Velix Wanggai: Obor Rakyat tak terkait pandangan Istana

Reporter : Laurencius Simanjuntak | Minggu, 15 Juni 2014 03:20

Velix Wanggai. ©wordpress.com/blogspot.com

• Juli
  

Merdeka.com - Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, akhirnya memberikan keterangan resmi perihal Setiyardi Budiono, asistennya yang belakangan disorot publik karena menjadi pemimpin redaksi Obor Rakyat. Velix keberatan tabloid yang memuat tudingan berbau SARA terhadap capres Jokowi dikait-kaitkan dengan Istana.

"Tabloid Obor Rakyat sama sekali tidak terkait dengan pandangan Istana Presiden," tulis Velix dalam siaran pers seperti dikutip merdeka.com, Minggu (15/6).

Berikut penjelasan lengkap Velix:

(1) Tabloid Obor Rakyat sama sekali tidak terkait dengan pandangan Istana Presiden. Walaupun saudara Setiyardi Budiono adalah staf di kantor Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah, apa yang dilakukan oleh Setyardi adalah pandangan dan sikap pribadi;

(2) Penerbitan tabloid Obor Rakyat adalah sikap, langkah, dan pilihan pribadi yang dijalani oleh Setiyardi Budiono, dan tidak mewakili pandangan kantor Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah. Yang bersangkutan tidak pernah melaporkan tentang kegiatan Obor Rakyat, dan kami baru mengetahui beliau sebagai Pemred Obor Rakyat pada hari Jumat, 13 Juni 2014;

(3) Dalam situasi kontestasi pemilihan Presiden 2014, Setyardi Budiyono memiliki logika pribadi dan pilihan politik dalam menyikapi Capres 2014. Pilihan politik itu tidak terkait dengan sikap dan pandangan kantor Staf Khusus Presiden;

(4) Kami sebagai Staf Khusus Presiden tidak bisa mengontrol pikiran yang hidup dan pilihan hati dari masing-masing individu, baik Setyardi sebagai staf di Kantor Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah, dan Setyardi sebagai warga negara yang konsen dengan kontestasi Pilpres, serta Setyardi sebagai penduduk DKI Jakarta yang prihatin dengan prosesi Capres 2014;

(5) Dalam kompetisi politik 2014 ini, saudara Setiyardi Budiono bukanlah Tim Sukses Capres maupun anggota partai politik tertentu. Langkah Setyardi dipandang sebagai partisipasi politik warga yang terkait dengan latar belakangnya di dunia media;

(6) Secara pribadi, saya, Velix Wanggai, memiliki posisi dasar netral dalam prosesi Pilpres 2014 karena saya menyandang status pegawai negeri sipil (PNS). Dengan amanah sebagai Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, kami bekerja secara profesional dalam agenda kewilayahan, pembangunan daerah, dan otonomi khusus;

(7) Dalam kontestasi Pilpres ini, saatnya politik gagasan (ideas) yang perlu dikedepankan dalam perdebatan publik. Gagasan memberi warna dalam perdebatan kebijakan negara.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) tidak mengetahui aktivitas Setiyardi Budiono, yang disebut sebagai asisten Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai.

"Kewenangan Staf Khusus Presiden (SKP) di tangan Presiden melalui Keppres, sementara asisten atau pembantu asisten SKP berada di bawah Sekretaris Kabinet di mana tanggung jawab sepenuhnya berada di SKP yang bersangkutan karena para asisten SKP bertugas membantu SKP," kata Julian seperti dikutip Antara, Sabtu (14/6)

Menata Perubahan

 | Kamis, 03 April 2014

Rihad Wiranto

Oleh:
Velix Wanggai
 

Mundurnya Presiden Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun di masa Orde Baru telah membawa perubahan besar di Indonesia dan mendorong terjadinya "big-bang reform" hampir di segala bidang. Indonesia mengalami perubahan besar dan reformasi dalam bidang-bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Kita telah menyaksikan UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali dan diikuti dengan munculnya berbagai undang-undang turunannya. Walaupun ekonomi Orde Baru menunjukkan prestasi yang baik, tetapi Orde Baru juga ditandai dengan berbagai persoalan berat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat amanah di tengah situasi transisi yang tidak gampang. Dalam pidato perdana di Istana Merdeka, pada 20 Oktober 2004, Presiden SBY menegaskan bahwa "bagi pendiri bangsa, tantangan terbesar adalah membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Bagi generasi kita tantangan terbesar adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan secara khusus, memperkuat proses konsolidasi demokrasi, serta menuntaskan agenda reformasi".

