Hubungan Indonesia-Australia Penting

Selasa, 6 Juni 2006, 13:33:09 WIB

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, normalisasi hubungan Indonesia-Australia merupakan suatu hal yang sangat penting. Tapi di dalam membangun kerjasama yang baik di masa depan, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing negara.

Penegasan tersebut disampaikan ketika menerima pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) periode 2004-2006, Selasa (6/6) pagi, di Kantor Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng. Sedangkan pengurus PPIA yang hadir adalah Presiden PPIA Velix V.Wanggai, Penasihat Masud Said, Andri Indrady, Dimas Purnomo, Mustafa Syafii, Siswanda, dan Arya Rizqi Darsono.

Ada dua hal pokok yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Pertama, adalah hubungan antara Indonesia dan Australia dalam konteks normalisasi hubungan kerjasama antara kedua negara. Kedua, tentang bagaimana perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap penanganan Papua.

Menyangkut normalisasi hubungan Indonesia-Australia, Presiden SBY menegaskan bahwa normalisasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam membangun kerjasama yang saling menghormati. Tetapi di dalam membangun kerjasama yang baik dimasa depan, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing negara.

“Pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa kerjasama yang akan dibangun kembali ini harus merupakan bukti yang kongkret dari pemerintah Australia untuk tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam hubungan yang saling hormat-menghormati antar kedua negara,“ kata Velix V. Wanggai usai mengahadap Presiden.

Sedangkan hal yang menyangkut masalah Papua, menurut Velix, dalam waktu dekat Presiden SBY akan membuat kebijakan baru penanganan Papua yang disebut New Policy for Papua atau New Deal for Papua. Ini adalah beberapa prinsip dasar yang menjadi perubahan di dalam arah baru penanganan Papua. Tetap dalam kerangka otonomi khusus sebagai satu kebijakan akhir penanganan Papua bahwa tidak ada ruang untuk gerakan separatisme tetapi otonomi khusus menjadi suatu solusi.

“New Policy yang ditekankan Presiden SBY mencakup lima hal,” lanjut Velix. Prioritas terhadap penanganan kesehatan, pendidikan yang diarahkan terhadap pengembangan kejuruan, percepatan dalam pengembangan basic infrastruktur untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial di Papua, affirmative action untuk putra-putra asli Papua, dan ketahanan pangan terutama pengembangan sektor-sektor produksi pertanian.

Presiden SBY memiliki komitmen yang besar untuk menyelesaikan kasus Papua secara adil dan menyeluruh dengan konsep yang baru. Dalam waktu dekat Presiden akan berkunjung ke Papua, memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menangani Papua berdasarkan New Policy for Papua. Di sana Presiden SBY juga akan berdialog dengan masyarakat. (osa)