Masa Depan Dunia Yang Kita Inginkan

Jakarta | Kamis, 21 Feb 2013

Oleh: Velix Wanggai



Dunia memberikan amanah kepada Indonesia untuk berbuat bagi perubahan pembangunan global yang lebih adil. Berbagai perspektif pembangunan telah banyak dirumuskan oleh berbagai pakar dan berbagai strategi pembangunan telah diterapkan oleh negara-negara di belahan dunia. Beberapa tahun terakhir ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat perlunya penajaman atas skema Tujuan Pembangunan Millinium 2015 (Millenium Development Goals).
 
Pada konteks ini, dua hari terakhir ini, pada 19 - 20 Februari 2013 bertempat di Istana Negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Panel Tingkat Tinggi (High Level Panel) PBB bertemu dengan para pakar, pemerhati, kaum bisnis, dan aparatur pemerintah guna mendialogkan apa strategi pembangunan yang tepat untuk masa depan dunia.

Makna pembangunan sungguh beragam, tidak tunggal, dan tidak monopoli negara-negara Barat. Presiden SBY bahkan mengkritisi negara-negara Barat yang seringkali mengklaim kebenaran konsep pembangunan, dan bahkan mendikte negara-negara berkembang.

Bahasa pembangunan ini telah dijalankan di negara-negara Barat sejak ratusan tahun lalu, dan sebaliknya negara-negara berkembang memulai pembangunan secara intensif sejak era kemerdekaan dalam 50-60 tahun terakhir ini. Memang benar, kata Presiden SBY, bahwa ada tekanan-tekanan baru dalam pembangunan global seperti isu lingkungan hidup yang berkelanjutan, hak-hak asasi manusia, perubahan iklim, gender, maupun keadilan.

Di mata Presiden SBY, paling tidak ada tiga pertimbangan dalam merumuskan agenda pembangunan pasca 2015. Pertama, berbagai laporan PBB, diperkirakan pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia mencapai sembilan milliar jiwa, dan 70 persennya tinggal di wilayah perkotaan dengan setting persoalan perkotaan yang kompleks.

Kedua, adanya perubahan yang drastis dalam landskap pembangunan. Presiden SBY menceritakan bahwa disatu sisi, negara berkembang saat ini telah menjadi mesin pertumbuhan dunia. Sebaliknya, di negara maju, konflik dan ketegangan sosial yang dipicu kesenjangan, muncul sebagai wajah kemiskinan yang baru.

Ketiga, pengalaman. Skema MDGs yang dicanangkan tahun 2000 telah dilalui, dengan segala catatan, baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil.

PBB juga melihat bahwa business as usual bukanlah opsi yang tepat di dalam menyelesaikan soal kemiskinan global. Skema MDGs telah mendorong negara-negara untuk berupaya mengurangi angka kemiskinan, mengevaluasi dengan ukuran yang jelas, dan menyusun kerangka waktu yang terukur.

Pandangan ini sejalan juga apa yang ditekankan oleh Presiden SBY bahwa perlu langkah terobosan (breakthrough), dan tidak hanya business as usual saja di dalam menyelesaikan kemiskinan yang semakin kompleks dan multidimensi. Pendekatan dan paradigma yang lama dengan praktek-praktek lama sudah saatnya diganti, dikoreksi, dan diubah sesuai konteks ke-kini-an dan ke-akan-an.

Saat ini waktu yang tepat untuk memilih. Bagaimana wajah pembangunan global yang kita pilih? Pertanyaan ini tidak hanya dilontarkan oleh pemimpin negara berkembang saja, tapi muncul pula para aktivis di negara maju. Di sinilah, Presiden SBY menyodorkan tiga opsi untuk masa depan global.

Pertama, melanjutkan skema MDGs dengan penajaman dari setiap aspek. Kedua, melanjutkan skema MDGs dan menambahkan tujuan-tujuan baru sesuai tantangan baru seperti penanganan konflik, perdamaian, dan tata pemerintahan yang baik. Dan ketiga, merumuskan skema pembangunan yang benar-benar baru. Saat ini Dunia menunggu pemikiran Indonesia.

