TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus
Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai
menegaskan bahwa tidak bisa dikatakan otonomi daerah dan desentralisasi
gagal, dan hanya menghadirkan raja-raja kecil di daerah.
Pasalnya, otonomi dan desentralisasi merupakan proyek nasional dan menjadi tanggungjawab bersama.Presiden SBY sendiri, kata Velix, berkomitmen untuk mengelola otonomi dan desentralisasi ini dengan pendekatan kewilayahan.
"Karena itu, kita semua tidak bisa memberikan stigma bahwa otonomi dan desentralisasi gagal,dan hanya menghadirkan raja-raja kecil di daerah," tegas dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Kenapa demikian? Karena, kewenangan, power, dan risorsis pembiayaan yang diserahkan ke daerah-daerah adalah konsekuensi, sekaligus pilihan yang rasional oleh Pemerintah Pusat.
Dalam semangat itu, menurut dia, pembentukan daerah-daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran dihadirkan untuk memperkuat integrasi nasional ditengah-tengah setting sosial-historis bangsa yang heterogen.
Dengan pemekaran daerah, pembangunan tidak hanya tersentris di ibukota-ibukota provinsi induk, tapi terdistribusi ke berbagai kawasan.
Demikian pula, peluang partisipasi sosial-politik rakyat lebih beragam, baik di birokrasi, posisi DPRD, lembaga-lembaga politik daerah, dan bisnis lokal.
Sejalan dengan hal itu, adalah suatu hal yang wajar jika pemekaran memiliki dimensi dan kepentingan dari elite lokal.
"Kita semua perlu memotret rancang bangun DOB sebagai pembukaan ruang bagi distribusi power ke daerah-daerah, dan power tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta atau pusat-pusat ibukota provinsi saja. Inilah makna desentralisasi politik yang substantif."
"Ke depan, Presiden SBY meletakkan pendirian DOB dengan selektif dengan mengedepankan paramater geografi, demografi, dan kesisteman yang menyeluruh," ujarnya.
No comments:
Post a Comment