Jakarta, GATRAnews - Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk posko di seluruh Indonesia untuk
memantau dan menangani secara darurat kerusakan jalan dan jembatan pada
ruas-ruas jalan yang dikelola satuan-satuan kerja di berbagai daerah.
Pelaksanaan piket di posko ini mulai H-30 hingga H+10 yang berlangsung
selama 24 jam.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai, dalam
siaran pers yang dirilis di Jakarta, Selasa (30/6), menjelaskan, Menteri
PUPR ingin memastikan jaringan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
sejak Aceh hingga Papua dan Satuan Kerja untuk bekerja full time
memantau jalan dan jembatan di jalur-jalur utama. Kemudian juga,
menurutnya, siap memperbaiki kerusakan yang terjadi selama arus mudik
dan arus balik.
"Kementerian PUPR telah memetakan potensi
titik-titik kemacetan, daerah rawan longsor dan banjir, sehingga
ditempatkan alat perawaran rutin seperti dump truck, bacho loader,
tandem roller, grader, backhoe, maupun excavator," jelas Velix.
Di
ruas jalan pantai Utara sejak Karawang hingga Cirebon, ia menuturkan,
didirikan posko 24 jam dengan dukungan peralatan rutin di titik belakang
gerbang Tol Cikampek, Pamanukan, Sewo, Lohbener, Karangampel,
Jatibarang, Palimanan, dan Cirebon.
Sedangkan di Jawa Tengah
didirikan 23 Posko yang tersebar di berbagai ruas-ruas jalan di lintas
Utara, lintas Tengah, lintas Selatan serta koridor yang menghubungkan
akses Selatan-Tengah-Utara.
"Posko-posko itu tersebar di akses
jalan utama dan alternatif di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan
kepulauan Timur," tuturnya.
Menteri Basuki Hadimuljono, kata
Velix, menekankan agar petugas sigap untuk memantau titik-titik tertentu
yang rawan longsor, banjir dan pasar tumpah serta segera mengambil
tindakan menangani kendala lalu lintas yang terkait keselamatan dan
keamanan pengguna jalan yang diakibatkan kerusakan jalan dan jembatan.
Velix
menjelaskan tim Kementerian PUPR di Jakarta aktif memastikan berbagai
BUMN, operator jalan tol dan pihak swasta untuk mempercepat penyelesaian
berbagai sarana kelengkapan di jalan Tol Cipali, termasuk percepatan
akses lewat Toll Pejagan-Pemalang yang difungsikan dengan konstruksi
lapis Agregat B.
"Dengan skala waktu di pertengahan tahun ini,
berbagai proyek fisik di berbagai ruas jalan nasional dan daerah sedang
ditangani. Jelang H-14 pekerjaan fisik di lapangan diharapkan selesai
maupun dihentikan sementara dengan pemasangan tanda peringatan di segmen
jalan tertentu," ujar Velix.
ISI LAIN ISTANA
Dekrit Rakyat kepada Presiden
Jumat sore, 26 Juni 2015, di sebuah tempat, di tepi Jalan
Prof Dr Soepomo SH, Tebet, Jakarta Selatan, lembaga swadaya masyarakat
yang menamakan dirinya Dekrit Rakyat mengadakan diskusi "Seleksi
Komisioner KPK dan Upaya Pelemahan Pemberantasan Korupsi di Era
Jokowi".
Para
pembicara dalam diskusi yang dihadiri para wartawan ini antara lain Ray
Rangkuti, Chalid Muhammad, Romo Benny Susetyo, Sri Palupi, Riza
Damanik, Dani Setiawan, Arif Susanto, Haris Azhar, dan perempuan
cantik anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (Pansel KPK), Yenti Garnasih.
Seusai diskusi, Sri
Palupi, Ray Rangkuti, Romo Benny, dan Chalid Muhammad mengeluarkan
beberapa pernyataan sebagai kesimpulan, antara lain tertuju kepada
Presiden Joko Widodo.
"Presiden harus benar-benar menjalankan
komitmen pemberantasan korupsi dan memperkuat KPK dengan betul-betul
menolak revisi UU KPK serta memecat para menteri dan pembantunya yang
pro revisi UU KPK," demikian pernyataan yang disampaikan Palupi.
Pernyataan
lain berbunyi, "Kalau kekuatan politik untuk memperlemah KPK dan
pemberantasan korupsi tidak bisa dilawan, lebih baik Presiden
membubarkan KPK."
Sebelum Dekrit Rakyat mengeluarkan pernyataan
itu, Presiden Jokowi sudah menyatakan menolak revisi UU KPK. Mengapa
mesti diserukan lagi pernyataan penolakan revisi UU KPK oleh Dekrit
Rakyat? Apakah ada kesangsian terhadap sikap Jokowi?
Menurut para
tokoh Dekrit Rakyat, seperti Romo Benny, Chalid Muhammad, Palupi, dan
Ray Rangkuti, pernyataan kepada Jokowi justru untuk memperkuat sikap
Jokowi.
Di tengah diskusi, Ray Rangkuti sempat berseloroh dengan
mengatakan, setelah acara ini siapa tahu Romo Benny diundang Jokowi ke
istana. "Para mahasiswa sudah diundang ke istana, demikian juga para
tokoh LSM. Sekarang giliran para tokoh agama, termasuk Romo Benny.
Siapa, sih, yang tak mau diundang Presiden? Dulu setelah para tokoh
agama diundang ke istana, keluar pernyataan tentang kebohongan
pemerintah, ha-ha-ha," ujar Ray bercanda.