Agenda Pembangunan Pasca-2015

Jurnal Nasional | Kamis, 14 Feb 2013

Oleh: Velix Wanggai

 

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, arah besar pembangunan global dewasa ini diletakkan dalam kerangka Millennium Development Goals (MDGs). MDGs ini merupakan kesepakatan yang dihasilkan pada saat Millenium Summit pada tahun 2000 yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kedelapan tujuan pembangunan global itu adalah mengurangi kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar yang universal, mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu, melawan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, dan membangun suatu kemitraan global untuk pembangunan.

Hari-hari ini PBB telah bekerja kembali untuk mempersiapkan kerangka baru pengganti MDGs. Pada Juli 2012 Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengumumkan 27 anggota UN High Level Panel untuk merumuskan kerangka pembangunan global setelah tahun 2015. Dengan catatan transformasi yang telah dilakukan oleh Indonesia, PBB memberikan amanah kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ellen Johnson Sirleaf of Liberia, dan Perdana Menteri the United of Kingdom David Cameron sebagai co-chair dari High-level Panel ini. Pekerjaan dari Panel ini merupakan refleksi untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan baru. Panel yang diketuai oleh Presiden SBY ini akan melaporkan rekomendasi kepada Sekjen PBB pada Mei 2013.

Pada putaran ketiga UN High Level Panel kali ini digelar di Monrovia, Liberia sejak 30 Januari hingga 1 Februari 2013 membahas Tantangan Pembangunan Millenium. Para anggota dari HLP of Eminent Persons of the Post-2015 Development Agenda setuju bahwa diperlukan upaya yang serius untuk mencapai MDGs sebelum 2015, sambil merumuskan suatu kerangka agenda pembangunan pasca-2015 yang kohesif dan tunggal yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial yang inklusif, dan proteksi lingkungan hidup.

Mereka sepakat bahwa jika hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini tidak tepat untuk menjamin keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk semua. Itu berarti dibutuhkan transformasi sosial dan ekonomi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

The Monrovia Communique juga sepakat bahwa pentingnya pembangunan yang berbasis manusia. Dalam konteks itu, pembangunan perdamaian dan institusi-institusi domestik harus kuat sehingga hak-hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, transformasi ekonomi juga ditujukan untuk menciptakan pekerjaan, infrastruktur, produktifitas, daya saing, dan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Sejalan dengan transformasi ekonomi ini, para anggota the UN High Level Panel juga mengemukakan pentingnya pilihan-pilihan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan hijau (green growth) sebagai salah satu instrumen di dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada intinya, pertemuan Monrovia ini mensepakati bahwa transformasi struktural global mencakup 3 kerangka penting, yakni pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan, manajemen sumber daya alam yang transparan dan berkelanjutan, dan pola kemitraan di dalam melakukan transformasi ekonomi regional, nasional, dan global.

Selanjutnya, pertemuan putaran keempat High Level Panel akan digelar pada tanggal 25-27 Maret 2013 di Bali, Indonesia. Pertemuan di Bali adalah putaran terakhir yang kemudian dilaporkan ke hadapan PBB di bulan Mei 2013. Hari-hari ini dan ke depan, Indonesia menjadi pemain global yang ikutserta menentukan arah perjalanan pembangunan global.

Restorasi Mansinam

Jurnal Nasional | Kamis, 7 Feb 2013

Velix Wanggai 



Selasa, 5 Februari 2013, penulis menghadiri peringatan 158 tahun masuknya agama Kristen di Tanah Papua yang dipusatkan di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari Papua Barat. Pulau Mansinam adalah tempat dimana pertama kali dua missionaris Jerman, Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlieb Geissler tiba, tepatnya tanggal 5 Februari 1855. Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono pertama kali datang di Mansinam pada tanggal 22 Januari 1999 dan menyebut Mansinam sebagai the gate of civilization, dan mengharapkan masa depan Papua yang gemilang dimulai dari Mansinam.

Di akhir 2011, Presiden SBY menginstruksikan langkah-langkah percepatan pembangunan Papua. Salah satunya adalah direktif beliau kepada para menteri terkait tentang restorasi situs pekabaran Injil di pulau Mansinam. Kehadiran penulis di Mansinam kali ini adalah tindak lanjut dari arahan dan kebijakan Presiden SBY tersebut sekaligus memastikan sejauh mana implementasi dari direktif Presiden tersebut berjalan di lapangan.

