Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR ditujukan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.
Dalam konteks itu, Menteri PUPR Basuki telah mengubah mindset kementeriannya dengan menekankan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan sosial komunitas. Salah satu perubahan itu dengan hadirnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai, menjelaskan ada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (35 WPS) yang tersebar empat WPS di Pulau Papua, dua WPS di Kepulauan Maluku, empat WPS di Pulau Kalimantan, lima WPS di Sulawesi, dan lima WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, maupun enam WPS di Sumatera.
Sebagai contoh, Kemen PUPR mendorong WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai dan Ambon-Seram. Ada pula, WPS Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Aksesibilitas Baru Papua di ruas Nabire-Enarorali-Ilaga-Timika-Wamena.
"Kementerian bersama dengan TNI AD, membuka akses jalan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara," jelas Velix Wanggai, seperti dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin 22 Juni 2015.
Dalam APBN 2015 dialokasikan Rp2,7 triliun untuk pembukaan jalan baru perbatasan di Kalimantan sekitar 740 kilometer. Menurut dia, Kementerian PUPR juga akan mendorong penyelesaian Trans-Papua, guna memperkuat konektivitas dan mengurangi tingkat kemahalan harga di pedalaman.
Di samping itu Kementerian PUPR juga fokus membangun bendungan untuk mempercepat hadirnya sentra-sentra pangan di luar Pulau Jawa. (asp)
No comments:
Post a Comment