Politik Yang Amanah

Jakarta | Kamis, 28 Feb 2013

Rihad Wiranto

Oleh: Velix Wanggai 


Hari-hari ini Indonesia masih terus membangun demokrasi yang berkelanjutan. Seringkali kita dihadapkan dengan pertanyaan bahwa apakah kehidupan demokrasi yang telah dibangun saat ini telah tepat untuk konteks Indonesia ataukah demokrasi yang berjalan sekarang ini merupakan wajah demokrasi yang kita pilih?

Dalam hal yang lebih spesifik, bagaimana wajah kehidupan kepartaian di tanah air kita, bagaimana pola pembiayaan partai, bagaimana proses rekrutmen politik dalam tubuh partai, pendidikan politik apa yang dihadirkan oleh partai, dan sejauhamana partai politik hadir untuk kebijakan kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan. Hal itu sederet pertanyaan yang perlu kita jawab hari-hari ini dan ke depan. Kita percaya bahwa partai politik adalah fondasi penting dalam pembentukan demokrasi yang kuat dan bermakna.

Kita percaya bahwa partai politik memainkan peran yang penting dalam kehidupan politik, khususnya peran partai di era transisi dari rejim yang otoriter ke rejim demokrasi. Partai hadir untuk membentuk konsolidasi demokrasi sebagai harapan rakyat. Rakyat kebanyakan memberikan harapan kepada partai politik untuk memberikan visi bagi perjalanan bangsa. Pengalaman Indonesia sejak 1998 hingga 2013 ini sebenarnya mencerminkan perjalanan partai politik di dalam menjawab tantangan-tantangan besar bangsa dan negara ini.

Ada dua tantangan besar yang harus dijawab oleh partai-partai politik di Indonesia. Pertama, sejauhmana partai politik berperan untuk menjaga integrasi nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kedua, bagaimana peran partai politik di dalam mengawal pembangunan Indonesia dimana saat ini Indonesia telah digolongkan sebagai an emerging economy?

Jika kita belajar dari pengalaman partai-partai politik di belahan negara lain di era transisi demokrasi, partai politik sebenarnya memiiki peran penting dalam membangun relasi antara negara dan masyarakat. Partai melakukan agregasi dan mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat di arena pembentukan kebijakan negara. Demikian pula, partai politik hadir untuk mengelola konflik-konflik kepentingan, dan bahkan yang terpenting adalah partai politik hadir untuk menawarkan wadah bagi integrasi sosial dan politik sebagai instrumen pembangunan bangsa (nation-building).
 
Ada pula pelajaran dari negara lain bahwa seringkali partai politik menjadi sumber konflik di era transisi. Apalagi di masyarakat yang majemuk, seringkali partai politik beririsan dengan etnik, agama, dan bahkan kedaerahan. Tugas bagi pemimpin-pemimpin partai untuk menjadikan nasionalisme, harmoni, dan perdamaian sebagai proyek nasional.

Rakyat kebanyakan memberikan harapan bagi partai politik di Indonesia. Kritikan-kritikan kepada partai sebenarnya wujud dari harapan dan kecintaan rakyat kepada partai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyampaikan kepada publik bahwa tahun 2013 dan tahun 2014 adalah tahun politik. Bangsa ini memasuki periode kompetisi politik menjelang 2014.

Presiden SBY menjelaskan semua partai politik mengincar kekuasaan, baik di pusat dan di daerah. Kekuasaan yang ingin diperjuangkan partai politik manapun penting, asalkan fair, beretika dan mendidik, jangan yang merusak dan tidak patut. Presiden menyarankan agar semua kompetisi kekuasaan diraih dengan cara yang baik, beretika dan beramanah.

Pilihan kita di era reformasi ini telah benar. Demokrasi dan pembangunan berjalan seiiring, sejalan, dan saling berpengaruh satu sama lain. Bahkan di Indonesia, kita telah membuktikan demokrasi, pembangunan, dan agama (Islam) dapat berjalan dalam tarikan langkah yang selaras. Di tengah pembangunan demokrasi yang terus dikembangkan, pemimpin-pemimpin partai politik memiliki kewajiban untuk menggaungkan cara politik yang cerdas, santun, dan amanah.

