Senin, 01/09/2014 03:42 WIB
Mendagri dan Gubernur Papua di Istana Bogor (Foto:Abror/setpres)
"DPR pada prinsipnya menunggu draft ini. Kami sampaikan kalau bisa diselesaikan dalam pemerintahan SBY dalam satu bulan ini. Kita menunggu dari Kemendagri, karena dari awal ini jadi usulan pemerintah," ujar Lukas saat berbincang dengan detikcom, di Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Lukas mengatakan pada 28 Agustus 2014 lalu, dirinya telah menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Wakil Ketua Baleg Ahmad Yani berserta sejumlah pihak untuk membicarakan tahap akhir draft revisi UU tersebut. Menurut Lukas, DPR menyambut positif draft yang sudah ada tersebut.
"Kita sudah mendapat arahan dari pimpinan DPR langkah selanjutnya, seperti pertemuan antar fraksi. Kemudian di Komisi II, paling tidak kita bisa
menjelaskan gambaran draft. Mereka DPR, apresiasi karena sejak 12 tahun lalu UU ini tidak pernah dievaluasi. Ini inisiatif yang baik dan mereka siap membahasnya," ungkapnya.
Lukas menambahkan pihaknya akan melakukan langkah-langkah komunikasi dengan pemerintah pusat diantaranya Mendagri dan Menko Polhukam. Lukas akan menjelaskan bahwa revisi UU Otsus Papua tersebut dilakukan demi kesejahteraan rakyat Papua.
"Apa yang kita lakukan untuk kepentingan Papua, tidak boleh lagi ada kecurigaan. UU ini untuk kesejahteraan rakyat Papua, pasal-pasal yang dianggap krusial sudah tidak ada, jadi harus percaya kepada pemprov dan masyarakat Papua, tidak boleh ada keraguan dan kecurigaan," tuturnya.
Lukas yakin revisi UU tersebut akan rampung sebelum pemerintahan SBY berakhir. Dia juga yakin akan hal itu karena mendapat dukungan dari DPR.
"DPR sangat optimis, mendorong kita untuk cepat, saya lihat semua responnya positif," tutupnya.
No comments:
Post a Comment