Setelah para wartawan
meninggalkan tempat diskusi, Chalid Muhammad dan Ray Rangkuti membahas
penampilan para staf khusus yang kini bekerja di kalangan Istana
Kepresidenan. Banyak kritik keras dan pedas yang disampaikan kedua tokoh
muda ini.
Ray dan Chalid sempat memperbandingkan para staf
khusus dulu dan kini. "SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) cukup cerdas dan
piawai memilih orang-orangnya untuk staf khusus," ujar Ray.
Ray
mengambil contoh apa yang dilakukan Staf Khusus Komunikasi Politik
Daniel Sparringa yang sering mendatangi pertemuan-pertemuan para
kritikus keras pemerintahan Yudhoyono. "Daniel berani datang dengan
sikap rendah hati sehingga sering pertemuan para kritikus pemerintahan
SBY melunak," ujar Ray.
Menurut Chalid Muhammad, para staf khusus
SBY bisa masuk dalam lingkar kekuasaan tanpa harus berkarakter penguasa
ketika menghadapi para kritikus pemerintahan SBY.
"Saya juga
pernah menyaksikan kehebatan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan
Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai meredakan panas hati
penyerangnya," ujar Ray.
Staf khusus di istana sekarang mungkin
masih dalam proses dan pencarian diri untuk menjadi petugas istana yang
andal. Mungkin, antara lain, perlu studi banding ke Desa Cinangneng,
Situdaun, Bogor Barat, Jawa Barat, nun di sana. (J Osdar)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juni 2015, di halaman 2 dengan judul "Dekrit Rakyat kepada Presiden".
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO
Ruas jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Subang, Jawa Barat, Kamis
(18/6/2015). Tol Cipali yang merupakan ruas jalan tol terpanjang di
Indonesia yakni 116,75 kilometer tersebut mulai beroperasi, diharapkan
dapat mengurangi beban lalu lintas jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa
hingga 60 persen.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Hari Raya Idul
Fitri 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
mendirikan posko di seluruh Indonesia.
Posko-posko ini bertugas
untuk memantau dan menangani secara darurat kerusakan jalan dan jembatan
pada ruas-ruas jalan yang dikelola satuan-satuan kerja di berbagai
daerah. Ada pun pelaksanaan piket di posko mulai H-30 hingga H+10 yang
berlangsung selama 24 jam.
Kepala Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan kementerian ingin memastikan
jaringan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dari Aceh hingga Papua
beserta satuan kerjanya bekerja penuh (full time) memantau jalan dan jembatan di jalur-jalur utama.
"Mereka
juga harus siap memperbaiki kerusakan yang terjadi selama arus mudik
dan arus balik," tutur Velix dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (29/6/2015).
Kementerian
PUPR, lanjut Velix, telah memetakan potensi titik-titik kemacetan,
daerah rawan longsor dan banjir serta melengkapinya dengan alat
perawaran rutin seperti dump truck, bacho loader, tandem roller, grader, backhoe, maupun excavator.
Di
ruas jalan pantai Utara mulai dari Karawang hingga Cirebon, didirikan
posko 24 jam dengan dukungan peralatan rutin di titik belakang gerbang
Tol Cikampek, Pamanukan, Sewo, Lohbener, Karangampel, Jatibarang,
Palimanan, dan Cirebon.
Sedangkan di Jawa Tengah didirikan 23
Posko yang tersebar di berbagai ruas jalan di lintas Utara, lintas
Tengah, lintas Selatan serta koridor yang menghubungkan akses
Selatan-Tengah-Utara.
Sementara posko di luar Pulau Jawa
tersebar di akses jalan utama dan alternatif di Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Bali dan kepulauan Timur.
Seperti dikutip Velix,
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan agar petugas sigap memantau
titik-titik tertentu rawan longsor, banjir dan pasar tumpah serta.
Mereka harus segera mengambil tindakan menangani kendala lalu lintas
yang terkait keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang diakibatkan
kerusakan jalan dan jembatan.
Demikian pula Tim Posko di Jakarta,
harus aktif memastikan berbagai BUMN, operator jalan tol dan pihak
swasta untuk mempercepat penyelesaian berbagai sarana kelengkapan di
Jalan Tol Cikopo-Palimanan, termasuk percepatan akses lewat Tol
Pejagan-Pemalang yang difungsikan dengan konstruksi lapis Agregat B.
Dalam
skala waktu pertengahan tahun, berbagai proyek fisik seperti ruas jalan
nasional dan daerah sedang ditangani. Jelang H-14 pekerjaan fisik di
lapangan diharapkan selesai.
"Kalaupun masih ada pekeerjaan yang
belum rampung, akan dihentikan sementara dengan pemasangan tanda
peringatan di segmen jalan tertentu," tutup Velix.
VIVA.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menaruh perhatian besar untuk mempercepat
pembangunan daerah-daerah tertinggal, Kawasan Timur Indonesia, kawasan
perdesaan, kawasan marjinal perkotaan, dan wilayah strategis di luar
Pulau Jawa.
Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR
ditujukan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong
pengembangan wilayah dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.
Dalam konteks itu, Menteri PUPR Basuki telah mengubah
mindset kementeriannya dengan menekankan pembangunan infrastruktur
berbasis kewilayahan dan sosial komunitas. Salah satu perubahan itu
dengan hadirnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).
