Politik Yang Amanah

Jakarta | Kamis, 28 Feb 2013

Rihad Wiranto

Oleh: Velix Wanggai 


Hari-hari ini Indonesia masih terus membangun demokrasi yang berkelanjutan. Seringkali kita dihadapkan dengan pertanyaan bahwa apakah kehidupan demokrasi yang telah dibangun saat ini telah tepat untuk konteks Indonesia ataukah demokrasi yang berjalan sekarang ini merupakan wajah demokrasi yang kita pilih?

Dalam hal yang lebih spesifik, bagaimana wajah kehidupan kepartaian di tanah air kita, bagaimana pola pembiayaan partai, bagaimana proses rekrutmen politik dalam tubuh partai, pendidikan politik apa yang dihadirkan oleh partai, dan sejauhamana partai politik hadir untuk kebijakan kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan. Hal itu sederet pertanyaan yang perlu kita jawab hari-hari ini dan ke depan. Kita percaya bahwa partai politik adalah fondasi penting dalam pembentukan demokrasi yang kuat dan bermakna.

Kita percaya bahwa partai politik memainkan peran yang penting dalam kehidupan politik, khususnya peran partai di era transisi dari rejim yang otoriter ke rejim demokrasi. Partai hadir untuk membentuk konsolidasi demokrasi sebagai harapan rakyat. Rakyat kebanyakan memberikan harapan kepada partai politik untuk memberikan visi bagi perjalanan bangsa. Pengalaman Indonesia sejak 1998 hingga 2013 ini sebenarnya mencerminkan perjalanan partai politik di dalam menjawab tantangan-tantangan besar bangsa dan negara ini.

Ada dua tantangan besar yang harus dijawab oleh partai-partai politik di Indonesia. Pertama, sejauhmana partai politik berperan untuk menjaga integrasi nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kedua, bagaimana peran partai politik di dalam mengawal pembangunan Indonesia dimana saat ini Indonesia telah digolongkan sebagai an emerging economy?

Jika kita belajar dari pengalaman partai-partai politik di belahan negara lain di era transisi demokrasi, partai politik sebenarnya memiiki peran penting dalam membangun relasi antara negara dan masyarakat. Partai melakukan agregasi dan mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat di arena pembentukan kebijakan negara. Demikian pula, partai politik hadir untuk mengelola konflik-konflik kepentingan, dan bahkan yang terpenting adalah partai politik hadir untuk menawarkan wadah bagi integrasi sosial dan politik sebagai instrumen pembangunan bangsa (nation-building).
 
Ada pula pelajaran dari negara lain bahwa seringkali partai politik menjadi sumber konflik di era transisi. Apalagi di masyarakat yang majemuk, seringkali partai politik beririsan dengan etnik, agama, dan bahkan kedaerahan. Tugas bagi pemimpin-pemimpin partai untuk menjadikan nasionalisme, harmoni, dan perdamaian sebagai proyek nasional.

Rakyat kebanyakan memberikan harapan bagi partai politik di Indonesia. Kritikan-kritikan kepada partai sebenarnya wujud dari harapan dan kecintaan rakyat kepada partai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyampaikan kepada publik bahwa tahun 2013 dan tahun 2014 adalah tahun politik. Bangsa ini memasuki periode kompetisi politik menjelang 2014.

Presiden SBY menjelaskan semua partai politik mengincar kekuasaan, baik di pusat dan di daerah. Kekuasaan yang ingin diperjuangkan partai politik manapun penting, asalkan fair, beretika dan mendidik, jangan yang merusak dan tidak patut. Presiden menyarankan agar semua kompetisi kekuasaan diraih dengan cara yang baik, beretika dan beramanah.

Pilihan kita di era reformasi ini telah benar. Demokrasi dan pembangunan berjalan seiiring, sejalan, dan saling berpengaruh satu sama lain. Bahkan di Indonesia, kita telah membuktikan demokrasi, pembangunan, dan agama (Islam) dapat berjalan dalam tarikan langkah yang selaras. Di tengah pembangunan demokrasi yang terus dikembangkan, pemimpin-pemimpin partai politik memiliki kewajiban untuk menggaungkan cara politik yang cerdas, santun, dan amanah.

Sekeras apapun persaingan, dan bahkan konflik kepentingan yang ada, kesantunan mesti dikedepankan dalam konteks etika berdemokrasi. Solidaritas sosial juga mesti diletakkan di dalam kerangka aturan hukum yang berlaku. Di sinilah tantangan kita, menyeimbangkan budaya berpolitik yang santun dan struktur politik-hukum. Inilah salah satu demokrasi yang berkelanjutan di Tanah Air