Sekeras apapun persaingan, dan bahkan konflik kepentingan yang ada, kesantunan mesti dikedepankan dalam konteks etika berdemokrasi. Solidaritas sosial juga mesti diletakkan di dalam kerangka aturan hukum yang berlaku. Di sinilah tantangan kita, menyeimbangkan budaya berpolitik yang santun dan struktur politik-hukum. Inilah salah satu demokrasi yang berkelanjutan di Tanah Air

Velix: Bangun Papua dengan Strategi Kewilayahan Terpadu

Jakarta | Selasa, 26 Februari 2013 20:36 WIB | Friederich Batari | A | A | A

Jurnas.com | 
STAF Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua. Salah satu langkah pemerintah adalah mendorong percepatan pembangunan berbasis sosial budaya dan wilayah-wilayah. Karena Papua adalah daerah yang unik terutama daerah pedalaman maka pemerintah memilih strategi pembangunan kewilayahan yang terpadu (integrated development area).

“Ada wilayah-wilayah yang karena luas sehingga memilih beberapa spot-spot sesuai dengan penduduk yang terpisah dimana-mana. Pemerintah memilih mendekatkan ada sentra-sentra pelayanan misalnya Puskemas rawat nginap, kantor kecamatan, sekolah asrama yang berbasis agama terutama gereja. Itu yang menjadi catatan pasca terjadi penembakan di Papua,” kata Velix Wanggai saat berbicara pada Diskusi Publik bertajuk “Pemekaran Wilayah Papua (Masalah dan Solusinya)” yang diselenggarakan oleh Yayasan PADMA Indonesia di Jakarta, Selasa (26/2).

Pembicara dalam diskusi yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi LKBN Antara, Akhmad Kusaini adalah Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said, Gubernur Papua Terpilih, Lukas Enembe, Ketua Kaukus Papua/Anggota DPR RI, Paskalis Kossay dan Direktur Padma Indonesia, Gabriel G Sola. Menurut Velix, pemerintah memerioritaskan untuk memebenahi infrastruktur-infrastruktur pedesaan terutama di wilayah pedalaman Papua. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan kembali strategi keamanan dan pertahanan di Papua.

“Wilayah Papua yang beragam dan spesifik ini dipertimbangkan dalam strategi penempatan pasukan keamanan. Tentu hal ini akan lebih banyak dibicarakan oleh Panglima TNI dan Kapolri. Intinya adalah penataan strategi pertahanan dan keamanan terutama di wilayah-wilayah yang terisolir dan perbatasan,” katanya.

Velix menambahkan pemerintah juga melakukan penataan pemerintahan. Menurutnya, dalam lima tahun terakhir ada sembilan kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Jayawijaya dan di daerah-daerah pegunungan atau pedalaman. Pemerintah, lanjut Velix, melihat bahwa akar persoalan di Papua terutama daerah pedalaman adalah ketertinggalan, isolasi, keterbelakangan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan langkah untuk membentuk kabupaten baru sehingga pelayanan masyarakat bisa terlayani.

“Yang dikuatkan pemerintah saat ini adalah kecamatan atau distrik yang betul-betul menjadi basis pergerakan kelompok separatis di Papua. Ini dalam konteks penataan pemerintahan,” katanya.

Menurut Velix, pemerintah juga menggunakan pendekatan politik yang berbasis budaya. Saat ini, pemerintah dan pemerintah daerah sedang melakukan komunikasi yang intens dengan berbagai kelompok strategis di Papua. Terutama di daerah pedalaman seperti daerah uncak, puncak Jaya, Tolikara, Lanny Jaya, Jayawijaya serta daerah-daerah yang menjadi pusat pergerakan kelompok bersenjata ini.

Menurutnya, pemerintah mencoba melakukan pendekatan politik yang bersifat budaya. Komunikasi dilakukan dengan duduk bersama dengan mereka (kelompok separatis). “Kami percaya bahwa bupati-bupati yang terpilih di lima wilayah itu adalah orang lokal, bisa memahami budaya dan akar persoalan dan mereka juga satu keluarga (klen). Sehingga mudah-mudahan pendekatan yang bersifat budaya ini bisa menyelesaikan persoalan Papua,” katanya.

Velix membenarkan adanya keterbatasan sumber daya manusia pasca pemekaran di Papua dan untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan. Namun, diakui Velix bahwa hal itu salah satu resiko ketika memilih sebuah pilihan besar bahwa pemekaran adalah pilihan untuk mendekatkan pelayanan publik, memotong rentang birokrasi yang panjang dan strategi percepatan pembangunan.

“Itu pilihan besar kita. Pemerintah menyadari ada keterbatasan untuk mengisi resources yang ada. Karena itu, pemerintah memberikan pelatihan untuk mengisi jabatan di Pemda. Ada juga regulasi yang bersifat spesifik berkaitan dengan kepangkatan, dimana ada percepatan golongan atau pangkat,” katanya.

