Surat Perjanjian Dana Talangan Lapindo Ditandatangani, Minggu Depan Dibayarkan Ke Rakyat

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 11 Jul 2015 ; 12454 Views Kategori: Berita

---

Suasana penandatanganan perjanjian dana talangan Lapindo oleh perwakilan MLJ Nirwan Bakrie dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Jumat (10/7) malam

Pemerintah,  Lapindo Brantas Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) melaksanakan penandatanganan surat perjanjian mengenai Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi atau sering disebut dana talangan untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Jumat (10/7) sekitar pukul 19.35 WIB.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai dalam siaran persnya Jumat (10/7) menjelaskan, surat perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mewakili Pemerintah sebagai Pihak Pertama dan Presiden Lapindo Brantas Inc. Tri Setia Sutisna dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam sebagai Pihak Kedua, dan setujui oleh  Nirwan Bakrie. Acara ini juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.


“Malam ini, pada titik akhir tugas Tim Percepatan yang ditugaskan Bapak Presiden untuk bisa membayar ganti rugi korban lumpur Sidoarjo,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Jual Beli Tanah dan Bangunan Warga Korban Lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, menurut Basuki, maka proses selanjutnya proses pembayaran kepada korban lumpur Sidoarjo yang disalurkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Menteri Basuki mengurai isi surat perjanjian memuat objek perjanjian, hak dan kewajiban, besaran dana antisipasi, jaminan, mekanisme pembayaran, dan mekanisme pengembalian. Demikian pula mengatur jangka waktu pengembalian, bunga, denda dan penyelesaian perselisihan.

Dana antisipasi dalam surat perjanjian ini sebesar Rp781.688.212.000,- dilakukan melalui DIPA Bagian 999.99 Satuan Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. “Dana dikirim ke rekening milik masyarakat di Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, setelah melakukan proses validasi atas data hasil verifikasi BPKP,” jelas Basuki.

Menurut Menteri PUPR dana talangan sebesar Rp781.688.212.000,- itu memiliki jangka waktu pengembalian pinjaman selambat-lambatnya 4 tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini. Adapun bunga pinjaman sebesar 4,8 % per tahun dari jumlah pinjaman.

“Jika pihak Lapindo Brantas Inc tidak dapat melunasi pinjaman, maka jaminan aset tanah dan bangunan yang telah dibayar Lapindo senilai Rp.2.797.442.841.586,- beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah,” jelas Basuki.

Pastikan Pembayaran

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan, sebagai tindaklanjut penandatanganan perjanjian itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Menteri Sosial Khofifah Parawansa akan mengunjungi Sidoarjo pada hari Minggu (12/7) besok untuk memastikan proses pembayaran dana antisipasi kepada warga korban lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa awal minggu depan mulai dilakukan pembayaran melalui BPLS untuk disalurkan ke masyarakat.

“Semoga hal ini menjadi hadiah lebaran bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur di Sidoarjo. Ke depan, kami berharap ada langkah-langkah terpadu dalam membangun masyarakat di Sidoarjo,” tutur Menteri Bambang.

Adapun  Menteri Sosial Khofifah Parawansa berharap proses penandatangan surat perjanjian di bulan Ramadhan membawa barokah dan manfaat bagi warga yang sangat membutuhkan di Sidoarjo.
“Dana antisipasi ini adalah komitmen Pemerintah untuk menghadirkan keadilan dengan rasa kemanusiaan,” pungkas Khofifah. (BKP Kementerian PUPR/ES)