Selanjutnya, Presiden SBY mengatakan kepada publik bahwa, "Dalam beberapa bulan mendatang, Pemerintahan akan mencurahkan perhatian untuk menata masalah-masalah dalam negeri. Pemerintah akan menstimulasi kehidupan ekonomi. Pemerintahan akan menjalankan ekonomi terbuka. Pemerintahan akan memprioritaskan dan menata kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan akan terus meningkatkan produktifitas dan daya saing dan menggalakkan investasi untuk pembangunan infrastuktur. "

"Pemerintahan akan memberi perhatian khusus dalam penanganan korupsi. Pemerintahan akan memberi perhatian khusus terhadap penanganan situasi konflik di Aceh dan Papua. Pemerintahan akan memberikan perhatian khusus pada desentralisasi dan otonomi daerah...insya Allah, dengan kebersamaan dan kerja keras kita, kta akan mampu mewujudkan kondisi Indonesia yang lebih baik, lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera".

Memulai pemerintahan SBY dalam satu dekade ini, sejak 2004 Presiden SBY meletakan ke dalam 2 Strategi Dasar. Pertama, Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelematkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan konsensus dasar kita, yakni Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Kedua, Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang guna pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Disinilah, sejak 2004 telah diletakkan 3 sasaran pembangunan, baik pertumbuhan ekonomi yang tinggi (pro-growth), penciptaan lapangan kerja yang optimal (pro-job), dan penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Hal ini dikenal dengan triple track strategy. Di era pemerintahan SBY, 2009 - 2014, satu strategi didorong, yakni keberpihakan pada pembangunan yang berkelanjutan, atau dikenal dengan pro-environment.
 
Setelah kita melangkah dalam 10 tahun terakhir, banyak prestasi yang telah kita capai, tetapi tetap menyisahkan tugas berat ke depan. Indonesia telah melakukan "revolusi diam-diam" (silent revolution) dalam berbagai aspek kehidupan. Silent revolution itu hadir dalam konteks perubahan budaya hingga perubahan struktural dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Kita menjauh dari ramalan Indonesia akan mengalami "balkanisasi", sentimen keagamaan, negara semi otoritarian, maupun kembalinya negara otoritarian. Syukur, Presiden SBY telah membawa Indonesia menjadi negara demokrasi, terlebih lagi negara demokrasi yang stabil dan lebih terkonsolidasi.

Poin penting bagi Indonesia, adalah Presiden SBY telah meletakan visi jauh ke depan tanpa mengabaikan langkah-langkah pembangunan yang bertahap. Ketiadaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era reformasi telah mendorong Presiden SBY untuk menghadirkan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025.

Presiden SBY pernah menyampaikan agar pikiran-pikiran besar perlu digali dan dirumuskan ke dalam strategi pembangunan yang sesuai konteks Indonesia. Ekonomi Indonesia memadukan pendekatan sumber daya (resources), pengetahuan (knowledge), dan budaya (culture). Pertumbuhan ekonomi yang dianut adalah pertumbuhan disertai pemerataan, growth with equity, agar benar-benar membawa rasa adil.

Kita juga menyaksikan pemerintahan SBY secara serius memperkuat ekonomi dalam negeri yang berdimensi kewilayahan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh tanah air. Daerah-daerah menjadi kekuatan ekonomi lokal. Dan, menariknya, ekonomi nasional dilandasi oleh mekanisme pasar untuk efisiensi, tetapi juga memberikan ruang bagi peran pemerintah yang tepat untuk menjamin keadilan. Disinilah, strategi pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro-rakyat miskin, dan pro-lingkungan diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional.

Dewasa ini dimensi kewilayahan ini juga mendapat perhatian. Hal itu tampak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Presiden SBY mendorong percepatan pembangunan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Sejalan dengan itu, diluncurkan pula Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025. Melalui MP3EI, pendekatan terobosan (breakthrough), tidak ‘business as usual', dan kebijakan terpadu (integrated policy) dilakukan dalam pengembangan 6 koridor ekonomi wilayah, konektifitas wilayah, dan sumber daya manusia.

Di mata dunia internasional, Indonesia disebut sebagai "remarkable Indonesia" - bangsa yang dinilai berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan yang berat dan kompleks dalam 10 tahun terakhir ini. Indonesia hadir sebagai "an emerging country", dan dipandang sebagai negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India. Dalam hal hubungan internasional, sejak 20 Oktober 2004 Presiden SBY telah menyapa sahabat-sahabat Indonesia di dunia internasional. Presiden SBY menegaskan sikal Indonesia tetap berpegang teguh pada politik bebas aktif, memajukan perdamaian, meningkatkan kesejahteraan, dan membela keadilan. Indonesia akan terus tumbuh menjadi bangsa yang demokratis, terbuka, modern, pluralistik dan toleran.

Hari-hari ini Indonesia memasuki masa transisi kepemimpinan. Kita sedang memasuki Tahun Politik yang ditandai dengan prosesi pemilihan Legislatif 9 April dan Pemilihan Presiden 9 Juni 2014. Banyak prestasi telah dicapai. Ada juga pekerjaan rumah yang wajib ditata dan dibenahi. Tugas mulia dari seluruh anak bangsa adalah melanjutkan apa-apa yang telah baik di era Presiden SBY, dan kemudian menata dan memperbaiki pekerjaan rumah yang belum selesai. Kita wajib optimistik, harus bisa, dan bersatu dalam keberagaman kita.

