Menata Perubahan

 | Kamis, 03 April 2014

Rihad Wiranto

Oleh:
Velix Wanggai
 

Mundurnya Presiden Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun di masa Orde Baru telah membawa perubahan besar di Indonesia dan mendorong terjadinya "big-bang reform" hampir di segala bidang. Indonesia mengalami perubahan besar dan reformasi dalam bidang-bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Kita telah menyaksikan UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali dan diikuti dengan munculnya berbagai undang-undang turunannya. Walaupun ekonomi Orde Baru menunjukkan prestasi yang baik, tetapi Orde Baru juga ditandai dengan berbagai persoalan berat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat amanah di tengah situasi transisi yang tidak gampang. Dalam pidato perdana di Istana Merdeka, pada 20 Oktober 2004, Presiden SBY menegaskan bahwa "bagi pendiri bangsa, tantangan terbesar adalah membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Bagi generasi kita tantangan terbesar adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan secara khusus, memperkuat proses konsolidasi demokrasi, serta menuntaskan agenda reformasi".

Selanjutnya, Presiden SBY mengatakan kepada publik bahwa, "Dalam beberapa bulan mendatang, Pemerintahan akan mencurahkan perhatian untuk menata masalah-masalah dalam negeri. Pemerintah akan menstimulasi kehidupan ekonomi. Pemerintahan akan menjalankan ekonomi terbuka. Pemerintahan akan memprioritaskan dan menata kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan akan terus meningkatkan produktifitas dan daya saing dan menggalakkan investasi untuk pembangunan infrastuktur. "

"Pemerintahan akan memberi perhatian khusus dalam penanganan korupsi. Pemerintahan akan memberi perhatian khusus terhadap penanganan situasi konflik di Aceh dan Papua. Pemerintahan akan memberikan perhatian khusus pada desentralisasi dan otonomi daerah...insya Allah, dengan kebersamaan dan kerja keras kita, kta akan mampu mewujudkan kondisi Indonesia yang lebih baik, lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera".

Memulai pemerintahan SBY dalam satu dekade ini, sejak 2004 Presiden SBY meletakan ke dalam 2 Strategi Dasar. Pertama, Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelematkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan konsensus dasar kita, yakni Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Kedua, Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang guna pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Disinilah, sejak 2004 telah diletakkan 3 sasaran pembangunan, baik pertumbuhan ekonomi yang tinggi (pro-growth), penciptaan lapangan kerja yang optimal (pro-job), dan penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Hal ini dikenal dengan triple track strategy. Di era pemerintahan SBY, 2009 - 2014, satu strategi didorong, yakni keberpihakan pada pembangunan yang berkelanjutan, atau dikenal dengan pro-environment.
 
Setelah kita melangkah dalam 10 tahun terakhir, banyak prestasi yang telah kita capai, tetapi tetap menyisahkan tugas berat ke depan. Indonesia telah melakukan "revolusi diam-diam" (silent revolution) dalam berbagai aspek kehidupan. Silent revolution itu hadir dalam konteks perubahan budaya hingga perubahan struktural dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Kita menjauh dari ramalan Indonesia akan mengalami "balkanisasi", sentimen keagamaan, negara semi otoritarian, maupun kembalinya negara otoritarian. Syukur, Presiden SBY telah membawa Indonesia menjadi negara demokrasi, terlebih lagi negara demokrasi yang stabil dan lebih terkonsolidasi.

Poin penting bagi Indonesia, adalah Presiden SBY telah meletakan visi jauh ke depan tanpa mengabaikan langkah-langkah pembangunan yang bertahap. Ketiadaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era reformasi telah mendorong Presiden SBY untuk menghadirkan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025.

Presiden SBY pernah menyampaikan agar pikiran-pikiran besar perlu digali dan dirumuskan ke dalam strategi pembangunan yang sesuai konteks Indonesia. Ekonomi Indonesia memadukan pendekatan sumber daya (resources), pengetahuan (knowledge), dan budaya (culture). Pertumbuhan ekonomi yang dianut adalah pertumbuhan disertai pemerataan, growth with equity, agar benar-benar membawa rasa adil.

Kita juga menyaksikan pemerintahan SBY secara serius memperkuat ekonomi dalam negeri yang berdimensi kewilayahan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh tanah air. Daerah-daerah menjadi kekuatan ekonomi lokal. Dan, menariknya, ekonomi nasional dilandasi oleh mekanisme pasar untuk efisiensi, tetapi juga memberikan ruang bagi peran pemerintah yang tepat untuk menjamin keadilan. Disinilah, strategi pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro-rakyat miskin, dan pro-lingkungan diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional.

Dewasa ini dimensi kewilayahan ini juga mendapat perhatian. Hal itu tampak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Presiden SBY mendorong percepatan pembangunan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Sejalan dengan itu, diluncurkan pula Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025. Melalui MP3EI, pendekatan terobosan (breakthrough), tidak ‘business as usual', dan kebijakan terpadu (integrated policy) dilakukan dalam pengembangan 6 koridor ekonomi wilayah, konektifitas wilayah, dan sumber daya manusia.

Di mata dunia internasional, Indonesia disebut sebagai "remarkable Indonesia" - bangsa yang dinilai berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan yang berat dan kompleks dalam 10 tahun terakhir ini. Indonesia hadir sebagai "an emerging country", dan dipandang sebagai negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India. Dalam hal hubungan internasional, sejak 20 Oktober 2004 Presiden SBY telah menyapa sahabat-sahabat Indonesia di dunia internasional. Presiden SBY menegaskan sikal Indonesia tetap berpegang teguh pada politik bebas aktif, memajukan perdamaian, meningkatkan kesejahteraan, dan membela keadilan. Indonesia akan terus tumbuh menjadi bangsa yang demokratis, terbuka, modern, pluralistik dan toleran.

Hari-hari ini Indonesia memasuki masa transisi kepemimpinan. Kita sedang memasuki Tahun Politik yang ditandai dengan prosesi pemilihan Legislatif 9 April dan Pemilihan Presiden 9 Juni 2014. Banyak prestasi telah dicapai. Ada juga pekerjaan rumah yang wajib ditata dan dibenahi. Tugas mulia dari seluruh anak bangsa adalah melanjutkan apa-apa yang telah baik di era Presiden SBY, dan kemudian menata dan memperbaiki pekerjaan rumah yang belum selesai. Kita wajib optimistik, harus bisa, dan bersatu dalam keberagaman kita.