Kepala
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai, menjelaskan ada
35 Wilayah Pengembangan Strategis (35 WPS) yang tersebar empat WPS di
Pulau Papua, dua WPS di Kepulauan Maluku, empat WPS di Pulau Kalimantan,
lima WPS di Sulawesi, dan lima WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara,
maupun enam WPS di Sumatera.
Sebagai contoh, Kemen PUPR
mendorong WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai dan
Ambon-Seram. Ada pula, WPS Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS
Aksesibilitas Baru Papua di ruas Nabire-Enarorali-Ilaga-Timika-Wamena.
"Kementerian
bersama dengan TNI AD, membuka akses jalan di sepanjang perbatasan
Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan
Timur-Kalimantan Utara," jelas Velix Wanggai, seperti dikutip dari laman
Kementerian PUPR, Senin 22 Juni 2015.
Dalam APBN 2015
dialokasikan Rp2,7 triliun untuk pembukaan jalan baru perbatasan di
Kalimantan sekitar 740 kilometer. Menurut dia, Kementerian PUPR juga
akan mendorong penyelesaian Trans-Papua, guna memperkuat konektivitas
dan mengurangi tingkat kemahalan harga di pedalaman.
Di samping
itu Kementerian PUPR juga fokus membangun bendungan untuk mempercepat
hadirnya sentra-sentra pangan di luar Pulau Jawa. (asp)
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerin Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) menargetkan pada akhir Juni 2015 jalan nasional bebas
lubang. Target ini disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang
bertanggung jawab sebagai pelaksana infrastruktur jalan dan jembatan
dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks DPR Senayan,
Jakarta, Kamis (24/6/2015).
Rapat kerja ini juga dihadiri Menteri Perhubungan, Kepala Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta Kepala Badan SAR Nasional,
di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2015).
Dalam rapat kerja, dibicarakan soal persiapan sarana dan prasarana
transportasi dalam rangka penanganan arus mudik lebaran di seluruh
Indonesia tahun ini, khususnya wilayah yang ramai dilewati oleh pemudik.
Kementerian PUPR sendiri bertanggung jawab dalam pelaksanaan
infrastruktur jalan dan jembatan. Pemerintah menargetkan pada akhir Juni
2015 jalan nasional bebas lubang. Semua ruas jalan tidak ada yang
agregat baik aspal maupun beton, bermarka, bahu jalan rapi, rumput
terpotong dan tidak rusak, median bersih dan rapi, serta rambu rambu
cukup.
Sementara itu, strategi paket-paket regular dan pasca bencana sampai
akhir Juni 2015 terkait lokasi yang belum dikerjakan akan dilapis aspal
satu lapis atau binder, atau dijamin bebas lubang agar fungsional, tidak
ada tumpukan material di pinggir jalan, tidak ada alat-alat berat yang
parkir di bahu jalan dan sudah bermarka.
Lebih spesifik lagi, antisipasi berfungsinya Tol Cikopo-Palimanan
(Cipali) yang diprediksi mengalami penumpukan arus lalu lintas di pintu
keluar Tol Pejagan, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix
V. Wanggai mengatakan telah menyiapkan 4 skenario yang dilakukan untuk
memecah arus lalu lintas.
"Akan dilakukan pemecahan arus lalu lintas dengan mendistribusikan ke
arah 4 trase alternatif, ke-4 skenario itu dapat dilaksanakan
sewaktu-waktu dan difungsikan selama 24 jam penuh," tutur Velix.
Trase Alternatif tersebut adalah pintu keluar Tol Pejagan-Simpang
Pejagan-Brebes, lewat Tol Pejagan-Pemalang yang direncanakan pada saat
mudik lebaran dapat difungsikan dengan konstruksi sampai dengan lapis
Agregat B (sampai Brebes Timur), pintu keluar Tol
Pejagan-Ketanggungan-Jatibarang-Slawi (Jalan Provinsi), dan pintu keluar
Tol Pejagan Ketanggungan-Prupuk-Slawi-Tegal (Jalan Nasional).
Selain itu, imbuh Velix, di Provinsi Jawa Tengah, untuk ruas Jalan
Pejagan-Ketanggungan-Prupuk-Bumiayu-Ajibarang-Wangon, saat ini sudah
fungsional dan dapat dilewati arus mudik. Namun, di lapangan masih ada
alat berat yang siaga yakni di KM 115 900.
Sementara itu, di perlintasan kereta api Klonengan dan beberapa
perlintasan kereta api lainnya di ruas Prupuk-Ajibarang perlu dilakukan
perbaikan aspal yang rusak. Namun dipastikan, pada akhir Juni 2015 sudah
siap untuk dilalui arus mudik.
Jalur Pantura Jawa sendiri merupakan jalur utama mudik di Pulau Jawa.
Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-4 dan H-3 hingga H-2
lebaran tahun ini. Tindak lanjut Rapat Kerja ini rencananya akan diikuti
oleh kunjungan kerja spesifik peninjauan jalur lebaran yang akan
dilakukan oleh Komisi V DPR RI yang akan dilaksanakan pada minggu kedua
sampai ketiga bulan puasa ini.
RMOL.
Komisi V DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN)
Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Alokasi anggaran itu disetujui Komisi V melalui Rapat Kerja yang digelar
di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (24/8) kemarin.