Menurut Velix, Presiden SBY telah mengeluarkan Perpres baru untuk memberikan akses dan peluang kepada orang asli Papua untuk mendapatkan proyek-proyek APBD secara penunjukkan langsung. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa pengusaha di daerah pegunungan yang adalah pengusaha asli Papua bisa mendapatkan proyek APBD sebesar Rp satu miliar proyek APBD dan di kabupaten Rp500 juta dengan penunjukkan langsung.

“Itu adalah sebuah peraturan presiden. Artinya ada sebuah regulasi yang spesifik untuk memihak para pengusaha asli Papua. Sehingga ketika kabupaten dibentuk, ada alokasi dana tapi juga pengusaha asli Papua juga dapat menikmati,” kata Velix.

Velix berharap salah satu desain besar agar pengusaha asli Papua bisa mendapatkan akses dari APBD sehingga dapat menggerakkan ekonomi lokal. “Ini sudah dilaksanakan mulai pertengahan tahun 2012 dan tahun ini menjadi tahun kedua,” katanya.

Selain itu, Velix mengatakan ada juga regulasi dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa pembangunan sarana infrastruktur harus menggunakan sumber daya lokal.

Terkait tingkat kemahalan di Papua, lanjut Velix, telah menjadi perhatian Presiden. Presiden, kata dia, mendorong tiga langkah untuk mengatasi persoalan tingkat kemahalan. Yaitu pembukaan jalan-jalan baru, sarana dan prasarana serta menambah pesawat baru terutama di daerah pedalaman seperti Jayawijaya. “Ini strategi pertama akses baru jalan dan udara,” katanya.

Langkah kedua adalah mendekatkan pusat-pusat produksi pertanian di daerah tersebut sehingga sentra-sentra pertanian, sayur mayur, pelayanan publik lain ditingkatkan. Dan, langkah ketiga adalah regulasi yang lebih bersifat spesifik untuk di tingkat pedalaman. Misalnya strategi indeks konstruksi kemahalan.

“Jadi mengubah indeks konstruksi kemahalan termasuk mengubah sistem multi years dua sampai lima tahun di dalam proyek infrastruktur sehingga investor atau kontraktor juga berani menanamkan investasinya,” kata Velix.

Velix Wanggai: Perkuat Implementasi Otsus Papua

Jakarta | Selasa, 26 Februari 2013 13:27 WIB | Friederich Batari | A | A | A

Anton Setiawan / Jurnal Nasional
Ilustrasi

Baca juga:

Utamakan Pelayanan Berbasis Budaya di Papua

Lukas Enembe: Demokrat Papua Solid Dukung SBY

Velix: Bangun Papua dengan Strategi Kewilayahan Terpadu

Pelaku Penembakan di Papua Sudah Terdeteksi

DPD Tolak Operasi Militer di Papua

Jurnas.com | STAF Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai menekankan pentingnya untuk memperkuat implementasi otonomi khusus (Otsus) Papua.

Hal itu disampaikan Velix Wanggai sata berbicara pada Diskusi Publik bertajuk "Pemekaran Wilayah Papua (Masalah dan Solusinya)” yang diselenggarakan oleh Yayasan PADMA Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (26/2).

Terkait wacana pemekaran di Papua, menurut Velix Wanggai, meskipun UU Otsus memberi peluang untuk dilakukan pemekaran, namun perlu mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, aparatur pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

Ada empat aspek untuk melihat strategi pembangunan dan pemekaran di Papua. Pertama adalah aspek strategi pembangunan antara lain dengan melihat kondisi ekonomi dan kependudukan.

Kedua, penataan keuangan antara lain bagaimana mengelola dana otsus, dana perbantuan, termasuk dana dari dunia usaha. Ketiga, aspek kelembagaan pemerintahan, misalnya bagaimana wajah pemekaran di Papua, bagaimana kewenangan lebih dan bagaimana peraturan/Perdasus.

Terakhir, aspek penataan politik yang berbasis budaya antara lain peluang dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, termasuk para tokoh beragam pandangan tentang NKRI.

“Ini PR bagi Gubernur Papua terpilih untuk melihat bagaimana empat aspek tersebut. Tanggung jawab bukan hanya provinsi tetapi tanggung jawab juga kabupaten/kota,” kata Velix.

Menurut Velix, hingga saat ini terdapat 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, dan 13 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Pembicara lain dalam diskusi ini adalah Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said, Gubernur Papua Terpilih, Lukas Enembe, Ketua Kaukus Papua/Anggota DPR RI, Paskalis Kossay, dan Direktur Padma Indonesia, Gabriel G Sola.