dokumen yang telah diselesaikan, seperti asessment awal, berbagai kajian tata ruang yang terkait dengan ibu kota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibu kota akan dikerucutkan," ujar Velix.

Menurut Velix, meski kajian mengenai perpindahan ibu kota yang dilakukan pemerintah telah berjalan, SBY juga mengajak para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan universitas, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah itu.

"Presiden terbuka apabila para pakar dan lembaga swadaya masyarakat ingin menyampaikan kajian yang telah mereka selesaikan secara mandiri. Intinya, pemerintah ingin agar proses menuju perencanaan perpindahan ibu kota dilakukan secara partisipatif," lanjutnya.

Saat ini, imbuhnya, pemerintah telah menerima masukan penting yang diserahkan oleh Tim Visi 2033 pimpinan Andrinof Chaniago. Melalui kajian yang mereka hasilkan, Andrinof dan anggota tim merekomendasikan agar ibu kota dipindahan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui, di depan peserta buka bersama dengan pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jumat, 3 September yang lalu, SBY mengemukakan 3 opsi untuk mengatasi kemacetan yang makin parah di Jakarta. Ketiga opsi itu adalah mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dengan membenahi kemacetan, memindahkan pusat pemerintahan ke luar dari Jakarta, atau membangun ibu kota baru.

"Saya sudah berpikir diam-diam, meskipun tidak setiap saat berbicara di hadapan pers. Karena ini fundamental, diperlukan kesepakatan bersama baik itu pemerintah, parlemen dan semua kalangan masyarakat, mana yang kita pilih." kata SBY. (irw/irw)

Presiden SBY Respons Wacana Pemindahan Ibukota

Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka suara soal wacana pemindahan Ibukota Jakarta yang akhir-akhir ini mengemuka. Menurut SBY, Pemindahan ibukota memang merupakan salah satu dari tiga opsi untuk mengatasi kemacetan yang makin menggila di Jakarta.

"Kalau solusinya pertahankan Jakarta baik sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta, ini one option," kata SBY.

Hal tersebut dia katakan saat memberikan sambutan dalam buka puasa bersama dengan pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Convention Center, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (3/9/2010).

Opsi kedua, menurut SBY, Indonesia bisa membandingkan dengan apa yang dilakukan Malaysia. Ibukota Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahan berada di Putrajaya.

"Dipisahkan, cut off. Tetapi tentu ada komunikasi yang baik. Berkembanglah PutraJaya," ujar SBY.

"Ketiga, sama sekali membangun ibu kota yang baru, the real capital, the real govement center. Seperti Canberra, Brasilia, Ankara dan tempat-tempat yang lain," sambung SBY.

Ketiga opsi tersebut, menurut SBY ada plus minusnya. Tapi harus diputuskan. Kalau diputuskan, misalnya opsi kedua dan tiga, maka mau tidak mau harus membangun pusat pemerintahan baru. Maka 10 tahun dari sekarang baru bisa dilakukan berdirinya pusat pemerintahan yang baru yang sudah terencana dengan desain yang bagus dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemerintahan yang baik.

"Saya sudah berpikir diam-diam, meskipun tidak setiap saat berbicara di hadapn pers, karena ini fundamental itu diperlukan kesepakatan bersama baik itu pemerintah, parlemen dan semua kalangan masyarakat, mana yang kita pilih." terang dia.

Jika opsi kedua dipilih, misalnya menurut SBY, biarkan Jakarta dipertahankan sebagai ibu kota, ekonomi, perdagangan dan semua dibangun tempat yang baru sebagai pusat pemerintahan.

"Nah kalau kita membangun baru tentu well plan, well design, kemudian kita hitung keindahan aspek lingkungan dan lain-lain. Kita barangkali butuh waktu 5-7 tahun untuk membangunnya, itu by project," ungkap SBY.

SBY mencontohkan, pusat pemerintahan di Malaysia, Putra Jaya, menghabiskan uang sekitar Rp 80 triliun. Jika Indonesia ingin membangun seperti itu dengan cakupan yang lebih luas, bisa saja. Dananya bisa diambil dari APBN sebagian, sebagian partnership, govement dengan publik, sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta.

"Kemudian kita bangun yang baru. banyak opsi yang tersedia, tetapi yang jelas. Kalau menjadi pilihan kita nanti saya akan mendengar masukan, rekomendasi dari semua pihak," papar SBY.

SBY berandai-andai, jika pemindahan ibukota benar-benar dilaksanakan,
tentunya 90 persen dibangun oleh pengusaha dalam negeri. Material yang diimpor dibatasi tidak lebih 10 persen, selebihnya di dalam negeri.