Selanjutnya, dukungan dan persetujuan Komisi V itu akan diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Dalam
sidang kabinet beberapa waktu lalu sebelumnya, Kementerian PUPR dalam
RAPBN 2016 mengusulkan anggaran sebesar Rp. 126 trilun. Anggaran
tersebut diperuntukan ke beberapa bidang yakni: penyelenggaraan jalan,
pengelolaan sumber daya air, untuk bendungan dan irigasi, pengembangan
infrastruktur pemukiman, dan pengembangan perumahan untuk rakyat.
Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja mengatakan, bahwa perlu sekali
dukungan dari Komisi V ini untuk mengalokasikan anggaran di
kementeriannya. Karena anggaran tahun 2016 tentunya untuk melaksanakan
amanah dari rakyat dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Seperti dikutip dari laman pu.go.id, Ketua dari Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan mitra kerja mereka.
"Tentunya perjuangannya sesuai dengan mekanisme yang ada," ungkapnya. [rus]
BREBES, KOMPAS —
Pemerintah menyiapkan empat skenario pemecahan arus lalu lintas saat
mudik 2015 dari pintu keluar Tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Brebes,
Jawa Tengah. Satu dari empat skenario itu adalah memakai rencana Jalan
Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 20,6 kilometer.
KOMPAS/SIWI NURBIAJANTIJalan
Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 20 kilometer hingga Selasa (23/6) masih
dalam proses pembangunan dan baru sekitar 7 kilometer yang tanahnya
dilapisi pasir. Jalan tol tersebut dirancang sebagai kelanjutan dari
Jalan Tol Palimanan-Kanci (Cirebon)-Pejagan yang kini sudah digunakan.
Meski belum selesai, ruas Pejagan-Pemalang akan digunakan sebagai jalur
alternatif saat mudik Lebaran tahun ini.
Jalan
Tol Pejagan-Pemalang dirancang sebagai kelanjutan dari Tol Kanci
(Kabupaten Cirebon)-Pejagan (Kabupaten Brebes). Berdasarkan penelusuran
Kompas pada Selasa (23/6), dari 20,6 kilometer panjang jalan,
baru sekitar 7 km yang berupa tanah yang diperkeras kerikil. Sisanya
masih jalan tanah biasa.
Secara keseluruhan, jalur itu belum
layak dan belum nyaman untuk dilalui kendaraan. Selain belum selesai
dibangun, jalan tersebut juga belum memiliki penerangan jalan yang
memadai.
Pada musim kemarau seperti saat ini, jalan berdebu
karena kebanyakan masih berupa tanah. Di kanan-kiri jalan tidak terdapat
fasilitas penunjang, terutama tempat peristirahatan. Meskipun begitu,
jalan tersebut tetap akan digunakan pada saat darurat.
Jembatan penghubung antara ruas Tol Kanci-Pejagan dengan Tol Pejagan-Pemalang juga masih dalam penyelesaian pembetonan.
Simulasi
Kepala
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Brebes Ajun Komisaris Rendy Andy
Julikhlas mengatakan, Tol Pejagan-Pemalang pada ruas Pejagan-Brebes
bagian timur tersebut akan digunakan untuk pemudik berkendaraan
pribadi. Untuk truk, bus, dan angkutan bahan kebutuhan pokok akan
dialihkan ke jalur pantai utara melalui pintu masuk Jawa Tengah di
Cisanggarung. Jalur pantura juga akan digunakan untuk kendaraan roda
dua.
"Mulai tujuh hari sebelum Lebaran (H-7) sudah dilakukan
simulasi guna memfungsikan jalan tol untuk kendaraan pribadi roda
empat," ujar Rendy.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Velix Wanggai menyatakan, jalur Tol
Pejagan-Pemalang adalah satu dari empat skenario pemecahan arus lalu
lintas dari pintu keluar Tol Pejagan yang disiapkan pemerintah
menghadapi arus mudik tahun ini. Skenario itu akan difungsikan apabila
arus lalu lintas di pintu keluar itu menumpuk sewaktu-waktu.
"Empat skenario itu dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan difungsikan selama 24 jam penuh," kata Velix.
KOMPAS/SIWI NURBIAJANTIKOMPAS/SIWI NURBIAJANTI
Tiga
skenario pemecahan lainnya adalah mengarahkan lalu lintas dari pintu
keluar Tol Pejagan menuju jalur pantura di Brebes. Skenario lain adalah
mengarahkan kendaraan ke arah jalan provinsi menuju Jatibarang-Slawi
dan skenario terakhir mengarahkan kendaraan ke jalan nasional
Prupuk-Slawi-Tegal.
Empat skenario itu diperkirakan bisa mengurangi beban kemacetan di Pejagan.
Dalam
kunjungannya di lokasi itu awal Juni lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan jalur darurat Tol
Pejagan-Pemalang sepanjang 20 kilometer itu sudah bisa dilalui meski
masih berupa tanah yang diperkeras dengan kerikil. Sebenarnya jalur itu
belum seluruhnya dibebaskan. Untuk melayani pemudik saat Lebaran,
pemerintah menyewa lahan 9.000 meter persegi yang belum bebas.
KOMPAS/SIWI NURBIAJANTI
Selama
ini, jalur pantura Jawa menjadi jalur utama mudik dari wilayah barat ke
tengah dan timur Pulau Jawa. Velix mengatakan, puncak arus mudik
diperkirakan terjadi pada H-4 dan H-3 atau H-3 hingga H-2 Lebaran tahun
ini.
