Velix Wanggai, Cara Pandang Seorang Staf kepada Presiden

Penulis : Adri Prima | Jumat, 20 Juli 2012 | 04:33 WIB

Dibaca: 2105

JAKARTA, KOMPAS.com — Velix Wanggai, salah satu Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, merilis dua buah buku yang berjudul Pembangunan Untuk Semua dan Mengelola Sebuah Perubahan.

Kedua buku terbitan Indomultimedia Communicatons Group tersebut memaparkan tentang kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembangunan dan arah kebijakannya periode 2009-2014.

Bersamaan dengan peluncuran kedua buku tersebut, Velix mengadakan acara bedah buku yang bertempat di toko buku Gramedia Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012) petang.

Acara tersebut juga dihadiri beberapa pengamat dari lembaga riset, LSM, dan akademisi. Salah satu peneliti LIPI, yakni Jaleswari Pramodhawardhani, menilai buku karya Velix merupakan cara pandang seorang staf khusus Presiden kepada seorang Presiden, bukan sebagai seorang putra Papua yang memandang Presiden.

Ia juga menilai bahwa sebagian besar pembahasan dalam buku tersebut hanya memaparkan perangkat-perangkat kebijakan SBY. "Buku ini masih dalam level kerangka, belum berbentuk daging," terang Jaleswari.

Ia menambahkan bahwa karya Velix tetap strategis karena secara tidak langsung Velix mencoba memfasilitasi masyarakat untuk mengkritisi kinerja SBY lewat karyanya.

"Dengan buku ini, kita yang berada di luar birokrasi mampu menilai apakah implementasi dari kebijakan-kebijakan yang diproduksi sama dengan apa yang ditawarkan," lanjutnya.

Namun, Jaleswari menganggap hasil buku tersebut sudah proporsional karena Velix sendiri adalah Staf Khusus Presiden. "Dengan posisi Velix yang merupakan staf Presiden, maka tidak mungkin buku ini berisi nilai-nilai oposisi," ujarnya.

Editor :

Benny N Joewono

Velix Wanggai: Presiden Tidak Bisa Diharapkan Mengatasi Semua Masalah Bangsa

Kamis, 19 Juli 2012 , 19:53:00 WIB

Laporan: Aldi Gultom

VELIX WANGGAI/IST

RMOL. Salah satu tugas besar pemerintah di era reformasi saat ini adalah menyebar keadilan di daerah-daerah.

Demikian disampaikan Staf khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai, sebelum peluncuran dua buku karyanya, "Pembangunan untuk Semua, Mengelola Pembangunan Regional Ala SBY" dan "Mengelola Sebuah Perubahan, Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Era SBY (2009-2014)".

Acara digelar di Toko Buku Gramedia Matraman Jakarta Pusat, Kamis petang ini (19/7). Dia mengatakan, buku "Pembangunan untuk Semua" menceritakan dan memotret perjalanan dan pemikiran SBY serta rumusan masalah dan kebijkan pembangunan juga respons yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kami berharap buku ini memberikan sebuah optimisme semangat dan perubahan, dalam sistem saat ini presiden bukan lagi satu-satunya yang diharapkan mengatasi semua masalah," ucap dia.

Menurut dia, semua pelaku politik, NGO, perguruan tinggi juga punya peran serta dalam atasi problem yang dihadapi bangsa.

Sedangkan dalam buku "Mengelola sebuah Perubahan", Velix dan tim berperan sebagai penyaring Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014 terutama dalam aspek regional untuk memahami arah kebijakan era SBY.


"Pasca reformasi ini kita tak punya acuan pembangunan seperti di era Orde Baru dengan GBHN-nya. Di era Habibi ada Propenas. Sedangkan era Gus Dur dan Megawati kita punya RPJM," ucapnya.

RPJM itu begitu tebal sampai 1200 halaman dan isinya sangat beragam sehingga karena begitu tebalnya publik mengakses informasi itu relatif terbatas. Nah, buku tersebut akan mencoba mengatasi hambatan tersebut. [arp]

Transisi dan Transformasi Indonesia

Jurnal Nasional | Kamis, 19 Jul 2012

Velix Wanggai

 


Dewasa ini Indonesia sedang bekerja untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan. Pasca reformasi 1998 kita dihadapkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang menyita energi bangsa. Ekonomi tumbuh, keadilan tersebar, demokrasi terlembaga, hukum yang tegak, dan harmoni sosial yang terbangun adalah misi yang diemban oleh pemerintahan-pemerintahan pasca reformasi ini. Masing-masing kepemimpinan nasional memiliki tantangannya tersendiri, dan memiliki gaya dan model yang khas di dalam mengelola tantangan jaman.

