Kemen PUPR Fokus Pengembangan Daerah di Luar Jawa

Rochimawati Senin, 22 Juni 2015, 09:23 WIB 
 

VIVA.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menaruh perhatian besar untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal, Kawasan Timur Indonesia, kawasan perdesaan, kawasan marjinal perkotaan, dan wilayah strategis di luar Pulau Jawa.

Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR ditujukan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.

Dalam konteks itu, Menteri PUPR Basuki telah mengubah mindset kementeriannya dengan menekankan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan sosial komunitas. Salah satu perubahan itu dengan hadirnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai, menjelaskan ada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (35 WPS) yang tersebar empat WPS di Pulau Papua, dua WPS di Kepulauan Maluku, empat WPS di Pulau Kalimantan, lima WPS di Sulawesi, dan lima WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, maupun enam WPS di Sumatera.

Sebagai contoh, Kemen PUPR mendorong WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai dan Ambon-Seram. Ada pula, WPS Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Aksesibilitas Baru Papua di ruas Nabire-Enarorali-Ilaga-Timika-Wamena.

"Kementerian bersama dengan TNI AD, membuka akses jalan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara," jelas Velix Wanggai, seperti dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin 22 Juni 2015.

Dalam APBN 2015 dialokasikan Rp2,7 triliun untuk pembukaan jalan baru perbatasan di Kalimantan sekitar 740 kilometer. Menurut dia, Kementerian PUPR juga akan mendorong penyelesaian Trans-Papua, guna memperkuat konektivitas dan mengurangi tingkat kemahalan harga di pedalaman.

Di samping itu Kementerian PUPR juga fokus membangun bendungan untuk mempercepat hadirnya sentra-sentra pangan di luar Pulau Jawa. (asp)

Akhir Juni 2015 Jalan Nasional Bebas Lubang

June 25, 2015 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerin Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada akhir Juni 2015 jalan nasional bebas lubang. Target ini disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang bertanggung jawab sebagai pelaksana infrastruktur jalan dan jembatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2015).

Rapat kerja ini juga dihadiri Menteri Perhubungan, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta Kepala Badan SAR Nasional, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2015).

Dalam rapat kerja, dibicarakan soal persiapan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka penanganan arus mudik lebaran di seluruh Indonesia tahun ini, khususnya wilayah yang ramai dilewati oleh pemudik.

Kementerian PUPR sendiri bertanggung jawab dalam pelaksanaan infrastruktur jalan dan jembatan. Pemerintah menargetkan pada akhir Juni 2015 jalan nasional bebas lubang. Semua ruas jalan tidak ada yang agregat baik aspal maupun beton, bermarka, bahu jalan rapi, rumput terpotong dan tidak rusak, median bersih dan rapi, serta rambu rambu cukup.

Sementara itu, strategi paket-paket regular dan pasca bencana sampai akhir Juni 2015 terkait lokasi yang belum dikerjakan akan dilapis aspal satu lapis atau binder, atau dijamin bebas lubang agar fungsional, tidak ada tumpukan material di pinggir jalan, tidak ada alat-alat berat yang parkir di bahu jalan dan sudah bermarka.

Lebih spesifik lagi, antisipasi berfungsinya Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang diprediksi mengalami penumpukan arus lalu lintas di pintu keluar Tol Pejagan, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix V. Wanggai mengatakan telah menyiapkan 4 skenario yang dilakukan untuk memecah arus lalu lintas.

"Akan dilakukan pemecahan arus lalu lintas dengan mendistribusikan ke arah 4 trase alternatif, ke-4 skenario itu dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan difungsikan selama 24 jam penuh," tutur Velix.

Trase Alternatif tersebut adalah pintu keluar Tol Pejagan-Simpang Pejagan-Brebes, lewat Tol Pejagan-Pemalang yang direncanakan pada saat mudik lebaran dapat difungsikan dengan konstruksi sampai dengan lapis Agregat B (sampai Brebes Timur), pintu keluar Tol Pejagan-Ketanggungan-Jatibarang-Slawi (Jalan Provinsi), dan pintu keluar Tol Pejagan Ketanggungan-Prupuk-Slawi-Tegal (Jalan Nasional).

Selain itu, imbuh Velix, di Provinsi Jawa Tengah, untuk ruas Jalan Pejagan-Ketanggungan-Prupuk-Bumiayu-Ajibarang-Wangon, saat ini sudah fungsional dan dapat dilewati arus mudik. Namun, di lapangan masih ada alat berat yang siaga yakni di KM 115 900.

Sementara itu, di perlintasan kereta api Klonengan dan beberapa perlintasan kereta api lainnya di ruas Prupuk-Ajibarang perlu dilakukan perbaikan aspal yang rusak. Namun dipastikan, pada akhir Juni 2015 sudah siap untuk dilalui arus mudik.

Jalur Pantura Jawa sendiri merupakan jalur utama mudik di Pulau Jawa. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-4 dan H-3 hingga H-2 lebaran tahun ini. Tindak lanjut Rapat Kerja ini rencananya akan diikuti oleh kunjungan kerja spesifik peninjauan jalur lebaran yang akan dilakukan oleh Komisi V DPR RI yang akan dilaksanakan pada minggu kedua sampai ketiga bulan puasa ini.

properti.kompas.com

RAPBN 2016 Kementerian PUPR yang Disetujui Komisi V Diteruskan ke Banggar

Kamis, 25 Juni 2015 , 07:36:00 WIB

Laporan: Ruslan Tambak

KEMENTERIAN PUPR

RMOL. Komisi V DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alokasi anggaran itu disetujui Komisi V melalui Rapat Kerja yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (24/8) kemarin.

Selanjutnya, dukungan dan persetujuan Komisi V itu akan diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu sebelumnya, Kementerian PUPR dalam RAPBN 2016 mengusulkan anggaran sebesar Rp. 126 trilun. Anggaran tersebut diperuntukan ke beberapa bidang yakni:  penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, untuk bendungan dan irigasi, pengembangan infrastruktur pemukiman, dan pengembangan perumahan untuk rakyat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja mengatakan, bahwa perlu sekali dukungan dari Komisi V ini untuk mengalokasikan anggaran di kementeriannya. Karena anggaran tahun 2016 tentunya untuk melaksanakan amanah dari rakyat dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Seperti dikutip dari laman pu.go.id, Ketua dari Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan mitra kerja mereka.

"Tentunya perjuangannya sesuai dengan mekanisme yang ada," ungkapnya. [rus]