Di Jawa Timur, kemacetan diprediksi terjadi di jalur
Solo-Surabaya. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, kemacetan baru
bisa terpecahkan jika Tol Ngawi-Kertosono dan Tol Ploso
(Jombang)-Mojokerto sudah tersambung
Pemudik, katanya, bisa
menghindari kemacetan di daerah itu dengan mudik lebih cepat atau lebih
lambat dari puncak arus mudik. Selain itu, pemudik juga bisa melewati
jalur alternatif, yakni Nganjuk-Ploso (Jombang)-Mojokerto atau melalui
jalur Madiun-Ponorogo-Trenggalek-Tulungagung-Kertosono.
Pada
mudik tahun ini, jumlah pemudik dengan menggunakan mobil pribadi secara
nasional diperkirakan naik sekitar 5,80 persen daripada tahun sebelumnya
menjadi 1,68 juta kendaraan. Jumlah sepeda motor pemudik juga
diperkirakan naik sekitar 7,77 persen menjadi 2,02 juta kendaraan.
Mudik gratis
Secara
terpisah, Kementerian Perhubungan masih membuka pendaftaran layanan
mudik gratis sepeda motor bagi warga pada Lebaran tahun ini. Sejumlah
moda transportasi disiapkan untuk mengakomodasi 18.856 penumpang dan
20.000 sepeda motor. Mudik gratis juga digelar sejumlah perusahaan
swasta.
Kepala Seksi Angkutan Penumpang Direktorat Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Rudi Irawan mengatakan,
mudik gratis bagi pengendara sepeda motor akan menggunakan angkutan
darat, kereta api, dan kapal laut. Pelaksanaannya direncanakan mulai H-4
Lebaran.
"Mudik gratis ini bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, terutama pengendara sepeda motor," ujar Rudi.
Pemerintah akan mengangkut 10.000 sepeda motor dengan kapal laut,
3.200 sepeda motor dengan angkutan darat, dan 8.000 sepeda motor dengan
kereta api. Berdasarkan pantauan Kompas hingga Selasa pukul 20.00, kuota untuk setiap moda transportasi masih tersedia.
Rudi mengatakan, masyarakat dapat mendaftarkan diri secara daring (online)
melalui laman mudikgratis.dephub.go.id atau langsung ke kantor
Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Pendaftaran
secara daring dibuka mulai 1 Juni hingga 30 Juni. Sementara pendaftaran
langsung mulai 15 Juni hingga 8 Juli," katanya.
Selain di
Kementerian Perhubungan, pendaftaran langsung juga dilakukan di
Pelabuhan Tanjung Priok, Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Tangerang
Selatan, serta Terminal Bus Depok dan Poris Plawad. Calon pemudik harus
melampirkan fotokopi KTP, SIM C, STNK, dan kartu keluarga bagi yang
membawa anak.
Pengangkutan sepeda motor pemudik menggunakan truk
dijadwalkan 13 Juli dengan tujuan Purwokerto, Kebumen, Wonosobo,
Magelang, Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Tegal. Adapun angkutan kapal
laut dimulai pada 13 Juli dan 15 Juli untuk jurusan Tanjung
Priok-Tanjung Emas (Semarang) dan 13 Juli untuk jurusan Tanjung
Priok-Tanjung Perak (Surabaya).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono (ANTARA/Reno Esnir)
Jakarta, GATRAnews - Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menaruh
perhatian besar untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal,
Kawasan Timur Indonesia, kawasan perdesaan, kawasan marjinal perkotaan,
dan wilayah strategis di luar Pulau Jawa.
Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR ditujukan untuk
mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah dan
memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI. Hal ini sesuai agenda Nawacita Presiden Joko Widodo.
Dalam
konteks itu, Menteri Basuki telah mengubah mindset Kementerian PUPR
dengan menekankan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan
sosial komunitas. Salah satu perubahan itu dengan hadirnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Basuki menyebutinya sebagai "Bappenas-nya Kementerian PUPR".
Untuk
mendorong pembangunan dari pinggiran ini, Kepala Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan ada 35 Wilayah Pengembangan
Strategis (35 WPS) yang tersebar 4 WPS di Pulau Papua, 2 WPS di
Kepulauan Maluku, 4 WPS di Pulau Kalimantan, 5 WPS di Sulawesi, dan 5
WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, maupun 6 WPS di Sumatera.
Sebagai
contoh Menteri PUPR mendorong WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman
Ternate-Sofifi-Morotai dan Ambon-Seram. Ada pula, WPS Perbatasan
Temajuk-Sebatik, WPS Aksesibilitas Baru Papua di ruas
Nabire-Enarorali-Ilaga-Timika-Wamena.
Salah satu langkah yang
dilakukan Basuki adalah bekerjasama dengan TNI AD untuk membuka akses
jalan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya koridor
Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, jelas Velix Wanggai.
Dalam APBN 2015 dialokasikan Rp 2,7 Triliun untuk pembukaan jalan baru
perbatasan di Kalimantan sekitar 740 km.
Demikian pula, Menteri
Basuki akan mendorong penyelesaian Trans-Papua guna memperkuat
konektivitas dan mengurangi tingkat kemahalan harga di pedalaman.
Sedangkan dalam R-APBN 2016, Basuki memberikan fokus ke perbatasan
Kalimantan dan Trans-Papua.
Masih dalam mendorong ekonomi
wilayah pinggiran ini, Velix Wanggai mengurai Kementerian PUPR fokus
membangun bendungan untuk mempercepat hadirnya sentra-sentra pangan di
luar Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk
mendorong daerah-daerah potensial pertanian di luar Pulau Jawa, sambil
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan sentra-sentra lumbung pangan di
Pulau Jawa.
