Jurnal Nasional | Kamis, 14 Feb 2013
Oleh: Velix Wanggai
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, arah besar pembangunan global dewasa ini diletakkan dalam kerangka Millennium Development Goals (MDGs). MDGs ini merupakan kesepakatan yang dihasilkan pada saat Millenium Summit pada tahun 2000 yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kedelapan tujuan pembangunan global itu adalah mengurangi kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar yang universal, mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu, melawan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, dan membangun suatu kemitraan global untuk pembangunan.
Hari-hari ini PBB telah bekerja kembali untuk mempersiapkan kerangka baru pengganti MDGs. Pada Juli 2012 Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengumumkan 27 anggota UN High Level Panel untuk merumuskan kerangka pembangunan global setelah tahun 2015. Dengan catatan transformasi yang telah dilakukan oleh Indonesia, PBB memberikan amanah kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ellen Johnson Sirleaf of Liberia, dan Perdana Menteri the United of Kingdom David Cameron sebagai co-chair dari High-level Panel ini. Pekerjaan dari Panel ini merupakan refleksi untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan baru. Panel yang diketuai oleh Presiden SBY ini akan melaporkan rekomendasi kepada Sekjen PBB pada Mei 2013.
Pada putaran ketiga UN High Level Panel kali ini digelar di Monrovia, Liberia sejak 30 Januari hingga 1 Februari 2013 membahas Tantangan Pembangunan Millenium. Para anggota dari HLP of Eminent Persons of the Post-2015 Development Agenda setuju bahwa diperlukan upaya yang serius untuk mencapai MDGs sebelum 2015, sambil merumuskan suatu kerangka agenda pembangunan pasca-2015 yang kohesif dan tunggal yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial yang inklusif, dan proteksi lingkungan hidup.
Mereka sepakat bahwa jika hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini tidak tepat untuk menjamin keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk semua. Itu berarti dibutuhkan transformasi sosial dan ekonomi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
The Monrovia Communique juga sepakat bahwa pentingnya pembangunan yang berbasis manusia. Dalam konteks itu, pembangunan perdamaian dan institusi-institusi domestik harus kuat sehingga hak-hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, transformasi ekonomi juga ditujukan untuk menciptakan pekerjaan, infrastruktur, produktifitas, daya saing, dan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Sejalan dengan transformasi ekonomi ini, para anggota the UN High Level Panel juga mengemukakan pentingnya pilihan-pilihan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan hijau (green growth) sebagai salah satu instrumen di dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.
Pada intinya, pertemuan Monrovia ini mensepakati bahwa transformasi struktural global mencakup 3 kerangka penting, yakni pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan, manajemen sumber daya alam yang transparan dan berkelanjutan, dan pola kemitraan di dalam melakukan transformasi ekonomi regional, nasional, dan global.
Selanjutnya, pertemuan putaran keempat High Level Panel akan digelar pada tanggal 25-27 Maret 2013 di Bali, Indonesia. Pertemuan di Bali adalah putaran terakhir yang kemudian dilaporkan ke hadapan PBB di bulan Mei 2013. Hari-hari ini dan ke depan, Indonesia menjadi pemain global yang ikutserta menentukan arah perjalanan pembangunan global.
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, arah besar pembangunan global dewasa ini diletakkan dalam kerangka Millennium Development Goals (MDGs). MDGs ini merupakan kesepakatan yang dihasilkan pada saat Millenium Summit pada tahun 2000 yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kedelapan tujuan pembangunan global itu adalah mengurangi kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar yang universal, mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu, melawan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, dan membangun suatu kemitraan global untuk pembangunan.
Hari-hari ini PBB telah bekerja kembali untuk mempersiapkan kerangka baru pengganti MDGs. Pada Juli 2012 Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengumumkan 27 anggota UN High Level Panel untuk merumuskan kerangka pembangunan global setelah tahun 2015. Dengan catatan transformasi yang telah dilakukan oleh Indonesia, PBB memberikan amanah kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ellen Johnson Sirleaf of Liberia, dan Perdana Menteri the United of Kingdom David Cameron sebagai co-chair dari High-level Panel ini. Pekerjaan dari Panel ini merupakan refleksi untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan baru. Panel yang diketuai oleh Presiden SBY ini akan melaporkan rekomendasi kepada Sekjen PBB pada Mei 2013.
Pada putaran ketiga UN High Level Panel kali ini digelar di Monrovia, Liberia sejak 30 Januari hingga 1 Februari 2013 membahas Tantangan Pembangunan Millenium. Para anggota dari HLP of Eminent Persons of the Post-2015 Development Agenda setuju bahwa diperlukan upaya yang serius untuk mencapai MDGs sebelum 2015, sambil merumuskan suatu kerangka agenda pembangunan pasca-2015 yang kohesif dan tunggal yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial yang inklusif, dan proteksi lingkungan hidup.
Mereka sepakat bahwa jika hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini tidak tepat untuk menjamin keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk semua. Itu berarti dibutuhkan transformasi sosial dan ekonomi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
The Monrovia Communique juga sepakat bahwa pentingnya pembangunan yang berbasis manusia. Dalam konteks itu, pembangunan perdamaian dan institusi-institusi domestik harus kuat sehingga hak-hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, transformasi ekonomi juga ditujukan untuk menciptakan pekerjaan, infrastruktur, produktifitas, daya saing, dan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Sejalan dengan transformasi ekonomi ini, para anggota the UN High Level Panel juga mengemukakan pentingnya pilihan-pilihan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan hijau (green growth) sebagai salah satu instrumen di dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.
Pada intinya, pertemuan Monrovia ini mensepakati bahwa transformasi struktural global mencakup 3 kerangka penting, yakni pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan, manajemen sumber daya alam yang transparan dan berkelanjutan, dan pola kemitraan di dalam melakukan transformasi ekonomi regional, nasional, dan global.
Selanjutnya, pertemuan putaran keempat High Level Panel akan digelar pada tanggal 25-27 Maret 2013 di Bali, Indonesia. Pertemuan di Bali adalah putaran terakhir yang kemudian dilaporkan ke hadapan PBB di bulan Mei 2013. Hari-hari ini dan ke depan, Indonesia menjadi pemain global yang ikutserta menentukan arah perjalanan pembangunan global.
No comments:
Post a Comment