"Oleh karena itu, ini masalah besar, masalah fundamental, jangan berteriak tiap hari kemacetan-kemacetan tapi tidak berpikir besar. Kita harus think big, kemudian melakukan sesuatu dengan seksama," harapnya.

"Saya mendengar sebulan ini silang pendapat entah kemana kita. Kemananya nanti, yang penting konsepnya benar, idenya benar, desainnya benar kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan solusi untuk Jakarta ke depan," tutup SBY disambut tepuk tangan hadirin.
(anw/rdf)

Menata Papua dengan Hati

oleh: Velix Wanggai
(dimuat di Harian Jurnal Nasional, 2 Sept 2010)

Artikel ini ditulis di ketinggian 35 ribu kaki di atas permukaan laut dalam perjalanan penulis dari Jayapura menuju Jakarta, Rabu 1 September 2010. Perjalanan yang cukup melelahkan, memakan waktu sekitar 7 jam, bagai penerbangan Jakarta-Tokyo atau Jakarta - Sydney. Tiga hari lamanya, penulis mengunjungi Manokwari, Ibukota Provinsi Papua Barat dan Jayapura, Ibukota Provinsi Papua.

Kunjungan ini memiliki makna yang berarti karena misi diemban adalah ingin mendengar pelbagai saran dan gagasan yang konstruktif dari para aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Bersamaan itu, penulis menyempatkan diri untuk berdialog dengan beberapa komunitas masyarakat sipil dan media-media lokal. Serangkaian pertemuan tersebut sangat berharga bagi penulis. Semua pihak menaruh harap agar pembangunan Papua semakin baik dari waktu ke waktu.

Dari sisi kultural, Papua selalu melekat di hati Presiden SBY. Presiden begitu terkesima dengan lantunan merdu lagu ‘Tanah Papua'. Semacam lagu wajib yang selalu dipromosikan Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O. Atururi. Demikian pula, lagu ‘Mentari Bersinar' adalah karya yang ditulis Presiden SBY ketika beliau pulang dalam perjalanan Merauke - Jakarta. Lagu ini seakan-akan memberi pesan bahwa Papua ‘mengirimkan' sinar mentari dari ufuk timur ke ufuk barat. Ada sejuta cahaya harapan untuk membangun negeri ini. Penduduk yang majemuk di Papua, hamparan sawah yang luas di wilayah Merauke, dan kekayaan alam yang bernilai strategis adalah fondasi bagi masa depan ekonomi Indonesia.

Perhatian Presiden SBY kepada Papua dilihat pula dari sisi struktural. Pada 16 Agustus 2010 lalu, tepatnya dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan DPR dan DPD, dan juga dalam Pidato Keterangan Pemerintah dalam Pengantar R-APBN 2011, Presiden menyebuti Papua beberapa kali. Hal ini terasa penting bagi pemerintah untuk mengurai pelbagai langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan Papua yang lebih baik.

Dari kedua pidato tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tiga agenda besar bagi Papua yang ditekankan oleh Presiden SBY. Pertama, dalam satu dekade ini Pemerintah telah melakukan reformasi politik di Papua. Hal itu dapat dilihat dari desentralisasi asimetris yang dirumuskan dalam payung otonomi khusus bagi Papua. Melalui kerangka otonomi khusus ini, pemerintah telah mendesain kewenangan yang luas, mendesentralisasi fiskal yang lebih besar, maupun menghargai identitas ke-papua-an melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Sebuah institusi khusus sebagai representasi kultural rakyat Papua, yang keanggotaannya terdiri dari wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan.

Kedua, Presiden SBY juga menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki Papua dengan mengatakan bahwa ‘akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik'. Komunikasi yang konstruktif ini sejalan dengan pendekatan yang selama ini ditekankan oleh Presiden SBY, yaitu menerapkan pendekatan damai dan bermartabat, dan mengedepankan pendekatan kesejahteraan (prosperity) bagi penyelesaian masalah di Papua.

Ketiga, dalam Pidato R-APBN 2011, Presiden SBY meneguhkan langkahnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus yang lebih baik. Dengan alokasi dana otonomi khusus yang semakin besar dari waktu ke waktu, maka diperlukan mekanisme pengawasan yang tertata dan terukur secara baik. Harapannya, dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang besar, taraf hidup saudara-saudara kita di Tanah Papua berubah menuju kehidupan yang lebih baik. Menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah kita menjadikan Tanah Papua sebagai masa depan Indonesia.

Sumber: http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Halaman%20Muka&berita=142152&pagecomment=1