Velix: Presiden Minta Integrasi Sosial Dijaga

Jakarta | Jum'at, 1 Mar 2013

Aliyudin Sofyan

Para pemegang kekuasaan harus mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

TRANSISI demokrasi yang dijalankan di Tanah Air sejak 1998 dinilai telah berhasil dikelola oleh bangsa dan negara ini. Tugas sejarah ini adalah tugas kolektif semua anak bangsa, dan tidak hanya pemerintah. Konflik sosial yang pernah terjadi di Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Aceh, ternyata berhasil dikelola dan diselesaikan dengan kesepahaman bersama bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian menurut Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai kepada Jurnal Nasional, Kamis (28/2).  "Presiden SBY melihat bahwa gagasan-gagasan besar bangsa seperti nasionalisme, integrasi sosial, harmoni, dan bhineka tunggal ika menjadi bahasa kolektif dari semua pihak. Hal ini yang harus dijaga oleh semua anak bangsa," kata Velix.

Menurut Velix, dalam konteks spiritual ke-Indonesiaan, Presiden SBY menyatakan bahwa bangsa ini dilandasi oleh nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesalehan sosial serta penegakan supremasi hukum.
Bahkan, kata Velix, Presiden SBY beberapa waktu lalu menegaskan bahwa bila di negeri ini ingin tidak ada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, para pemegang kekuasaan harus mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan itu.

Menurutnya, Presiden SBY mengajak semua anak bangsa di seluruh Tanah Air untuk menciptakan kehidupan berdemokrasi yang santun, beretika, teduh, dan damai.  "Suasana yang damai adalah fondasi penting untuk membangun demokrasi dan pembangunan yang lebih baik," katanya.

Terpisah, permasalahan di Papua yang makin meruncing dinilai sejumlah kalangan tidaklah berbeda dengan yang terjadi di Aceh beberapa waktu lalu. Sayangnya, Aceh bisa diatasi dan pulih sampai hari ini, sementara Papau masih dalam pergolakan. Terhadap fakta tersebut, sejumlah pengamat meminta Presiden SBY untuk menangani dan menyelesaikan kasus Papua sama seperti yang dilakukan terhadap Aceh. "Masalah Papua sangat bisa diselesaikan oleh Presiden SBY," kata Direktur Progran Imparsial, Al Araf. Araf mengatakan, menyelesaikan persoalan di Papua sepenuhnya tergantung bagaimana Presiden SBY mengambil jalan politik untuk membangun dialog-dialog baru bersama masyarakat Papua itu sendiri.

"Memang, kita harus mengatakan bahwa ini adalah suatau kenyataan yang paradoks, kenapa Aceh bisa diselesaikan dengan dialog, tapi kenapa Papua tidak dilakukan dengan hal serupa?" katanya.
Ia juga menilai, masalah Papua masih bisa diselesaikan dengan jalur hukum, di mana polisi tetap menjadi garda depan, sementara bantauan dari TNI harus atas persetujuan presiden sesuai dengan UU TNI Pasal 7 ayat (3). Sejauh ini, yang terjadi justru operasi militer yang diutamakan tanpa persetujuan presiden. Padahal, cara ini bisa dikatakan ilegal karena tidak sejalan dengan UU TNI Pasal 7 ayat (3) itu sendiri.

Araf juga melihat bagaiman pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua hingga kini tidak berjalan, misalnya di Abepura. Kedepan, kata Araf, sungguh dibutuhkan kerendahan hati untuk membuka diri dan mulai membangun ruang dialog baru bersama masyarakat papua.
Friederich Batari/Herman Sina

Politik Yang Amanah

Jakarta | Kamis, 28 Feb 2013

Rihad Wiranto

Oleh: Velix Wanggai 


Hari-hari ini Indonesia masih terus membangun demokrasi yang berkelanjutan. Seringkali kita dihadapkan dengan pertanyaan bahwa apakah kehidupan demokrasi yang telah dibangun saat ini telah tepat untuk konteks Indonesia ataukah demokrasi yang berjalan sekarang ini merupakan wajah demokrasi yang kita pilih?