Selama tahun 2012, agenda restorasi Mansinam dikebut. Agenda utamanya adalah pembangunan situs sejarah pekabaran Injil di Tanah Papua, namun dalam pelaksanaannya, sektor-sektor publik lainnya pun ikut dibangun. Penerangan listrik 24 jam, jaringan air bersih, pasar tradisional, sekolah, rumah guru, puskesmas, lapangan olahraga, jalan lingkar pulau, dermaga kedatangan pengijil, patung Kristus, pelataran gereja dan tentu saja fasilitas penunjang pariwisata.

Keterlibatan Kementerian/Lembaga di Pusat di dalam agenda restorasi Mansinam itu sangat terasa manfaatnya bagi daerah, terutama penduduk yang mendiami pulau Mansinam. Umat Kristiani, khususnya jajaran Sinode GKI berterima kasih kepada Presiden SBY. Mereka mengharapkan nantinya Presiden SBY dapat hadir kembali di pulau Mansinam untuk meresmikan proyek-proyek restorasi Mansinam, bertepatan dengan Hari Peringatan Pekabaran Injil, 5 Februari 2014 yang akan datang.


Harmoni Papua 

Mengacu pada sebutan Mansinam sebagai gerbang peradaban, restorasi bermakna perbaikan yang berorientasi pada gapaian kemajuan masa depan. Kemajuan fisik (material) juga kemajuan non-fisik (moral dan spiritual). Keseimbangan antara keduanya menjadi kata kunci pembangunan peradaban orang Papua. Yaitu belajar dari bangsa-bangsa yang dikisahkan di dalam Kitab Suci. Mereka kekar, berkuasa, arsitekturnya megah, tetapi semuanya musnah ditelan bumi.

Kemajuan era para Nabi dan era modern dewasa ini bisa dikatakan sama. Sama-sama mementingkan aspek fisik (life style, teknologi, arsitektur dan kebudayaan material) yang pada hakekatnya semu. Kemajuan material di Tanah Papua jangan sampai kosong dari nilai moral-etik dan spiritual.
Oleh sebab itu, pembangunan peradaban masa depan Papua yang gemilang, harus bermakna ganda, material dan spiritual. Dari pulau Mansinam, moralitas publik di Tanah Papua dibangun. Kekayaan budaya di Tanah Papua yang selama ini hanya diukur dari sisi estetika semata, sudah saatnya dicari kemana nilai-nilai etika kebudayaan Papua itu berada.

Tanggungjawab para pemuka segala umat di Tanah Papua adalah menemukan elan vital agama dan adat untuk saling mendukung menciptakan kondisi harmoni Papua. Nilai-nilai kebersamaan, toleransi, kerukunan dan jiwa inklusifistik, sebenarnya sudah tertanam sejak dahulu kala di tanah ini. Penghormatan terhadap keberagaman (pluralisme) sebenarnya merupakan kehidupan khas Papua, sehingga tanah Papua dewasa ini menjadi negeri multikultural.

Semuanya telah diawali dari satu setengah abad silam sejarah Mansinam. Tatkala Ottow dan Geissler menemukan kesulitan memperoleh sarana transportasi, pas perjalanan, bahan makanan dan perbekalan lainnya sekaligus perlindungan dari amukan bajak laut di perairan antara Halmahera dan daratan besar (Papua), maka Sultan Tidore, Ahmad Al-Mansur (1821-1857) seluruh kepala soa, sangaji, kimalaha, kapitan dan mayor, di sepanjang pantai selatan dan timur Halmahera hingga kepala Burung di Papua untuk secara estafet mengawal kedua missionaris Kristen ini.

Menurut penuturan F.C. Kamma dalam risalah kecilnya "Ajaib di Mata Kita", Sultan Tidore memerintahkan seluruh kepala kampung di Raja Ampat dan Teluk Doreh (Manokwari) untuk memberi makan kedua "pendeta" itu. "Apabila keduanya kehabisan bekal, dibantulah mereka,".
Kita berbahagia, kehidupan toleransi antar umat beragama di Tanah Papua hingga kini berlangsung harmonis. Semoga restorasi Mansinam dari Presiden SBY itu menjadi messias yang datang untuk menyejukkan hati dan pikiran kita tentang Papua.

Bersama masyarakat di Pulau Mansinam