Dari Bali Hingga Phnom Penh

Oleh Velix Wanggai

Jurnal Nasional, 22 November 2012

Seminggu setelah membuka Bali Democracy Forum V di Bali, Presiden SBY bertolak menuju Phnom Penh, Cambodia, pada Sabtu, 17 November 2012 untuk menghadiri sederet pertemuan ASEAN. Selanjutnya pada 21 November 2012, Presiden SBY melanjutkan perjalanan ke Islamabad, Pakistan, untuk menghadiri KTT D-8.

Di tengah-tengah rakyat Cambodia yang masih bersedih atas wafatnya mantan Raja Norodom Sihanoek pada 15 Oktober 2012 di usia 89 tahun, kota Phnom Penh disibukkan dengan rentetan pertemuan ASEAN Summit yang bersejarah pada 19 – 20 Vonver 2012. Saat ini sebagai Ketua ASEAN 2012, Raja Norodom Sihamoni dan Perdana Menteri Hun Sen menjadi tuan rumah 21th ASEAN Summit, 7^th East Asia Summit, dan beberapa pertemuan terkait seperti the 4^th ASEAN-US Leaders’ Meeting, the 10^th  ASEAN-India Summit, the 15^th ASEAN-China Summit, the 15^th ASEAN-Japan Summit, dan the 15^th ASEAN-Republic of Korea Summit. Kesemua pertemuan ini bernilai strategis di tengah perubahan geo-politik dan geo-ekonomi dunia. 

Sebelum di Phnom Penh, tahun 2011 lalu, KTT ke-20 ASEAN digelar di Bali, Indonesia. Pertemuan di Phnom Penh menghasilkan 3 (tiga) agenda penting. Pertama, para pemimpin ASEAN meluncurkan Regional Comprehensive Economic Partnership Negoatiation sebagai wujud dari ASEAN Economic Community. Kedua, KTT ASEAN meluncurkan ASEAN  Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). Dan ketiga, para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara ini menandatangani Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration. 

Apa makna serangkaian pertemuan di Phnom Penh ini bagi Indonesia? Indonesia, dalam hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat bahwa ASEAN adalah beranda terdepan dalam hubungan internasional Indonesia. Karena itu, Indonesia sangat berkepentingan untuk memastikan peran ASEAN yang tepat di dalam lingkungan regional dan global.  ASEAN adalah salah satu pilar utama politik luar negeri Indonesia. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN diarahkan untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Menurut Presiden, Indonesia harus terus mengawal ASEAN agar setiap keputusan yang diambil akan senantiasa tepat tepat dan diperlukan, tidak melebihi kepatutan sehingga bisa kontraproduktif.

Seiiring dengan perkembangan politik global, negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan Korea meletakkan ASEAN sebagai organisasi yang vital di kawasan Asia Pasifik, dan melihat ekonomi yang tumbuh, demokrasi yang matang, dan politik regional yang stabil. Dalam konteks itu, Amerika Serikat menguatkan komitmennya untuk mempercepat realisasi the Plan of Action to Implement the ASEAN-U.S Enhanced Partnership for Enduring Peace and Prosperity 2011-2015 yang diadopsi pada the 3^rd ASEAN-U.S Leaders’ Meeting pada 18 November 2011 di Bali. Demikian pula, kekuatan besar lainnya seperti China melihat ASEAN sebagai kekuatan regional yang strategis. Ketika pertemuan digelar di Phnom Penh pada 19 November 2012, para pemimpin ASEAN dan Presiden China Wen Jiabao bersepakat bahwa ASEAN dan China adalah mitra dialog yang penting dan strategis dalam membangun dan meningkatkan kawasan Asia Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.

Pertemuan Phnom Penh juga bergerak maju untuk meyakinkan dunia bahwa negara-negara Asia Tenggara dalah pelopor demokrasi dan hak asasi manusia. Setelah berdialog cukup panjang, akhirnya dihasilkan Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia yang ditegaskan dalam Bali Democracy Forum (BDF) bahwa pembangunan, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan agama dapat berjalan seiring dan bergandengan tangan.