Begitupula kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak kurun waktu 2004 hingga saat ini. Sebagai Presiden yang dipilih pertama kalinya melalui pemilihan langsung, Presiden SBY dihadapkan dengan situasi pasca reformasi yang telah melahirkan perubahan konsitusi. Mengelola pembangunan di era yang berubah inilah yang menjadi topik pembahasan Presiden ketika menghadiri hari lahir Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor) ke-78 di Solo pada 16 Juli 2012, dan ketika meresmikan Forum Strategic Review, sekaligus peluncuran jurnal Strategic Review. Dari dua kesempatan itu, garis besar pidato Presiden berkaitan masalah dan agenda bangsa Indonesia ke depan yakni transisi dan transformasi demokrasi.

Satu hal yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa adalah berhasil melakukan transisi demokrasi selama 14 tahun terakhir sejak 1998. Banyak fenomena yang dapat dicatat dari transisi demokrasi itu. Diantaranya. konflik horizontal berhasil diredam, kebebasan ekspresi dan kebebasan pers terus berkembang. Suara rakyat semakin konfiguratif dengan makin banyaknya partai politik. Tetapi di sisi lain, partai politik pun memperoleh rivalitas baru dengan munculnya figur-figur politik baru. Bahkan mungkin suatu saat parpol hanya sebagai dermaga transit karena yang terpenting disini adalah figur. Pemilihan umum, Pilpres dan Pilkada langsung bukan saja dipandang sebagai semakin terbukanya ruang partisipasi politik rakyat.

Kini Indonesia sedang mengarah pada konsolidasi dan pelembagaan demokrasi. Pada fase ini, yang dibutuhkan adalah transformasi. Jika pada fase transisi, semuanya berjalan dalam kerangka ekpektasi, eksperimentasi dan eksplorasi (termasuk eksploitasi) wacana, maka pada fase transformasi (konsolidasi dan pelembagaan demokrasi), bangsa Indonesia membutuhkan aktualisasi. Sudah banyak konsep dan pemikiran bagus yang terdokumentasi dengan baik, tetapi semuanya masih sebatas dokumen dan agenda.

Kita juga harus segera mengakhiri perdebatan dan pandangan politik yang bukan untuk menyelesaikan persoalan tetapi malah menambah situasi semakin runyam. Saatnya kita mulai mengembangkan cara-cara berdemokrasi yang bermartabat santun dan penuh amanah. Demikian salah satu pesan yang dapat ditangkap dari pidato Presiden di Solo itu.

Bentang wilayah Negara kita yang luas dengan keberagaman sosial budaya adalah potensi konflik yang luar biasa besar, tetapi kita harus mampu menemukan formula rekonsiliasi dan resolusi konflik yang mendasar dan permanen. Prasyarat utama menurut Presiden SBY ketika meluncurkan jurnal Strategic Review adalah faktor kepemimpinan. Pemimpin Indonesia yang akan datang adalah harus bertipe problem solver dan mampu melakukan tranformasi demokrasi di semua level kehidupan kebangsaan.

Kini, Presiden SBY telah meletakkan dasar untuk pemimpin yang akan datang. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, banyak kemajuan yang telah dicapai. Namun masih ada juga pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Paradigma pembangunan yang lebih kental kewilayahan adalah salah satu warisan yang diletakkan oleh Presiden SBY di era transisi ini

Velix Wanggai Luncurkan Buku Pembangunan Ala SBY

Kamis, 19 Juli 2012 | 20:40 WIB

Velix Wanggai. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai, meluncurkan dua buku yang mengupas strategi pembangunan kewilayahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Kedua buku berjudul “Pembangunan Untuk Semua” dan “Mengelola Sebuah Perubahan”  diluncurkan dengan sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 19 Juli 2012.

"Dalam buku ini, saya mencoba memotret jejak-jejak langkah yang diupayakan, direncanakan  dan dipikirkan oleh Presiden SBY sejak perumusan sampai implementasi kebijakan," kata Velix.  Melalui bukunya,  doktor lulusan Australia ini mengajak pembaca  melihat berbagai segi pengelolaan dan  perubahan kebijakan pembangunan di era yang sedang berubah.

Menurut Velix, Presiden SBY sangat serius dalam menekankan pendekatan kewilayahan dalam kerangka pembangunan nasional. Keseriusan tersebut, lanjut Velix, tampak dari penyusunan  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Buku Velix berusaha menggambarkan konteks perubahan perencanaan nasional, latar belakang kebijakan nasional, dan kebijakan nasional  periode 2010-2014. Selain itu, buku ini juga menggambarkan sasaran pembangunan, prioritas nasional, dan kerangka ekonomi makro di lima tahun periode kedua pemerintahan SBY.

"Saya berharap buku ini bisa memberikan semangat, bahwa membangun bangsa di situasi yang terus berubah, memang tidaklah mudah," ujar Velix. Menurut dia, semua elemen masyarakat punya tanggungjawab dalam pembangunan.  "Kita semua pekerjaan rumah,"  katanya.

ELLIZA HAMZAH