Jejak Langkah Presiden SBY : Velix Wanggai Luncurkan Buku “Indonesia Untuk Semua”

Jurnas.com | STAF Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai meluncurkan buku berjudul “Indonesia Untuk Semua: Catatan Haluan Pembangunan, Demokrasi, dan Diplomasi Presiden SBY. Buku setebal 660 halaman ini diluncurkan di Jakarta, Kamis (3/4).

Velix Wanggai mengatakan buku ini merupakan bunga rampai artikel yang dimuat di media massa utamanya di Harian Jurnal Nasional sejak 2010 sampai 2013. Menurutnya, buku ini menggambarkan jejak langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam mengelola Indonesia yang sedang berubah.

Velix mengungkapkan, pada awal tahun 2009, saat dirinya bersama beberapa orang dipanggil untuk dilakukan fit and proper test bagi calon Staf Khusus Presiden, Presiden SBY berpesan agar membangun tradisi baru dalam politik modern Indonesia deengan merekam jejak langkah pemimpin-pemimpin nasional dalam bentuk buku. Karena buku akan menjadi warisan penting bagi generasi baru untuk memahami secara utuh apa yang ada di hati, pikiran, langkah dari para pemimpinnya.

“Pada titik ini, jejak langkah Presiden SBY akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama generasi muda untuk memegang prinsip keberlanjutan, dan perubahan di dalam mengelola Tanah Air yang kita cintai ini,” kata Velix Wanggai.

Dalam buku ini, Velix Wanggai membagi pemikiran, langkah dan kebijakan Presiden SBY ke dalam sembilan bab, yakni Mari Bersatu Membangun Bangsa; Di Bawah Bendera Reformasi; Membangun Karakter Bangsa; Politik Perencanaan Nasional Ala SBY; Politik Pembangunan Regional Ala SBY; Mengelola Aceh hingga Papua; Menuju Kemuliaan Papua; Meneguhkan NKRI; dan Indonesia untuk Dunia.

Velix menjelaskan buku ini memotret berbagai isu, langkah dan kebijakan Presiden SBY serta dinamika yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri.

Peluncuran buku Velix Wanggai ditandai dengan menyerahkan secara simbolis kepada beberapa tokoh, akademisi/pengamat, perwakilan kementerian/lembaga, perwakilan media massa, generasi muda, dan tokoh masyarakat.

Pengamat Politik UGM, Ari Dwipayana saat diskusi buku Velix Wanggai, menekankan bahwa pemerintahan Presiden SBY dibangun atas spirit inklusifitas. Artinya pemerintahan dan pembangunan melibatkan semua kekuatan elemen bangsa dan hal ini sejalan dengan spirit yang dibangun oleh para pendiri bangsa.

“Pemikiran historis terkait inklusifisme sangat penting untuk disadarkan kepada generasi muda di masa depan,” kata Ari Dwipayana.

Ari menilai bahwa semangat inklusifisme yang dibangun Presiden SBY tentu menghadapai sejumlah dilema. Dilema ini juga akan dialami baik pemimpin sebelum Presiden SBY dan nanti pemimpin pasca Presiden SBY.

“Kedepan, siapapun pemimpin baik sebelum Presiden SBY, di masa SBY dan pasca SBY, pasti akan berhadapan dengan dilema-dilema utamanya berkaitan dengan sistem demokrasi kita,” kata Ari.

Pengamat Hubungan Internasional sekaligus Asisten Staf Khusus Presiden, Yayan Ganda Hayat Mulyana menyampaikan apresiasi atas kiprah dan peran Indonesia di dunia internasional. Di masa pemerintahan Presiden SBY, kata Yayan, Indonesia tercatat salah satu negara yang mengirim pasukan perdamaian PBB paling banyak. Ia juga mengapresiasi berbagai keterlibatan dan peran Indonesia di forum internasional seperti G20, APEC, ASEAN, dan forum internasional lainnya.

Karena itu, Yayan berharap pemimpin kedepan harus melanjutkan capaian dan keberhasilan pemerintahan Presiden SBY.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Pengamat Otonomi Daerah, Mas’ud Said juga mengapresiasi capaian dan kinerja pemerintahan Presiden SBY.

“Pada awal reformasi, dunia sempat meramalkan Indonesia akan hancur. Namun dibawah pemerintahan Presiden SBY, semua prediksi itu terbantahkan. Indonesia justru melampaui ekspektasi yang diharapkan,” kata Mas’ud Said.

Bupati Fak Fak, Mohammad Uswanas yang hadir memberikan testimoni, juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden SBY yang telah melibatkan semua komponen bangsa untuk terlibat dalam pembangunan.