Velix Wanggai: Perpindahan Ibukota Idealnya di Bawah 100 Km dari Jakarta

Sabtu, 11/12/2010 16:47 WIB
Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, Velix Vernando Wanggai berpendapat, pemindahan ibukota idealnya ke kota-kota yang dekat dengan Jakarta atau di bawah 100 kilometer dari Jakarta. Kota-kota itu seperti Jonggol atau Karawang

"Dalam kajian internal kami, perpindahan ibukota idealnya ke kota-kota yang berkisar dekat dengan Jakarta atau di bawah 100 kilometer seperti Jongol atau Karawang. Wakil Guberur Jabar beberapa kali telepon menawarkan Karawang menjadi ibukota," kata Velix.

Hal ini disampaikan Velix dalam diskusi bertajuk "Ibukota Baru Untuk Indonesia, perlukah?" di Kafe Domus, Jl Veteran 1, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12/2010).

Menurut Velix, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengutarakan wacana perpindahan ibukota saat berada di Palangkaraya 2 Desember 2010. Kemudian berlanjut di dalam pertemuan Kadin beberapa pekan lalu.

"Presiden di pertemuan Kadin mengungkapkan 3 opsi perpindahan ibukota," kata Velix.

Opsi pertama, pusat pemerintahan dan ibukota tetap di Jakarta dengan konsekuensi pembenahan total ibukota dari kondisi macet,
banjir, dan segala permasalahannya.

Opsi kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jawa dan ibukota
tetap di Jakarta. Selanjutnya, opsi ketiga dengan memindahkan keduanya ke luar Jawa.

Dia menambahkan, wacana pemindahan Ibukota Jakarta tidak menjadi bagian pembicaraan yang tabu bagi SBY.

Dikatakan dia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menegaskan secara tertulis mengenai keberadaan ibukota Indonesia selalu
berada di Jakarta.

"Sementara dari sejarah, Indonesia sudah beberapa kali mengalami perpindahan karena kondisi politik saat itu. Secara politik sejarah juga tidak tabu dibicarakan," jelas laki-laki asal Jayapura ini.

Velix menuturkan, wacana perpindahan Ibukota Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan eksekutif selaku pemegang keputusan. Di sisi lain, DPR bahkan juga MPR mau tidak mau terlibat dalam keputusan perpindahan itu.

"Agar ada payung hukum yang jelas untuk mengatur perpindahan itu," ujar Velix.

(ahy/aan)