"Selain itu, Kementerian PUPR juga menyentuh modal
sosial masyarakat melalui pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan
dan perdesaan. Dalam konteks bangun dari pinggiran ini, Pak Basuki
menegaskan, "when we build infrastructure, we build the nation", kata
Velix dalam keterangan persnya.
VIVA.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menaruh perhatian besar untuk mempercepat
pembangunan daerah-daerah tertinggal, Kawasan Timur Indonesia, kawasan
perdesaan, kawasan marjinal perkotaan, dan wilayah strategis di luar
Pulau Jawa.
Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR
ditujukan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong
pengembangan wilayah dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.
Dalam konteks itu, Menteri PUPR Basuki telah mengubah
mindset kementeriannya dengan menekankan pembangunan infrastruktur
berbasis kewilayahan dan sosial komunitas. Salah satu perubahan itu
dengan hadirnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).
Kepala
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai, menjelaskan ada
35 Wilayah Pengembangan Strategis (35 WPS) yang tersebar empat WPS di
Pulau Papua, dua WPS di Kepulauan Maluku, empat WPS di Pulau Kalimantan,
lima WPS di Sulawesi, dan lima WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara,
maupun enam WPS di Sumatera.
Sebagai contoh, Kemen PUPR
mendorong WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai dan
Ambon-Seram. Ada pula, WPS Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS
Aksesibilitas Baru Papua di ruas Nabire-Enarorali-Ilaga-Timika-Wamena.
"Kementerian
bersama dengan TNI AD, membuka akses jalan di sepanjang perbatasan
Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan
Timur-Kalimantan Utara," jelas Velix Wanggai, seperti dikutip dari laman
Kementerian PUPR, Senin 22 Juni 2015.
Dalam APBN 2015
dialokasikan Rp2,7 triliun untuk pembukaan jalan baru perbatasan di
Kalimantan sekitar 740 kilometer. Menurut dia, Kementerian PUPR juga
akan mendorong penyelesaian Trans-Papua, guna memperkuat konektivitas
dan mengurangi tingkat kemahalan harga di pedalaman.
Di samping
itu Kementerian PUPR juga fokus membangun bendungan untuk mempercepat
hadirnya sentra-sentra pangan di luar Pulau Jawa. (asp) VIVA.co.id
RMOL. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimulyono menaruh perhatian besar untuk mempercepat pembangunan
daerah-daerah tertinggal, Kawasan Timur Indonesia, kawasan perdesaan,
kawasan marjinal perkotaan, dan wilayah strategis di luar Pulau Jawa.
Infrastruktur
yang dibangun Kementerian PUPR ditujukan untuk mengurangi ketimpangan
antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah dan memperkuat integrasi
wilayah dalam NKRI.
Dalam konteks itu, Menteri Basuki telah
mengubah mindset Kementerian PUPR dengan menekankan pembangunan
infrastruktur berbasis kewilayahan dan sosial komunitas. Salah satu
perubahan itu dengan hadirnya Badan. Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW). Menteri Basuki menyebutnya sebagai "Bappenas-nya Kementerian
PUPR".
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix
Wanggai menjelaskan, untuk mendorong pembangunan dari pinggiran ini, ada
35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang tersebar di 4 WPS di Pulau
Papua, 2 WPS di Kepulauan Maluku, 4 WPS di Pulau Kalimantan, 5 WPS di
Sulawesi, dan 5 WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, dan 6 WPS di
Sumatera.
Sebagai contoh Menteri PUPR mendorong WPS Pertumbuhan
Terpadu Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai dan Ambon-Seram. Ada pula,
WPS Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Aksesibilitas Baru Papua di ruas
Nabire-Enarorali-Ilaga-Timika-Wamena.
"Salah satu langkah nyata
yang dilakukan Menteri Basuki adalah bekerjasama dengan TNI AD untuk
membuka akses jalan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia,
khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara,"
jelas Velix Wanggai dalam keterangannya, Minggu (21/6).
Dikatakan,
dalam APBN 2015 dialokasikan Rp 2,7 triliun untuk pembukaan jalan baru
perbatasan di Kalimantan sekitar 740 km. Demikian pula, Menteri Basuki
akan mendorong penyelesaian Trans-Papua guna memperkuat konektivitas dan
mengurangi tingkat kemahalan harga di pedalaman. Sedangkan dalam R-APBN
2016, Menteri Basuki memberikan fokus ke perbatasan Kalimantan dan
Trans-Papua.
Masih dalam mendorong ekonomi wilayah pinggiran ini,
Velix Wanggai mengurai Kementerian PUPR fokus membangun bendungan untuk
mempercepat hadirnya sentra-sentra pangan di luar Pulau Jawa. Hal ini
sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendorong daerah-daerah
potensial pertanian di luar Pulau Jawa, sambil menjaga momentum
pertumbuhan. Ekonomi dan sentra-sentra lumbung pangan di Pulau Jawa.
Selain
itu, katanya, Kementerian PUPR juga menyentuh modal sosial masyarakat
melalui pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan.
"Dalam konteks membangun dari pinggiran ini, Menteri Basuki menegaskan; when we build infrastructure, we build the nation," utup Karo Velix.
RMOL.
Tokoh muda asal Papua, Velix Vernando Wanggai, siang ini (Selasa,
16/6), akan dilantik menjadi Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Begitu informasi yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 16/6).
Velix
Wanggai merupakan seorang aktivis dan ahli hubungan internasional.