Dalam hal yang lebih spesifik, bagaimana wajah kehidupan kepartaian di tanah air kita, bagaimana pola pembiayaan partai, bagaimana proses rekrutmen politik dalam tubuh partai, pendidikan politik apa yang dihadirkan oleh partai, dan sejauhamana partai politik hadir untuk kebijakan kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan. Hal itu sederet pertanyaan yang perlu kita jawab hari-hari ini dan ke depan. Kita percaya bahwa partai politik adalah fondasi penting dalam pembentukan demokrasi yang kuat dan bermakna.

Kita percaya bahwa partai politik memainkan peran yang penting dalam kehidupan politik, khususnya peran partai di era transisi dari rejim yang otoriter ke rejim demokrasi. Partai hadir untuk membentuk konsolidasi demokrasi sebagai harapan rakyat. Rakyat kebanyakan memberikan harapan kepada partai politik untuk memberikan visi bagi perjalanan bangsa. Pengalaman Indonesia sejak 1998 hingga 2013 ini sebenarnya mencerminkan perjalanan partai politik di dalam menjawab tantangan-tantangan besar bangsa dan negara ini.

Ada dua tantangan besar yang harus dijawab oleh partai-partai politik di Indonesia. Pertama, sejauhmana partai politik berperan untuk menjaga integrasi nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kedua, bagaimana peran partai politik di dalam mengawal pembangunan Indonesia dimana saat ini Indonesia telah digolongkan sebagai an emerging economy?

Jika kita belajar dari pengalaman partai-partai politik di belahan negara lain di era transisi demokrasi, partai politik sebenarnya memiiki peran penting dalam membangun relasi antara negara dan masyarakat. Partai melakukan agregasi dan mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat di arena pembentukan kebijakan negara. Demikian pula, partai politik hadir untuk mengelola konflik-konflik kepentingan, dan bahkan yang terpenting adalah partai politik hadir untuk menawarkan wadah bagi integrasi sosial dan politik sebagai instrumen pembangunan bangsa (nation-building).
 
Ada pula pelajaran dari negara lain bahwa seringkali partai politik menjadi sumber konflik di era transisi. Apalagi di masyarakat yang majemuk, seringkali partai politik beririsan dengan etnik, agama, dan bahkan kedaerahan. Tugas bagi pemimpin-pemimpin partai untuk menjadikan nasionalisme, harmoni, dan perdamaian sebagai proyek nasional.

Rakyat kebanyakan memberikan harapan bagi partai politik di Indonesia. Kritikan-kritikan kepada partai sebenarnya wujud dari harapan dan kecintaan rakyat kepada partai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyampaikan kepada publik bahwa tahun 2013 dan tahun 2014 adalah tahun politik. Bangsa ini memasuki periode kompetisi politik menjelang 2014.

Presiden SBY menjelaskan semua partai politik mengincar kekuasaan, baik di pusat dan di daerah. Kekuasaan yang ingin diperjuangkan partai politik manapun penting, asalkan fair, beretika dan mendidik, jangan yang merusak dan tidak patut. Presiden menyarankan agar semua kompetisi kekuasaan diraih dengan cara yang baik, beretika dan beramanah.

Pilihan kita di era reformasi ini telah benar. Demokrasi dan pembangunan berjalan seiiring, sejalan, dan saling berpengaruh satu sama lain. Bahkan di Indonesia, kita telah membuktikan demokrasi, pembangunan, dan agama (Islam) dapat berjalan dalam tarikan langkah yang selaras. Di tengah pembangunan demokrasi yang terus dikembangkan, pemimpin-pemimpin partai politik memiliki kewajiban untuk menggaungkan cara politik yang cerdas, santun, dan amanah.

Sekeras apapun persaingan, dan bahkan konflik kepentingan yang ada, kesantunan mesti dikedepankan dalam konteks etika berdemokrasi. Solidaritas sosial juga mesti diletakkan di dalam kerangka aturan hukum yang berlaku. Di sinilah tantangan kita, menyeimbangkan budaya berpolitik yang santun dan struktur politik-hukum. Inilah salah satu demokrasi yang berkelanjutan di Tanah Air