Presiden Minta Manajemen Otonomi Khusus Dibenahi

Selasa, 19 April 2011 | 10:58 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Prasetyo Utomo

Berita terkait

• Penyaluran Dana Otsus Tak Boleh Ganggu Program Pembangunan
• Penyimpangan Dana Otsus, Gubernur Papua Barat Siap Diperiksa
• Priyo: Hasil Investigasi BPK, Dana Otsus Papua Sering Digelapkan
• SBY: Berikan Rakyat Cek Isi, Bukan Cek Kosong
• SBY Didesak Bentuk Lembaga Penyelesaian Konflik Tanah

TEMPO Interaktif, Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pengelolaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat dibenahi. "Presiden menyadari ada sesuatu yang tidak optimal dan tak efektif dalam pemanfaatan dana otonomi khusus," kata Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, di sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Selasa (19/4).

Salah satu buktinya ialah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, (BPK) yang menemukan indikasi penyimpangan dana otonomi khusus senilai lebih dari Rp 3 triliun. Rp 1,85 triliun di antaranya, yang seharusnya disalurkan untuk sektor pendidikan, malah didepositokan di bank.

Dana yang dikucurkan untuk otonomi khusus jumlahnya sangat besar. Undang-undang memang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal dua persen anggaran negara untuk dana tersebut. Di tahun 2010 saja, kata Velix, dana untuk Papua dan Papua Barat dari pemerintah pusat serta sejumlah kementerian dan lembaga mencapai Rp 30 triliun.

Menurut Velix, Yudhoyono juga menilai skenario pembangunan di kedua provinsi itu pun kurang tepat. Untuk itu, ada empat langkah yang dilakukan pemerintah.

Pertama, tindakan yang fokus pada aspek pembenahan manajemen perencanaan program maupun strategi pengalokasian dana yang lebih tepat. Kedua, koordinasi yang lebih efektif antara tingkatan pemerintahan supaya program yang direncanakan berjalan lebih efektif. "Baik pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota," ucapnya.

Ketiga, harus ada pula pembenahan perencanaan dana otsus. "Kalau dana otonomi khusus diberikan 20 tahun sejak 2001, saat ini kita hanya punya waktu sampai 2021. Jadi harus ada skenario yang jelas tentang penggunaan dana, bagaimana penggunaan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi," tuturnya.

Keempat, dari aspek penegakan hukum. "Yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan harus diproses seusai dengan hukum," katanya.

Keempat langkah itu bakal dimasukkan dalam rencana percepatan dan perluasan pembangunan Papua dan Papua Barat yang kini sedang disusun pemerintah.

BUNGA MANGGIASIH