Velix pernah menjadi Staf Khusus Presiden SBY bidang Pembangunan Daerah
dan Otonomi Daerah.
Sebelumnya, Velix pernah berkarier sebagai
Staf Perencana pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). [ysa]
SELASA, 16 JUNI 2015 , 09:36:00 WIB |LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
RMOL. Tokoh muda asal Papua, Velix Vernando Wanggai, siang ini (Selasa, 16/6), akan dilantik menjadi Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Begitu informasi yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 16/6).
Velix Wanggai merupakan seorang aktivis dan ahli hubungan internasional. Velix pernah menjadi Staf Khusus Presiden SBY bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah.
Sebelumnya, Velix pernah berkarier sebagai Staf Perencana pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).[ysa]
Jakarta, HanTer - Kepala Biro Komunikasi Publik
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Velix Vernando
Wanggai menyatakan, kesiapan dan perbaikan jalur Pantai Utara, Pulau
Jawa menghadapi arus mudik dan balik Lebaran masih berjalan.
"Perbaikan jalan yang saat ini sudah eksisting tetap akan digenjot,
tetapi akan di dilihat ruas-ruas mana yang diaspal dan sekarang ruas
menjadi jalan tol akan menjadi prioritas (Cikopo-Palimanan/Cipali),"
ujar Velix kepada Harian Terbit saat ditemui di Gedung Kementrian PU di
Jakarta, Selasa (16/6/2015).
Meski dinilai sebagai proyek abadi setiap tahun, pihaknya mengaku jika
proyek tersebut merupakan salah satu program dari Kementrian PU.
Pasalnya program tersebut masuk dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan.
"Ini kan memang menjadi program kita dan kita selalu memberikan
perhatian. Di dalam program kan ada pemeliharaan ada reservasi jalan,
reservasi jembatan," ungkapnya.
Velix beralasan ruksaknya sejumlah ruas jalan di jalur Pantura
diakibatkan dari intensitas padat atas beban angkutan barang dan jasa
yang melintas jalan penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah itu. Saat
ditanya terkait besaran anggaran untuk perbaikan, pihaknya mengaku belum
mengetahui secara pasti, meski setiap tahun proyek perbaikan selalu
dilakukan.
"Tentu dari tahun ke tahun pemeliharaan tetap menjadi prioritas kita,
kita tidak bisa membiarkan jalan rusak begitu saja, tapi menjadi
kewajiban Pemerintah memberikan pemeliharaan jalan," sanggahnya.
Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik
pejabat eselon II di lingkungan Kementerian PUPR, Selasa (16/6).
Pelantikan pejabat tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri PUPR Nomor 334/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pelantikan dan
pengambilan sumpah jabartan para pejabat Eselon II tersebut merupakan
amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.
“Para pejabat tinggi pratama yang berasal dari Kementerian Pekerjaan
umum dan Kementerian Perumahan Rakyat ini sekarang telah bergabung dalam
satu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya berharap
janji dan sumpah jabatan yang telah diucapkan bisa dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menambahkan, dirinya meminta kepada para pejabat
yang baru dilantik ini nantinya bisa bekerja dengan baik sebagai sebuah
tim kerja serta mampu mendukung kinerja pimpinannya yakni para Eselon I
yang telah dilantik sebelumnya. Selain itu, dirinya juga berharap agar
suasana kerja bisa dibuat dengan nyaman baik oleh pimpinan maupun staf
yang bekerja sehingga produktivitas kerja bisa lebih ditingkatkan lagi.
“Para pejabat harus bisa menjadi tim kerja yang saling mendukung dan
tidak lupa kita juga harus tetap bersyukur dan berdoa kepada Allah agar
Kementerian PUPR bisa kinerja para pegawai di Kementerian PUPR diliputi
kedamaian, keindahan dan penuh pengampunan dari Allah,” tegasnya.
Menteri PUPR berpesan kepada para pendamping para pejabat baik yang
mendapat promosi maupun ditempatkan di unit kerja yang baru untuk tetap
memberikan dukungan sebaik-baiknya.
“Jangan sampai pola hidup sederhana yang telah dijalani selama ini
berubah hanya karena dilantik sebagai pejabat negara. Semua jabatan pada
dasarnya punya peran yang sama. Jangan sampai ada yang merasa lebih
tinggi dari yang lain kartena jabatan hanya sebuah amanah. Saya percaya
pejabat baru ini bisa bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan
bertindak lebih tepat,” tuturnya.
