Perlu Badan Khusus Tangani Otsus Papua

Monday, 12 October 2009 22:01

Komunitas Masyarakat Papua Peduli Pembangunan (KMP3) menyarankan agar pemerintahan SBY "jilid dua" mengakomodasi kepentingan masyarakat di kawasan paling timur itu dengan membentuk kementerian atau badan khusus urusan otonomi khusus (otsus) Papua. Jakarta, 12/10 (Antara/FINROLL News) - Komunitas Masyarakat Papua Peduli Pembangunan (KMP3) menyarankan agar pemerintahan SBY "jilid dua" mengakomodasi kepentingan masyarakat di kawasan paling timur itu dengan membentuk kementerian atau badan khusus urusan otonomi khusus (otsus) Papua. "Kebijakan Otsus Papua berjalan terlalu umum atau konvensional. Sehingga meski sudah delapan tahun Otsus Papua berjalan, tidak ada hasil signifikan yang dirasakan masyarakat Papua sampai saat ini," kata Koordinator KMP3 untuk Provinsi Papua Barat Yusuf Saway di Jakarta, Senin. Menurut dia, untuk mempercepat pencapaian hasil program otsus Papua, perlu dibentuk semacam kelembagaan khusus di tingkat nasional untuk menangani Papua. "Di masa pemerintahan SBY jilid dua ini, kami mengusulkan agar Presiden membentuk kelembagaan khusus di tingkat nasional yang secara khusus menangani Papua. Sebab akan sulit bagi Papua jika hanya ditangani secara sektoral tanpa suatu koordinasi dan konsolidasi kebijakan dan program yang komprehensif. Tidaklah cukup untuk menangani Papua melalui pola yang konvensional tanpa terobosan," katanya. Lembaga khusus itu, lanjut Saway, bisa berupa Kementerian Muda Urusan Papua atau Badan Khusus Urusan Otonomi Khusus Papua ataupun suatu Komisi Khusus Urusan Papua yang berada di bawah Kantor Kepresidenan. "Lembaga ini terbentuk sebagai `driving force` yang bertugas untuk memberikan nasehat kepada Presiden, memfasilitasi dan mengendalikan UU Otonomi Khusus, memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah sosial politik, serta mensinkronkan kebijakan dan pendanaan pembangunan bagi Papua dan Papua Barat," katanya. Sementara itu, Koordinator KMP3 untuk Provinsi Papua Mecky Wayoi menceritakan bahwa kesejahteraan yang tidak kunjung meningkat bagi masyarakat Papua membuat gejolak sosial di masyarakat semakin tinggi. "Empat program Otsus yang dijanjikan, yaitu kesehatan, pendidikan, perbaikan ekonomi, dan infrastruktur tidak kunjung meningkat, sehingga taraf hidup masyarakat Papua yang rendah tidak membaik. Ini semakin membuat masyarakat merasa tidak puas atas kebijakan pemerintah pusat," katanya. Sementara tokoh pemuda Papua Velix Vernando Wanggai menilai ketidakpuasan masyarakat Papua akan kebijakan Otsus Papua harus segera ditangani pemerintah untuk mencegah menumpuknya kekesalan masyarakat Papua yang sering memicu terjadinya gejolak keamanan dan politik di wilayah itu. "Harus ada gagasan khusus agar penanganan Papua lebih fokus, terutama dengan membentuk badan khusus Otsus Papua yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, strategi, program-program dan pendanaan bagi Papua yang selama ini tumpang tindih," katanya. Program Otsus Papua, lanjutnya, harus benar-benar bisa dengan cepat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan masyarakat papua. "Pemerintahan SBY jilid dua ini tentu jadi harapan bagi masyarakat Papua agar mereka benar-benar diperhatikan kesejahteraannya," katanya.