Berikut Pejabat Eselon II yang dilantik Menteri Basuki hari ini di lingkungan Setjen dan Direktorat Jenderal yaitu :
Di Lingkungan Sekretariat Jenderal:
1. Hasanudin, sebagai Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri
2. Luthfiel Annam Achmad, sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
3. Puja Sumedhi, sebagai Kepala Biro Keuangan
4. Sriyanto, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum
5. Siti Martini, sebagai Kepala Biro Hukum
6. Sumito, sebagai Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan
7. Velix Vernando Wanggai, sebagai Kepala Biro Komunikasi Publik
8. Kemas Mohamad Nur Asikin, sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Di Lingkungan Ditjen Sumberdaya Air:
1. Hartanto, sebagai Sesditjen SDA
2. Agus Suprapto Kusmulyono, sebagai Direktur Bina Penataan SDA
3. Widiarto, sebagai Derektur Pengembangan Jaringan SDA
4. Hari Suprayogi, sebagai Direktur Sungai dan Pantai
5. Adang Saf Ahmad, sebagai Direktur Irigasi dan Rawa
6. Lolly Matina Martief, sebagai Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
7. Imam Santoso, sebagai Kepala Pusat Bendungan
8. Dwi Sugiyanto, sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku
Di Lingkungan Ditjen Binamarga:
1. Ober Gultom, sebagai Sesditjen Binamarga
2. Soebagiono, sebagai Direktur Pengembangan Jaringan Jalan
3. Achmad Ghani Ghazali Akmana, sebagai Direktur Pembangunan Jalan
4. Nurdin Manurung, sebagai Direktur Preservasi Jalan
5. Hedy Rahadian, sebagai Direktur Jembatan
6. Subagyo, sebagai Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah
Di Lingkungan Ditjen Ciptakarya
1. Rina Agustin, sebagai Sesditjen Cipta Karya
2. Dwityo Akro Soeranto, sebagai Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
3. Rina Farida, sebagai Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
4. Adjar Prajudi, sebagai Direktur Bina Penataan Bangunan
5. Mochammad Natsir, sebagai Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6. Dodi Krispratamadi. sebagai Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Di Lingkungan Ditjen Penyediaan Rumah :
1. Eko Djoeli H, sebagai Sesditjen Penyediaan Rumah
2. Dedi Permadi, sebagai Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan
3. Christ R Panusunan Marbun, sebagai Direktur Rumah Susun
4. Lukman Hakim, sebagai Direktur Rumah Khusus
5. Hardi Simamora, sebagai Direktur Rumah Swadaya
6. Irma Yanti, sebagai Direktur Rumah Umum dan Komersial
Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan :
Iwan Nurwanto sebagai Sekretaris Direktorat Pembiayaan Perumahan
Poltak Sibue sebagai Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan
Didik Sunardi sebagai Direktur Pola Pembiayaan Perumahan
Baby Setiawati Dipokusumo sebagai Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
Rifaid M. Nur sebagai Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan
Lita Matongan sebagai Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan
Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi :
1. Panani Kesai sebagai Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi
2. R.M Dudi Suryo Bintoro sebagai Direktur Bina Investasi Infrastruktur
3. Darda Daraba sebagai Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Yaya Supriyatna sebagai Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
5. H. Masrianto sebagai Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
6. Rachman Arief Dienaputra sebagai Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan
JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen
mempercepat ketersediaan infrastruktur wilayah di Provinsi Papua, dan
Papua Barat. Pasalnya anggaran di sektor ke-PU-an melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah dialokasikan sekitar Rp
7,7 triliun untuk Papua dan Papua Barat.
Alokasi dana tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2015–2019 untuk mendorong percepatan dan perluasan
pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat. Termasuk di dalamnya
meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan pengembangan potensi ekonomi
lokal.
Untuk memastikan langkah-langkah nyata tersebut, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengunjungi Kota Jayapura,
di Provinsi Papua, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Manokwari,
di Provini Papua Barat sejak tanggal 8 Mei hingga 12 Mei 2015.
Di kota Jayapura, Basuki mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking)
Jembatan Holtekamp sepanjang 733 meter. Jembatan Holtekamp adalah
jembatan terpanjang di Papua dan sebagai tengara Indonesia di kawasan
Timur dan Pasifik.
Sedangkan di Papua Barat, Basuki melakukan perjalanan panjang sekitar
5 jam dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk
mencoba kawasan yang bergunung-gunung di ketinggian sekitar 2.800 meter
di atas permukaan laut, Basuki mengendarai sendiri kendaraan melewati
kondisi jalan yang baru dibuka, menyeberangi sungai-sungai kecil, dan
lembah-lembah yang curam.
“Ini perjalanan yang paling
mengesankan dalam hidup saya. Ribuan rakyat masih menetap di pegunungan
yang perlu sentuhan pembangunan,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, pemerintah wajib hadir untuk melayani kebutuhan dasar
rakyatnya dan membuka peluang potensi ekonomi wilayah yang ada.
Dalam pengembangan wilayah Papua Barat, perlu ditekankan pentingnya
konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan
kawasan-kawasan penyangga dalam kerangka percepatan dan perluasan
pengembangan wilayah Papua Barat.
Sesuai dengan RPJM 2015-2019 Papua Barat dirancang sebagai pusat
pengembangan kawasan industri petrokimia, pengembangan kawasan
pertanian, kawasan peternakan sapi, wisata bahari terpadu, dan
pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah.
"Saya harap, dalam lima tahun ke depan, aksesibilitas antar kota dapat dipercepat," harap Basuki.
Akses
antar-kota termasuk untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan
jalan Lintas Papua Barat, seperti ruas jalan Manokwari–Bintuni,
peningkatan jalan Pegunungan Arfak, jaringan jalan di Kawasan Industri
Teluk Bintuni, maupun konektivitas di kawasan industri Arar Sorong,
kawasan peternakan (Salawati, Bomberai, Kebar) dan lumbung pangan Sorong
Selatan yang terhubungkan dengan Kota Sorong dan Manokwari.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun jaringan sumber daya
air dan ke-ciptakarya-an, penyediaan rumah-rumah khusus di kawasan
perkampungan, maupun pembangunan rusunawa dan rusunami di sejumlah kota
di Papua dan Papua Barat.
Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik
pejabat eselon II di lingkungan Kementerian PUPR, Selasa (16/6).
Pelantikan pejabat tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri PUPR Nomor 334/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Kementerian PUPR.
